Ditemukan 52 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-04-2014 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 569/Pdt.G/2013/PN.Sby
Tanggal 10 April 2014 — MANSUR TJIPTO atau disebut juga MANSUR melawan WALIKOTA SURABAYA Cs
10532
  • ------------------------------ Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;------- Menyatakan obyek tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, lebh lanjut diuaraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, No. 29/Gadel/2000, luas 5.055 M2 atas nama MANSUR (Penggugat), tidak termasuk Obyek Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat I) berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah P2TUN
    Nomor 37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Pebruari 1973 seluas 307.300 M2 ;-------------- Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pencoretan/pengangkatan catatan blokir pada Buku Tanah Hak Milik No. 153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, No. 29/Gadel/2000, seluas 5.055 M2 atas nama MANSUR (Penggugat), yang dimohonkan oleh Tergugat I ;-----------------------------------------------------------------
    Bahwa, ternyata saat ini Setifikat Hak Milik No. 153/Kelurahan Gadel, atasnama PENGGUGAT, telah diblokir oleh TERGUGAT Il berdasarkan SuratTERGUGAT tanggal 10 Desember tahun 2007 #2Nomor188.45/5587/436.1.2/2007 dengan alasan obyek tanah milik PENGGUGATtersebut di atas telah dibebaskan oleh TERGUGAT berdasarkan Berita AcaraPembebasan Tanah P2TUN Nomor : 37/SDA/P2TUN/1973 tanggal 20 Pebruari1973 seluas 307.300 M2, padahal selama menguasai dan menggarap obyektanah tersebut di atas, yaitu sejak tahun
    Bahwa, tindakan TERGUGAT I, mengajukan pemblokiran terhadap SertifikatHak Milik No. 153/Kelurahan Gadel atas nama PENGGUGAT dan tindakanTERGUGAT Il, melakukan pencatatan blokir terhadap Buku Tanah Hak MilikNo. 153/Kelurahan Gadel atas nama PENGGUGAT sebagaimana diuraikanpada poin 5 di atas, nyatanyata tidak berdasar dan merupakan PerbuatanMelawan Hukum karena obyek tanah milik PENGGUGAT sesuai SHM No.153/Kelurahan Gadel, bukan merupakan Obyek Pembebasan Tanah P2TUNNomor : 37/SDA/P2TUN/1973, tanggal
    Menyatakan obyek tanah milik PENGGUGAT sesuai Sertifikat Hak Milik No.153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Propinsi JawaTimur, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000,No. 29/Gadel/2000, luas 5.055 M2 atas nama MANSUR (PENGGUGAT),tidak termasuk Obyek Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Surabaya(TERGUGAT I) berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah P2TUNNomor 37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Pebruari 1973 seluas 307.300 M2;4.
    Gadel seluas 5.055 M2 atas nama MANSUR (Penggugat) tersebuttermasuk telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan BeritaAcara Pembebasan Tanah P2TUN Nomor 37/SDA/P2TUN /1973, tanggal 20Pebruari 1973 seluas 307.300 M2 ; 222020 20522 == +Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.!
    Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat )berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah P2TUN Nomor37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Pebruari 1973 seluas 307.300 m2 tersebut ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapatmembuktikan dalil gugatannya bahwa obyek tanah sengketa seluas 5.055 m2dengan sertifikat hak milik No. 153/Kelurahan Gadel dengan Surat Ukur tanggal 12Desember 2000 No. 29/Gadel/2000 adalah milik Penggugat (MANSUR) dansebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 488/Pid B/2010/PN Im
Tanggal 21 April 2011 — DADDY HARYADI, SH.
20450
  • Wiharta karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu.3.1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.
    Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat.4.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggal September 2006 perihal pengukuran lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat.5.1 (satu) lembar coto copy surat PLN Persero No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal permohonan ijin prinsip PLTU Jawa Barat Utara
    Sukra kab.Indramayu tanggal 12 Nopember 2006 (P2TUN)76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.11Notulen Musyawaran ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatanPembangunan PLTU i Jabar di desa Sumuradem Kec. Sukra kab.Indramayu tanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN).Daftar Pembayaran ganti rigi tanah. Bangunan dan tanaman yang tumbuhdiatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di desa SumurademKec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah.
    Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah. Bangunan dantanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/46P2TUN/II/2007 (P2TUN)Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah. Bangunan dantanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.
    Indramayutanggal 12 Nopember 2006 (P2TUN)Notulen Musyawaran ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatanPembangunan PLTU 1 Jabar di desa Sumuradem Kec. Sukra kab. Indramayutanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN).Daftar Pembayaran ganti rigi tanah. Bangunan dan tanaman yang tumbuhdiatasnya dalam rangka pembangunan PLT U Batubara di desa Sumuradem Kec.Sukra Kab. Indramayu (P2T UN) untuk lokasi.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah.
