Ditemukan 11 data
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMINAH (DULMANAN), DKK P.PK.I/T.PK.II; MULYADI, DKK P.PK.II/T.PK.I
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1057 atas nama TERMOHON(Penggugat Asal) seluas 43 m2 yang didalilkan TERMOHONdalam gugatannya seolaholan merupakan tanah sengketa,berdasarkan NOVUM P.PK.I ternyata tanah Sertifikat Hak MilikNo. 1057 tersebut bukan merupakan tanah sengketa karenaterbukti batas Sebelah Timur yang didalilkan TERMOHONberbatas dengan bidang tanah sertifikat HM No. 225 Induk SisaMilik Pemohon (Tergugat Asal) berdasarkan NOVUM tersebuttelah menjadi tanah HM No. 273 dan HM No. 922 (lihat NOVUMad
No. 766 PK/Pdt/201012Bahwa dari uraian batas Sebelah Timur dan Sebelah Barat tersebut diatas sesuai NOVUM P.PK.I ternyata tanah sengketa adalah bukanmerupakan tanah HM No. 1057 milik TERMOHON, karena sebenarnyadahulu ada lorong di atas tanah HM No. 1057 tetapi sekarang telahdigabung dengan tanah HM No. 255/sisa dan telah dibangun rumahTERMOHON.Bahwa oleh karena terbukti tanah sengketa adalah bukan tanah HMNo.1057 milik Termohon, dengan demikian bangunan Toko BAHAGIAmilik PEMOHON tidak masuk ke tanah
Bahwa sebelum terbitnya sertifikat HM No. 1057 pada tahun2003/2004 yang notabene terletak di luar tanah sengketa, ternyatapada tahun 1994 PEMOHON telah mendapat Izin membangunbangunan, jauh sebelum TERMOHON memperoleh sertifikat HM No.1057 tersebut sehingga PEMOHON dengan bangunannya yangbernama Toko BAHAGIA adalah bangunan dengan itikad baik danberdasarkan NOVUM P.PK.I ternyata bangunan Toko BAHAGIA samasekali tidak berbatas Sebelah Barat dengan tanah HM No. 1057 milikTERMOHON, karena tanah HM No
muslihatsetelah perkara diputus ...... dst....., maka pihak yang merasa dirugikan dapatmengajukan upaya hukum yang luar biasa berupa Permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum.Bahwa TERMOHON dalam upaya memenangkan perkara ini telah secaranyata melakukan pembohongan kepada badan Peradilan dengan cara tipumuslihat mengajukan gugatan pada objek sengketa yang salah, denganmengajukan objek sengketa yang tidak berbatas dengan SHM MilikPEMOHON (lihat bukti NOVUM P.PK.I
No. 766 PK/Pdt/20101414Kota Ambon Nomor: 2012/00281.71IXII2009 tanggal 17 Desember 2009(Bukti NOVUM P.PK.I) terlampir, maka membuat putusan tersebut sulitdilaksanakan/dieksekusi, kerena seluruh objek sengketa dalam perkara No.117/Pdt.G/2006/PN.AB telah salah alamat yang membuat perkara dimaksudsangat merugikan PEMOHON.Bahwa dalam pasal 67 huruf (f) UU.No 14 tahun 1985 tentang MahkamahAgung menyatakan salah satu alasan diajukan Permohonan PeninjauanKembali oleh Pemohon yang kalah pada tingkat pemeriksaan
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dari bukti P.PK.I. yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah Garapantanggal 10 Juni 1950 tersebut telah menambah dan menyempurnakankekurangan bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan pada PutusanPengadilan Negeri Jember No.35/Pdt.G/2010/PN.Jr., tanggal 23 September2010 pada halaman 10 alinea 1 pertimbangan mana telah diambil alin HakimMajelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya Nomor 661/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 14 Januari2011;Bahwa, bunyi pertimbangan
No.804 PK/Pdt/201 1Bahwa, dengan diketemukan bukti baru berupa Surat Keterangan Jual BeliTanah Sengketa tersebut (bukti P.PK.I) sangat jelas dan tegas adanya buktiyang menerangkan/menyatakan tanah obyek sengketa tersebut secara sahtelah dibeli olen Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat Pembanding)dari P.
