Alhasil ataspengaduan Termohon Keberatan tersebut, gayung pun bersambut danBPSK Pemerintah Kabupaten Batubara pun tanpa mempertimbangkanaspekaspek hukum yang berlaku malah mengeluarkan putusan yangsangat tidak masuk akal dan sangat jauh dari ketentuanketentuan hukumHalaman 6 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapyang berlaku.

Halaman 7 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN RapBahkan pembatalan terhadap perjanjian tersebut diambil tanpa adanyapertimbangan dalam putusan yang berdasarkan pada hukum yangberlaku dan fakta hukum, padahal kewenangan untuk memutus perkarasemacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri Rantauprapat danbukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

KewenanganHalaman 12 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada PengadilanNegeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagilagitelah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikanHalaman 14 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapdapat menggugat pelaku usaho melalui Lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umum".b.

33 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dariHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 102/PdtSus/BPSK/2016/PN RapPelaku Usaha terhadap Agunan yang menjadi jaminan Konsumenkepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 90 Desa/Kel.

Bahwa selain itu, Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang RI No. 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan tegasHalaman 7 dari 33 Putusan Nomor 102/PdtSus/BPSK/2016/PN Raphkmenyatakan : .... penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuhmelalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarelapara pihak yang bersengketa....dst.

Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 102/PdtSus/BPSK/2016/PN Rape. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ ataumencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang dipergangkan;f.

Sertifikat Hak Milik No. 90/SimpangMarbau atas nama Sugito) ;Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 102/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap Sebidang tanah seluas 19.500 M? yang terletak di Kel. Simpang Marbau Kec.Na.IXX Kab. Labuhan Batu Utara (ic.

,NIP. 196505021989032002Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 102/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

Makademi hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahHalaman 5 Putusan Nomor 155/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKabupaten Batubara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili PengaduanTermohon Keberatan tersebut selaku Debitur ;C.TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKANKEWAJIBANNYA.1.

Menerima Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;Halaman 15 Putusan Nomor 155/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1390/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;3.

Adira Dinamika Multi Finance, Tbktertanggal 31 Maret 2014 sehubungan Perjanjian Pembiayaan NomorHalaman 16 Putusan Nomor 155/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap0611.14.20054 tanggal 31 Maret 2014 atas 1 (satu) unit Kendaraan TruckIsuzu BK 8163 YG, selanjutnya diberi tanda bukti P4;5.

Bahwa dari bukti surat P9, berupa Surat pemberitahuan pekerjaan danpenghasilan yang diperbuat oleh Termohon Keberatan dan isterinya; Perkara a quo mestinya diperiksa atau diadili oleh Pengadilan Negeri sebagaitingkat pertama, bukan pada tingkat keberatan;Halaman 20 Putusan Nomor 155/PdtSus/BPSK/2016/PN RapMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.1.

Sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor155/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP.tertanggal 20 Februari 2017.Panitera Pengadilan NegeriRantau PrapatMEGAWATI SIMBOLON, SHNIP. 196505021989032002Halaman 24 Putusan Nomor 155/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 41/PdtSus-PHI/2022/PN Gto;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 41/PdtSus-PHI/2022/PN Gto tersebut dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan PutusanBPSK Kabupaten Batu Bara No.369/Arbitrase/BPSKBB/VIIV2015 Tanggal 20 Mei 2016.Halaman 7 dari 55 Perkara Perdata Nomor 43/PdtSus BPSK/2016/PN Sim2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, danmempunyai Kantor Cabang BRI Pematang Siantar di bawahsupervisi Kantor Wilayah BRI Medan;3.

Bahwa Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapatklausula baku dalam Perjanjian Kredit antara PemohonHalaman 33 dari 55 Perkara Perdata Nomor 43/PdtSus BPSK/2016/PN SimKeberatan dengan Termohon Keberatan beserta AlmarhumahNuraini Lubis, sehingga Pemohon keberatan sangatberkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu bara dalamputusannya tersebut.

Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yangmewajibkan ketua pengadilan negeri (dalam hal inipengadilan negeri Simalungun) untuk memerintahkankantor lelang Kisara untuk menjualnya (bukan pelakuusaha yang meminta KPKNL Pematang Siantar)Halaman 37 dari 55 Perkara Perdata Nomor 43/PdtSus BPSK/2016/PN Sim18.Bahwa5.

Bukti P.6 : a.Surat Permohonan Lelang Nomor : B.1568I/KC/ADK/04/2016 tanggal 15 April 2016 perihalPermohonan Lelang Ulang kepada KPKNLPematangsiantar.Halaman 46 dari 55 Perkara Perdata Nomor 43/PdtSus BPSK/2016/PN Simb.

;JUMIAN 00... cece eee eee eee eee Rp.451.000,;(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);Halaman 55 dari 55 Perkara Perdata Nomor 43/PdtSus BPSK/2016/PN Sim

No.652 K/PdtSus/2011Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional PPRN di Bandungversi Amelia A. Yani dkk.

No.652 K/PdtSus/20111.2.Pasal 18Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai adalah DR.

No.652 K/PdtSus/201115.Waktu dan tempat Munas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.49.Bahwa tindakan Amelia A.

No.652 K/PdtSus/20114.

No.652 K/PdtSus/20111.

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan KPKNL Kisaranatas permintaan Pelaku Usaha ... dan seterusnya;Halaman 5 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap11.12.ili. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atautelah dilakukan Pelaku Usaha.. dan seterusnya9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha ...dan seterusnya10.

Dalam hal hubungan pinjammeminjam uang yang dituangkan dalam perjanjian ini, peristiwa hukumHalaman 6 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap13.14.yang terjadi adalah wanprestasi, dengan terjadinya wanprestasi yangdirugikan justru Penggugat selaku Kreditur, bukan Tergugat selakuDebitur.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun1999 Tentang Konsumen Jo.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;Halaman 16 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapb. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasanpenggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif;d.

Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;Halaman 19 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 468/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 14 Oktober 2016;3.

Rp. 1.541.000,;(Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah));Halaman 26 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

,M.Kn., dan telah pula didaftarkan sebagai HakTanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, denganHalaman 4 dari 29 Putusan Nomor 127/PdtSus/BPSK/2016/PN RapSertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4657/2012, tanggal 26 November2012;3. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Termohon Keberatan tidakmemenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan sebagaimanaterdapat dalam Akad Pembiayaan No. 35 yang telah disepakati oleh parapihak.

Adapun pertimbangan putusan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara yang telah keliru tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 18 pertimbangan putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 127/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap.walaupun ada menandatanganinya.

Kewenangan untukmemutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan NegeriHalaman 10 dari 29 Putusan Nomor 127/PdtSus/BPSK/2016/PN RapRantau Prapat dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara.Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Baratelah mengambil alih kKewenangan yang ada pada Pengadilan NegeriRantau Prapat dengan memutus tanpa dasar hukum;.

GINTING, SH.MKn.Panitera Pengganti,JUNIATI SILITONGA.Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 127/PdtSus/BPSK/2016/PN RapPerincian biaya :1. Materal..........ccecceeeeeeeeeeeeee Rp. 6.000,;2. ROCAKSI..........ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,;3. Biaya Panggilan ..............:005 Rp. 291.000,;4. Biaya Pendaftaran .......... Rp. 30.000,;5. Biaya Pemberkasan...............0. Rp. 100.000.

:JUMIAN 22. eee teens Rp. 432.000,;(Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 127/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

No. 256 K /PdtSus/ 2011setiap bulannya dari upah sebulan.

No. 256 K /PdtSus/ 2011c.

No. 256 K /PdtSus/ 2011berupa cuti tahunan sebesar Rp.432.000, (empat ratus tiga puluh duaribu rupiah), dengan perhitungan :Rp.900.000, : 25 hari = Rp.36.000. / hariRp.36.000, x 12 hari = Rp.432.000,C.

No. 256 K /PdtSus/ 2011. Bahwa putusan Judex Facti yang tidak mengabulkan gugatan lainnya selainatas gugatan penggantian Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jamsostek danUpah Proses PHK dapat dibenarkan ;.

Put No. 256 K /PdtSus/ 2011

No.287 K/PdtSus/20114.Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasipengakhiranhubungan kerja tanpa kesalahan.

No.287 K/PdtSus/20113.

No.287 K/PdtSus/2011perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulismaupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

No.287 K/PdtSus/20119.

No.287 K/PdtSus/2011Hal. 39 dari 27 hal. Put. No.287 K/PdtSus/2011

Put No. 61 K /PdtSus/ 2010Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 11Januari 1980 sampai dengan tanggal 06 Mei 2005. Berarti masa kerjaPenggugat bekerja di perusahaan Tergugat selama 25 tahun.

Put No. 61 K /PdtSus/ 2010Bahwa Penggugat IV bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 06Februari 1992 sampai dengan awal bulan Mei 2005, berarti masa kerjaPenggugat IV bekerja di perusahaan Tergugat 13 tahun.

Put No. 61 K /PdtSus/ 2010perusahaan Tergugat selalu rajin dan taat kepada peraturan perusahaansepanjang tidak melawan hukum yang berlaku;Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat selama bekerja diperusahaan Tergugat sebanyak Rp.228000 (dua ratus dua puluh delapan riburupiah) setiap bulan dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;Bahwa Penggugat X (Ngatimi) bekerja di perusahaan Tergugat sejak 1Juni 1995 sampai dengan awal Mei 2005, berarti masa kerja Penggugat Xbekerja di perusahaan Tergugat

Put No. 61 K /PdtSus/ 2010Kabupaten Serdang Bedagai. Ternyata oknumoknum tertentu di kantorDisnaker Serdang Bedagai merasa kebakaran Jenggot. Mungkin karena diaanggap kasus PHK sepihak ini tidak akan terungkap kembali;Bahwa melalui perdebatan panjang segala intrik, dalil yang dicaricariKadisnaker Serdang Bedagai , ASPI siap mengahadapi termasuk melakukandemonstrasi apabila pihak Disnaker tidak mengeluarkan Anjuran perkaratersebut.

Put No. 61 K/PdtSus/ 2010c. Bahwa dengan demikian apa yang diamanatkan oleh UU No. 2 tahun 2004terutama pada Pasal 88 ayat (1) jo.

Bank Danamon Indonesia Tbk.Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakanserta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatanHalaman 6 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN Rappembayaran angsuran setiap perbulannya, seperti pinalty, bungaberjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.12.

Dan tanggungjawabHalaman 10 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN RapPelaku Usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan ;.

UndangUndang Lelang (Vendu Reglement,Staatsblad 1908189, terakhir Staatsblad 1941;3) dan Vendu /nsructieStaatsblad 1908 Nomor : 190, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :Halaman 15 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap93/PMK.06/2010 jo.

Bertentangan dengan pasal 200 Ayat 1 HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRantauprapat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya(bukan pelaku usaha yang meminta kepada kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Halaman 21 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap5.

:Jumlah ... 00... eee RP. 369.000,;(Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);Halaman 35 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Namundemikian, tidak ada satu pun dalil Konsumen yang menyatakan bahwaHalaman 6 Putusan Nomor 169/PdtSus/BPSK/2016/PN RapPelaku Usaha telah melakukan perbuatan yang melanggar dari ketentuanUU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.Adapun hubungan hukum antara Konsumen (incasu.

Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan memintaHalaman 12 Putusan Nomor 169/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapkepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas obyekHak Tanggungan yang bersangkutan..

Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut di panggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenHalaman 31 Putusan Nomor 169/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap(BPSK) Kabupaten Batu Bara secara menurut Hukum dan Perundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia..

Menyatakan bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1283/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 11 Nopember 2016 batal demihukum ;Halaman 38 Putusan Nomor 169/PdtSus/BPSK/2016/PN RapIV. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain danselebihnya;V.

Biaya Pemberkasan Rp. 100.000,00; Jumlah Rp. 311.000,00;( tiga ratus tiga sebelas ribu rupiah)Halaman 39 Putusan Nomor 169/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

Put No. 11 K /PdtSus/ 20102) PHK oleh TERGUGAT telah menimbulkan akibat tidak diakuinya PARAPENGGUGAT sebagai buruh PT.

No. 11 K /PdtSus/ 2010yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yangdiatur secara khusus dalam UndangUndang iniMenurut buku HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DANPRAKTEK karangan Ny.

No. 11 K /PdtSus/ 20105. Menurut buku HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEKkarangan Ny.

Put No. 11 K /PdtSus/ 201013.14.15.16.17.18.Sementara itu upaya hukum pada penyelesaian perselisihan pemutusanhubungan kerja dapat dimintakan kasasi melalui Mahkamah Agung RI.

Put No. 11 K /PdtSus/ 2010

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN RapBahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Dimana konsumen tersebut telahmelaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hakhaknya tidakdiberikan oleh Pelaku Usaha;Halaman 26 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN RapNamun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan(Konsumen) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanatelah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidaktermasuk dalam konsumen yang beritikad baik.

Di samping itu, Majelis BPSK BATUBARA juga tidak mempertimbangkanazas hukum bahwa setiap perikatan memiliki konsekwensi hukum adanyaazas konsensualisme bagi yang membuatnya sebagaimana ditetapkanPasal 1338 KUHPerdata yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuatHalaman 41 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yangmembuatnya;.

Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/ melaksanakankewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiapperbulannya kepada Pelaku Usaha;Halaman 47 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap7.

Biaya Pemberkasan Rp. 100.000,00; Jumlah Rp. 561.000,00;(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)Halaman 53 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Bank DanamonIndonesia, Tbk, DSP Unit Pasar Baru Rantauprapat, yang manaPengadilan Negeri Rantauprapat menguatkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor 525/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 13 Juni 2016;Halaman 21 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap10.11.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 898/Pdt.Sus/2016/PN.Rap antara Hartati Nasution melawan PT. Bank MybankIndonesia, Tbk, Kantor Cabang/ KC.

BankHalaman 22 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN RapMandiri (Persero), Tok, yang mana Pengadilan Negeri PasirPangaraian menguatkan putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 462/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;12. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 320/Pdt.Sus/2016/PN.PRP antara Gunawan TMZ melawan PT.

Bank Danamon Indonesia,Tbk (BDI) No. 34 tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P2;Fotocopy Akta surat kuasa No. 15 tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberitanda bukti P3;Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 0000002/PK/03624/01A1/1014 tanggal08 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P4;Halaman 27 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap5.

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp. 463.000, (Empat ratus enam puluhtiga ribu rupiah);Halaman 32 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN RapDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, olehkami DHARMA P. SIMBOLON, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DENIALBAR, SH., dan RINALDI, SH.

:JUMIAN 0... eee eens Rp. 463.000,;(Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);Halaman 33 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Bahwa Para Termohon sebelumnya telah dinyatakan dalam keadaanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berdasarkan PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/PdtSus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 26 Januari 2015 (Bukti P1)yang amar putusannya berbunyi:1.2.Mengadili:Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Para Pemohon adalah kreditur dari Para Termohon;Menyatakan Para Termohon yaitu:Koperasi Bina Usaha, berkedudukan di Jalan Siliwangi

Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) dinyatakan selesai;Bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohondiperpanjang selama 4 (empat) dengan uraian sebagai berikut: Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 03/PdtSus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11Maret 2015; Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 03/PdtSus

/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 April2015; Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 03/PdtSus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juni2015; Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 03/PdtSus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12Agustus 2015 (Bukti P2 sampai dengan P5);Bahwa pada tanggal 9 September 2015 ditandatangani PerjanjianPerdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitor (selanjutnya disebutperjanjian perdamaian

) yang disahkan (homologasi) oleh Pengadilanberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 03/PdtSus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22September 2015 yang amar putusannya berbunyi:Halaman 3 dari 19 hal.

Nomor 1119 K/Pdt.SusPaili/201716.03/PdtSus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 22 September 2015.Hal ini sesuai dengan Pasal 291 juncto Pasal 170 dan 171 Undang UndangKepailitan dan PKPU bahwa:Pasal 291:(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;(2) Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitorjuga harus dinyatakan pailit;Pasal 170:(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telahdisahkan

No. 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973);Halaman 22 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap11.

Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dan atau telahdiminta oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL Kisaran tidak sah danbatal demi hukum.Halaman 34 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap24.

Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan dalam perkara ini;Halaman 40 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap9.

Bank TabunganPensiun Nasional, Tbk;Halaman 58 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN RapIl.

64 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap