Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 1993 diberi tanda T1,2,3 14 ;15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 1994 diberi tanda T1,2,3 15 ;16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 1995 diberi tanda T1,2,3 16 ;Ai: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 1996 diberi tanda T1,2,3 17 ;18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 1997 diberi tanda T1,2,3 18 ;19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 1998 diberi tanda T1,2,3 19 ;20.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 1999 diberi tanda T1,2,3 20 ;21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 2000 diberi tanda T1,2,3 21 ;22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 2002 diberi tanda T1,2,3 22 ;23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 2003 diberi tanda T1,2,3 23 ;24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 2004 diberi tanda T1,2,3 24 ;25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 2007 diberi tanda T1,2,3 25 ;26.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajaktahun 2008 diberi tanda T1,2,3 26 ;27. Fotokopi Surat Pemberitahuan PajakManca tahun 2009 diberi tanda T1,2,3 27 ;28. Fotokopi Surat Pemberitahuan PajakSubaga tahun 2009 diberi tanda T1,2,3 28 ;29.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugattelah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang berupa foto copy bermeteraicukup yang diberi tanda P1 sampai dengan P23, kemudian suratsurat buktitersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Perdata Nomor 234/Padt.G/2017/PN.Amb.Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 25 atasnama Tan Steve Tandinova , diberi tanda P1;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun

2001, selanjutnya diberi tanda P2 ;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2004, selanjutnya diberi tanda P3 ;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2005, selanjutnya diberi tanda P4 ;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2006, selanjutnya diberi tanda P5 ;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2007, selanjutnya diberi tanda P6;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2008, selanjutnya diberi tanda P7;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat

Pajaktahun 2009, selanjutnya diberi tanda P8;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2010, selanjutnya diberi tanda P9;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2011, selanjutnya diberi tanda P10;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2012, selanjutnya diberi tanda P11;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2012, selanjutnya diberi tanda P12;Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajaktahun 2014, selanjutnya diberi tanda P13;Fofo copy sesuai dengan Aslinya

, Surat Pajaktahun 2015, selanjutnya diberi tanda P14;Bumi dandanBumidanBumidanBumidanBumidanBumidanBumidanBumidanBumidanBumidanBumidanBumiBumi danBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanHalaman 22 dari 61 halaman Putusan Perdata Nomor 234/Padt.G/2017/PN.Amb.e Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajak Bumi dan Bangunantahun 2016, selanjutnya diberi tanda P15;e Fofo copy sesuai dengan Aslinya , Surat Pajak Bumi dan Bangunantahun

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46359/PP/M.XV/25/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2): 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2005 sebesar Rp 2.542.059.719,00;: bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding melakukan upaya keberatan denganmenjelaskan kondisi koreksi dimaksud merupakan

pengeluaran biaya sewa ruangan dan servicecharges sebesar Rp 2.542.059.719,00 berikut dengan buktibukti setoran PPh Pasal 4 ayat (2);bahwa Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukanuji bukti atas dokumen dan buktibukti pendukung yang diperlihatkan oleh PemohonBanding dalam persidangan;bahwa uji bukti dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2011 dengan buktibukti yangdiperiksa oleh Terbanding adalah sebagai berikut :Daftar rincian Dasar Pengenaan Pajak beda waktu dan Dasar Pengenaan Pajaktahun

data DPP PPN Tahun2005;Oleh karena beda waktu DPP PPN Tahun 2005 setelah direkonsiliasi bersamasamadengan Terbanding semuanya sudah dibayar pajaknya secara otomatis atas DPPPPh Pasal 4 ayat (2) yang belum direkonsiliasi secara khusus dipastikan telahdibayar PPh nya;bahwa Majelis kemudian melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumendan buktibukti pendukung yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding dalampersidangan berupa :Daftar rincian Dasar Pengenaan Pajak beda waktu dan Dasar Pengenaan Pajaktahun

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut51960/PP/M.

mengkreditkan faktur pajak senilai Rp7.209.000.000,00tersebut untuk Masa Pajak Oktober 2008 dan oleh penerbitnya (PT Suryainti Permata) jugatelah dilaporkan pada SPT Masa Pajak Oktober 2008;bahwa Majelis melihat apabila pembuatan nota retur atas Pajak Masukan yang diterimaPemohon Banding di tahun 2007 tersebut menyalahi ketentuan PER159/PJ/2006 danKMK Nomor 596/KMK.04/1994, dan S738/PJ.52/2005, maka yang bisa diberikan sanksiadalah atas faktur pajak tahun 2007 tersebut dan tidak berhubungan dengan faktur pajaktahun

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaPut.51959/PP/M.IVB/15/2014PPh Badan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiPenghasilan Neto sebesar Rp 10.287.467.566,00 dengan perincian sebagai berikut:Koreksi Harga Pokok Penjualan Rp 6.487.467.566,00Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha Rp 3.800.000.000,00Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp6.487.467.566,00