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 304 PK/Pdt/2015pada saat sekarang ini adalah Tergugat yang sekarang sebagaiPemohon Peninjauan Kembali; Bahwa, dari bukti P.PK.I, P.PK.I dan P.PK.III telah menambah danmenyempurnakan kekurangan bukti Tergugat/Pemohon PeninjauanKembali yang dipertimbangkan pada surat putusan Pengadilan NegeriJember Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Jr tanggal 22 Juli 2014; Bahwa, dengan demikian setelah diketemukan bukti baru berupaP.PK.I, P.PK.II dan P.PK.III sangat jelas dan tegas adanya bukti yangmenerangkan atau menyatakan
38 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan kekeliruan yang amat sangat olehJudex Facti yang berarti juga kekhilafan dankekeliruan dari Majelis Kasasi karena membenarkandan menganggap tepat semua pertimbangan Judex FactiDitemukan Surat Surat bukti yang bersifatmenentukan (Novum) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67huruf b UU MA menyebutkanapabila setelah perkara diputus, ditemukansurat surat bukti yang bersifat menentukan yangpada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukanSebagaimana ketentuan tersebut di atas Pemohonmengajukan Bukti P.PK.I
Dyah Kusumastuti,S.H (lampiran Bukti P.PK.I!) bahwa baik Termohon(Rachman Fauzi) maupun Turut Tergugat (RahmanYatun) benar benar telah bertindak sebagaiHal. 18 dari 17 hal. Put.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya tipu muslihat pihak lawan dengan memakai bukti surat palsu yangakan diputus oleh Hakim Pidana (Pasal 67 huruf a UndangUndang No.14 /1985), yaitu bukti Penggugat No.1 bukti P.I berupa Surat Ketetapan IuranPembangunan Daerah dengan keterangan untuk membayar pajak pada tahun1959 (bukti P.PK.I) :1.1.
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kemudian membentuk tim sukses/kampanye dengannama Balee Meusapat Iskandar Hoesin atau Iskandar Hoesin Center (lihatbukti P.PK.I, yaitu proposal mensukseskan kegiatan pilkada NAD tahun2006 tertanggal 14 Juli 2006 halaman 12 poin ke5 tentang timses).Contoh lainnya yaitu pembentukan tim sukses Iskandar Hoesin ThantawiIshak di wilayah Aceh Selatan pada tanggal 19 April 2006 di Hotel DianRana (P.PK.2), tentang laporan pelaksanaan rapat tim sukses calonGubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD periode
Syaifuddin Ha,MM diberikan proposal permohonan dana kepada donatur yang diajukanoleh Termohon Peninjauan Kembali kepada donatur (P.PK.I, yaituproposal). Ketika membaca proposal tersebut, Pemohon PeninjauanKembali baru mengetahui bahwa dana yang diminta oleh TermohonPeninjauan Kembali kepada donatur adalah sebesar Rp. 29.662.800.000,(dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratusribu rupiah).
(P.PK.I, yaitu proposal, halaman 20 angka 2. tentang sumberdana);Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali turun dari kamar hotel tersebutke lobby hotel menemui saudara Duski, SH. Bahwa dengan kejadiantersebut ajudan Termohon Peninjauan Kembali (Sdr.
No. 117 PK/Pdt/2011Kembali menjadi calon Wakil Gubernur NAD, tetapi inisiatif dari TermohonPeninjauan Kembali;Hal itu juga terbukti dari proposal Kegiatan Pilkada NAD 2006 (P.PK.I) yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 14 Juli 2006.Dalam proposal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mencantumkannama Pemohon Peninjauan Kembali (Saleh Manaf) sebagai calon WakilGubernur mendampingi Termohon Peninjauan Kembali (halaman5);Namun anehnya, di dalam proposal tersebut Termohon PeninjauanKembali
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
batasbatas mengenai tanah sengketa seluas 310m* tersebut pada novum P.PK 1, Ataman Wagiman (alm.) yang ahliwarisnya pada Pemohon, di sidang Pengadilan telah mengajukan buktiproduk T.2 yang menyebutkan batasbatas tanah sengketa yaitu : Sebelah utara dan sebelah barat berbatas dengan jalan; Sebelah selatan dan sebelah timur berbatas dengan tanah negara;Dengan demikian letak, luas dan batasbatas tanah sengketa adalahmerupakan fakta yang pasti yang tidak dapat dibantah lagi; Bahwa demikian pula bukti novum P.PK.I
51 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sayuti (Pemohon PKdalam perkara ini) KEPADA Pemohon PK namun sampai sekarang tetap saja tidakdilaksanakan oleh Pihak Kejaksaan.Bahwa berdasar halhal tersebut di atas dan dikaitkan adanya Surat Victor SulaimanSiregar,SH (Bukti P.PK.I) tersebut di atas disinyalir atau diduga adanya kesengajaanpelenyapan tanah Sertifikat Hak Milik No : 20/ Pusaka Rakyat secara terencana olehpihak pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan mengorbankan PemohonPK yang sudah tidak punya kekuatan apapun baik materi
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan bukti baru P.PK.I dan buktiP.P.2 tersebut, apa gunanya pemyataan dan jaminanserta tanggungjawab dari Termohon PeninjauanKembali /Tergugat , sehingga apa yang diputus olehJudex Yuris pada amar butir 5 dan 6 tersebutadalah salah dan keliru , makamenurut hukum haruslah dibatalkan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;18.Bahwa Judex Juris telah salah di dalam menerapkanhukum pembuktian dimana apa yang telah didalilkanTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat Intervensi dalamgugatannya
94 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa bukti P.PK.I yaitu surat dari BPPN kepada PT Gloria Rasa Sayang(peminjam) tanggal 7 Oktober 2003 No. 7072/AMKPAKI/BPPN/1003 yangditujukan kepada PT. Gloria Rasa Sayang perihal Pemberitahuan PengalihanPiutang dimana dalam bukti P.PK1 tersebut, PT.