    Yusup suntoro, Ir Mudayat, dan SariFebrina, dan P2TUN hadir. Daddy haryadi (selakusekretaris , M.Ichwan.
    Ha tinggal 97.284M2. dan akhirnya disepakat harga Rp. 57.895Bahwa P2Tun pada akhirnya menyetujui kesepakatan antaraagung rijoto dengan PT PLN dengan mendasarkan pada pasal17 ayat 2 hruf a.
Putus : 08-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — WALIKOTA SURABAYA vs MANSUR TJIPTO
5936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 37/SDA/P2TUN/1973 tanggal 20Februari 1973 seluas 307.300 m*, padahal selama menguasai danmenggarap objek tanah tersebut di atas, yaitu sejak tahun 1955 sampaidengan sekarang Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanahHal 2 dari 30 hal.
    dari Tergugat ;Bahwa tindakan Tergugat I, mengajukan pemblokiran terhadap SertifikatHak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel atas nama Penggugat dan tindakanTergugat II, melakukan pencatatan blokir terhadap Buku Tanah Hak MilikNomor 153/Kelurahan Gadel atas nama Penggugat sebagaimana diuraikanpada poin 5 di atas, nyatanyata tidak berdasar dan merupakan perbuatanmelawan hukum karena objek tanah milik Penggugat sesuai SHM Nomor153/Kelurahan Gadel, bukan merupakan objek pembebasan tanah P2TUNNomor 37/SDA/P2TUN
    Nomor 699 K/Pdt/2015berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah P2TUN Nomor37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Februari 1973 seluas 307.300 m?
    Nomor37/SDA/P2TUN/1973 tanggal 20 Februari 1973;Menimbulkan akibat hukum;Bahwa surat Tergugat Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10Desember 2007 tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugatsebagaimana diakui sendiri dalam posita gugatan Penggugat angka 7dalam gugatannya;Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka mohon kepada MajelisHakim agar menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima;Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (tidak
    Nomor 37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Februari 1973 seluas 307.300 m?
Putus : 28-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2862 K/PID.SUS/2015
Tanggal 28 April 2016 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu ; H. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance
172117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indramayu tanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN) Jalan;7/7.Daftar Pembayaran Ganti Rugi tanah, Bangunan, dan Tanaman yangTumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara diDesa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN)untuk Lokasi ;78.Daftar Pembayaran Ganti Rugi tanah, Bangunan, dan Tanaman yangtumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara diDesa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN)untuk Jalan Masuk ;Hal. 37 dari 67 hal.
    tanah untuk pembangunanPLTU 1 Jawa Barat, dengan fakta sebagai berikut :e Terdakwa mendapat laporan dan pengurus P2TUN (khususnya Sar.Moch.
    Ichwan, M.M., selaku Wakil Ketua P2TUN dan saksi DaddyHaryadi, S.H., selaku Sekretaris P2TUN) secara detail dan lengkapsetiap bulannya saat Terdakwa menyelanggarakan rapat koordinasidengan seluruh SKPD membicarakan seluruh masalah yang terjadi diKabupaten Indramayu, mengenai seluruh kegiatan P2TUN dalampengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat ;e Walaupun menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidakbertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan P2TUN untukpengadaan tanah pembangunan PLTU 1 Jawa
    Barat di Desa SumurAdem karena telah mendelegasikan wewenang tersebut kepadapengurus P2TUN (khususnya kepada Sdr.
    Rangka Pembangunan PLTU Batubara diDesa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN)untuk Jalan Masuk ;80.
Putus : 03-04-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 3 April 2012 — DADDY HARYADI, SH
6340 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WihartaKarya Agung PLTU Jabar Indramayu yang ditujukan kepada PanitiaPembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu.. 1 (satu) fotocopy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untukdan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yangterletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.
    Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN)Notulen Musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatanPembangunan PLTU 1 Jabar di Desa Sumuradem Kec. Sukra kab.Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN).Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 1448 K/Pid.Sus/2011tf.78.19.80.81.82.83.84.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah. Bangunan dan tanaman yangtumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah.
    Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah. Bangunandan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunanPLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No.592.2/46P2TUNIII/2007 (P2TUN).Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah. Bangunandan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunanPLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.
    Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN)Notulen Musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatanPembangunan PLTU 1 Jabar di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN).Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 1448 K/Pid.Sus/2011tf.78.19.80.81.82.83.84.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah. Bangunan dan tanaman yangtumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah.
Putus : 21-12-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1451 K/PID.SUS/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — AGUNG RIJOTO
8451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sukra, Kab.Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN) ;Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatanpembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab.Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuhdi atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem,Kec. Sukra, Kab.
