DESA PAKRAMAN ADAT JULAH;

DESA PAKRAMAN ADAT JULAH, tempat kedudukan diJalan Banjar Dinas Kawanan, Kel/Desa Julah, KecamatanTejakula, Buleleng;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa IGN Wira BudiasaJelantik, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat, pada Bali Bagus Law Office,beralamat di Kota Denpasar Bali, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 8 halaman.

, TerbitTanggal 03/09/2018;Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di DesaJulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik yaitu:1.Sertipikat Hak Milik Nomor 01267, Surat Ukur Nomor00993/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.220 m? , TerbitTanggal 03/09/2018;Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 374 K/TUN/20212.

, Terbit Tanggal03/09/2018 ;Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di DesaJulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan TergugatIl Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Gugatan Penggugat prematur;2. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute);3. Gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa;4.

, Terbit Tanggal 03/09/2018;Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di DesaJulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali cacatadministrasi bahwa tanah yang telah berSertipikat, dalam ketentuan PTSLtidak dapat diSertipikatkan;3. Mewajibkan kepada Termohon kasasi, semula Terbanding/Tergugat untukmencabut Sertipikat Hak Milik yaitu:1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01267, Surat Ukur Nomor 00993/Julah/2018Tanggal 02/08/2018, luas: 1.220 m?, Terbit Tanggal 03/09/2018;2.

, Terbit Tanggal 03/09/2018;Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di DesaJulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali cacatadministrasi, mengingat mensertipikatkan tanah yang telah bersertipikatmelanggar persyaratan PTSL program Presiden Jokowi yang tidak patutmendapat kekuatan hukum tetap dan harus dibatalkan demi hukum agartidak cacat program PTSL akibat kelalaian BPN Singaraja;4.

DESA PAKRAMAN ADAT JULAH;

DESA PAKRAMAN ADAT JULAH, yang diwakili olehKelian Desa Adat Julah, bernama Ketut Sidemen,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanBanjar Dinas Kawanan, Kelurahan/Desa Julah,Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 352 K/TUN/2021Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di DesaJulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milikyaitu:1. Sertipikat Hak Milik No. 01263, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m2, Terbit Tanggal 03/09/2018,2. Sertipikat Hak Milik No. 01264, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m2, Terbit Tanggal 03/09/2018;3.

Sertipikat Hak Milik No. 01297, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m2, Terbit Tanggal 03/09/2018;Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di DesaJulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Gugatan Penggugat Prematur;2.

Sertipikat Hak Milik No. 01297, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m2, Terbit Tanggal 03/09/2018;Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di DesaJulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali cacatadministrasi bahwa tanah yang telah bersertifikat, dalam ketentuan PTSLtidak dapat disertifikatkan;3.

, Terbit Tanggal 03/09/2018;Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di DesaJulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali cacatadministrasi, mengingat mensertifikatkan tanah yang telah bersertifikatmelanggar persyaratan PTSL program Presiden Jokowi yang tidak patutmendapat kekuatan hukum tetap dan harus dibatalkan demi hukum agartidak cacat program PTSL akibat kelalaian BPN Singaraja;8.

DESA PAKRAMAN PERANGSADA VS BUPATI GIANYAR;

adat masih merupakan wewidangan palemahanDesa Pakraman Perangsada dan secara kedinasan masih merupakanwilayah Desa Pering, maka Apakah otomatis krama Desa PakramanPerangsada menjadi krama Desa Pakraman Saba, dan juga apakahotomatis wilayah/wewidangan Desa Pakraman Perangsada menjadiwilayah/wewidangan Desa Dinas Saba?

