Menyatakan Terdakwa SAMIN Alias P.TUN Bin DIMIN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

SAMIN Alias P.TUN Bin DIMIN

Bdw.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama : SAMIN Alias P.TUN Bin DIMIN;Tempat Lahir : BondowosoUmur : 64 tahun / 03 April 1952;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Mandiro Rt.15, Rw.03, Kec.

Menyatakan Terdakwa SAMIN Alias P.TUN Bin DIMIN bersalah melakukanTindak Pidana Tanoa Mendapat Izin, Dengan Sengaja MemberikanKesempatan Untuk Main Judi Sebagai Pencaharian, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke1 KUHP dalam DakwaanPrimair kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIN Alias P.TUN Bin DIMINdengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwaditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.

;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan pada pokoknya mohon kepadaMajelis Hakim agar diberikanhukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, JaksaPenuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah diDakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDMII06/BONDO/03/2016 sebagai berikut :DAKWAAN:PRIMARBahwa, Terdakwa SAMIN Alias P.TUN

tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 30persen dari omset penjualan setiap putaran;e Bahwa, Terdakwa melakukan Perjudian tersebut dilakukan pada Hari Senin,Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor yang akan keluar tidak dapatditentukan sebelumnya hanya untunguntungan saja dan Terdakwa tidak adaijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 303 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa, Terdakwa SAMIN Alias P.TUN

Menyatakan Terdakwa SAMIN Alias P.TUN Bin DIMIN , telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Izin DenganSengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFII BIN ARIF Als P.TUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagimana diatur dalam pasal 6 Ayat (1) huruf a,b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.51 Tahun 1960
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAFII BIN ARIF Als P.TUN Oleh Karena itu dengan pidana Kurungan selama 7 ( tujuh ) Hari.

Penyidik Atas Kuasa PU:
Polres Jember
Terdakwa:
SAFII BIN ARIF Als P.TUN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFII BIN ARIF Als P.TUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagimana diatur dalam pasal 6 Ayat (1) huruf a,b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.51 Tahun 1960
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAFII BIN ARIF Als P.TUN Oleh Karena itu dengan pidana Kurungan selama 7 ( tujuh ) Hari.

Penyidik Atas Kuasa PU:
Polres Jember
Terdakwa:
SAFII BIN ARIF Als P.TUN

lya, Saya menyesali atas perbuatan tersebutdan tidak akan mengulangi kembali;Kemudian, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember, yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalamperkara Terdakwa SAFII BIN ARIF Als P.TUN;Halaman 4 BA Nomor :34/Pid.C/2019/PN JmrSetelah membaca berkas atas nama Terdakwa dan suratsurat lainyang bersangkutan dengan perkara ini;Setelah mendengar

Menyatakan Terdakwa SAFII BIN ARIF Als P.TUN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagimana diatur dalampasal 6 Ayat (1) huruf a,b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.51 Tahun 1960 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAFII BIN ARIF Als P.TUN OlehKarena itu dengan pidana Kurungan selama 7 ( tujuh ) Hari.3.

28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo

No.28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.Halaman 107.

No.28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.Halaman 1212.

No.28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.Halaman 252.

No.28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.Halaman 276.

No.28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.Halaman 5 8 2.

41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo

No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mado.Halaman 1Tempat Kedudukan Jalan Duasudara Manembonembo Tengah Kota Bitung ;Dalam hal ini memberikan kuasakepada1. J. HARLIANTO, SH AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kota Bitung2. RONNY F. PUSUNG, S.IK.

No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 1 13.

No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 1 6Saksi III.

No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 17mnimal Perolehan Kursi atau Suara SahPartai Politik atau.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 2 8Perincian biaya Perkara Nomor 41/G/2010/P.TUN Mdo.1. Panggilan2. PNBP3. MateraiRp.30.000, oe30.000, oe6.000, 4. Redaksi Putusan aR MATIN, cern vine os ene se: ons ese Rp.(Tujuh puluhsatu ribu rupiah)Menimbang ......... PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 2 940

16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 6B.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo. s nehalaman 78.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman22Saksi I.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 16Saksi IIl.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 25Perincian biaya Perkara Nomor 16/G.TUN/2010/P.TUNMdo.1. PNBP Rp.30.000, 2. Panggilan panggilan 195.000, 3. Materai .6.000, 4. Redaksi Putusan 236.000, (Dua ratus tiga puluh enamribu rupiah) PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 2 638

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo. halaman 6 B.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo. halaman 78.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo. halaman 84. Menghukum Tergugat Membayar gantirugi Materil kepada Penggugatsebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;5.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo. halaman 16 Saksi TI.