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48153/PP/M.XV/15/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding: Pajak Penghasilan Badan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKompensasi Kerugian Fiskal Pemohon Banding sebesar Rp.1.376.710.408,00 yangdiperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dilakukan koreksi positif;: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Denpasar Timur yangtertuang dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Tahun 2007 Nomor :

huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan sengketa ini;: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP773/WPJ.17/2012 tanggal 9 Agustus 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan PajakTahun

banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88576/PP/HT.II/15/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00401/NKEB/WPVJ.28/2017 tanggal 27 April2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak PenghasilanBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib PajakTahun

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00401/NKEB/WPJ.28/2017 tanggal 27 April 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak PenghasilanBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib PajakTahun

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenur :utTerbandingba :hwSPTNNomoSPTNPO00793/WBC.02/KPMP01/2013tanggal11Apr2013diterbitkanoleKantoPengPut.50681/PP/M.IXA/19/2014Bea masuk2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP241/WBC.02/2013 tanggal 22 Juli 2013; bahvPemNomD002lang04JuniP01dan KEPlangJuliP01bernbehilencD002lang19SeptPO1 awasadaPelayanaBedaCukaiTipMadyaPabeanBelawan,denganpenghitungansebagaiberikut

Putusan Pengadilan Pajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut.42750/PP/M.1/16/2013PPN2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Terbanding atasDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d.September 2007 sebesar Rp 1.595.576.014.415,00;Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding: Nilai SengketNo Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan net jap

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenur :utPemohonBandin8bah:wakarenaPemohonBandingsudahmelaporkaSPsaPPbulanOktobe200dantelaPut.50735/PP/M.X VITIB/16/2014PPN2003bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positifDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp474.871.903,00;bahwa pemeriksa melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp474.871.903,00 karena Pemohon Banding tidak dapat

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenur :utTerbandingba :hwSPTNNomoSPTNPO01434/NOTUKPTP/BD02/2013tan99al01Februari2013diterbitkanoleKantoPut.50677/PP/M.1IXA/19/2014Bea Masuk2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1750/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013; bahvKEPKPUlangMarePO1

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenur :utPemohonBandin8bah:wakarenaPemohonBandingsudahmelaporkaSPsaPPbulanApril200dantelasesPut.50729/PP/M.X VITIB/16/2014PPN2003bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positifDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp273.693.875,00;bahwa pemeriksa melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp273.693.875,00 karena Pemohon Banding tidak dapat

Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingPUT. 48250/PP/M.X/16/2013Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa2007bahwa yang menjadi pokoksengketa adalah pengajuanbanding terhadap Koreksi DasarPengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp.1.770.857.665,00,;bahwa Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Banding untuk masa pajak Januari s.d.Desember 2007.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put53147/PP/M.IIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi DPP PPN Masa Pajak September 2010 sebesar Rp.5.259.794.589,00(termasuk selisih pembulatan);Koreksi DPP PPN Masa Pajak September 2010 sebesar Rp.5.259.794.589,00bahwa Terbanding (Pemeriksa) telah melakukan koreksi positif sebesarRp.5.259.794.589,00 sebagai

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut MajelisPut.55970/PP/M.XI.B/25/2014PPh Pasal 4 ayat 2 Final2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiTerbanding terhadap jumlah dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) FiMasa Pajak Mei 2009 sebesar Rp21.009.375,00;bahwa apabila Pemohon Banding menyampaikan buktibukti tersebut pada saat keberata1maka sengketa dianggap selesai.

Nomor PutusanPengadilanPajakJenis PajakTahun PajakPokok Sengketa :MenurutTerbandingMenurut PemohohaBawaadanyaperjanjian(SuratPernyataanPelanggan)antaraPut. 52632/PP/M.X VIIT.A/16/2014PPN2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positifTerbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2006 yaitu Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesarRp949.475.600,00;bahwa untuk Masa Pajak Oktober 2006, terdapat koreksi

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put53149/PP/M.IIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi DPP PPN Masa Pajak November 2010 sebesar Rp. 6.263.003.936,00(termasuk selisih pembulatan);Koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2010 sebesar Rp.6.263.003.936,00bahwa Terbanding (Pemeriksa) telah melakukan koreksi positif sebesar Rp.6.263.003.936,00 sebagai

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenur :utTerbandingSP :TNNomoSPTNPO00914/WBC.02/KPMP01/2013tanggal25Apr2013diterbitkanoleKantoPengawPut.50680/PP/M.1IXA/19/2014Bea Masuk2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP242/WBC.02/2013 tanggal 22 Juli 2013; bat00CcNolBartan asadaPelayanaBedaCukaiTipMadyaPabeanBelawan,denganpenghitungansebagaiberikut Jenis TagihanDiberitahukan(Rp)Ditetapkan(Rp)Kekurangan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put53148/PP/M.IIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi DPP PPN Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp.5.434.342.372(termasuk selisih pembulatan);Koreksi DPP PPN Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp.5.434.342.372bahwa Terbanding (Pemeriksa) telah melakukan koreksi positif sebesarRp.5.434.342.372 sebagai DPP PPN

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put53140/PP/M.IIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp.3.851.523.141,00;Koreksi DPP PPN Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp.3.851.523.141,00bahwa Terbanding (Pemeriksa) telah melakukan koreksi positif sebesarRp.3.851.523.141,00 sebagai DPP PPN