• ANNES MAHARAJA, ;, BUPATI PAKPAK BHARAT,

  Thamrin No. 82R, Medan, sesuai SuratKuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2008.Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;melawan:BUPATI PAKPAK BHARAT, yang diwakili oleh H.MAKMUR BERASA, SH, Jabatan sebagai BupatiPakpak Bharat, berkedudukan di Kompleks PanoramaIndah Sindeka. Dalam hal ini memberikan Kuasakepada:1. MORDEHAI ORBA SUNTUK, SH2. EMMA N R TARIGAN, SH3.

  dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa TanjungMeriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharatatas nama Annes Maharaja;Adapun alasanalasan gugatan adalah sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Tanjung MeriahKecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharatyang terpilih menjadi Kepala Desa berdasarkan pemilihan KepalaDesa Tanjung Meriah pada tanggal 19 Desember 2005 dandiangkat menjadi Kepala Desa dengan Surat Keputusan BupatiPakpak Bharat No. 09 Tahun

  2006 tanggal 25 Januari 2006; Bahwa sejak terpilin dan diangkat sebagai Kepala Desa TanjungMeriah, Penggugat telah menjalankan tugas dengan baik danbenar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku; Bahwa ternyata Tergugat melalui Surat Keputusannya No. 0031tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 (objek perkara) telahmemberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa TanjungMeriah, Kabupaten Pakpak Bharat;Hal. 2 dari 18 hal.

  Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TanjungMeriah tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepadaBupati Pakpak Bharat perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah;b. Surat permintaan tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda,Sukut beserta perkumpulan Wirit Yasin, LSM dan Masyarakatkepada Bupati Pakpak Bharat untuk memberhentikan KepalaDesa Tanjung Meriah karena telah melanggar sumpah janjidan tidak lagi mendapat kepercayaan Masyarakat;c.

  No. 25 K/TUN/2009Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Bupati Pakpak Bharat ic.

• BUPATI PAKPAK BHARAT

  ., & Rekan, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI PAKPAK BHARAT, tempat kedudukan diKompleks Panorama Indah Sindeka Salak, KabupatenPakpak Bharat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Romian S. Sitopu, SH.

  Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Dalam Penundaan;1.Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanBupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.

  Rusman Solin yang dimohonkanPenggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanBupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.

  Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatuntuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pakpak BharatNomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9 April 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Ir.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9 April 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Ir. Rusman Solin;3. Mewajibkan Termohon Kasasi, dahulu sebagai Pembanding/Tergugatmencabut Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9 April 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Ir. Rusman Solin;4.

• Pembanding/Tergugat : Bupati Pakpak Bharat
  Terbanding/Penggugat : ANISAH MUNTHE

• DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor: 108.45/12.15/32/24/2018 tertanggal 19 April 2018

  ;

• Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor: 108.45/12.15/32/24/2018 tertanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir.

  Penggugat:
  ANISAH MUNTHE
  Tergugat:
  Bupati Pakpak Bharat

  Pakpak Bharat.Hal. 4 Putusan Nomor : 99/G/2018/PTUNMDNb. Bersifat IndividualBahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat indifidual karena ditujukankepada Ir. Rusman Solin;c.

  Rusman Solin.Bahwa pada tahun 2009 Suami Penggugat kemudian dipindahkan kePemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan jabatan Kepala BidangPerindustrian pada Dinas Koperasi & UMK & Menengah.

  Ir Rusman Solinsebagaimana surat gugatan yang di tujukan kepada Bupati Pakpak Bharat yangtelah mengeluarkan surat Keputusan sebagaimana objek sengketa a quo yangdi tujukan kepada Ir.

  Rusman Solin yangsebelumnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil diPemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat yang telah di jatuhi hukumandisiplin Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Berdasarkan KeputusanBupati Kabupaten Pakpak Bharat :2. Bahwa surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor:108.45/12.15/32/24/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir.

  Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor188.45/12.15/132/24/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.

