Pada saat masyarakat melakukanpenebangan kayu Bakau/Teki tersebut, masyarakat tidak memiliki izinuntuk kegiatan tersebut;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Tekisebanyak 8000 (delapan ribu) batang kepada Masyarakat, Terdakwatidak memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) danTerdakwa mengetahul bahwa kayu Bakau/Teki yang dibeli Terdakwadari masyarakat tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan KayuKayu Bulat (SKSHHKKB);Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal

KampungTua kepada Terdakwa diperoleh dengan cara menebang kayu tersebut diwilayah Sungai Penaran, Sungai Langkai, Sungai Semanting, SungaiPengabu dan Pulau Bulang sekitarnya yang termasuk dalam kawasan hutan.Pada saat masyarakat melakukan penebangan kayu Bakau/Teki tersebut,masyarakat tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Teki sebanyak8000 (delapan ribu) batang kepada Masyarakat, Terdakwa tidak memilikiPerizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH

Pada saat masyarakat melakukan penebangan kayuBakau/Teki tersebut, masyarakat tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Tekisebanyak 8000 (delapan ribu) batang kepada Masyarakat, Terdakwa tidakmemiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Terdakwamengetahui bahwa kayu Bakau/Teki yang dibeli Terdakwa dari masyarakattidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuKayuBulat (SKSHHKKB); Bahwa kemudian pada hari Jumat

Pada saat masyarakat melakukan penebangan kayuBakau/Teki tersebut, masyarakat tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Tekisebanyak 8000 (delapan ribu) batang kepada Masyarakat, Terdakwa tidakmemiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan TerdakwaHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btmmengetahui bahwa kayu Bakau/Teki yang dibeli Terdakwa dari masyarakattidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuKayuBulat

M E N G A D I L I:

1. Dalam Penundaan:

Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07082311111213002, Hal Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi a.n. PT. Sinarmulia Madina Kayuindo di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Agustus 2023;

II.

Kerja KomisiDisiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin, tanggal 30Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 15 Bukti T15 : Foto copy Keputusan Rektor UIN Alauddin MakassarNomor : 231A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPengenalan Akademik dan Almamater Mahasiswa UIN Alauddin, TahunAkademik 2010/2011, tanggal 26 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;16 Bukti T16 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : Un.06.1.1/KP.07.6/07/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Rektor UIN AlauddinMakassar kepada PBPH

PB PHK No. 592/ PBPH K/ DMC/ IV/2016 25Apr16c. Akta PB PHK No. 2123/BP/2016/PHI/PN . Bdg 18 Mei16d. Bukti pembayaran kompnsasi 13Mei162. SARTA WIJAYA 1663 HRDGAa. SK PHK NO. 676 /SKPMS/HRDGA/DMC? XII/2015 17Des15b. PB PHK No. 029/ PBPHK/ DMC 1/20 16 12 Januari 2016c. Akta PB PHK No. 0389/BP/2016/PHI/PN. Bdg 17 Feb16d. Bukti Pembayaran Kompensasi 29Jan163. SUHANDI NIK 0068 HRDGAa. SK PHK NO. 677 /SKPMS/HRDGA/DMC? XII/2015 17Des15b. PB PHK No. 027/ PBPHK/ DMC 1/2016 12 Januari 2016c.

PB PHK No. 047/ PBPH K/ DMC 1/201615 Januari 2016c. Akta PB PHK No. 0388/BP/2016/PHI/PN. Bdg 17 Feb16d. Bukti Pembayaran Kompensasi 29Jan168. ADE RATNAWATINIK 1533 ASSEMBLYa. SK PHK NO. 683 /SKPMS/HRDGA/DMC? xII/2015 17Des15b. PB PHK No. 620/ PBPH K/ DMC/ IV/2016 26Apr16c. Akta PB PHK No.2059/BP/2016/PHI/PN. Bdg 18 Mei16d. Bukti Pembayaran Kompensasi 13Mei169. AGUN GUNADINIK 1403 ASSEMBLYa. SK PHK NO. 685 /SKPMS/HRDGA/DMC? XII/2015 17Des15b. PB PHK No. 259/ PBPHK/ DMC II/2016 19 Februari 2016c.

PB No. 267/ PBPH K! DMC/ II/2016 22 Februari 2016e. Akta PB No. 0898/BP/201 6/PHI/PN.Bdg 16Mar16f. Bukti Pembayaran Kompensasi 26Feb168. DIAN SAPUTRI NIK 2601 ASSEMBLYa. Surat Panggilan Pertama tertanggal 21 Desember 2015b. Surat Panggilan kedua tertanggal 23 Desember 2015C. SK PHK No. 751 /SKDit/PHK/PT.DMC/XII/2015 28 Des15d. PB No. 663/ PBPHKI DMC/IV/2016 3 Mei 2016e. Akta PB No.3659/BP/20 I 6/PHI/PN. Bdg 23Jun16f. Bukti Pembayaran Kompensasi 27 Mei 169.

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1534/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaads);

KomisiDisiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin, tanggal 30Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 4915 Bukti T15 : Foto copy Keputusan Rektor UIN Alauddin MakassarNomor : 231A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPengenalan Akademik dan Almamater Mahasiswa UIN Alauddin, TahunAkademik 2010/2011, tanggal 26 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;16 Bukti T16 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : Un.06.1.1/KP.07.6/07/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Rektor UIN AlauddinMakassar kepada PBPH

Berita Acara Pemeriksaan (Wawancara) atas nama DEDI MULYADI bin NURSADI alias JALES tertanggal 26 Oktober 2022;

Berita Acara Pemeriksaan (Wawancara) atas nama DEDI MULYADI bin NURSADI alias JALES tertanggal 26 Oktober 2022;

CAKRA SEJATI SEMPURNA;

CAKRA SEJATI SEMPURNA;