ABUL KASASI, BATAL PUTUSAN J.F PT.TUN, ADILI SENDIRI GUGATAN N.O

SBY tanggal 17 November2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 4/Pen.G.Pilkada.HK/2015 PT.TUN SBY tanggal 18November 2015 tentang Penetapan hari persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 4/Pen.G.Pilkada.HK/2015 PT.TUN SBY tanggal 18November 2015 tentang Penetapan hari sidang ; Setelah melaksanakan

SBY hal 3 dari 324/G/Pikada/2015/PT.TUN.

T8 :Foto copy BB.1KWK;Untuk membuktikan bahwa tidak keseluruhan isi dokumen dilakukanpenelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahannya; Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 19 dari 32 9. T9 :Foto copy Model TT.2KWk;Untuk membuktikan tanda terima dokumen perbaikan pasangan calonH. Moh. Suhaili FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP; 10.

(dua ratusfrauen eslexss ribs uptime nena ceDemikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim KhususPts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 30 dari 32Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26November 2015 oleh Kami Dr.

Sinaga, SH.Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 31 dari 32Perincian biaya perkara :1. Pendaftaran gugatan2. Pendaftaran surat kuasa3. Biaya ATK4. Biaya panggilan sidang5. Biaya saksi6. Meterai7. RedaksiRp. 30.000,Rp. 20.000,Rp. 75.000,Rp. 60.000,Rp. 30.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 215.000,(dua ratus lima belas ribu rupiah)Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 32 dari 32Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 33 dari 32

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.5. Nikolas Ke Lomi, SH.6. Novan Erwin Manafe, SH7. Yupelita Dima SH M.H.8. Mario A. Lawung, SH.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.5.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.Penggugat yakni pasangan DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.,M.H. dan dr.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.Perincian biaya perkara :1. Biaya permohonan gugatan .............. Rp. 30.000,2. Biayaalat tuliskantor .... Rp. 75.000,3. Biayapendaftaran suratkuasa......... Rp. 5.000.4. Matera ......... 0... RD. 6.000.5. Redaksi........0..00. cee eee RO. 5.000.Jumlah Rp. 121.000,Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan Basuki Rachmat No.1 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/163/411.012/2018, tanggal 4 Juli 2018 ; Dan memberi kuasa juga kepada :1. LUGITO, S.H., M.H.2.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.sengketayang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018 besertasurat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangberupa:Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,tanggal 3 10 2017 atas nama Mugiarsih, S.Sos. ; 4.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp.250.000,00 ( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senintanggal 1 Oktober 2018, oleh kami : H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selakuKetua Majelis, HM.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :12.Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 25.000,00Meterai Putusan Rp. 6.000,00Redaksi Putusan Rp. 5.000,00Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 214.000,00Jumlah Rp. 250.000,00Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah .Hal.8 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.Usaha Negara ini di tingkat banding dan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 148/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Juni 2021 ;2.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Perangkat Desatersebut (Vide Bukti P12);21.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.mengatur hal yang sama, yaitu: Perangkat desa sebagaimanadimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:a. Sekretariat desa;b. Pelaksana kewilayahan; danc.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.3. Administrasi : Rp 130.000,00Jumlah : Rp.150.000,00( Seratus Lima Puluh rupiah );Hal. 37 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, beralamat Kantordi Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Tuban ; Selanjutnya disebut : TERGUGAT / TERBANDING ; DAN: SUKARNO , kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil NegaraAD, bertempat tinggal di Desa Besowo RT. 03, RW. 04, KecamatanJatirogo, Kalbupaten Tuba;

112/B/2017/PT.TUN. SBY

Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.PT. Pegembangan Pariwisata Indonesia (Persero), beralamat di KawasanPariwisata Nusa Dua Bali 80363. Selanjutnya dalam hal inimenyerahkan kuasa kepada !

Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 112/B/2017/PT. TUN.SBY. membaca dan memperhatikan;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 112/PEN/2017/PT.TUN.SBY. Tentang Penetapan Majelis Hakimtanggal 20 Juni 2017, dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 112/B/2017/PT.TUN. SBY. tanggal 20 Juni 2017; 2. Berkas Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR.

Putusan Nomor :112/B/2017/PT.TUN SBY.13Penggugat dalam surat gugatannya pada angka ke1 (satu) mendalilkanmenyatakan mengetahui lansung objek sengketa (bukti P 15 = T2=T.ll.

Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.15Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (bukti P15 = T2 =T.

Putusan Nomor :112/B/2017/PT.TUN SBY.2526

Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.Pekerjaan : Swasta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK.ADV.SBL/1/2021, tanggal 24 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada :1. SUBALI, S.H;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 168/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Juni 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY. tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan PaniteraPengganti:2.

Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.perundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugattersebut ;2.

Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.telah diterima tanggal 5 Desember 2019 dengan Resi Nomor:1938264/2019 No.

Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.HM. ARIF NURDUA, S.H.M.H. H. ARIYANTO, S.H.M.H.Hakim Anggota ll,HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H.Panitera Pengganti,BIBIANA NIKEN SET YORATARI,S.H., M.H.Perincian biaya perkara : 1. Meterai Rp. 10.000,2. Redaksi Rp. 10.000,3. Administrasi Proses Banding Rp. 230.000,Jumlah : Rp 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.Hal. 26 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.

dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi Intervensi/ TerlawanIntervensi adalah Putusan Perlawanan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT,tanggal 10 Juli 2002, dimana sebelumnya sudah ada Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal22 April 2001.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.189/G/2001/PT.TUN JKT, tanggal 10 Juli 2002 yang dalam amarputusannya menyatakan :a.

(keluar Kenutusan No. 543/544/96 8/X/PHK/4 2001).Bahwa dengan demikian karena Putusan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT,tanggal 10 Juli 2002, TIDAK MEMBATALKAN Putusan Pengadilan TinggiHalaman 9dari 12HalamanPutusan Nomor 635 K/TUN/2015Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April2001, maka sudah seharusnyalah seluruh ketentuan Putusan No.215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001 yang harus ditaati.

Bahwa dengan tidak dibatalkannya Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT,tanggal 22 April 2001, dengan demikian Majelis Hakim Dalam Perkara Ne.189/G/2001/PT.TUN JKT, telah Salah Dalam Menerapkan Hukum. Jika ingin memberlakukan atau menguatkan Keputusan P.4.P No.640/544/96 8/X/PHK/5 2000, tanggal 08 Mei 2000, maka PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 215/G/2000/PT.TUN JKT,tanggal 22 April 2001 haruslah dibatalkan terlebih dahulu.

Bahwa dengan tidak dibatalkannya Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT,tanggal 22 April 2001, maka Surat Keputusan P.4.P Na. 543/544/% 8/X/PHK/4 2001 adalah TETAP BERLAKU. Sedangkan dalam Putusan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT dinyatakanKeputusan P.4.P N8. 543/544/96 8/X/PHK/4 2001 DIBATALKAN.

Bahwa dalam satu permasalah tidak mungkin diberlakukan 2 (dua) Putusanyaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001. No. 189/G/2001/PT.TUN JKT, tanggal 10 Juli 2002. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan : Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara yang mana yang harusdiikuti ?".

Nama : DEDY DWIRATMANTO,SH,Nip : 19620403 198203 1 001, Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan, Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY.Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat Kantor diJalan Wiroto Nomor 17 A Wiradesa, Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / PEMBANDING; MELAWAN:ZAENAL MUTAQIN, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Warulor RT.007/RW.04 = KelurahanWarulor, Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUTTelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 38/PEN/2014/PT TUN SBY tanggal 12 Pebruari 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara ini di tingkat banding ;Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY..

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut pendaftaran peralihan hakatas Sertipikat Hak Milik Nomot 147/Kauman atas nama Sugianto yangditerbitkan pada tanggal 27 Maret 2013 dan terakhir atas nama CharlesGrant Widjaya yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2013 ; Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY.4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor147/Kauman menjadi atas nama Zaenal Mutagin (PENGGUGAT) ; 5.

Menyatakan' batal Keputusan Tata Usaha Negara berupapendaftaranHal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY.peralinan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Kauman, KecamatanWiradesa, Kabupaten Pekalongan, Surat Ukur Nomor : 278/KMN/2004,seluas 1.740 M2 menjadi atas nama Sugianto yang diterbitkan padatanggal 27 Maret 2013 dan terakhir menjadi atas nama Charles GrantWidjaya yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2013 ; 3.

Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 161.000.Jumlah Rp.250.000,( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY.

ALIM, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,bertempat tinggal di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura,Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.Kabupaten Sumenep), 2992222 2202 nono en eneBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari2014, memberi kuasa kepada : M.ZUBAIR A. RASYID,SH,warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat Pada KantorAdvokat MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN, beralamat diJalan Letjen.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 80/PEN.HS/2014/PT TUN.SBY tanggal 2 Juli 2014tentang hari Persidangan untuk pembacaan Putusan dalam perkaraint; Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaanmengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

Surat Keputusan Bupati Sumenep ( Tergugat )Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 ( obyek sengketa ) diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa GrujuganHal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.Nomor : 188/03/KEP/435/420/104/BPD/2013 Tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilin ( Bukti bertanda T 3 ), yang mana BPD DesaGrujugan memiliki Legal Standing untuk menerbitkan Surat Keputusan aquo.

Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesarRp. 250.000, ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ); Hal.13 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 bulan Juli Tahun 2014, yangterdiri dari : SYAMSULHADI,SH. Dan KETUT RASMEN SUTA,SH.

SLAMET SUPARJOTO,SH,M.Hum.Panitera PenggantiTTDSITI KARYANTARI,SH.Hal.14 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 21.000,2. Meterai Putusan Rp. 6.000,3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 158.000,Jumlah Rp.250.000.( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 148/B/2014/PT.TUN SBY.- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Putusan Nomor : 148/B/2014/PT.TUN SBY.1. EDDY KURNIADY(SH, sescnncccscsnennnncasmsnnnnnnnnasmnanennennane2. ALDIAM GURGIL,SH, Yang kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) PGRI Cabang Nusa Tenggara Barat , beralamatKantor di Gedung Guru Nusa Tenggara Barat, Jalan Kaktus No.

Putusan Nomor : 148/B/2014/PT.TUN SBY.surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK SENGKETA :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Bima Nomor821.2/326.007.2014, Tentang Pemberhentian dari Jabatan StrukturalLingkup Pemerintah Kabupaten Bima, atas nama Drs. A.

Putusan Nomor : 148/B/2014/PT.TUN SBY.2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :06/G/2014/PTUNMTR, tanggal 19 Mei 2014 ; 3.

Putusan Nomor : 148/B/2014/PT.TUN SBY. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah ) .Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu,tanggal 15 Oktober 2014, yang terdiri dari : KETUT RASMEN SUTA,SH,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku KetuaMajelis, DR.

Putusan Nomor : 148/B/2014/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 19.500,2. Meterai Putusan Rp. 6.000,3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp.159.500.Jumlah Rp.250.000.( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 8dari 8 hal. Putusan Nomor : 148/B/2014/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 200/B/2017/PT.TUN SBY.2. NIKOLAS KELOMI, S.H., kKewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Bunda HatiKudus Kota Kupang ; 22222 2222223. M. ALLAN Y. GIRSANG, S.H., M.H., Jabatan kepala BagianHukum Setda Kota Kupang, beralamat kantor di Jalan S.K.Lerik Nomor 1, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur ; 4. YANDRIS D.

Putusan Nomor : 200/B/2017/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 200/B/2017/PT.TUN SBY.pasal 110 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Ketentuan hukum lainnyayang bertalian dengan sengketa ini ; "MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; 2.

Putusan Nomor : 200/B/2017/PT.TUN SBY.dihadiri pihak pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.Hakim Anggota Ketua Majelis1. H.M. ARIF NURDUA, S.H., M.H. H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.2. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.Panitera PenggantiSITI KARYANTARI, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 127.500,002. Meterai Putusan Rp. 6.000,003. Redaksi Putusan Rp. 5.000,004.

Putusan Nomor : 200/B/2017/PT.TUN SBY.Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor : 64/B/2017/PT.TUN SBY.

. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor37/SKPDT/MACAL/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, memberikuasa kepada :1. MUHAMAD MANSYUR,, S.H. ; == "==" =="2.

Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan duduk Sengketayang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 50/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 17 Oktober 2019 beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.Mataram tanggal 14 Januari 2020 dan diberitahukan kepada pihak Lawantanggal 15 Januari 2020, pada intinya pihak Pembanding / Tergugat tidaksependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:MENGADILI :1.

Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara padadua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp.250.000,00 ( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasatanggal 11 Pebruari 2020, oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :1.. Meteral ennnn = Rp. 6.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya proses banding Rp. 234.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 8 dari 8 hal. Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.

,SH ;Hal. 1 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.Keduanya kewarganegaraan Indonesia,beralamat di LAW FIRM CLEOPATRA &PARTNERS, Jalan.Kecubung IV No. 23Gomong, Mataram, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Nopember 2011;sselanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT : Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta,Giri Menang Gerung, Kabupaten LombokBarat, member i kuasa kepada.

Sengketadan KonflikPertanahan.NAMA : BAIQ SRININGAYU, SH, NIP > 19651231198701 2 001 PANGKAT/GOL : Staf Sub.SeksiSengketa , KonflikPerkara Pertanahan 5 4Ketiganya beralamat pada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat, JalanSoekarno Hatta GiriHal. 2. dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor265/SK 52.01/1V/2011 tanggal 14 = April2011, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / TURUT TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebuttelah membaca

Menyatakan batal atau tidak sah KeputusanTata Usaha NegaraHal. 3. dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yangterletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan SekotongTengah, Kabupaten Lombok Barat , Surat UkurNomor : 9342/SBR/2001, Luas 10.450 M atas namaNl WAYAN ARTINI yang diterbitkan padatanggal 16 Maret 2001 dan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201 520.1 23.012001 tentang Pemberian

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat HakMilik Nomor : 1147 yang terletak di Desa7Sekotong Barat, Kecamatan SekotongTengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat UkurNomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M atas nama NIWAYAN ARTINI yangHal. 4 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.diterbitkan padatanggal 16 Maret 2001 ;2.

Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor1147 yang terletak di DesaSekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, KabupatenLombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas10.450 M atas nama NI WAYAN ARTINI tanggal 16Maret 2001 adalah pada tanggalHal. 5 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.20 ~ Januari 2011 yaitu pada waktu Penggugatmemberikan keterangan di Unit Reskrim PolresLombok Barat dalam perkara tindak pidana bersamasama

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.6.

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.berpendapat, bahwa Riwayat Bidang Tanah yang lebih mendekatikebenaran yuridisnya adalah riwayat bidang tanah milik Penggugat ; 2.

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.Klasiran 1973 : a.n. Moein P Miasih No.406 persil 40 klas dll luas +1.327 Ha.10111979 Mutasi a.n. Naomi Elysabeth Kaseger No.4295 persil 40 klasdll luas + 0.060 Ha.Mutasi a.n. Anthonyus Kaseger SPOP No.8924 persil 40 klas dll luas +0.060 Ha. (videBukti T5).2. Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 23 September 1996 Nomor :470/238/402.94.05.06/97 yang menerangkan SPOP No.8924 persil 40klas dIl luas + 600 m?

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah dimana pada kolom keterangantertulis Naomi Elysabeth Kaseger beli dari No.406 (406 adalah tanah miliknyaMoein P Miasih sesuai Bukti T5). Dari Bukti T5 nampak bahwa Moein PMiasih memiliki tanah seluas + 1.327 Ha.

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.12Perincian Biaya Perkara :1.2.Meterai PutusanRedaksi PutusanBiaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 31.000,00wan nena nnn nnn nnnnnnne noe nn ne Rp. 6.000,00wane nnn ne nnn nnn nnnnn nnn nee Rp. 5.000,00Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 208.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY1314

Pettarani No.45, Panakkukang, Kota MakassarSulawesi SelatanPerihal : Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassarNomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS tanggal 8 Desember 2015.Dengan Hormat,Kami yang bertandatangan dibawah ini: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra SH., MSc.,M. Gamal Resmanto, S.H., Gousta Feriza, S.H., M.H., dan Widodo Iswantoro, S.S.

., selaku Pemohon Kasasi (d/hTergugat);Bersama ini perkenanlah kami menyampaikan Memori Kasasi atas PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKStanggal 8 Desember 2015.