• Penggugat:
  Asahan Bancin
  Tergugat:
  Risna Wati Berutu
  Turut Tergugat:
  Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Pakpak barat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat

• Pemohon:
  EDISAH PUTRA BERUTU
  Termohon:
  KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAKPAK BHARAT

• Penggugat:
  Yulita Purba Pakpak
  Tergugat:
  1.Rahayu
  2.Hamdanah

• PAKPAK BHARAT VS DRS. JUSEN BERUTU, DKK;

  Bharat Nomor27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Namanama Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;II Tenggang WaktuBahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Pakpak BharatNomor 27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut danNamanama Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010yang menjadi objek perkara

  Pakpak Bharat Masa Bakti 20082013 tanggal08 April 2008 yang menetapkan Tigor Banuarea sebagai Ketua danPanggomal P.

  Ramadhan Zuhri Bintang, MAPsebagai Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharatpada Pemilihan Umum Kepala Daerah Pakpak Bharat Tahun 2010, dimana DewanPimpinan Nasional Partai Perjuangan Indonesia Baru telah menyampaikan suratNomor 278/II/SrtPartai PIB/DPN/2010 tanggal 22 Februari 2010 kepada TergugatKPU Kabupaten Pakpak Bharat tentang penegasan keabsahan kepengurusan PartaiPerjuangan Indonesia Baru Kabupaten Pakpak Bharat yang berisikan tentangkepengurusan dewan pimpinan cabang

  Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010Halaman 9 dari 35 halaman.

  Bharat Tahun 2010 telah menghasilkanBupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Periode 2010 2015 yaitu RemigoYolanda Berutu MBA., dan Ir.

• Penggugat:
  Jason Walker Panggabean
  Tergugat:
  Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat

• MENGADILI:

  DALAM KONVENSI

  Dalam Eksepsi

  • Menolak eksepsi Para Tergugat;

  Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Napasengkut, Desa Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Dairi, sekarang terletak di Napasengkut, Desa Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, seluas sekitar 1 (satu) hektare dengan ukuran panjang

  Padang;

• Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ruben Banurea;
• Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
• Sebelah timur berbatasan dengan parit;

Adalah secara hukum milik Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pakpak Bharat;

3. Menyatakan secara hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 10 Januari 1982 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan surat-surat atau pun bentuk lainnya yang

   dimiliki Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan hak yang diperolehnya dari siapa pun juga dan/ atau yang dibuatnya untuk menimbulkan hak kepada pihak atau orang lain atas bagian tanah milik Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pakpak Bharat, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum adanya;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi yang membangun bangunan di atas bagian tanah milik Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pakpak

   Pakpak Bharat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk membongkar bangunan rumah yang dibangunnya yang masuk ke dalam ukuran tanah pertapakan milik Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pakpak Bharat dengan ukuran sekitar 6 (enam) meter kali 20 (dua puluh) meter dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk membongkar bangunan rumah yang dibangunnya dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter kali 20 (dua puluh) meter

   yang masuk ke dalam bagian tanah milik Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pakpak Bharat serta mengembalikan sebidang tanah bagian milik Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pakpak Bharat tersebut dalam keadaan baik dan kosong adanya kepada Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pakpak Bharat untuk selanjutnya dengan leluasa dapat dikuasai dan dimiliki oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pakpak Bharat kembali;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

   Penggugat:
   Gereja GKPI Resort Pakpak Bharat
   Tergugat:
   1.Putera Antoni Sinamo
   2.Julirman Tumanggor

• Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat

• Pembanding/Tergugat I : Putera Antoni Sinamo
  Pembanding/Tergugat II : Julirman Tumanggor
  Terbanding/Penggugat : Gereja GKPI Resort Pakpak Bharat

• Penggugat:
  ASAHAN BANCIN
  Tergugat:
  KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL KABUPATEN PAKPAK BHARAT
  Intervensi:
  Risna Wati Berutu

• Penggugat:
  sarno solin
  Tergugat:
  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat
  Intervensi:
  PORMAN SUDIRO G NAINGGOLAN

• MENGADILI :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan sah demi hukum penyerahan hak atas tanah seluas 5 x 14 M2 dengan cara ganti rugi dari Tergugat II kepada Penggugat dan diketahui oleh Turut Tergugat selaku Kepala Desa Salak II;
  3. Menyatakan demi hukum Penggugat sah selaku pemilik hak atas tanah seluas 5 x 14 M2 (objek sengketa) yang terletak di jalan Banuarea Desa Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat dengan batas-batas