    Indramayu tanggal 12 November 2006(P2TUN) ;Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untukkegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec.Sukra, Kab. Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanamanyang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTUHal. 31 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab.
    Indramayu(P2TUN) untuk lokasi ;78 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanamanyang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu(P2TUN) untuk jalan masuk ;79 Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah,Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangkapembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra,Kab.
    Indramayu tanggal 12 November 2006(P2TUN) ;Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untukkegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec.Sukra, Kab. Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanamanyang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab.
    Indramayu(P2TUN) untuk lokasi ;Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanamanyang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu(P2TUN) untuk jalan masuk ;Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah,Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangkapembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra,Kab. Indramayu No. 592.2/46P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;Hal. 63 dari 67 hal. Put.
Putus : 03-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1449 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 3 April 2012 — Drs. H. MOH. ICHWAN, MM ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU
4223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN)Notulen Musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatanPembangunan PLTU 1 Jabar di Desa Sumuradem Kec. Sukra kab.Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN).Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yangtumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/201178.79.80.81.82.83.84.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah.
    Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah. Bangunandan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunanPLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No.592.2/46P2TUN/II/2007 (P2TUN).Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah. Bangunandan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunanPLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.
    Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN)Notulen musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatanPembangunan PLTU 1 Jabar di Desa Sumuradem Kec. Sukra kab.Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN).Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yangtumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.Hal. 32 dari 55 hal. Put.
    Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.Berita Acara koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dantanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/46P2TUN/II/2007 (P2TUN).Berita Acara koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dantanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.
    PLN (Persero) mengirim surat tanggal 3 Januari 2007 kepadaPanitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayuyang intinya permintaan Agung Rijoto untuk dapat dipertimbangkan dengantetap mengacu pada ketentuan yang ada. Dengan demikian jelas bahwa,Drs. H.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTA SURABAYA, VS H. K.R.M.H. SOERJOWIRJO HADIPOETRO, DKK
6052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan sertipikat hak pakai mana diterbitkan oleh Terlawan Ill;Bahwa Terlawan Il mendalilkan perolehannya berasal dari pembelian danpembebasan tanah yang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, KecamatanKarangpilang (sekarang Kecamatan Dukuh Pakis), Kota Surabaya, olehSu'ut Bin Prayitno, Cs, terdiri dan 38 (tiga puluh delapan) orang,sebagaimana termuat pada Berita Acara Panitia Pembelian danPembebasan Tanah Kotamadya Surabaya tertanggal 4 Agustus 1975,Nomor 29/SDA/PHT/P2TUN/1975, yang dibuat oleh Panitia
    PembebasanTanah Kotamadya Surabaya;Bahwa padahal Pelawan sama sekali tidak pernah diberitahu, tidak pernahdiminta persetujuan, tidak pernah menjual ataupun tidak pernah menerimaganti rugi apapun dari panitia pembelian dan pembebasan tanah KotaSurabaya (P2TUN) yang dibentuk oleh Terlawan II tersebut.
    No. 1734 K/Padt/201522.23.2425.26.Pembebasan Tanah Kota Surabaya (P2TUN) merupakan fakta yang tidakbenar, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Surabayamenyatakan Berita Acara Panitia Pembelian dan Pembebasan Tanah(P2TUN) Kotamadya Surabaya tertanggal 4 Agustus 1975 Nomor 29/SDA/PHT/P2TUN/1975, yang dibuat oleh Panitia Pembebasan TanahKotamadya Surabaya, batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Bahwa meskipun berita acara pembebasan dan pembelian tanahnya telahkeliru
    Berita Acara Panitia Pembelian dan Pembebasan Tanah (P2TUN)Kotamadya Surabaya tertanggal 4 Agustus 1975, Nomor 29/SDA/PHT/P2TUN/1975, yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah(P2TUN) Kotamadya Surabaya;b. Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Kelurahan Dukuh Pakis,Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya, Nomor 16, IpedaNomor 281, atas nama Wadjib Bayar Saridjan, Nomor Persil 5, Kelasd Ill, luas 0,565 ha atau 5.650 m? (lima ribu enam puluh lima meterpersegi);c.
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — AGUNG RIJOTO
14798 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Tanamanyang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, KabupatenIndramayu (P2TUN) untuk lokasi ;Hal. 31 dari 87 hal.
    Indramayu tanggal 12 November 2006(P2TUN) ;Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untukkegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem,Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 25 November2006 (P2TUN) ;77 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanamanyang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab.
    Indramayu(P2TUN) untuk lokasi ;78 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanamanyang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, KabupatenIndramayu (P2TUN) untuk jalan masuk ;79 Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah,Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangkapembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, KecamatanSukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/46P2TUN/H/2007(P2TUN) ;80 Berita Acara koreksi Daftar Pembayaran
    dengan hasil pengukuran P2TUN 94.206 M? ;Bahwa kemudian PT.
    dengan hasilpengukuran P2TUN 94.206 M? ;Bahwa kemudian PT.
Register : 18-08-2015 — Putus : 22-02-2006 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 98/Pdt.G/2005/PN Sda
Tanggal 22 Februari 2006 — Ny. Hj. Djoeriah, Dkk Vs Kepala Staff Angkatan Laut RI
578
  • (Panitia Pembebasan Tanah untuk Negara) yang berasaldari pembebasan 165 orang pemilik tanah;Seharusnya Gugatan ditujukan juga kepada P2TUN(Panitia Pembebasan Tanah untuk Negara) dan kepada 165orang yang telah melepaskan haknya kepada TNI AL;Atas dasar hal tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakimmenerima Eksepsi dari Tergugat;Il.A.POKOK PERKARA :DALAM KONPENSIfhBahwa segala yang telah disampaikan dalam Eksepsitersebut diatas mohon dinyatakan terulang = danmerupakan bagian dari pokok perkara ini
    ;Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalildalil gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasarHukum, kecuali halhal yang secara tegas yang diakuioleh Tergugat;Bahwa dasarkepemilikan TNI AL (Tergugat) atas tanahObyek sengketa seluas + 390.300 M2 (39,03 Ha)berasal dari pembel;ian tanah milik penduduk DesaGedangan, Kabupaten Sidoarjo melalui P2TUN ( Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara ) sesuai berita AcaraProses Verbal No.3 Tanggal 26 Nopfember 1962;Bahwa atas dasar pembebasan tanah tersebut
    Desa Gedangan atas namaDepartemen Hankan Cq TNI AL.Bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut dibebaskan olehtergugat melalui P2TUN ( Panitia Pembebasan TanahUntuk Negara) tahun 1962 hingga saat ini tetapdikuasai tanpa gangguan dari pihak manapun juga;Bahwa pernyataan Para Penggugat atas obyek Senghketatersebut sampai sekarang belum terjadi peralihan hakdan masih menjadi Hak/milik Para pe3nggugat adalahtidak benar dan tidak ada Dasar Hukumnya; "Tronesnya: menguasai saja tidak bagaimana maumengalihkan".Bahwa
    Foto copy Berita Acara P2TUN dan Proses Verbalpembelian/penyerahan tanah pada tanggal 26 Nopember 1962 diberi tanda T.2;3. Foto copy Peta Situasi Nomor :84/1983 Tanggal 1 juli 1983diberi tanda 1.3; 4. Foto copy Surat keterangan tanah Nomor 2478/20/404.744.1/1989 Tanggal 3 Maret 1989 dikeluarkan KepalaDesa Gedangan diberi tanda 1.4;5. Foto copy Surat Pernyataan Komandan Lantamal SurabayaNomor Skep/104/IX/1989/SBY tanggal 04 September 1989diberi tanda T.5;6.
    (Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara) yang berasal daripembebasan 165 orang pemilik tanah, seharusnya gugatanditujukan juga kepada P2TUN (Panitia Pembebasan TanahUntuk Negara) danmkepada 165 orang yang telah melepaskanhaknya kepada TNI AL;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut para Penggugattelah memberikan tanggapan sebagaimana tersebut dalam replik restanggal 26 Oktober 2005, dengan mengemukakan hal sebagaiberikut1.
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 507/Pid.B/2010/PN.Im
Tanggal 21 April 2011 — Drs. H. MOH. ICHWAN, MM
739584
  • Wiharta karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu.3.1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.
    Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat.4.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggal September 2006 perihal pengukuran lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat.5.1 (satu) lembar foto copy surat PLN Persero No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal permohonan ijin prinsip PLTU Jawa Barat Utara
    Indramayu tanggal 12Nopember 2006 (P2TUN)Notulen Musyawaran ganti Rugi Tanah yang11dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU 1 Jabar didesa Sumuradem Kec. Sukra kab. Indramayu tanggal 25Nopember 2006 (P2TUN).77. Daftar Pembayaran ganti rigi tanah. Bangunan dantanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunanPLTU Batubara di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.78. Daftar Pembayaran ganti rugi tanah.
    Sukra Kab.Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.79. Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugitanah. Bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dalamrangka pembangunan PLTU Batubara di desa Sumuradem Kec.Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/46 P2TUN/II/2007(P2TUN).80. Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugitanah. Bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dalamrangka pembangunan PLTU Batubara di desa Sumuradem Kec.Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/46 P2TUN/V/2007 (P2TUN).81.
