Penggugat:
RUSMIAN SIJABAT
Tergugat:
1.A.YURZAL
2.JUNAIDI
3.RIAN DERMAWAN
Turut Tergugat:
1.POLRESTABES Medan
2.Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
3.Kantor Kecamatan Medan Deli
4.Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Panataan Ruang Kota Medan

TENTANG OBJEK SENGKETABahwa adapun yang menjadi Objek sengketa dalamperkara A quo adalah Surat kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Panataan Ruang Kota MedanNo : 640 / 0392/DPKPPR/ I/ 2018 tanggal 17 Januari 2018yang di tujukan kepada Pemilik /penanggung jawabbangunan Perihal Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaanmendirikan Bangunan Tanpa SIMB ; B.

Dan kewajiban atas SPPT PBB dari objek persil 195a, sampai sekarang masih dibayar oleh Penggugat ;Bahwa menurut catatan di Surat Pemberitahuan Pajak yang Terhutang(SPPT) obyek tanah aquo terletak di Rt 002/Rw. 01 Persil BD DusunPantog Wetan Desa Banjaroyo kecamatan kalibawang KabupatenHalaman 4 dari 29 Putusan Perkara Nomor: 48/PDT/2018/PT YYK11.12.13.14.15.Kulon Progo, namun setelah diadakan panataan ulang wilayah DesaBanjaroyo pada tahun 1991, lokasi obyek aquo berubah, karenatermasuk dalam wilayah

PedukuhanPantog Wetan, digunakan sebagai dasar penerbitan Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT);Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT)yang menjadisubyek Pajak atas sebidang tanah dan Bangunan yang terletak pada persil195a adalah Penggugat dan bukan Turut Tergugat ;Bahwa menurut catatan di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT)obyek tanah aquo terletak di Rt 002/Rw. 01 Persil BD Dusun Pantog WetanDesa Banjaroyo kecamatan kalibawang Kabupaten Kulon Progo, namunsetelah diadakan panataan

Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.o) 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.p) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA,

Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahandalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIU/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUTSUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim PenitiTanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUTSUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku

Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahandalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUTSUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim PenitiTanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUTSUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku

Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahandalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VI/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUSKETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim PenitiTanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUTSUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota

2016 ;

17. 1 (satu) lembar benner kaveling perumahan de Melenium ;

18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 300/564/404.5.3/2017, tanggal 11 April 2017 yang telah dilegalisir ;

19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 300/642/404.5.3/2017, tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir ;

20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan

Selanjutnya bahwa Tergugat IV/Terbanding IV menggunakandata ukur tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pihak PEMILIKBIDANG TANAH dan tanpa melibatkan pihakpihak yang berbatasanlansung/bersebelahan dengan objek bidang tanah sebagaimanaketentuan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 17 ayat 2 bahwa dalampenetapan batas tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik danpendaftaran tanah secara sporadik diupayakan panataan batasHal. 11 dari 69 hal.

WAYAN PAGEH, SE, MM.Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalamrangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selakuKasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.p 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah,tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH danI WAYAN

Selaku KepalaBP3TKI Denpasar.1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKIDPS/TU/VII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan suratketerangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM.Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalamrangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VUI/2014, tanggal5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA

Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalamrangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VII/2014,tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SHselaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah,tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SHdan IWAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota

Selanjutnya bahwa Tergugat IV/Terbanding IV menggunakandata ukur tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pihak PEMILIKBIDANG TANAH dan tanpa melibatkan pihakpihak yang berbatasanlansung/bersebelahan dengan objek bidang tanah sebagaimanaketentuan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 17 ayat 2 bahwa dalampenetapan batas tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik danpendaftaran tanah secara sporadik diupayakan panataan batasHal. 11 dari 69 hal.

Selanjutnya bahwa Tergugat IV/Terbanding IV menggunakandata ukur tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pihak PEMILIKBIDANG TANAH dan tanpa melibatkan pihakpihak yang berbatasanlangsung/bersebelanan dengan objek bidang tanah sebagaimanaketentuan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 17 ayat 2 bahwa dalampenetapan batas tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik danpendaftaran tanah secara sporadik diupayakan panataan batasberdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, demikianjuga pada PP No. 24

Undangundang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007Tentang Panataan Ruang. Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas.Halaman 37 dari 91 halaman, Putusan Nomor: 200/G/2018/PTUN.SBY.Undangundang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Jo.

kontekstual seperti diuraikan diatas maka nyata tidak ada pihak yangdirugikan karena sampai sekarang penggugat masih menguasai tanah miliknya dandemikian juga para tergugat masih menguasai tanah miliknya, akan tetapi munculpermasalahan ketika tergugatI s.d. tergugatXIX telah mengajukan gugatan di Pengadilantata Usaha Negara Pontianak untuk pembatalan seluruh sertifikat hak milik penggugatdengan alasan kalau seluruh tanah milik penggugat termasuk bidang tanah sebagaikonsekuwensi penggantian dari panataan

Realiasz j vs sebenarnKode Rekening Belanja Keterangan Nilai Kontrakyang dadiakuib.2.2.02.01 IPengadaan Tanah CV. 027/236/PPBJ/402.117/ = 135.172.500Penutup Sampah IKMS 2017 tanggal 9 Februari2017IPengadaan tanah wadeg 027/298/PPBJ/402.117/ = 132.757.500campur kompos 2017 tanggal 1 Agustus20175.2.2.08.01 IMobilisasi trailer CV. 027/676.1/PPBJ/402.11 131.361.000 47.430angkutan alat berat IREP = 7/2017 tanggal 17 April20175.2.2.09.02 Sewa alat berat untuk 027/1011.1/PPBJ/402.11 131.361.000 24.00(panataan

(panataan sampah 7/2017 tanggal 22 Juni20175.2.2.20.17 IPemeliharaan intalasi (CV. RM (027/1522.1/402. 117/ 29.875.000 29.875.(lperpipaan 2017 tanggal 12penangkapan gas Oktober 2017imethanIPemberian jasa nonIPNSp.2.2.30.15 ja. Tenaga pengemudi ja. Tenaga pengemudi (4 orang) 48.000.(5.2.2.30.49 lb. Tenaga kebersihan b. Tenaga kebersihan (2 orang) 24.000.(D.2.379.02 Pemasangan IPT. 027/1519.1/ 145.000.000 85.000.

(Penutup Sampah IKMS 117/2017 tanggal 9Februari 2017IPengadaan tanah 416.200 027/298/PPBJ/402., 132.757.500 14.482.wadeg campur 117/2017 tanggal 1kompos Agustus 2017b.2.2.08.01 IMobilisasi trailer 48.000.000CV. 027/676.1/PPBJ/40 131.361.000, 14.330.2langkutan alat REP 2.117/2017 tanggalberat 17 April 2017b.2.2.09.02 Sewa alat berat 363.913.800 027/1011.1/PPBJ/4 131.361.0000, 14.330.2untuk panataan 02.117/2017sampah tanggal 22 Juni2017b.2.2.20.17 Pemeliharaan 30.000.000CV.

NegeriNomor 116 Tahun 2017, Bupati dalam melaksanakan penataanruang di daerah membentuk tim koordinasi penataan ruang daerahatau disingkat dengan TKPRD yang secara exofficio diketuai olehSekretaris Daerah, anggotaanggotanya adalah OrganisasiPemerintah Daerah yang terkait baik langsung maupun tidaklangsung terhadap penataan ruang diantaranya Dinas PUPR,Bapelitoangda, Dinas Lingkungan Hidup termasuk Dinas Perijinan.Dalam mekanisme kerja apabila ada pemohon yang mengajukanrekomendasi terkait dengan panataan

Bakauddin, M.Si;

Bakauddin, M.Si;

Bakauddin, M.Si;

Bakauddin, M.Si;

Bakauddin, M.Si;

Selaku Kepala BP3TKI Denpasar ; 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS kETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan ; 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN