Ditemukan 10 data
41 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU OEMBOE alias MONRI WARU VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRANG RAPPANG., II. MANCING PAI;
PUTUSANNomor 270 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WARU OEMBOE Alias MONRI WARU, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Amparita, RT.001/RW.001,Kecamatan Tellu. Limpoe, Kabupaten Sidrap, pekerjaanPensiunan TNI;Selanjutnya memberi kuasa kepada: ARDY S. YUSRAN, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum,berkantor di Jalan S.
atas nama Mancing Pai:Surat Gugatan ini diajukan dengan dalildalil serta alasanalasan hukumsebagai berikut:i:Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas Sawah yang terletak diLompo Mallangga, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae,Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat keterangan luranPembangunan Daerah Kohir No. 1123 Cl, persil 123a seluas 0.77 Hadan persil 123b seluas 0.31 Ha atas nama Waru Oemboe denganbatasbatas sebagai berikut:Persil 123a Utara : Tanah Milik Sumang Bin Mase;Selatan :
Bahwa adapun Penggugat peroleh tanah tersebut berdasarkankewarisan dari ayahnya yang bernama Oemboe Langkato;3. Bahwa oleh karena Penggugat telah pensiun pada tahun 1985,maka di sekitar tahun 1993 Penggugat meminta kepada Mancing paiagar tanah yang dikerjakannya tersebut segera dikembalikan kepadaPenggugat oleh karena Penggugat akan mengerjakannya sendiri,namun hal tersebut ditolak oleh Mancing pai dengan alasan tanahtersebut adalah kepunyaannya;4.
hukumsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,lagi pula ternyata bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: WARU OEMBOE
166 — 68
FEWAY5.AGUSTINUS OEMBOE RATU DJAWA6.KONGREGASI FRANTERAN BUNDA HATI KUDUS7.PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KELAPA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NTT, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR(TERGUGAT)
Selain itu dalam pertemuantersebut Pak Agustinus Oemboe Ratu Djawa juga mengatakan bahwatanah ini milik bapakbapak, saya tidak bawa tanah dari Sumba;Bahwa Pak Mikael M.O.F. Leway, A. Oemboe Ratu Djawa dan Fr.
Leway, PakAgustinus Oemboe Ratu Djawa dan pihak Frateran yang dihadiri olehFr. M.
Fernandez ada di bagian utara yangbersebelahan dengan tanahnya Pak Oemboe;Bahwa saksi tidak tahu tanah Frateran, tanah dr.
HendrikusFernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran berdasarkancerita dari orang tua saksi;Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh ahli waris dr. HendrikusFernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran;Bahwa tanah milik dr.
Hendrikus Fernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa danFrateran;Bahwa dr.
66 — 16
Waru Oemboe Alias Monri Waru sebagai Penggugat; Melawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat; 2. Mancing Pai sebagai Tergugat II Intervensi
., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan SMP 5,RT.001/RW.001, Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang,Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 April 2016, untuk Selanjutnya disebutsebagai PEMBANDING semula TERGUGAT Il INTERVENSIMELAWAN:WARU OEMBOE ALIAS MONRI WARU, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan TNI, Tempat tinggal di Amparita, RT.001/RW.001,Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat diJalan SMP 5, RT.001/RW.001, Desa Bulo, Kecamatan PancaRijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 April 2016, untuk Selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula TERGUGAT Il INTERVENSI; MELAWAN:WARU OEMBOE ALIAS MONRI WARU, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan TNI, Tempat tinggal di Amparita, RT.001/RW.001,Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
60 — 24
Waru Oemboe Alias Monri Waru sebagai Penggugat; Melawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat; 2. Mancing Pai sebagai Tergugat II Intervensi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Waru Oemboe Alias Monri Waru, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan TNI, Tempat tinggal di Amparita, RT.001/RW.001,Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Ardy S.
Bahwa adapun Penggugat peroleh tanah tersebut berdasarkan kewarisandari ayahnya yang bernama Oemboe Langkato ;.
Langkato;: Foto copy sesuai dengan aslinya Simana Boetaja/Tanae, atasnama Oemboe Langkato ; === ==: Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Sitoeasi Padjak(Lokasi Tanah) Persil 123 a.
Langkato, telah melakukan pembayaranatas sawah dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1953, dan persilpersiltersebut masih tetap dibayar olen Oemboe b. Langkato sampai tahun 1973(vide Bukti P5), kemudian dilanjutkan pembayarannya oleh Waru binOemboe pada tahun 1981 (vide Bukti P9);Menimbang, bahwa Bukti P10, surat keterangan tanah yang ditandatangani oleh Marjono, Nip. 060031643, sebagai Kepala Kantor Dinas Luar Tk.
Oemboe bin Langkato (vide Bukti P6), dan telahdibuat Gambar Sitoeasi Rintjik (lokasi tanah) dari tahun 1960 (vide Bukti P7dan Bukti P8) yang kemudian diwariskan kepada Waru bin Oemboe sebagaiahli waris (vide Bukti P2 dan Bukti P10);5Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat IlIntervensi yang bernama Lakayo dan Lakaili, yang menerangkan bahwa baiktanah persil 123 a dan persil 123 b merupakan pemberian dari orang tua danmenantu Mancing Pai, tidak didukung oleh bukti tertulis dalam persidangandan
10 — 0
M E N E T A P K A N
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rizky Yulianto Pangestu Bin Hilter Oemboe Bili untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Azizah Binti Solikin;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
21 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung Nderu~ danPematu Manamu ;Bidang II (Taderu/Hamu Ita) seluas kurang lebih 6 (enam)hakto are dengan batas batas sebagai berikutSebelah Timur : Berbatasan dengan Gunung Labulendi =;Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya ;Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milikPenggugat ;Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milikPenggugat ;Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA ;Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan peninggalandari orang tua Penggugat yang bernama OEMBOE
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEWAY, selaku ahli waris dari alm.Hendrikus Fernandes, bertempat tinggal di KelurahanAmagarapati, RT.12/RW.04, Kecamatan Larantuka,Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;AGUSTINUS OEMBOE RATU DJAWA, bertempattinggal di Jalan SukarnoHata, Kelurahan WeriRT.9/RW.4, Kecamatan Larantuka, Kabupaten FloresTimur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, CQ.
63 — 30
Agustinus Oemboe Ratu Djawa, beralamat di Jalan Sukarno Hatta,Halaman 1 dari118 Halaman Putusan Nomor : 29/PDT/2018/PT.KPG6. Lusia Tuti7. KongregasiPapulele,FrateranKelurahan Weri RT. 9/RW 4, Kecamatan Larantuka,Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa TenggaraTimur ;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semulaTergugat V ;istri dari Alm.
tanggal 02Oktober 1989 SHM nomor : 278/Kelurahan Sarotari atas nama dr.Hendrikus Fernandez dialihnkan kepada Lusia Tuti Papulele.Selanjutnya oleh karena adanya pemekaran wilayah Kelurahan Sarotarimenjadi Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Weri maka dilakukanpenggantian blanko SHM yang semula M.279/Kelurahan Sarotarimenjadi SHM nomor : 11/Kelurahan Weri.Halaman 72 dari 118 Halaman Putusan Nomor : 29/PDT/2018/PT.KPGj.Berkaitan dengan SHM Nomor : 2 / Kelurahan Sarotari Tahun 1983 atasnama Agustinus Oemboe
Bermula pada tahun 1969 atasdasar permohonan bapak Agustinus Oemboe Ratu Djawa mengajukanpermohonan kepada Kepala Agraia Propinsi Nusa Tenggara Timurdengan alamat Kepala Agria Kabupaten Flores Timur. Bapak AgustinusOemboe Ratu Djawa mendapatkan bidang Tanah Negara bekas TanahSwapraja (bidang tanah dalam perkara a quo) tersebut dari Pemerintahdengan status Hak Pakai sesuai dengan SKP Gubernur KDH PropinsiNusa Tenggara Timur Nomor : 81/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli1970.
Pada tahun 1983 bidang tanah milik bapakAgustinus Oemboe Ratu Djawa dikukuhkan statusnya menjadi SertipikatHak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sarotari Tahun 1983.Berkaitan dengan tanah milik Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus(BHK), bahwa penguasaan tanah oleh Frateran Emaus Weri adalahberdasarkan hukum, yaitu Surat Keputusan Hak Pakai dari GubernurKepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor : 24/FT/HPBA/KADIT/74 tanggal 30 Juni 1974 yang telah didaftarkan haknya dengansertipikat nomor 1, dimana
66 — 13
Agustus 2012dengan judul berita tulisan Maramba Bukanlah Modal Penguasa Selain KuasaTuhan oleh Matias Bangu alias (Oemboe, OK Njuruhapa), diberi tanda buktiP.11;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat (Schriffteliike bewjs), yangtelah diberi tanda bukti P 1 s/d tanda bukti P 11, dipersidangan telah diperiksaternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnyayakni Rp.6000 (enam ribu rupiah), sehingga sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang: Bea
123 — 82
Surat Kesaksian Nikah antara Oemboe Haramburu Kapita dan BepaKalumbang yang diterbitkan oleh GKS Jemaat Mala Weetabula tertanggal 9wa 1979 selanjutnya disebut Bukti P2;3. Surat dari Umbu Hina Kapita kepada Kepala Badan Pertanahan KabupatenSumba Timur tentang Permohonan Sertifikat Tanah Hak milik An. Umbu HinaKapita tertanggal 8 Juli 1993 selanjutnya disebut Bukti P3;4.