Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1736/WPJ.06/2015 tanggal 15 Juli 2015, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Masa Pajak Februari 2912 Nomor 00002/245/12/077/14 tanggal24 April 2014 dan menetapkan kembali kKewajiban PPh Pasal 26Pemohon Banding untuk Masa Pajak Februari 2012 dengan perhitungansebagai berikut: Kiterarnsan Menurut Pemohon Banding(Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPPh Pasal 26 Terutang Kredit Pajak

KEP1736/WPJ.06 tanggal 15 Juli 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/245/12/077/14 tanggal 24 April 2014, atas nama PT Chuo SenkoConsultant, NPWP 03.080.144.3007.000, beralamat di Sentral SenayanLantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, denganperhitungan sebagai berikut; Ditambah/Semula MenjadiNo Uraian (Rp) Dikurang (Rp)p p(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 199.292.370 199.292.370 02 PPPh

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1738/WPJ.06/2015 tanggal 15 Juli 2015, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Masa Pajak Maret 2912 Nomor 00004/245/12/077/14 tanggal24 April 2014 dan menetapkan kembali kewajiban PPh Pasal 26Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2012 dengan perhitungansebagai berikut: Kiterarnsan Menurut Pemohon Banding(Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPPh Pasal 26 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal

KEP1738/WPJ.06 tanggal 15 Juli 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00004/245/12/077/14 tanggal 24 April 2014, atas nama PT Chuo SenkoConsultant, NPWP 03.080.144.3007.000, beralamat di Sentral SenayanLantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, denganperhitungan sebagai berikut; Ditambah/Semula MenjadiNo Uraian (Rp) Dikurang (Rp)p p(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 149.665.080 149.665.080 02 PPPh

2017tanggal 8 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor: 00018/206/13/057/15 tanggal 23 November 2015, atas nama: PTOsaki Medical Indonesia, NPWP: 01.824.471.5057.000, beralamat di JalanRembang Industri Ill No 30, PIER Rembang, Pasuruan, sehingga jumlahyang masih harus/(lebih) dibayar adalah sebagai berikut: Penghasilan Neto (Rug)i) (R 6.204.539.363,00)pKompensasi KerugianR 0,00pPenghasilan Kena Pajak (R 6.204.539.363,00)pPPh

tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp1.289.315.625,00; dengan perinciansebagai berikut: Penghasilan Neto (Rug)i) (R 6.204.539.363,00)pKompensasi KerugianR 0,00pPenghasilan Kena Pajak (R 6.204.539.363,00)pPPh

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1737/WPJ.06/2015 tanggal 15 Juli 2015, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Masa Pajak Maret 2912 Nomor 00003/245/12/077/14 tanggal24 April 2014 dan menetapkan kembali kewajiban PPh Pasal 26Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2012 dengan perhitungansebagai berikut: Kiterarnsan Menurut Pemohon Banding(Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPPh Pasal 26 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal

KEP1737/WPJ.06 tanggal 15 Juli 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/245/12/077/14 tanggal 24 April 2014, atas nama PT Chuo SenkoConsultant, NPWP: 03.080.144.3007.000, beralamat di Sentral SenayanLantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, denganperhitungan sebagai berikut: Ditambah/Semula MenjadiNo Uraian (Rp) Dikurang (Rp)p p(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 214.075.760 214.075.760 02 PPPh

;43.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 28Desember 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesarRp.53.235.809,, penerima BAMBANG HERYANTO ;44.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 28Desember 2006 setelah dikurangi PPPH Pasal 21 sebesarRp.12.382.405,, penerima BAMBANG HERYANTO ;45.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 29Desember 2006 setelah dikurangi PPPH Pasal 21 sebesarRp.16.908.690,, penerima BAMBANG HERYANTO ;46.Kwitansi pembayaran

Rp.21.604.260, ;49.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 19Desember 2007 setelah dikurangi PPPH Pasal 21 sebesarRp.10.152.388,, penerima BAMBANG HERYANTO ;50.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 14Desember 2007 setelah dikurangi PPPH Pasal 21 sebesarRp.89.446.712,, penerima BAMBANG HERYANTO ;51.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 08Oktober 2007 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.61.677.806.

,penerima MAMAN YUDIA ;72.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 19September 2006 setelah dikurangi PPPH Pasal 21 sebesarRp.21.604.260,, penerima MAMAN YUDIA ;73.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 21Desember 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesarRp.43.192.874,, penerima MAMAN YUDIA ;74.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 28Desember 2006 setelah dikurangi PPPH Pasal 21 sebesarRp.53.235.809,, penerima MAMAN YUDIA ;75.Kwitansi pembayaran

Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 19Desember 2007 setelah dikurangi PPPH Pasal 21 sebesarRp.10.152.388,, penerima MAMAN YUDIA ;79.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 08Oktober 2007 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.61.677.806.

No. 6 PK/Pid.Sus/20112680.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 09November 2007 setelah dikurangi PPPH Pasal 21 sebesarRp.29.425.669,, penerima MAMAN YUDIA ;81.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 12 Juli2007 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.61.677.806.

IA Bandung, Nomor03/PPPH/2007/PA.Bdg, tanggal 30 Agustus 2007, anakanak dari Sati,Esih, Ratna, Meneh dan Kaman, cucu dari Siti Jeah, Cicit dari Rd. SitiAlimah dan/atau anakanak dari Tn Iming, cucu dari Raden Siti Armi, dan/atau anak dari Endang Tarsim dan Ukay cucucucu dari Raden Madhasanals. Rd. Raksakusumah, sedangkan Rd. Siti Alimah dan Raden Siti Armi,adalah putri dari Rd. Oyot Sari als. Arsinah istri pertama dari Dirdja dan Rd.Al Hasan als. Rd. Wirakusumah dan Rd. Madhasan als Rd.

Pasal17 ayat (1) hurufaUU PPPH;Bahwa perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsurunsur delik dalamPasal 89 ayat (1) huruf ajo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan (UU PPPH). Adapun penjelasan Ahli terhadap unsurunsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf bUU PPPH adalah sebagai berikut: Pertama, Unsur Orangperseorangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU PPPH menyatakanbahwa: Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasiyang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukumIndonesia. Oleh karena itu kita perlu) mengetahui definisi dariterorganisasi.

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH. Menurut pendapat Ahli,YUSTINUS KALASUAT juga memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 89ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH. Dalam unsurtersebut terdapat kata lazim yang menurut KBBI memiliki arti: sudahbiasa; sudah menjadi kebiasaan; sudah umum sedangkan frasa patutdiduga menunjukkan bentuk kesalahan berupa kealpaan.

Pasal 17 ayat (1) huruf bUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Adapun penjelasan Ahliterhadap unsurunsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat(1) huruf b UU PPPH adalah sebagai berikut: Pertama, Unsur OrangHalaman 80 dari 101 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Sonperseorangan.

Pasal 17 ayat (1) hurufb UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan (UU PPPH). Adapun penjelasan Ahli terhadap unsurunsurdelik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPPHadalah sebagai berikut: Pertama, Unsur Orang perseorangan.

Angkasa Pura memediasi Penggugat dan Tergugat dan dibuatlahBerita Acara nomor BA.O1/MIGSAGA/V/2008, yang prinsipnya Penggugatmenyetujui pembayaran langsung terhadap Tergugat khusus pekerjaan itu,namun kewajiban yang lainnya tetap sesuai kontrak yang sudah disepakatiBersama ;Bahwa setelah pembayaran tersebut diterima, ternyata Tergugat hanyamenyelesaikan pekerjaan separuhnya, sehingga Penggugat melakukan somasiuntuk menyelesaikan pekerjaannya dengan nomor surat 138/MIGS/ PPPH/VI/2008tanggal 21 Juni

Berdasarkan uraian tersebut, maka kepaa Majelis Hakim Yang Mulia, yangmemeriksa dan memutus perkara ini, dimohon agar menjatuhkan putusanseperti berikut ini :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwakontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat dengannomor 22/SPP/TK.00.10/2006DU tanggal 22 des 2009 adalah sah secarahukum dan wajib ditaati, vide pasal 1338 KUHPerdata ;Menyatakan bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untukmenyelesaikan pekerjaan, sesuai surat nomor138/MIGS/PPPH

Bahwa andaikata yudex factie benarbenar ingin mendudukkan persoalan inipada porsi yang sebenarnya, harusnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkanuntuk melihat dengan cermat, benarkan Terbanding wan prestasi, karenaPembanding mendalilkan bahwa setelah menerima pembayaran , ternyataTerbanding hanya menyelesaikan pekerjaan separuhnya , sehinggaPEMBANDING melakukan somasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengannomor surat 138/MIGS/PPPH/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 dan Nomor148/PPBHMIGS/VI/2008, namun

IA Bandung, Nomor 03/PPPH/2007/PA.Bdg, tanggal 30Agustus 2007, anakanak dari Sati, Esih, Ratna, Meneh dan Kaman,cucu dari Siti Jeah, Cicit dari Rd. Siti Alimah dan/atau anakanakdari Tn Iming, cucu dari Raden Siti Armi, dan/ atau anak dariEndang Tarsim dan Ukay cucucucu dari Raden Madhasan als. Rd.Raksakusumah, sedangkan Rd. Siti Alimah dan Raden Siti Armi,adalah putri dari Rd. Oyot Sari als. Arsinah istri pertama dari Dirdjadan Rd. Al Hasan als. Rd. Wirakusumah dan Rd.

KusumaAtmawidjaja bin Rd.Wiranatakusumah II sebagaimana tercantum dalam Penetapanahli waris Pengadilan Agama Kls IA Bandung No. 03/PPPH/2007/PA.Bdg tanggal30 Agustus 2007.

dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (Nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp5.146.976.273,0Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang 0Kredit Pajak R pPPh

IA Bandung, Nomor03/PPPH/2007/PA.Bdg, tanggal 30 Agustus 2007, anakanak dari Sati,Esih, Ratna, Meneh dan Kaman, cucu dari Siti Jeah, Cicit dari Rd. SitiAlimah dan/atau anakanak dari Tn Iming, cucu dari Raden Siti Armi, dan/atau anak dari Endang Tarsim dan Ukay cucucucu dari Raden Madhasanals. Rd. Raksakusumah, sedangkan Rd. Siti Alimah dan Raden Siti Armi,adalah putri dari Rd. Oyot Sari als. Arsinah istri pertama dari Dirdja dan Rd.Al Hasan als. Rd. Wirakusumah dan Rd. Madhasan als Rd.

Alngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000, beralamat sesuaiKeputusan di Pulogadung Trade Centre Blok A Lt.1, Nomor 1, Rawa Terate,Cakung, Jakarta Timur, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan1.498.925.000,00 Pajak pPPh Pasal 4 (2) Final yang terutang R59.957.000,00pKredit Pajak R0,00pPajak yang tidak/kurang dibayar Rrae : Y 59.957.000,00pSanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP = 2% x 24 R28.779.360,00pPPh

UGAR selaku Direktur CV.PAPUA HARANYA justru mengajukan tagihan pencairan dana 100 % (seratuspersen) dari nilai kontrak dengan menandatangani Surat Permohonan TagihanNomor : 032/PPPH/MMK/2012 tanggal 08 Juni 2012.Bahwa sebelum Saksi MUNIR B.L. UGAR selaku Direktur CV. PAPUAHARANYA justru mengajukan tagihan pencairan dana 100 % (seratus persen)dari nilai kontrak, Saksi JEMMY J.

UGAR selaku Direktur CV.PAPUA HARANYA justru mengajukan tagihan pencairan dana 100 % (seratuspersen) dari nilai kontrak dengan menandatangani Surat Permohonan TagihanNomor : 032/PPPH/MMK/2012 tanggal 08 Juni 2012.9. Bahwa sebelum Saksi MUNIR B.L. UGAR selaku Direktur CV. PAPUAHARANYA justru mengajukan tagihan pencairan dana 100 % (seratus persen)dari nilai kontrak, Saksi JEMMY J.

Papua Haranya dengan nilai kontrakRp.806.293.000, tahun anggaran 2012.> 1 (satu) lembar Berkas Permohonan Pencairan Dana 100%.> 1 (satu) lembar Pormohonan Pembayaran , nomor : 032 / PPPH / MMK /2012, tanggal 08 Juni 2012.> 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, nomor :911 / 185/ 2012, tanggal 07 Juni 2012.> 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang, nomor : 911/185.a /2012, tanggal 07 Juni 2012.> 1 (satu) lembar Faktur Tagihan nomor : 033 / FTPH /MMK/2012, tanggal08 Juni 2012.>

Papua Haranya dengan nilai kontrakRp.806.293.000, tahun anggaran 2012.1 (satu) lembar Berkas Permohonan Pencairan Dana 100% .1 (satu) lembar Pormohonan Pembayaran , nomor : 032 / PPPH / MMK /2012, tanggal 08 Juni 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, nomor :911 / 185 /2012, tanggal 07 Juni 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang, nomor : 911/185.a /2012, tanggal 07 Juni 2012.1 (satu) lembar Faktur Tagihan nomor : 033 / FTPH /MMK/2012, tanggal08 Juni 2012.1 (satu) lembar

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH ; Bahwa Perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsurunsur delikdalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Adapun penjelasan Ahliterhadap unsurunsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17ayat (1) huruf b UU PPPH adalah sebagai berikut: Pertama, UnsurOrang perseorangan.

adalah kegiatan yang dilakukanoleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orangatau lebih, dan yang bertindak secara bersamasama pada waktutertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasukkelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasanHalaman 52 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Sonhutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukanpenebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuankomersial (vide Pasal 1 angka 6 UU PPPH

Larangan kegiatanpenambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sudah diaturdengan tegas dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPPH. Dalam perkaraini, kKegiatan penambangan (pengangkatan pasir maupun tanah) yangmenggunakan Excavator Excavator merk Caterpillar PC 320 D warnakuning, Product Identification Number : *CATO32DPFAL02475* dilakukantanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia.

