Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-12-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK
Tanggal 17 Januari 2018 — Pamberi
553150
  • PAMBERI, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun;3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Mtw tanggal 16 Nopember 2017yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya ;4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;6.
    Pamberi
    PAMBERI pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2017sekira pukul 15.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanApril tahun 2017 bertempat di Hotel Gita Jalan A. Yani Kel. Beriwit Kec.Murung Kab.
    PAMBERI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhanterhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81ayat (2) Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalamdakwaan Subsidiair kami;Hal 5 dari 12 hal Putusan Nom or95/PID.SUS/2017/PT PLK2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EM KENEDY Bin H.
    PAMBERI,dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan,dan denda sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah)subsider 2 (dua) bulan kurungan;3.
Register : 18-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 09-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 132/Pdt.P/2016/PA.Tmk
Tanggal 15 Desember 2016 — Pemohon:
1.AHMAD HUSAENI bin KOSIH
2.YANI SURYANI binti SUTIKNA
144
  • Surat Edaran MahkamahAguing RI Somer 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, danMajetis Hakim ielah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat(KTPA Kuasa Para Pemchon, dan ternyata telah sesuai cenganKetentuan Pasai 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwaKuasa Pemohon merupakan subjak pamberi baniuan hukun yang sahsehingga Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkaraSaud,Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokeknyamohon
Register : 01-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PA KENDARI Nomor 511/Pdt.G/2015/PA Kdi.
Tanggal 18 Nopember 2015 — PEMOHON
184
  • ;Bahwa pernikahan Rumba dengan Wirila tidak tercatat karena belumada Kantor Syari;Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Rumba menikah denganWirila adalah ayah kandung Wirila yang bernama Peeka, sedangkanyang menjadi saksi nikah adalah La Pamberi dan La Pikulu, adapunmaharnya Wirila pada waktu menikah dengan Rumba berupa 100Ringgit perak.;Bahwa selama Rumba menikah dengan Wirila, tidak ada yang keberatandengan perkawinannya tersebut.
Register : 22-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1187/Pdt.G/2016/PA.Tmk
Tanggal 20 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
135
  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pilamemerksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA Kuasa Penggugat, dantemyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasai 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Acvokat, oteh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pamberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan member izin kepada KuasaPenggugal tersebut untuk beracara dalam perkara aqua sebagai
Register : 26-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 313/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
ISHFIHANI
Tergugat:
PT. KHARISMA DAHAYU SANGKARA
5730
  • Karyawan mengundurkan diri, dengan ketentuan bahwaKaryawan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebihdahulu kepada Pamberi Pekerjaan selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dir berlakusecara efektif dan telah menyelesaikan seluruh kewajibanadministratif Karyawan yang akan diatur dalam peraturanPemberi Pekerjaan dan tata tertib Pemberi Pekerjaan;b.