PUTUSANNomor 0356/Padt.G/2018/PA.Tlb.v v aN Wei 24ee ee weDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara :Xxxxx Binti Xxxxx, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan S2 MagisterManajemen, pekerjaan Honorer Dinas Sosial PPKH,tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikankuasa kepada XXXXXXXXXX., Advokat yang berkantorpada Xxxxxxxxxx berdasarkan

Surat Kuasa Khususteratanggal 1 Juni 2018, sebagai Penggugat;MelawanXxxxx Bin Xxxxx, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanHonorer Dinas Sosial PPKH, tempat tinggal diXXXXXXXXXX, Sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibukti Surat dansaksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

SALINANSURAT KESEPAKATAN BERSAMAPadahariinikamistanggal 9 April 2020, kami yang bertandatangan di bawahini :1.Nama : Hasanudin Bin Lili RahliTempat Tanggal Lahir:Sumedang 19 Juni 1988Agama : IslamPendidikan Terakhir : S1Pekerjaan : Honorer Di PPKH Kab.

No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmaka Pemohon mengajukan Permohonan ini setelah Pemohonmengajukan Surat Resmi kepada Termohon yaitu : Surat Permohonan Pelantikan Nomor 04/PPKH/I2020 Tanggal 20Januari 2020 Surat Somasi/Keberatan Nomor 003/S.ANKH/II2020 Tanggal 5Februari 20202.

Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pelantikan KepalaDesa Terpilin Desa Ngune Masa Bakti / Peroide 20192025 No. 04/PPKH/I2019 tanggal 20 Janauri 2020 Kepada Termohon yang tidak diindahkan / di tanggapi Termohon yang kemudian enam belas harikemudian di tanggal 5 Februari 2020 Kembali Pemohon melayangkanSurat Somasi / Keberatan kepada Termohon dengan surat Nomor003/S.ANKH/II2020 tanggal 5 Februari 2020 atas Sikap Termohon yangtidak menanggapi Surat Permohonan Pemohon yang pada Pokoknyapermintaan

Bahwa oleh karena Sikap Termohon yang tidak melantik Pemohonsebagaimana ketentuan Peraturan yang berlaku maka kemudian Pemohonmengajukan Surat Resmi kepada Termohon: Surat Permohonan Pelantikan Nomor 04/PPKH/I2020 Tanggal 20Januari 2020 Surat Somasi/Keberatan Nomor 003/S.ANKH/II2020 Tanggal 5Februari 2020dimana rentang waktu Permohonan Pemohon di sampaikan kepadaTermohon hingga sampai dengan pengajuan Somasi/Keberatan Pemohonkepada Termohon dalam waktu 16 Hari dan sementara tenggang waktuSurat Somasi

Bukti P.2 : Surat Pemohon Kepada BupatiBuol Nomor: 04/PPKH/I2020, Permohonan Pelantikan,Kepala Desa Terpillh Desa Ngune, Kecamatan Lakea,Kabupaten Buol Masa Bhakti/Periode 20192025 tanggal 20Januari 2020;o. Bukti P.3 : Surat Nomor : 003/S.ANKH/II2020, Perihal : Somasi /Keberatan Somasi /Keberatan ditujukan kepada Bupati Buol, tanggal 5 Februari 2020;A.

Darmawati), telah mengajukan permohonankepada Termohon (in casu Bupati Buol) melalui Surat Nomor:04/PPKH/I2020,tanggal 20 Januari 2020, Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa TerpilihDesa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, masa bhakti/periode 20192025, namun sampai dengan permohonan perkara a quo didaftarkan olehPemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) dantelah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Palu pada tanggal 26Maret 2020, Termohon belum pernah

/li>

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

1. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulakan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditandatangani Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.451/PKTL-ren/PPKH

PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Bahwa Penggugat ada melampirkan Surat keterangan tidakmampu dari Kepala Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Nomor: NOMOR SKTMPGT, Kartu Indonesia Sehat atas nama PENGGUGAT Nomor: NOMOR KISPGT, Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama PENGGUGATNomor: NOMOR KARTU PPKH PGT;13. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan AgamaPayakumbuh untuk berperkara secara prodeo atau Cumacuma;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Agama Payakumbuh c.q.

