PENGGUGAT6 ;EBAS SAMSURI LUBIS, Tempat/Tgl Lahir: Ujung Bandar/04 Pebruari1984, Alamat Sei Garo, Kel/Desa: Pantai Cermin Kec.Tapung, KamparRiau, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Perkebunan Kelapa SawitPT.Mekarsari Alam Lestari Desa Maktedulh....................PENGGUGAT7 ;Halaman 1 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PatSus/PHI/2016 PN Pbr8. WIDIYANTO, Tempat/Tg!

;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Mei2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor: 567/DTKT/PHI/444 oleh MediatorISKANDAR, M.Si dan SYOFIAN S.Sos yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru pada tanggal 9 Mei 2016 dalam Register Nomor 34/PdtSus/PHV2016/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Halaman 2 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PatSus

Bahwa tanggal 21 Mei 2015 terjadi perundingan dengan hasil tidak adapenyelesaian (perudingan tidak mendapatkan hasil)Halaman 4 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PatSus/PHI/2016 PN Pbr6.Bahwa tanggal 21 Mei 2015 pihak pekerja(Penggugat) mengirim suratPermohonan Pencatatan Perselisinan Hubungan Industrial kepadaDisnaker Kab.PelalawanBahwa walaupun pihak pekerja (Penggugat) sejak tanggal 21 mei 2015tidak diberi pekerjaan / tidak dapat bekerja sebagaimana mestinyakarena pihak perusahaan (Tergugat) memberikan

Bahwa tanggal 21 Mei 2015 terjadi perundingan dengan hasil tidak adapenyelesaian (perudingan tidak mendapatkan hasil).Halaman 7 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PatSus/PHI/2016 PN Pbr8. Bahwa tanggal 21 Mei 2015 pihak pekerja (Penggugat) mengirim suratPermohonan Pencatatan Perselisinan Hubungan Industrial kepadaDisnaker Kab.Pelalawan9.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar Ganti rugi barangbarang rumahtangga Penggugat yang dibuang Tergugat sewaktu pengosongan rumahtanggal 10 juni 2015 dan uang Perobatan setelah diberhentikan kerja, secaratunai dan sekaligus, yakni untuk :Halaman 9 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PatSus/PHI/2016 PN Pbr Nam t PengobatanKusnoEbas Lu IsEko Pratama =RamlanSSumarno is Istri Sumarno Operasi (melahirkan)7.025.000WwW 2Ronald Hendra 5 =SinTra Su : : 3.

Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:Sekep/06/V/2011 berupa hukuman Penempatandalam tempat khusus (Patsus) selama 21 hari (duapuluh satu) hari di Rutan Provos Polres Way Kanan;a. Penundaan usulan Kenaikan Pangkat (UKP) selama 6 bulan(enam) bulan 1 (satu) priode;2. a. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Sekep/06/V/201 1berupa hukuman penempatan dalam tempat khusus (Patsus)selama 14 (empat belas) hari di Rutan Provos Polres Way kanan;b.

Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Sekep/26/VII/201 1berupa penempatan dalam tempat khusus (Patsus) selama 14hari di Rutan Provos Polres Way Kanan;b. Penundaan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) selama 6bulan 1 (satu) priode;4. Saat ini Pemohon telah dilaporkan kembali ke Polda ke Sat KrimUM Polda Lampung Lp.B/101/II/2011/Polda Lampung/SKPTtanggal 27 Februari 2012;5.

kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/T ergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 5/PatSus

Bisa dibuktikan dengan tidak adanya pakianPemohon di rumah Termohon dan pernyataan Termohon pada poin6;Pada poin 5 tidak benar kami dalam keadaan rukun, dikarenakanTermohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Pemohon, hinggaPemohon mendapatkan hukuman tunda UKP 2 periode dan PATSUS(penjara 21 hari) menurut Surat Keputusan Sidang No Skep/06/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.

Surat keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/06/V/2011berupaHukuman Penempatan dalam tempat khusus ( Patsus ) selama 21 hari( dua puluh satu) hari di Rutan Provos Polres Way Kanan;b. Penundaan Usulan Kenaikan Pangkat ( UKP ) selama 6 bulan ( enam )bulan 1 ( satu ) priode;2. a. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep /26/XII/2011berupaHukuman penempatan dalam tempat khusus (Patsus) selama 14 hari(empat belas) hari di Rutan Provos Sipropam Polres way Kanan;b.