Jadi penetapantidak diterbitkan berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon, tanpa putusansengketa keberatan dari Panwaslu sehingga substansi keputusan KPU KabupatenFakfak adalah sesuai objek sengketa yang menetapkan Penggugat sebagaipasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun2015 (vide halaman 47 alinea ketiga Putusan PT.TUN Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS tanggal 8 Desember 2015)., sesungguhnya bertentangandengan pertimbangan hukum Judex Factie sendiri sebagaimana

Sehingga dalam hal ini keputusan KPUKabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 adalah melaksanakan hasil keputusan dariPanwaslu Kabupaten Fakfak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikanoleh Undangundang (vide halaman 47 alinea pertama Putusan PT.TUN MakassarNomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS tanggal 8 Desember 2015); Bahwa sesungguhnya penerbitan SK KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada terbukti dari dalammelakukan pemeriksan, Panwaslu Kabupaten

(vide vide halaman 50 alinea keduaPutusan PT.TUN Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS. tanggal 8Desember 2015), mengingat bahwa terhadap permasalahan hukum atas penetapanpasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak telah pernah diujisebelumnya melalui pemeriksaan sengketa administrative di Panwaslu KabupatenFakfak sebagaimana tertuang dalam Putusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015, tanggal 29 September 2015 (vide Bukti T2);Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Judex Factie

No : 106/B/2012/PT.TUN JKT.

No : 106/B/2012/PT.TUN JKT.1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;2.

No : 106/B/2012/PT.TUN JKT.12dari penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kesimpulandari Para pihak serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 170/G/2013/PTUNJKT tanggal 4 Maret 2013, Memori Banding dariPenggugat./Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding danTergugat II Intervensi.

No : 106/B/2012/PT.TUN JKT.14Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 43/B.TUN/2007/PT.TUN Mks tanggal4 Desember 2007 menunjukkan bahwa Penggugat /Pembanding pernah mengajukangugatan kepada Tergugat/Terbanding yang berakhir dengan dikabulkannya gugatanPenggugat/Pembanding tersebut hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas MajelisHakim Banding berpendapat Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan secaralangsung untuk menggugat dalam perkara ini

Putusan Nomor : 61/B/2013/PT.TUN SBY.Pemprov Jatim , 7. Nama : INDAH WAHYUNI,SH.M.Si ,Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan PerlindunganHukum pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Pemrpowy Jatin , =sssesnsenemesscee8. Nama : FANAN HANANI,SH ,Jabatan :Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak AsasiManusia pada Bagian Bantuan Hukum , BiroHukum, Pemprov Jatim , 9.

Putusan Nomor : 61/B/2013/PT.TUN SBY.Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada"STIA + MITRA , beralamt kantor di Jalan Tentara GeniePelajar No. 9a Lt. 2 Kelurahan Banjarejo RT. 19, RW. 03,Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro (62117), Selanjutnya disebut : PENGGUGAT / TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca :1.

Putusan Nomor : 61/B/2013/PT.TUN SBY.3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepadaPembanding/ Tergugat untuk mencabut Keputsan tanggal 27 Juli 2012Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenBojonegoro, yakni Pemberhentian Sdr. H. ANAS SUHARYONO danPengangkatan Sdr. MOH. KHUMAIDI,SH.MH ; 4.

Putusan Nomor : 61/B/2013/PT.TUN SBY.Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa ataukuasanya .Hakim Anggota Ketua MajelisH. SYAMSIR ALAM ,SH.MH. H. SUGIYA , SH.MH.DILMAR TATAWI, SH.Panitera PenggantiSIT KARYANTARI,SHPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 14.500,2. Biaya Meterai Rp. 6.000,3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,5.

Putusan Nomor : 61/B/2013/PT.TUN SBY.

No.261/B/2016/PT.TUN.

No.261/B/2016/PT.TUN. JKT.Upah Lembur Sdr. Hamdan dkk (92 orang) Karyawan PT. ANDALANMITRA PRESTASI yang dipekerjakan di Kantor PT. PEGADAIAN(PERSERO) Kantor Wilayah Ill Palembang Area Kota Jambi Periode 2011s.d. 2012 tertanggal 24 Agustus 2015; 6.

No.261/B/2016/PT.TUN. JKT./PTUN.

No.261/B/2016/PT.TUN. JKT.Bahwa dalam kasus a quo oleh karena terjadi perobedaanpenghitungan tentang besarnya upah lembur , maka yang berwenangmenetapkannya adalah Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ( i.c.Tergugat/ Terbanding) (vide pasal 13 ayat 1 Kep.