Bahwa Pihak Tergugat sekitar bulan Mei 2015 telah memasang candibentar dan tugu batas Desa Saba dengan Batas Desa PakramanPerangsada dimana pemasangan candi bentar dan tugu tersebut masih diwewidangan wilayah Desa Pakraman Perangsada dimana wewidanganwilayah Desa Pakraman sesuai Awig awig Desa Pakraman Perangsadamemakai batas alam dimana batas wilayah Desa Pakraman Perangsada(Desa Pering) dengan batas Desa Saba ada batas alamnya yakni tukadmati/tukad kutuh atau tukad pengarungan yang sekarang batas

Bali) Nomor 3 Tahun 2001 tentangDesa Pakraman, yang menyatakan:Pasal 4 ayat (2):Palemahan Desa Pakraman/Banjar Pakraman merupakan wilayahkesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batasbatastertentu dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa;Pasal 4 ayat (3):Halaman 4 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 476 K/TUN/2017Perubahan Palemahan Desa Pakraman/Banjar Pakraman dilakukanberdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Pakraman/Prajuru BanjarPakraman dari Desa Pakraman/Banjar Pakraman yang berbatasanmelalui kKeputusan paruman alit dan dicatatkan di Kabupaten/Kota yangbersangkutan;Bahwa perbuatan dari Tergugat yang tanpa adanya kesepakatan lebihdahulu dengan Pihak Penggugat yang begitu saja menetapkan tapalbatas desa secara sepihak di wilayah Desa Pakraman Perangsadajelas telah melanggar peraturan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun2001 tentang Desa Pakraman tersebut, Bendesa Desa Pakraman dapatmelakukan perbuatan hukum in casu menggugat di muka pengadilan,maka disyaratkan adanya persetujuan krama desa Pakraman.

DESA PAKRAMAN PERANGSADA vs BUPATI GIANYAR

2017/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaperadilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2telepon/Fax (031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya60232 email (info@pttunSurabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: +02 2220 nnn ene nena ne nneoDESA PAKRAMAN

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan wilayah /Wewidangan Desa Pakraman Perangsada seperti semulasesuai batas alam Desa Pakraman Perangsada diTukad Mati/Tukad Kutuh/Tukad Pengrarungan serta membongkar semuabangunan candi bentar dan tugu batas Desa Saba yang ada diwewidangan/wilayah Desa Pakraman Perangsada;5.

PENGGUGAT:-DESA PAKRAMAN PERANGSADA;TERGUGAT:BUPATI GIANYAR.

PUT U S ANNomor : 15/G/2016/PTUN.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telahmenjatuhkan putusan dalam sengketa antara :DESA PAKRAMAN PERANGSADA, diwakili oleh Bendesa Desa Pakraman Perangsadayang bernama I Nyoman Denes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendesa,tempat tinggal di Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh,Kabupaten

GEDE PASEK SADIA VS LPD DESA PAKRAMAN SEKUMPUL

Perdata- Penggugat LPD Desa Pakraman Sekumpul- Tergugat 1.MADE SUMARTANA.2.GEDE PASEK SADIA.

LPD Desa Sekumpul tertanggal 22 Desember 2009,sebagai pemilik jaminan Turut Tergugat Gede Pasek Sadia yangdikuasakan kepada Tergugat Made Sumartana untuk menjadikantanahnya sebagai jaminan kredit atas permohonan pinjamanTergugat pada LPD Desa Pakraman Sekumpul ;16. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkosongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;17.

, BadanPengawas LPD, Pengurus LPD Krama Desa Pakraman Sekumpultanggal 23 Juni 2013, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhimaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P 10;1911.

Foto copy Kitir Kredit LPD, Desa Pakraman Sekumpul atas namapeminjam Made Sumartana, telah sesuai dengan aslinya dandibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P 11;12.

,Badan Pengawas LPD, Pengurus LPD Krama Desa Pakraman Sekumpultanggal 23 Juni 2013, bukti P 11 berupa Foto copy Kitir Kredit LPD,Desa Pakraman Sekumpul atas nama peminjam Made Sumartana, buktiP 12 berupa Foto copy Laporan Kegiatan, Berita Acara Uang Kas,Neraca Bulanan, Daftar perincian Laba/ Rugi LPD Desa PakramanSekumpul bulan November 2009 ;Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat diatas, pihakPenggugat telah pula mengajukan saksi saksi yang telah memberikanketerangannya dibawah sumpah yakni saksi

untuk melunasi pinjamannya beserta bunga dandenda, dan jika yang bersangkutan lalai dalam memenuhi kewajibannyamaka penyelesaian akan dilakukan melalui musyawarah Desa Pakraman(Paruman) ; Bahwa dilakukannya Paruman Desa Pakraman adalah padatanggal 23 Juni 2013, sehingga lamanya jangka waktu pinjamanTergugat sejak tanggal 22 Desember 2009 hingga dilaksanakannyaParuman adalah 42 (empat puluh dua) bulan ;Menimbang, bahwa pengertian (definisi) daripada Wanprestasiadalah apabila si berutang (Debitur)