No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo. halaman 25Perincian biaya Perkara Nomor16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.1. PNBP Rp. 30.000,2, Panggilanpanggilan 195.000,3. Materai 6.000,4. Redaksi Putusan 5.000,SFO es ae cm sis ns gas 2 a ae a ma me Rp. 236.000,(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo. halaman 26

5/G/2011/P.TUN Mdo

No. 05/G/2011/P.TUN Mdo.halaman 43.

No. 05/G/2011/P.TUN Mdo.halaman 1 012.

No. 05/G/2011/P.TUN Mdo.halaman 1 2d.

No. 05/G/2011/P.TUN Mado. halaman14b.

No. 05/G/2011/P.TUN Mdo.halaman 1 5II .

77/G.TUN/2012/P.TUN Mks

PUTUSANNomor : 77/G.TUN/2012/P.TUN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : 1. HJ. SAHARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Jalan Cemara No.76 KelurahanSidomuliyo, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda danberalamat sementara di Makassar di Jalan Dg.

ELLY WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamatdi Jalan Sam Ratulangi Bulukumba;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentilnya bernama:HERMAN CIUYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi ( DepanPasar Sentral Bulukumba), berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 07K/PEN.TUN/2013/P.TUN MKS tanggal 4 Maret 2013 dan SuratKuasa tanggal 20 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENS

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal11 Desember 2012 Nomor: 77/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentangPenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;2.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 17 Desember 2012 Nomor: 77/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mkstentang Pemeriksaan Persiapan ; 3.Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 21 Januari 2013 Nomor: 77/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentangPersidangan yang terbuka untuk umun ; 4.Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentangpenggantian Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor: 77/G.TUN/2012/P.TUN Mks;2 22222 nnn nnn nnn nnn

Telah pula mengadakan pemeriksaan setempat terhadap bidang tanah yangtersebut dalam sertipikat objek sengketa pada tanggal 03 Juni 2013;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 05Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 05 Desember 2012 dibawah Register Nomor :77/G.TUN/2012/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2013, yangisinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : 1.

56/G.TUN/2012/P.TUN Mks

PUTUS ANNomor: 56/G.TUN/2012/P.TUN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : RUGAIYAH BINTI ENRE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan UrusanRumah Tangga, beralamat di Bukit Baruga II Jalan MawarNomor 22 4Makassar, selanjutnya disebut sebagaiMELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOPPENG, berkedudukan

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29Agustus 2012 Nomor : 56/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentangPenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkaratersebut ; 222 2n nn nnn nnn n none nen ne nn nnn nnn nnn cen cece ene2. Penetapan....2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 03 September 2012 Nomor : 56/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mkstentang Pemeriksaan Persiapan ; 3.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 17 September 2012 Nomor : 56/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mkstentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; 4.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01Nopember 2012 Nomor : 56/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentangpenggantian Majelis Hakim dan menetapkan kembali susunan majelis hakimdalam perkara tersebut; 222 = 2222 none nnnTelah membaca surat gugatan Penggugat ; Telah membaca dan mempelajari suratsurat bukti yang diajukan oleh ParaTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Agustus 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara

Makassar pada tanggal 27 Agustus 2012 dibawah Register Nomor :56/G.TUN/2012/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 17 September 2012,yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa Penggugat mempunyai tanah warisan dari almarhum orang tuaPenggugat bernama Haji Laenre dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :27 /Pajalesang/1977, Gambar Situasi Nomor : 114 tanggal 30 Juli1977 luas1.350 M2 yang terletak di Dusun Cabenge, Kelurahan Pajalesang, KecamatanLilirilau, Kabupaten Soppeng dengan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal19 Desember 2017 Nomor : 100/PENDIS/2017/PTUN.MKS tetang LolosHalaman lIdari 6 halamanPutusanNomor: 00/G/2017/P.TUN .Mks.Dismisal Proses ;4.

Bahwa Panitia Pemilinan Kepala Desa (PPKD) dilaksanakan padatanggal 9 sampai dengan 10 Nopember 2017 di TPS Baruga DesaBaruga Kecamatan Malili , Kabupaten Luwu Timur dan setelah selesaipemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2017, jumlahperolehan suara setiap calon kepala Desa, adalah sebagai berikut :Halaman lIdari 6 halamanPutusanNomor: 00/G/2017/P.TUN .Mks. Calon nomor urut 1 : 26/7 suara Calonnomorurut 2 :76 suara.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman lIdari 6 halamanPutusanNomor: 00/G/2017/P.TUN .Mks.2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 335/XII/Tahun2017 Tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pada PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Luwu Timur Tahun2017 ditetapkan tanggal 5 Desember 2017 :3.