Ly Patsus/Pailit/20 26/PN Magejkt.Pst

Bahwa Pengugat mengetahui secara pasti jika Tergugat II baikPribadi atau Badan Hukum (PT.CITRA GRAHA CEMERLANG) telahdiputus Pailit dalam Perkara No.186/PatSus/2018/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 15 Februari 2019karena Penggugat asli dan Kuasa hukum Penggugat hadir langsungdalam persidangan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah pula diumumkan padaHalaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PLG3.harian nasional Bisnis Indonesia dan Harian

Lokal Sriwijaya Posttanggal 7 Januari 2019.Berdasarkan alasan Yuridis diatas maka adalah sangat beralasanHukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidakmemenuhi syaratsyarat formal surat gugatan (Vide YurisprudensiMARI tanggal 5 Juni 1975 No: 616 K/Sip/1973).Azas HukumLex Specialis Derogat Lex GeneralisBahwa karena tergugat II telah dinyatakan PAILIT sebagaimanadalam Putusan Perkara No :186/PatSus/2018/PN.NIAGA.

Bripda Rahmad Hidayat Nrp 94041110, yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan diPalembang (sesuai dengan aslinya);: Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/18/XII/2019,tertanggal 31 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);Terlampir: 1).Surat Perintah Pelaksanaan Penempatan PadaTempat Khusus (PATSUS) Nomor: Sprin/13/XII/2019,tertanggal 31 Desember 2019 dan 2).Surat Perintah PelepasanDari Tempat Khusus (PATSUS) Nomor: Sprin/01/1/2020,tertanggal 14 Januari 2020;: Laporan Polisi Nomor

SP.lIl dan SP.Il) (vide bukti P2.1, P2.2 dan P2.3) dari Pemohon Keberatan, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor. 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94K/PatSus/2014Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Padt.SusBPSKkK/2016/PN Dumdan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 208K/PatSus/2012 yang mengandung kaedahhukum bahvae BPSK tidak bemenang untuk mengadili sengketa perdata tentangWanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan denganvanpresiasi bukan

Pdt.Sus/PHI/2015/PN.BDGtanggal 30 September 2015 tentang penentuan hari sidang pertamaperkara tersebut.Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanTelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkaraTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Oktober 2015 yang didaftarkandikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas A Bandung tanggal 6 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 197/PatSus

HENDRY ALFREE BAKARI Als OTONG sebagaimanaa dimkasud dalam pasal 44 huruf (d) dan pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah : Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Dengan putusan hukuman disiplin berupa :

pemeriksaancairan urin di Aula Satuan Reserse NARKOBA Polrestabes Palembang danberdasarkan analisis Dokes Polrestabes Palembang disimpulkan jika urinPenggugat positif mengandung zat metamfetamin ;Bahwa terkait hasil pemeriksaan urin milik Penggugat tersebut, Penggugatlangsung menjalani pemeriksaan oleh Kanit Provos Polrestabes Palembangyang pada saat itu dijabat oleh IPDA DENNY dan setelah dilakukanHalaman 9 Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PLGpemeriksaan Penggugat langsung menjalani Penempatan Khusus(PATSUS

) di sel tahanan Provos Polrestabes Palembang terhitung sejak 26Oktober 2020 sampai dengan 1 November 2020 ;Bahwa selama Penggugat menjalani Penempatan Khusus (PATSUS) di seltahanan provos Polrestabes Palembang tersebut sampai dengan gugatanperkara a quo diajukan, Penggugat TIDAK PERNAH diperlihnatkan dan/ataumenandatangani Surat Perintah dan Berita Acara terhadap PATSUS yangdialami oleh Penggugat ;Bahwa pada tanggal 2 November 2020 sampai dengan 16 November 2020,Penggugat tidak diperkenankan untuk

atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili;DanPasal 53 ayat (2) menyatakanPenetapan dan putusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yangdidasar hukum yang tepat dan benar;untuk itu mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q yangMulia Majelis Hakim Agung untuk mencermati pertimbanganpertimbanganhukum, dasar hukum serta penerapan hukum terhadap Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/PatSus