    Indramayu tanggal 12 Nopember 2006 (P2TUN)Notulen Musyawaran ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untukkegiatan Pembangunan PLTU 1 Jabar di desa Sumuradem Kec.Sukra kab. Indramayu tanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN).Daftar Pembayaran ganti rigi tanah. Bangunan dan tanamanyang tumbuh~ diatasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu(P2TUN) untuk lokasi.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah.
    Indramayu(P2TUN) untuk jalan masuk.Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah.Bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangkapembangunan PLTU Batubara di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.Indramayu No. 592.2/46 P2TUN/II/2007 (P2TUN).Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah.Bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangkapembangunan PLTU Batubara di desa Sumuradem Kec.
    Indramayu tanggal 12Nopember 2006 (P2TUN)Notulen Musyawaran ganti Rugi Tanah yang dibebaskanuntuk kegiatan Pembangunan PLTU 1 Jabar di desaSumuradem Kec. Sukra kab. Indramayu tanggal 25 Nopember2006 (P2TUN).Daftar Pembayaran ganti rigi tanah. Bangunan dantanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunanPLTU Batubara di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab.Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.Daftar Pembayaran ganti rugi tanah.
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
12822
  • Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN Nomor : 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT Wiharta Karya AgungPLTU Jabar Indramayu.74. Tanda terima biaya operasional panitia pembebasan lahan.75. Berita acara musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untukkegiatan pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumuradem Kec. SukraKabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2006 (P2TUN)Jalan.76.
    SukraKabupaten Indramayu tanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN)Jalan.77. Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yangtumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.78. Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yangtumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.79.
    SukraKabupaten Indramayu tanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN)Jalan.77. Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yangtumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.18378. Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yangtumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.79.
    SukraKabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2006(P2TUN)Jalan.76) Notulen musyawarah ganti rugi tanah yangdibebaskan akibat terkena proyek pembangunanPLTU Batubara Desa Sumuradem, Kec. SukraKabupaten Indramayu tanggal 25 Nopember 2006(P2TUN)Jalan.77) Daftar pembayaran ganti' rugi tanah,bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnyadalam rangka pembangunan PLTU Batubara diDesa Sumuradem Kec.
    Sukra KabupatenIndramayu (P2TUN) untuk lokasi.78) Daftar pembayaran ganti' rugi tanah,bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnyadalam rangka pembangunan PLTU Batubara diDesa Sumuradem Kec. Sukra KabupatenIndramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.79) Berita acara koreksi daftar pembayaran gantirugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuhdiatasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem Kec.
Register : 26-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 25 Maret 2014 — H.ABDUL HANAN BIN H.AKHMAD
6110
  • Indramayu sebagai KasubditPenatagunaan pengaturan pemilikan tanah sejak tahun 2004 s/d 2007 ;Bahwa saksi sebagaai sekretaris panitia pengadaan tanah untuk kepentinganumum/Negara (p2TUN) Kab.
    coordinator tim untuk dilakukan pengecekandan membuat daftar endataan dan penaksiran bangunan (model B) setelah itudiberikan kepada P2TUN Kab.
    dan membuatdaftar endataan dan penaksiran bangunan (model B) setelah itu diberikankepada P2TUN Kab.
    Prawoto ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai penggantian tanah aset desa ;Bahwa saksi tidak pemah melihat SK kepanitian P2TUN ;20.
    Kandi ;57Bahwa pendataan bangunan dilakukan oleh Panitia P2TUN petugasnya Sdr.Caridi dan Suyatno didampingi perangkat desa Kandi ;Bahwa pendataan tanaman dilakukan oleh P2TUN dari dinas pertanian danpeternakan Kab. Indramayu petugasnya H. Djajana didampingi perangkat desaSdr.
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im
Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
908470
  • Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;3. 1 ( satu ) fotocopy surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 yang terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kab.
    Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;4.1 ( satu ) eksemplar fotocopy surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggal
    Indramayutanggal 12 Nopember 2006 (P2TUN) ;Notulen Musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskanuntuk kegiatan pembangunan PLTU I Jabar di DesaSumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu tanggal 25Nopember 2006 ( P2TUN) ;Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dantanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangkapembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec.Sukra Kab.
    Indramayu (P2TUN) untuk lokasi ;Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dantanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangkapembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec.Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk ;Berita Acara koreksi Daftar pembayaran ganti rugitanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnyadalam rangka pembangunan PLTU Batubara di DesaSumuradem Kec. Sukra Kab.
    YusufSuntoro yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan TanahUntuk Kepentingan Umum ( P2TUN) Indramayu ;7.
    Indramayu (P2TUN) untuk lokasiDaftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunandan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangkapembangunan PLTU Batubara di Desa SumurademKec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk jalanmasuk ;Berita Acara koreksi Daftar pembayaran gantirugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuhdiatasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem Kec.
    Sukra Kab.Indramayu No. 592.2/46 P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;Berita Acara koreksi Daftar pembayaran gantirugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuhdiatasnya dalam rangka pembangunan PLTUBatubara di Desa Sumuradem Kec.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — EMMANUEL DJABAH SOEKARNO, dkk VS H.K.R.M.H. SOERJOWIRJO HADIPOETRO, dkk
8062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 559 K/Pdt/201421.Kotamadya Surabaya tertanggal 4 Agustus 1975, Nomor29/SDA/PHT/P2TUN/1975, yang dibuat oleh Panitia Pembebasan TanahKotamadya Surabaya;Bahwa pada tahun 1975, objek sengketa sudah menjadi hak Penggugat. TetapiPenggugat sama sekali tidak pernah diberitahu, tidak pernah dimintapersetujuan, tidak pernah menjual ataupun tidak pernah menerima ganti rugidari Panitia Pembelian dan Pembebasan Tanah Kota Surabaya (P2TUN) yangdibentuk oleh Tergugat Il tersebut.
    Sehingga sampai sekarang masih milikPenggugat;22.Bahwa perbuatan Tergugat Il yang menghaki tanah milik Penggugat dengancara seolaholah Penggugat telah menerima ganti rugi pembelian dan/ataupembebasan tanah dari Panitia Pembelian dan Pembebasan Tanah KotaSurabaya (P2TUN), selanjutnya berita acara pembebasan dan pembeliantanahnya digunakan sebagai dasar untuk memohon kepada Tergugat III gunapenerbitan tanda hak yang akhirnya terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan perbuatan
    Oleh karenanya beralasan kiranya manakalaPenggugat mohon agar perbuatan Tergugat II diklasifikasikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum;23.Bahwa oleh karena itu, juga beralasan kiranya manakala Penggugat mohonsupaya Berita Acara Panitia Pembelian dan Pembebasan Tanah (P2TUN)Kotamadya Surabaya tertanggal 4 Agustus 1975, Nomor 29/SDA/PHT/P2TUN/1975, yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Surabaya,khusus yang terkait dengan objek sengketa milik Penggugat dinyatakan cacat,tidak sah dan tidak
    Berita Acara Panitia Pembelian dan Pembebasan Tanah (P2TUN)Kotamadya Surabaya tertanggal 4 Agustus 1975, Nomor 29/SDA/PHT/P2TUN/1975, yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2TUN)Kotamadya Surabaya;Seluruhnya cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, GambarSituasi tanggal 14 Juli 1997 (1471997), Nomor 7597/1997, seluas 10.880 m?
Register : 18-07-2005 — Putus : 20-10-2005 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 50/G.TUN/2005/PTUN.SBY
Tanggal 20 Oktober 2005 — PT. DHARMALA LAND ( d/a. PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ) melawan WALIKOTA SURABAYA
11369
  • DALAM POKOK PERKARA : 1 Bahwaapa yang terurai dalam eksepsi Tergugat sudah dianggap sebagai bagian dalampokok perkara ini serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini; 2 Bahwa Tergugat berwenang untuk mengajukan obyek sengketa kepada Kepala BadanPertanahan Nasional karena perolehan awal tanah yang kemudian telah bersertifikatadalah melalui Panitia Pembelian Tanah / Bangunan untuk Keperluan Negara /13Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya ( P2TUN ) dimana Pemerintah KotaSurabaya bersama
    dengan Danrayon 0830/03 Kecamatan Tandes dan KomandanSektor Kepolisian 1011/11 adalah P2TUN ( saat itu Ketua P2TUN adalah Kepala Sub Dir Agraria Kotamadya Surabaya ) ; Bahwa Penggugat memperoleh tanah melalui P2TUN setelah Tergugatmenerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tanggal 21 April 1997 nomor: 195/WK/77.
    Tergugat No.: 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya ; sMenimbang, bahwa untuk menguji Apakah Keputusan in litis telah diterbitkanbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan, maka perlu meneliti ApakahTergugat telah cukup mempertimbangkan faktafakta yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana pihak Tergugatmengakui bahwa Penggugat memperoleh tanah melalui P2TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 529/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 3 Desember 2014 — MADEKAR DKK VS PT.DHARMALA LAND (d/h PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE )
16088
  • Susunan keanggotaan P2TUN tersebut berjumlah 15 (lima belas) orang, yangterdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 14 (empat belas) orang anggota, yang diantara 2 (dua)orang anggotanya adalah Camat Tandes dan Kepala Desa Tanjungsari. Dengan demikian,P2TUN merupakan perpanjangan tangan dan TURUT TERGUGAT I.3.
    Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT I yang telah membentuk Panitia Pembebasan28.29.Tanah Untuk Negara (P2TUN) untuk melakukan pembebasan atas tanah masyarakatguna kepentingan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah suatukekeliruan yang sangat merugikan Para PENGGUGAT.
    SebabHal 49 dari 104 hal Perkara Nomor 529/Pdt.G/2014/PN Sbydalam kenyataannya seluruh warga Desa Tanjungsari sebanyak 312 warga telah menerimaganti rugi atas tanahtanah milik mereka yang dibebaskan oleh Negara untuk kepentinganumum, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Nomor 26/SDA/P2TUN/ 1973, tanggal20 Februari 1973, yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara (P2TUN)Kotamadya Surabaya.Bahkan Berita Acara tersebut, dipertegas oleh 312 warga Desa Tanjungsari dengan membuatSurat Pernyataan
    pada tanggal 30 Mei 1973 yang isinya bahwa mereka telah menerima gantirugi hak atas tanahtanah dimaksud di hadapan P2TUN Kotamadya Surabaya.Sehingga, KLAIM Para PENGGUGAT tersebut BOHONG BELAKA!
    Merupakan fakta hukum bidang tanah yang digugatoleh Para Penggugat sudah dibebaskan oleh Turut Tergugat I melalui P2TUN pada tahun1973 berdasarkan Berita Acara tertanggal 20 Februari 1973 Nomor 26/SBA/P2.T.U.N/1 973.3.
Putus : 28-11-2012 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 455/Pdt.G/2011/PN.SBY
Tanggal 28 Nopember 2012 — WALIKOTA SURABAYA melawan Ahli Waris ROESTAM EFFENDI Dkk
7223
  • Bahwa selain terbukti dari Berita Acara P2TUN No. 16/SDA/P2.T.U.N./1974tanggal 15 Maret 1974, terbukti pula bahwa dengan adanya pembebasan tanahobyek sengketa oleh PENGGUGAT ternyata data administrasi pertanahan diDesa/Keluarahan Bibis (Sekarang menjadi Kelurahan Manukan Wetan) atasobjek sengketa juga dilakukan perubahan dari semula tercatat atas nama pemiliktanah asal menjadi dicatat atas nama KMS (Kotamadya Surabaya) ; P2TUN SEBAGAI PANITIA PEMBEBASAN TANAH YANG SAH MENURUTPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
    Eigendom Verponding No. 1307 di Kelurahan Bibis yang dibebaskanoleh Penggugat melalui P2TUN untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat ;13. Menetapkan dan memutuskan batas waktu pengosongan dan penyerahantanah eks. Eigendom Verponding No. 1307 di Kelurahan Bibis untuk diserahkan kepada Penggugat segera setelah adanya putusan ini ;14.
    Bahwa sesuai dengan dalil posita penggugat poin 24 yang menyatakanpada saat pemerintah kola Surabaya membebaskan tanah in casuTergugat ll sebagai anggota P2TUN tidak pernah menyampaikan terhadapkepemilikan objek tanah a quo telah beralin sebelumnya sehinggaPemerintah Kota Surabaya tetap membebaskan objek tanah a quo padatahun 1974 : 2.
    AKIM, dkk (18 orang), dan berdasarkan Berita Acara Panitia PembelianTanah Untuk Negara (P2TUN) tanggal 15 Maret 1974 Nomor16/SDA/P2TUN/1974, atas tanah tersebut dibebaskan untuk kepentinganPemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya :a. pada tanggal 2 April 1996 mengajukan permohonan Hak Pengelolaan ; b. pada tanggal tanggal 16 Juni 1999 terbit Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 75/HPL/BPN/1999tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas
    Fotocopy Berita Acara No. 16/SDA/P2TUN/1974 tanggal 15 Maret 1974, bukti P1;2. Fotocopy Daftar Pertelaan Bendabenda Tetap (Tanah/Bangunan) dan HakhakLainnya yang diserahkan karena Dibeli / Dibebaskan untuk Kepentingan Negeara/ Pemerintah, bukti P2 ; 3. Fotocopy Surat Pernyataan Untuk melepas hak milik atas tanah untuk keperluanNegara No. 16/SDA/P2TUN/1974 tangal 08 April 1974, bukti P3 ;4.
Putus : 13-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 PK/PDT/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — WALIKOTA SURABAYA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS 1. MANSUR TJIPTO, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali
9982 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 307 PK/Pdt/2017P2TUN Nomor 37/SDA/P2TUN/1973 tanggal 20 Februari 1973 seluas307.300 m?, padahal selama menguasai dan menggarap objek tanahtersebut di atas, yaitu sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang Penggugattidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat dan/atau menerima ganti rugi pembebasan dari Tergugat dengan caraapapun.
    Bahwa tindakan Tergugat I, mengajukan pemblokiran terhadap Sertifikat HakMilik Nomor 153/Kelurahan Gadel atas nama Penggugat dan tindakanTergugat II, melakukan pencatatan blokir terhadap Buku Tanah Hak MilikNomor 153/Kelurahan Gadel atas nama Penggugat sebagaimana diuraikanpada poin 5 di atas, nyatanyata tidak berdasar dan merupakan perbuatanmelawan hukum karena objek tanah milik Penggugat sesuai SHM Nomor153/Kelurahan Gadel, bukan merupakan objek pembebasan tanah P2TUNNomor 37/SDA/P2TUN/1973, tanggal
    Nomor 307 PK/Pdt/2017termasuk objek pembebasan tanah Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat )berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah P2TUN Nomor37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Februari 1973 seluas 307.300 m?;Memerintahkan Tergugat Il untuk melakukan pencoretan/pengangkatancatatan blokir pada buku Tanah Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel,Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, lebih lanjutdiuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, Nomor29/Gadel/2000, luas 5.055 m?
    Nomor37/SDA/P2TUN/1973 tanggal 20 Februari 1973;h) Menimbulkan akibat hukum;Bahwa surat Tergugat Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10Desember 2007 tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugatsebagaimana diakui sendiri dalam posita gugatan Penggugat angka 7dalam gugatannya;Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka mohon kepada MajelisHakim agar menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima;Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat
    atas nama Mansur (Penggugat), tidaktermasuk Objek Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat I)berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah P2TUN Nomor37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Februari 1973 seluas 307.300 m?
Putus : 11-09-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63PK/PDT/2008
Tanggal 11 September 2008 — KEPALA STAF ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Cilangkap Jakarta Cq.PANGLIMA ARMADA TIMUR DI UJUNG, KELURAHAN UJUNG SURABAYA,KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA Cq.DANLANTAMAL III ; HAJJAH DJOERIAH ; Drs.HAJI MOHAMMAD ARIFIEN ASIAMIN, dkk.
5533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adanya perbuatan melawan hukum.Bahwa gugatan para Penggugat tidak mempunyai kwalifikasi untukmenggugat;Disatu sisi Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari pewarisH.Mochammad Anwar tidak didukung oleh fatwa sehingga keberadaan paraPenggugat sebagai ahli waris sangat diragukan, oleh karenanya gugatan paraPenggugat sudah seharusnya untuk ditolak setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihaknya karena TNI ALmenerima tanah obyek sengketa tersebut dari P2TUN
    (Panitia PembebasanTanah Untuk Negara) yang berasal dari pembebasan 165 orang pemilik tanah;Seharusnya gugatan ditujukan juga kepada P2TUN (Panitia PembebasanTanah Untuk Negara) dan kepada 165 orang yang telah melepaskan haknyakepada TNI AL;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakimmenerima Eksepsi dari Tergugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahdalildalil tersebut, dan mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknyasebagai berikut :REKONVENSI
    ) sebagaimana juga tersebut dalam Berita Acara P2TUN danProses Verbal pembelian/penyerahan tertanggal 26 Nopember 1962(vide bukti T2) dan tidak ada lagi nama Anwar lainnya yang berada padabidang tanah tersebut.
    Termohon Peninjauan kembali sendiri tidak pernah memintapertanggungjawaban atau menuntut Tomopkasan cs atasperbuatannya menerima pembebasan dari P2TUN (PanitiaPembebasan Tanah Untuk Negara).Hal.16 dari 48 hal.Put.No.63 PK/Pdt/20084. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dan biaya pengukuranpemasangan tugutugu tanda batas tanah sengketa dari PerwiraPelaksana Proyek tanggal 12 Oktober 1962 bukti P.PK4.Bahwa berdasarkan bukti P.PK4 diatas, Pemohon Peninjauan kembalitelah mengeluarkan biaya untuk
    ) sebagaimanajuga tersebut dalam Berita Acara P2TUN dan Proses Verbalpembelian/penyerahan tertanggal 26 November 1962 (vide bukti T.2)dan tidak ada lagi nama Anwar lainnya yang berada pada bidang tanahtersebut.Dengan bukti baru (Novum) yang diberi tanda P.PK25 diatas, makatelah membuktikan bahwa kepemilikan/penguasaan Pemohon PK atastanah tersebut sudah benar dan didukung oleh buktibukti yang sah danmeyakini, sekaligus buktibukti diatas telah dapat mematahkan buktikepemilikan Termohon PK (P1 dan