Mks.Halaman lIdari 6 halamanPutusanNomor: 00/G/2017/P.TUN .Mks.tanggal 20 Desember 2017 untuk hadir dalam siding Pemeriksaan Persiapanpada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 akan tetapi Pengguat tidak hadirtanpa alasan yang sah dan selanjutnya Penggugat dipanggil lagi untuk keduakalinya dengan surat panggilan nomor : 100/G/2017/P.TUN.Mks. tanggal 09Januari 2018 guna siding Pemeriksaa Persiapan pada hari Selasa tanggal 16Januari 2018 akan tetapi Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;Menimbang

,Halaman lIdari 6 halamanPutusanNomor: 00/G/2017/P.TUN .Mks.RincianBiayaPerkaraNomor : 100/G/2017/P.TUN.Mks. 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. BiayaPanggilanSidang : Rp. 156,000,4. Materai : Rp. 6000,5. Redaksi : Rp. 5000,Jumlah : Rp. 247,000,Halaman lIdari 6 halamanPutusanNomor: 00/G/2017/P.TUN .Mks.

., pada Rabu, tanggal 19 Nopember 2014; Foto copy Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinyaWakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar,A MAPPANYUKKL S.H.NIP. 19611231 198603 1 032.Nomor: /Leg.SP/TUN/2014/P.TUN,Mks.Perincian Biaya Foto copy Salinan Perkara No :73/G/2014/P.TUN.Mks. 1 Biaya Materai Rp. 6.000,2 Biaya Penyerahan Foto copy Salinan Penetapan Rp. 21.000,3 Biaya Leges Rp. 3.000,4 Biaya Sampul dan Penjilidan Rp. 35.000,Jumlah Rp. 65.000,(Enam puluh lima ribu rupiah),e Foto copy Salinan

Penetapan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikankepada pihak Para Penggugat melalui kuasa hukumnya bernama ZulkifliHasanuddin, S.H., pada Rabu, tanggal 19 Nopember 2014; Foto copy Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinyaWakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar,A MAPPANYUKKL, S.H.NIP. 19611231 198603 1 032.Nomor: /Leg.SP/TUN/2014/P.TUN,Mks.Perincian Biaya Foto copy Salinan Perkara No :73/G/2014/P.TUN.Mks.1 Biaya Materai Rp. 6.000,2 Biaya Penyerahan Foto copy Salinan Penetapan Rp.

21.000,3 Biaya Leges Rp. 3.000,4 Biaya Sampul dan Penjilidan Rp. 35.000,Jumlah Rp. 65.000,(Enam puluh lima ribu rupiah),e Foto copy Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikankepada pihak Para Penggugat melalui kuasa hukumnya bernama ZulkifliHasanuddin, S.H., pada Rabu, tanggal 19 Nopember 2014; Foto copy Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar,YUSUF TAMIN, S.H.NIP. 19581115 198703 1 005.Nomor: /Leg.SP/TUN/2014/P.TUN,Mks.Perincian Biaya

3.000,4 Biaya Sampul dan Penjilidane..... eee esse esnecnseeeeeeeenees Rp. 35.000,Jumlah Rp. 65.000,(Enam puluh lima ribu rupiah),e Foto copy Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikankepada pihak Para Penggugat melalui salah satu Prinsipalnya bernama BakriArsyad, S.IP, pada Rabu, tanggal 19 Nopember 2014; Foto copy Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinyaWakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar,A MAPPANYUKKL, S.H.NIP. 19611231 198603 1 032.Nomor: /Leg.SP/TUN/2014/P.TUN

,Mks.Perincian Biaya Foto copy Salinan Perkara No :73/G/2014/P.TUN.Mks.1 Biaya Materai Rp. 6.000,2 Biaya Penyerahan Foto copy Salinan Penetapan Rp. 21.000,3 Biaya Leges Rp. 3.000,4 Biaya Sampul dan Penjilidan Rp. 35.000,Jumlah Rp. 65.000,(Enam puluh lima ribu rupiah),e Foto copy Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikanPanitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar,YUSUF TAMIN, S.H.NIP. 19581115 198703 1 005.Nomor: /Leg.SP/TUN/2014/P.TUN,Mks.Perincian Biaya Foto copy Salinan Perkara