Penggugat:
Nyoman Astawa
Tergugat:
Gede Parinata
Turut Tergugat:
Desa Adat Pakraman Bondalem

I GEDE PUTRA ( Bendesa Adat Desa Adat Sumita ) vs BENDESA AGUNG MAJELIS UTAMA DESA UTAMA DESA PAKRAMAN BALI

Manik Nomor 2 Gianyar,selanjutnya disebut : PENGGUGAT / PEMBANDING;MELAWAN:BENDESA AGUNG MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI,berkedudukan di Jl. Ir. Juanda Nomor 1 Niti Mandala DenpasarPropinsi Bali, Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 007/ST/MUDP Bali/VI/2012tanggal 11 Juni 2012, memberikan Tugas kepada : 1 Nama:IDAITDEWA GDE NGURAH SWASTHA,SH. ( Ketua Tim ),Jabatan : Petajuh Bendesa Agung MUDP Bali, Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor : 85/B/2012/PT.TUN SBY.2 Nama : Prof. DR. WAYAN P.

- I Wayan Suja Klian Pura Segara Banjar Pabean (Penggugat)- Ida Bagus Made Weda, Bendesa Desa Pakraman Br. Rangkan (Tergugat)

No : 19/2016, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;Lawan:BENDESA DESA PAKRAMAN RANGKAN IDA BAGUS MADE WEDA, Lakilaki, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan Bendesa, beralamatdi Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati,Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikankuasa kepada : WARSA T. BHUWANA, S.H., M.M, NI WAYANSUMERTI, S.H, WIDI TRISNAWATI, S.H, DEW!

PENGGUGAT:
- I GEDE PUTRA (Bendesa Adat Desa Adat Sumita);
TERGUGAT:
- BENDESA AGUNG MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI

Mulung, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, dan Pakraman Mulung telah menerima Bantuan KeuanganDesa Pakraman Tahun 2011 untuk Kabupaten Gianyar Tahap V.

dan atau Keputusan Bandesa AgungMajelis Utama Desa Pakraman.

sampai padaMajelis Utama Desa Pakraman (MUDP)172) Bahwa Desa Pakraman, Majelis Desa Pakraman, dan Majelis Utama DesaPakraman bukanlah Lembaga Tata Usaha Negara.

Prajuru (Pengurus)Desa Pakraman, Majelis Desa Pakraman, dan Majelis Utama DesaPakraman bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara.

Lokasi BanjarMulung...Mulung relatif jauh dari Desa Pakraman Sumita; (b).

PENGGUGAT:-I GEDE PUTRA, DKKTERGUGAT:-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM;
TERGUGAT II INTERVENSI:-PURA PUSEH DESA PAKRAMAN KARANGASEM;

Nama : MADE BIMARTA,; NIP : 19691203 201408 1 004; Halaman 2 dari 98 Halaman Putusan Perkara Nomor: 2/G/2017/PTUN.DPS2.NamaTempat KedudukanJabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor PertanahanKabupaten Karangasem; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 288/SK51.07/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;PURA PUSEH DESA PAKRAMAN KARANGASEM,Prajuru Desa Pakraman Karangasemd/a Sekretariat Desa Pakraman KarangasemJalan Gajah Mada Amlapura di AmlapuraBerdasarkan

,warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, jabatanKeliang Desa Pakraman Karangasem, bertempattinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 88 X,Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan,Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,selanjutnya didampingi oleh: 1. WAYAN SUDARSA, SH., MH; 2. KOMANG DARMAYASA, SH., MH; 3. MADE ADI SERAYA, SH., MH; 4.

Penggugat:
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Basangambu
Tergugat:
1.I Ketut Nata
2.Ni Nyoman Suniari

Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten bangli;

I NENGAH DIARSA;

Selat Kaja Kauh

Dewa Bukian, alamat : Br.Selat Nyuhan ;

KETUT JOKO;3 (tiga) lembar prima nota deposito nasabah LPD Desa Pakraman Selat,Kecamatan Susut Kabupaten Bangli an. WAYAN DAGING;1 (Satu) lembar prima nota deposito nasabah LPD Desa Pakraman Selat,Kecamatan Susut Kabupaten Bangli an.

yang bertempat di wilayahDesa Pakraman ; Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004, Bupati Kabupaten Bangli NengahArnawa, S.Sos.

/PN.Dps.dana UEP melalui LPD Desa Pakraman Selat.

KETUT JOKO.3 (tiga) lembar prima nota deposito nasabah LPD Desa Pakraman Selat,Kecamatan Susut Kabupaten Bangli an. WAYAN DAGING.1 (Satu) lembar prima nota deposito nasabah LPD Desa Pakraman Selat,Kecamatan Susut Kabupaten Bangli an.

NENGAH DIARSA;1 (satu) buah buku penarikan deposito LPD Desa Pakraman Selat,Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;1 (Satu) buah buku penarikan tabungan LPD Desa Pakraman Selat,Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;1 (satu) lembar prima nota tabungan nasabah Lembaga PerkreditanDesa (LPD) Desa Pakraman Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Banglian. Ni Nengah Suwiti, alamat: Br.

BENDESA DESA PAKRAMAN RANGKAN IDA BAGUS MADE WEDA disebut : PEMBANDING MELAWANKLIAN PURA SEGARA BANJAR PABEAN I WAYAN SUJA disebut : TERBANDING

PUTUSANNOMOR : 189/ PDT / 2016/ PT.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bali di Denpasar, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :BENDESA DESA PAKRAMAN RANGKAN IDA BAGUS MADE WEDA , lakilaki, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan Bendesa, beralamat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel,Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, PropinsiBali, dalam hal ini diwakili oleh

Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018-2019 warna kuning;

>

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2016;

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2016;

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2016;

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2016

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2016;

1 (satu) bundle Laporan

Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2016;

LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2018;

LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2019;

., BENDESA DESA PAKRAMAN UMACETRA, SELAKU KETUA BADAN PENGAWAS LEMBAGA PERKREDITAN DESA UMACETRA VS I GUSTI LANANG NGURAH ARIMBAWA, DKK

Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018-2019 warna kuning;

>

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2016;

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2016;

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2016;

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2016;

1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2016;

1 (satu) bundle Laporan

Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2016;

LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2018;

Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2019;

Menyatakan hukum bahwa tanah kuburan, terletak di Banjar Pakraman Labuhan Haji yang dikenal dengan Setra Pemendeman Karang Rupit luas 7200 M2 sebagaimana Gambar Surat Ukur No.1460/2001, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah utara : Pantai ; - Sebelah timur : jalan kuburan ; - Sebelah selatan : tanah milik Putu Mustika/Restoran Puri Singsing;- Sebelah barat : telabah/parit ; Adalah sah milik Desa Adat Pakraman Temukus ; 4.

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik Desa Adat Pakraman Temukus luas 7200 M2 sebagaimana Gambar Surat Ukur No.1460/2001, terletak di Banjar Pakraman Labuhan Haji ; 5.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat Intervensi selaku Klian Adat Desa Pakraman Temukus berhak mengurus dan bertanggung jawab atas tanah sengketa ; DALAM KONVENSI , DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI ; - Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

angka 3.1 adalah tidak benar, karenasebagaimana Penggugat Interpensi uraikan diatas bahwa berdasarkanAwigAwig Desa Pakraman Temukus' dan Peta Blok tanah yangdikeluarkan oleh Sedahan Kecamatan Banjar (tergugat asall danTergugat asal Il) bahwa tanah yang menjadi obyek dalam gugatan aquoadalah sebagian dari tanah kuburan milik Desa Pakraman Temukus,yang luas selurunnya 7200 M2 tanah mana telah dibebaskan daripembayaran pajak oleh pemerintah (tidak kena Pajak);Bahwa secara deyure tanah sengketa tersebut

Penggugat Interpensiperoleh dari turun temurun 22222222222 eeDan secara defacto bahwa tanah sengketa tersebut PenggugatInterpensi kuasai sebagai tanah kuburan Desa Pakraman Temukus dariZaman Belanda hingga sekarang (lebin dari 100 tahun) secara terusmenerus dan tidak terputusputus dengan itikad baik sehingga menurutketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka tanah sengketaBahwa terlepas dari hal tersebut diatas didalam hukum Adat

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 27 UndangUndangPokok Agraria No. 5 tahun 1960; In casu; bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat Interpensi kuasaisebagai tanah kuburan Desa Pakraman Temukus dari Zaman Belandahingga sekarang (lebih dari 100 tahun) secara terus menerus dan tidakterputusputus dengan itikad baik, maka secara hukum si pemilik tanahdianggap melepaskan haknya.

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian daritanah milik Desa adat Pakraman Temukus luas 7200 M2 sebagaimanaGambar Surat Ukur No 1460/2001, terletak di Banjar PakramanLabuhanhaji;22son ne nnnnn none nn nn nnn nanan emnnnnnnnnsanennnnnnensns5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Interpensi selaku Klian adatDesa Pakraman Temukus berhak mengurus dan bertanggungjawab atastanah sengketaj no nnn nnn nnn nnn nnnnn nn ne nnn cenennnnanens6.

Bahwa yang menjadi alasan diajukannya Permohonan Interevensi olehPenggugat Intervensi adalah karena Penggugat Intervensi selaku Klian192020Desa Pakramen Temukus bertanggung jawab atas semua Aset (tanah)milik Desa Pakraman Temukus dan tanah yang disengketakan dalamperkara a quo adalah sebagian dari tanah kuburan milik Desa PakramanTemakus.

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BENDESA DESA PAKRAMAN RANGKAN IDA BAGUS MADEWEDA, sekarang di ganti oleh I KETUT SENGER tersebut;- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

BENDESA DESA PAKRAMAN RANGKAN IDA BAGUS MADE WEDA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS KLIAN PURA SEGARA BANJAR PABEAN I WAYAN SUJA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

PUTUSANNomor 286 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:BENDESA DESA PAKRAMAN RANGKAN IDABAGUS MADE WEDA, sekarang di ganti oleh KETUT SENGER, bertempat tinggal di BanjarRangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati,Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal inimemberi kuasa kepada Nyoman Jaya, S.H., Advokatberalamat di Jalan Werkudara / 1, Kota Denpasar,Bali

Menyatakan bahwa Pihak Pemohon Peninjauan Kembali semulasebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding (Bendesa DesaPakraman Rangkan Ketut Senger) yang menggantikan IDA BagusHal. 4 dari 8 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 286 PK/Padt/2020Made Weda, (selaku Bendesa Desa Pakraman Rangkan terdahulu)adalah sebagai Penyungsung Pura Segara Banjar Rangkan;3.

Menyatakan hukum pihak Pemohon Peninjauan Kembali semulasebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding (Bendesa DesaPakraman Rangkan Ketut Senger) yang menggantikan IDA BagusMade Weda, (selaku Bendesa Desa Pakraman Rangkan terdahulu)yang berhak menguasai dan menghasili tanah sengketa sebagaiPenyungsung Pura Segara Banjar Rangkan:4.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula TermohonKasasi/Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan tanah sengketadalam keadaan aman, kosong, dan lasia kepada Pemohon PeninjauanKembali semula sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding(Bendesa Desa Pakraman Rangkan Ketut Senger) yangmenggantikan Ida Bagus Made Weda, (selaku Bendesa DesaPakraman Rangkan terdahulu) yang bila perlu pelaksanaanya dapatdilakukan dengan bantuan Alat Negara/Polisi.6.

Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari Termohon PeninjauanKembali semula Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding untukmenyerahkan tanah sengketa dalam keadaan aman, kosong, dan lasiakepada Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai PemohonKasasi/Tergugat/Pembanding (Bendesa Desa Pakraman Rangkan Ketut Senge) yang menggantikan Ida Bagus Made Weda, (selakuBendesa Desa Pakraman Rangkan terdahulu) yang bila perlupelaksanaanya dapat dilakukan dengan bantuan Alat Negara/Polisi;7.