  Salak, Kab. pakpak Bharat

• Pemohon:
  1.MANOTAR SILALAHI
  2.MASTON SASTRAWAN MANIK
  3.REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK
  Termohon:
  KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAKPAK BHARAT

• Pembanding/Tergugat : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
  Terbanding/Penggugat I : TONI BERUTU
  Terbanding/Penggugat II : CIPTO ACEH

  TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambilPutusan sebagai berikut dalam perkara antara : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I KECAMATANKERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT, Tempat kedudukan DesaMajanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten PakpakDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : GUMILAR ADITYANUGROHO, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat

  IRWANSYAH PUTERA, 9:H., masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada LAW OFFICE PUTRA RAMADANAH,S.H. & PARTNERS Tempat kedudukan Jalan GedungArca No. 32 Kelurahan Pasar Merah Timur KecamatanMedan Area Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 September 2018, selanjutnya disebutSEDAGAL....... eee PARA PENGGUGAT/TERBANDING ; MERSON TONI JOBBEL SOLIN : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat tinggal Natam Jehe Desa Majanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak

  Menyatakan Batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)Nomor: 01/P2KD/XI/2018 tanggal 24 September 2018 Tentang PenetapanCalon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Majanggut KecamatanKerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara ;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua PanitiaPemilihnan Kepala Desa (P2KD) Nomor: 01/P2KD/X1/2018 tanggal 24September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilihDesa Majanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat ProvinsiSumatera Utara ; Halaman 4 Putusan No.116/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM4.

  Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang padapokoknya ikut menetapkan Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa yangberhak dipilinh pada pemilinan Kepala Desa Majnggut Kecamatan KerajaanKabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 ; 5.

• Kabupaten Pakpak Bharat dengan KPUKabupaten Pakpak Bharat, dengan jumlah hibah sebesar Rp.691.800.000..zw.

  Pakpak Bharat menetapkan:e Terdakwa I.

  Holler Sinamo, MM selakuSekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat melalui surat nomor:900/523/DIPPEKADE/IV/2015 perihal Penyampaian kelengkapan SPJDana Hibah Kepada KPU Kabupaten Pakpak Bharat tahun Anggaran2014 kepada Sekretaris KPU kabupaten Pakpak Bharat menyampaikanagar KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk melengkapi SuratPertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah Kepada KPUD KabupatenPakpak Bharat tahun Anggaran 2014 tersebut dan menyampaikannyapaling lambat tanggal 10 April 2015 kepada Bupati pakpak

  MDN2.YOLANDA BERUTU, MBA. selaku Bupati Pakpak Bharat dansebagai PIHAK PERTAMA dengan Sahitar Berutu, MA. selakuKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dansebagai Pihak Kedua.1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pencairan DanaHibah Nomor: 098/kpukab.002655991/IV/2014 tanggal 01 April2014 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharatkepada Bupati Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh SAHITARBERUTU selaku Ketua Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat.1 (satu) lembar Asli

• Pakpak Bharat yang bernama LORISBERUTU Kenapa ada orang lain yang menjaga kampung kita?

  Pakpak Bharat,menuju Salak Kab.

• Menyatakan barang bukti berupa :e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 20 Tahun 2002 ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.131.22630 Tahun 2004 ;e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharata No. 155 Tahun 2004 ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.22=106 Tahun 2005 ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.22687 Tahun 2005 ;e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 090/467/2005 ;e PAPBD Kabupaten Pakpak Bharat T.A. 2005 ;e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 28 Tahun

  Pakpak Bharat T.A. 2004, 2005 dan 2006 ;e Bukti Dokumen Pendapatan Kab.

  Dalam Negeri RI No. 131.22=106 Tahun 2005 ;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.22687 Tahun 2005 ;Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 090/467/2005 ;PAPBD Kabupaten Pakpak Bharat T.A. 2005 ;Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 28 Tahun 2006 ;Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 02 Tahun 2005 Tentang pemberianpajak untuk menjaga Stagnasi Pelayanan dan Pemerintah menunggu pengesahanAPBD ; APBD Kab .............APBD Kab.

  Pakpak Bharat T.A. 2004, 2005 dan 2006 ;Bukti Dokumen Pendapatan Kab.

  Sidikalang Rek No.. 01940100106995 ;Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak ; .