53/G.TUN/2011/P.TUN Mks

PU TUS ANNomo : 53/G.TUN/2011/P.TUN Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : PR.SAERA DAENG NGASIH BINTI BASO TAPPA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Lingkungan/Kampung Tangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan GalesongUtara , Kabupaten Takalar;Dalam hal ini diwakili

YUSUF BIN HADI, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tangnga, DesaAeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi SulawesiSelatan, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 12 Oktober 2011,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; +OkteberHHi INE RaaAgi Telah membaca ; Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27September 2011 Nomor : 53/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN

Mks, tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 27 September 2011 Nomor : 53/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN Mks,tentang Pemeriksaan Persiapan ; Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 53/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tentangHari Persidangan yang terbuka untuk umum ; Telah membaca surat gugatan Penggugat ; Telah membaca dan mempelajari

suratsurat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;Telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26September 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 26 September 2011 dibawah Register Nomor : 53/G.TUN/2011/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 12 Oktober 2011, yangisinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

31/G.TUN/2005/P.TUN Mdo

NomorPUTUS AN31/G.TUN/2005/P.TUN Mdo.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutusdan menyelesaikanpertamaberikut dalam sengketa1. NamaKewarganegraanPekerjaanAlamatKelurahan PinaesaanWenang Kota Manado2. NamaKewarganegraanPekerjaanAlamatKelurahan PinaesaanWenang Kota Manado3.

MISNIATI SINAGA, SH Jabatan Staf SeksiHakhak Atas Tanah pada Kantor PertanahanKota Manado, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 57013 tanggal 11 Januari2006 ;Selanjutnya disebut sebagai..........TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan perkara yang terdaftar di bawahNomor: 31/G.TUN/2005/P.TUN Mdo. tanggal 19 Desember 2005 ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado tertanggal 22, Desember 2005, Nomor31/Pen.MH/TUN/2005/P.TUN Mdo. tentang

Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtertanggal 28 Desember 2005 Nomor : 30/Pen.PP/TUN/2005/P.TUNMdo. tentang Pemeriksaan Persiapan dan tertanggal 02 Pebruari2006 Nomor =: 01/Pen.HS/TUN/2006/P.TUN Mdo. tentang Harisidang ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan para pihak ;Telah mendengar keterangan saksi saksi para pihak dimukapersidangan ;Telah memeriksa surat surat bukti para

PUTUSANNomor : 48/G.TUN/2010/P.TUN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : S A P A HI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Legiun Veteran RepublikIndonesia, Bertempat tinggal di Babana Pantai, Desa Bambu,Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ; Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23September 2010 Nomor : 48/PEN.K/G.TUN/2010/P.TUN Mks, tentangPenunjukan Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 23 September 2010 Nomor : 48/PEN.H/G.TUN/2010/P.TUN Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 11 Oktober 2010 Nomor : 48/PEN.H/G.

TUN/2010/P.TUN Mks, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;Telah membaca Putusan Sela Nomor : 48/G.

TUN/2010/P.TUN Mks tanggal 25Oktober 2010; Telah membaca surat gugatan Penggugat ; Telah membaca dan mempelajari suratsurat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;Telah pula mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat ; Tentang ... kehalaman 3TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03September 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 03 September 2010 dibawah Register Nomor48/G.TUN/2010/P.TUN Mks yang

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25Pebruari 2010 No : 52/G.TUN/2009/P.TUN = Mks, besertalampiran ; 3.

Tergugat II Intervensi/Terbanding II telahmengajukan kontra memori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22April 2010 sedangkan ~ pihak Tergugat/Terbanding I ataukuasanya tidak mengajukan kontra memori banding :Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai suratpemberitahuan tanggal 19 April 2010 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar No. 52/G.TUN/2009/P.TUN

sudah tepat dan benar, sehinggadiambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimTinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalammemutus sengketa ini ; bahwa memori banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal hal baruyang dapat melemahkan dalil pertimbangan hukum putusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan hukumputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25Pebruari 2010 No. 52/G.TUN/2009/P.TUN

M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; --------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 55/G/2012/P.TUN.

pihak Tergugat IIIntervensi telah menyampaikan pula Kontra Memori Banding padatanggal 31 Juli 2013;Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuanmelihat berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 8 Juli 2013 ; TENTANG PETIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor : 55 / G /2012 / P.TUN

No. 99/B/2013/PT TUN Mks.Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dariPenggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor : 55 / G/ 2012 / P.TUN.

No. 99/B/2013/PT TUN Mks.Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai syarat formaluntuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor :55 /G/2012/ P.TUN.

sama, maka pertimbanganhukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum MajelisHakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Penggugat /Pembanding, ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapatmelemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor : 55 / G / 2012 / P.TUN

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 55/G/2012/P.TUN.

., tertanggal 16Juni 2015 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan PengadilanTata Usaha Negara (P.TUN) Makassar Nomor 58/G/2014/P.TUN.Mks.

,tertanggal 7 Januari 2015 tanoa memberikan dasar hukum dan alasanpengambilalihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT.TUN) Makassar telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena telah menguatkanpertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN)Makassar, yang tidak mempertimbangkan seluruh hal yang melingkupiperkara ini dan atau tidak cukup dalam mempertimbangkan halhal

(Camat Panakkukang)tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara (P.TUN) Makassar dalam putusannya yang dikuatkanoleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)Makassar.

Sehingga dengan demikian putusan tersebut berdasar hukumuntuk dibatalkan;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassaryang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN)Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakukarena tidak mendasarkan putusannya pada faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan serta keliru dalam memahami gugatanPemohon Kasasi;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN)Makassar pada halaman 60 (enam

Hal ini berarti bahwa tanahtersebut di hadapan institusi perpajakan dalam keadaan status quo karenatidak jelas siapa yang menguasai; Sehingga pertimbangan Judex Factitersebut hares dibatalkan;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.TUN) Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara (P.TUN) Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukumHalaman 21 dari 24 halaman.

Karena Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilandalam masyarakat, oleh karena dengan serta merta mengambil alihkeputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tanpa adapertimbangan dan langsung menyatakan dalam putusan menguatkanKeputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.74/G.TUN/2000/P.TUN Mks.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim TinggiPengadilan Tata usaha Negara Makassar tanggal 16 April 2001 No.74/G.TUN/2000/P.TUN Mks.

TUN Mks yang mengambil alin pertimbangan hukum danmenyatakan dalam putusannya menguatkan keputusan Perkara No.74/G.TUN/2000/P.TUN Mks.Adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan sangat bertentangandengan hukum, karena tidak ada satupun yang dipertimbangkan mengenaiidentitas MA'DA BIN HANAPING selaku pihak yang memiliki barangwarisan in casu obyek sengketa yang dimaksud.Oleh karena itu Keputusan dan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi dalam perkara No. 48/Bdg TUN/2001/PT.TUN Mksadalah

TUN Mks,maupun keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara No.74/G.TUN/2000/P.TUN.Mks, sama sekali tidak terdapat satupunpertimbangan hukum yang menyentuh rasa hukum dan keadilan olehkarena obyek sengketa dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negaraini adalah sebidang tanah adat dan diwarisi secara turun temurun yangdidasari dengan surat RINCIK (Girik) atas nama MA'DA BIN HANAPINGselaku penggugat dalam perkara No. 74/G.TUN/2000/P.TUN Mks yangsecara diamdiam obyek sengketa diterbitkan

sertifikat diatasnya, yangkemudian dengan sengaja mengajukan gugatan perdata rnelaluiPengadilan Negeri Maros tanpa sepengetahuan kami sebagai pemeganghak atas tanah obyek sengketa tersebut, (linat uraian surat gugatanpenggugat).Bahwa atas dasar itulah MA'DA BIN HANAFI melalui Kuasa Hukumnyamengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar daftarNo. 74/G.TUN/2000/P.TUN Mks karena baru mengetahui secara jelaspada bulan Okboter 2000.Hal. 7 dari 9 hal.

Khusus No.05/SK TUN/XII/FES/2009, tertanggal 16Desember 2009, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telahmembaca : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 49 / Pen / 2010 /PT.TUN.Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untukmemeriksa dan mengadili sengketa ini ditingkat banding =;Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal O04 Maret 2010 No : 17/G.TUN/2009/P.TUN

Tergugat/Pembanding tanggal 12 April 2010 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas' dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca/melihatberkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMINYAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding dariTergugat/Pembanding tanggal 17 Maret 2010, melalui faximile,terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/P.TUN

surat yang diajukanpara pihak dipersidangan, dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar(disebut Majelis Hakim Banding) pada hari Senin tanggal 02Agustus 2010, telah dicapai kata sepakat secara bulat tentangputusan sengketa ini di tingkat banding dengan pertimbangansebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bandingmempelajari secara teliti dan seksama putusan resmiPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 04 Maret 2010 No.17/G.TUN/2009/P.TUN

keruang Sekda, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku terutama Peraturan PemerintahNo. 100 Tahun 2000 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13Tahun 2002 melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik(tidak cermat, teliti) sebagaimana telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambondalam putusannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal 04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/P.TUN