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH. Menurut pendapat Ahli,EDISON LUMBAN GAOL juga memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH. Dalam unsurtersebut terdapat kata lazim yang menurut KBBI memiliki arti: Sudahbiasa; sudah menjadi kebiasaan; sudah umum sedangkan frasa patutdiduga menunjukkan bentuk kesalahan berupa kealpaan.

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH ; Bahwa harus ada penetapan dari Menteri, penetapan tata batas,Berita Acara Tata Batas dan Penetapan; Bahwa Ahli tidak tahu syarat apa yang harus dipenuhi untukmenetapkan suatu kawasan hutan lindung; Bahwa Ahli tidak tahu pasal 4 dari PP NO. 88 tahun 2017 tentangPenyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)terkait dengan bidang tanah yang telah dikuasai oleh pihak secara fisikdengan itikad baik dan secara terbuka; Bahwa sesual dengan apa yang ada dalam

Putusan Nomor 1545/B/PK/Pjk/2019 pPPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar 0,00Sanksi Administrasi UU KUP 0,00Jumlah Pajak Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 16 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1833/B/PK/Pjk/2019 pPPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak Yang Masih Harus/(Lebih) RDibayar p 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 16 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

Li s~, ttpp Ir~s Ppph. hilut t PP. ppNn..nn.nyn, ln ardtiirrikCa: .n.nalia. tt,li,ul na. ttpp I: a: A ommdduuaa oorraanngg ssaakkssii yyaaiittuu ::11 SS AA.MMSS UIJ Uu.. A6 ttaah. aann.aamm Apkk Ap tii aallaa. uu.R.RJIbhiinn. KKAARR rm.

IABandung, Nomor 03/PPPH/2007/PA.Bdg, tanggal 30 Januari 2007,anakanak dari Sati, Esih, Ratna, Meneh dan Kaman, cucu dari SitiJeah, Cicit dari Rd. Siti Alimah dan/atau anakanak dari Tn Iming,cucu dari Raden Siti Armi, dan/ atau anak dari Endang Tarsim danUkay cucucucu dari Raden Madhasan als. Rd. Raksakusumah,sedangkan Rd. Siti Alimah dan Raden Siti Armi, adalah putri dariRd. Oyot Sari als. Arsinah istri pertama dari Dirdja dan Rd. AlHasan als. Rd. Wirakusumah dan Rd.

Bahwa berdasarkan lembaga plaatsvervulling, penggantian ahli warisberdasarkan garis keturunan lurus ke bawah/ahli waris pengganti, makaPara Penggugat menggantikan kedudukan ibu dan bapak, kakek dan buyutPara Penggugat yang semuanya telah meninggal dunia, sehingga dengandemikian keturunan dalam garis menurun yang berhak mewarisi hartapeninggalan dari Dirdja adalah Para Penggugat, sebagaimana ditetapkandalam Surat Penetapan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh PengadilanAgama Klis IA Bandung Nomor : 03/PPPH

Ari Djuarian dan Yudi Heryanto sebagai Penggugat dalam perkaraNo.339/PDT/G/2008/PN.BDG, pewarisan berdasarkan Surat KeteranganAhli Waris dari Walikota Bandung No.474.3/171/Cbl/2006 yang telahdisahkan oleh Pengadilan Agama Bandung;c.Endang Ahmad, dkk sebagai Penggugat dalam perkaraNo.164/G/2013/PTUN.BDG (perkara a quo), pewarisan berdasarkanSurat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Klas .A BandungNo.3/PPPH/2007/PA.BDG tanggal 3082007 dan Silsilah Keturunan Rd.Dirdja dan Rd.

IABandung, Nomor 03/PPPH/2007/PA.Bdg, tanggal 30 Agustus 2007, anakanak dariSati, Esih, Ratna, Meneh dan Kaman, cucu dari Siti Jeah, Cicit dari Rd. Siti Alimahdan/atau anakanak dari Tn Iming, cucu dari Raden Siti Armi, dan/ atau anak dariEndang Tarsim dan Ukay cucucucu dari Raden Madhasan als. Rd. Raksakusumah,sedangkan Rd. Siti Alimah dan Raden Siti Armi, adalah putri dari Rd. Oyot Sarials. Arsinah istri pertama dari Dirdja dan Rd. Al Hasan als. Rd. Wirakusumah danRd. Madhasan als Rd.