Advokat di Lmbaga Bantuan Hukum (LBH)Bandung, beralamat di Jalan Rereng Wulung No. 33 Bandung, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 23 September 2014 , untuk selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT.LA WANP.T CHANG JUI FANG, yang beralamat di Jalan Raya Losarang Km 71, KecamatanLosarang, Kabupaten indramayu, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut setelah membacasurat surat dalam perkara ini;Setelah mendengarka) kedua pe lah Nes No. 165/ PatSus

2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKetenagakerjaan) secara tegas mengatur hal sebagai berikut:Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (8), dan Pasal 162, dan pekerja/ouruh yangbersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, makapekerja/ourun dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaianHalaman 14 dari 45 Putusan No. 165/PatSus

PLG, NO.51/PDT.G/2020/PN.PLG).Bahwa Pengugat mengetahui secara pasti jika Tergugat II baikPribadi atau Badan Hukum (PT.CITRA GRAHA CEMERLANG)telan diputus Pailit dalam Perkara No.186/PatSus/2018/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 15 Februari 2019karena Penggugat asli dan Kuasa hukum Penggugat hadirlangsung dalam persidangan perkara kepailitan di PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah puladiumumkan pada harian nasional Bisnis Indonesia dan HarianLokal Sriwijaya Post tanggal 7

Azas HukumLexSpecialis DerogatLex GeneralisBahwa karena tergugat II telah dinyatakan PAILITsebagaimana dalam Putusan Perkara No :186/PatSus/2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 februari 2019.Sehingga berdasarkan Azas Lex Spesialis Derogat LexGeneralis yang menyatakan peraturan yang khususmengenyampingkan peraturan yang umum, maka terhadapTergugat Il berlaku peraturan tentang kepailitan sehinggatidaklah;Azas Peradilan Cepat, Sederhana dan MurahBahwa Penggugat telah menjadikan Tergugat II dalam7( Tujuh

Tahun 20121) Laporan Polisi Nomor: LP/06/II/2012/SIPropam tanggal13 Februari 2012 telah melakukan pelanggaran disiplin berupaurine positif mengandung zat Metamphetamine (Sabusabu)yang bertentangan dengan Pasal 4 huruf c Jo Pasal 5 huruf aPPRI Nomor 2 Tahun 2003 dan telah disidang sesuai denganSKHD Nomor: SKHD/07/V/2012/SIPropam tanggal 30 Mei2012 dengan putusan teguran tertulis, Patsus 21 hari,penundaan kenaikan pangkat selama 1 periode, dan membuatpernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran kembali

Putusan Nomor 62/G/2018/PTUN.PBRtidak masuk dinas selama 7 (tujuh) hari kerja yangbertentangan dengan Pasal 4 huruf d PP RI Nomor 2 Tahun2003 dan telah disidang sesuai dengan SKHD Nomor:SKHD/28/VII/2012/SiPropam tanggal 20 Juli 2015 denganputusan Patsus selama 21 hari;c.

Bahwa berdasarkan pernyataan dan komitmen, karena Penggugat tidaktercapai target maka Penggugat bersedia mengundurkan diri dariperusahaan atau dinyatakan mengundurkan diri oleh perusahaan,karenanaya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, menolakHalaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27 /PatSus PHI/2016/PN.JKT.PSTgugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Penggugatmengundurkan diri;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal olehTergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada

., dan dasar Pemohon mencabutperkara tersebut karena Termohon berjanji akan mencabutlaporan pidana di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Surabayadan Termohonbersedia memaafkan Pemohon;Bahwa Termohon inkar janji dimana laporan Pidana diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Surabaya tidak dicabut olehTermohon, hal ini berakibat Pemohon dikena hukumansecara kedinasan berupa hukuman disiplin : Kepada BrigadirXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai Putusan Nomor:Put/60/Dis/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 berupa Patsus(Penetapan Khusus) selama

30 hal.Put.Nomor 52 PK/Pdt.SusPHI/2015Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepadaPemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 30 Mei 2013 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2014 sebagaimanaternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Srt.PK/PatSus

Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Penempatan Pada Tempat (PATSUS)Pemohon, Nomor Sprint/4/IV/HUK.12.10/2019/Prov, yang dikeluarkan olehKepala Kepolisian Resort Tuban tanggal 1 April 2019 Bukti tersebutbermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;8. Fotokopi Slip Daftar Gaji Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kasikeu = April2019 Bukti tersebut bermeterai cukup.