YANG MAHA ESAn Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalamperkara antara :PEMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.Bina karya Utama, tempat tinggal di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik,selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";MELAWANTERMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan $1, pekerjaan karyawan UnitPelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH

heruseha tar titans bverhasil%% mad 7) PPKH)97s tertiaryaus waasuami istri dan pengadilan telahmendamaikan kedua belah pihak elary trys saa" + galNo. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hurd (f) Kerrgaia deur sarmenegaskan salah satu alasan perceraan sat adareya parvetminan danpertengkaran yang terus menerus artara suarw tri dan San adaharapan lagi untuk rukun kembaliMenimbang, bahwa dari ketertuar pasatcanal ere t ercalbeberapa unsur yang harus dipenuhi untuk lerjaderys perceraar Cale Ceratalak maupun cerai

Fotokopi Absensi Pendamping sosial Pelaksana Program KeluargaHarapan PPKH Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/788/Desa/V1/2021tanggal 28 Juni 2021 dari Kepala Desa Kabupaten Cirebon, yangbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);5. Surat Keterangan tanggal 20 Juni 2021, dari Ketua KabupatenCirebon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya(Bukti T.5);6.

PT Tripa Semen Aceh yang ditindaklanjutidengan Keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/BP2T/1986/PPKH/2014tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberian lIzin Pinjam Pakai KawasanHutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Pada Areal Izin Usaha PertambanganEksplorasi PT. Tripa Semen Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang ProvinsiAceh yang berakhir tanggal 12 Nopember 2014 dan Keputusan GubernurAceh No. 522.51/BP21/3485/PPKH/2014 tentang PemberianPerpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi atasnama PT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 91ayat (2) huruf b juncto Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,nomenklatur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diubah menjadiPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

PPKH diberikanoleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkanpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli EKO MARDIANTEGUH P., SSt, dalam database Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTenggara, tidak terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDIyang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dititik koordinat tempat Pembanding melakukan penambangan.Kemudian di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pembandingtidak

memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin PinjamPakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan PenggunaanKawasan Hutan (PPKH) dalam melakukan penambangan di kawasanhutan yang terletak di Desa Lamokula Kecamatan Moramo UtaraKabupaten Konawe Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsurtanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat telah terpenuhi;Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat PenasihatHukum yang menyatakan Pembanding Iwan Bin Bio bukanlahmenambang

Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 522/03Halaman 37 dari 92 Putusan No.30/Padt.G/2019/PN.Sbw1644/DPM&PTSP/2019 tanggal 14 Desember 2017, tentangPenggunaan Kawasan Hutan (Bukti P.7).g Surat Dirjen PKTL Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: S.1123/PKTLREN/PPKH/Pla.0/12/2017tanggal 19 Desember 2017 Perihal Tanggapan Atas Permohonan IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Bendungan BeringinSila di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bukti P8).

Foto Copy Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.1123/PKTLRen/PPKH/Pla.0/12/2017, Perihal Tanggapan atas permohonanizin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan bendungan beringin siladi Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 19 Desember2017,diberi tanda T.I7;.

Foto Copy Surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan, Nomor : S .1123/PKTL.Ren/PPKH/Pla.0/12/2017, Tanggal 19Desember 2017, Perihal Tanggapan atas permohonan izin pinjam pakalkawasan hutan untuk Pembangunan bendungan Beringin Sila di KabupatenSumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat diberi tanda T.IV8;Foto Copy Surat Bupati Sumbawa, Nomor : 611.11/255/Pertanahan/2018,tanggal 23 April 2018, perihal Permohonan IPPKH untukpembangunan bendungan Beringin Sila, Kecamatan Utan, KabupatenSumbawa

Foto copy Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,Nomor : S.1123/PKTLRen/PPKH/Pla Ot/12/2017, Tanggal 19 Desember 2017,Perihal tanggapan atas permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untukpembangunan bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NusaTenggara Barat, diberi tanda TT.I7;Halaman 73 dari 92 Putusan No.30/Padt.G/2019/PN.Sbw8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.Foto Copy Besluit Zelbestuur Soembawa Tanggal 16 Desember 1939, Nomor :45 Gk.Rs.

Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan BAB KETENTUAN UMUMBagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yangdimaksud dengan : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKHadalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untukkepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubahfungsi dan peruntukan kawasan hutan ;Bahwa, salah satu poin penting dalam penerbitan izin PPKH

adalahkewajiban perusahaan untuk menyampaikan baseline rencana penggunaankawasan hutan serta penentuan dan pemeliharaan tata batas terhadapkawasan hutan yang disetujui dan lahan kompensasi serta prosespengukuhannya, baseline ini akan menjadi acuan dalam pertimbanganPenerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP) ;Bahwa, berdasarkan Paraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakalKawasan Hutan pemegang izin PPKH

TOSHIDA Indonesia mengajukan permohonan Izin Pinjam PakalKawasan Hutan (PPKH) seluas 5.265,70 Ha untuk Kegiatan EksploitasiNikel dan Sarana Penunjangnya di wilayah Sulawesi Tenggara kepadaMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;Bahwa, berdasarkan permohonan dari PT.

Menetapkan PPKh. Menetapkan Pejabat Pengadaani. Menetapkan Pj/HP/PPHP;j. Menetapkan Penyelenggara Swakelolak. Menetapkan Tim Teknis;. Menetapkan tim/juri ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontesm. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; danHalaman 4 dari 42 Putusan No. 12/PID.SUSTPK/2021/PT DPSn. Menetapkan pemenang pemilihnan/Penyedia untuk metode pemilihan1.

Menetapkan PPKh. Menetapkan Pejabat PengadaanI. Menetapkan PjHP/PPHP;j. Menetapkan Penyelenggara Swakelolak. Menetapkan Tim Teknis;l. Menetapkan tim/juri ahli untuk pelaksanaan melaluisayembara/kontesm. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dann. Menetapkan pemenang pemilihnan/Penyedia untuk metode pemilihan1.

Bahwa Penggugat secara wajar dan resmi menyampaikan SuratPermohonan Permintaan Data SK Bupati Tentang PengangkatanKepala Desa Masa Bakti Periode 20192025 Nomor 011/PPKH/I2020 Tertanggal 13 Januari 2020.2.

Bahwa Penggugat bukanlah orang yang di tujukan ObjekSengketa sebagaimana yang di maksud Pasal 5 Ayat 2 Perma No. 6Tahun 2018 sebagai Pihak Ketiga yang tidak pernah mengetahui akanadanya Objek Sengketa nanti setelah Penggugat menyampaikanSurat Permohonan Permintaan Data SK Bupati TentangPengangkatan Kepala Desa Masa Bakti Periode 20192025 Nomor011/PPKH/I2020 Tertanggal 13 Januari 2020 dapat di Ketahui BupatiBuol Kabupaten Buol Telah Mengeluarkan Surat Keputusan BupatiBuol Nomor : 188.04/326.50/DPMDP3A

Bahwa maka dapat di nyatakan di ketahui Objek Sengketa diketahui Penggugat terhitung semenjak Surat Permohonan PermintaanData SK Bupati Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa BaktiPeriode 20192025 Nomor 011/PPKH/I2020 Tertanggal 13 Januari2020 yang masih dalam tenggan waktu yang diisaratkan olehPeraturan Perundanganundangan Peradilan Tata Usaha Negara danPerma No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Pasal 5 ayat 1dan ayat 2 yang pada Pokoknya menyatakan Tenggang waktupengajuan gugatan di Pengadilan

Bukti P8 :Keputusan Bupati Buol Nomor188.04/326.50/DPMD.P3A/2019 Tanggal 26 Desember 2019,Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa BukalKecamatan Bukal Periode 2019 2025;Surat Permohonan Permintaan Data SK Bupati TentangPengangkatan Kepala Desa masa Bakti Periode 2019 2025 Nomor : 011/PPKH/I2020, Tanggal 13 Januari 2020yang ditujukan kepada Bupati Buol Cq.

Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan PPKH No. 005/KWL/PTGH3/1992/46.C/40.000/SRI/IX/1992 tanggal 1 September 1992, Seluas23.021,90 Ha (Dua puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilanpuluh) Hektar antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur dengan PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam(Persero); (BUKTIT.1);1.2.

KLHK, hal tersebut dapat dibuktikan dengan buktiPerjanjian Pinjam Pakai yang dimiliki Tergugat di bawah ini : Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan PPKH No.005/KWL/PT GH3/1992/46.C/40.000/SRI/IX/1992 tanggal 1September 1992, Seluas 23.021,90 Ha (Dua puluh tiga ribu duapuluh satu koma sembilan puluh) Hektar antara Kantor WilayahDepartemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur denganPT.Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero); (BUKTIT.1); Addendum Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.3139/KWL/PTGH3

Berdasarkan hasil telaahan peta sebagaimana huruf f di atas, knususnya angka8) yang terindikasi adanya pertambangan, Direktur Rencana, Penggunaan, danPembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dengan Surat NomorS.625/REN/PPKH/PLA.O/7/2019 tanggal 04 Juli 2019 meminta kepada KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan tinjauanlapangan terkait sebagian areal yang dimohon terindikasi pertambangan seluas+ 0,93 Ha dan tanah terbuka seluas + 4,70 Ha.h.

Bahwa surat Penggugat tanggal 25 Juli 2019 terkait permohonan panangguhanpenerbitan objek sengketa yang ditujukan antara lain kepada Direktur Rencana,Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, telah ditindaklanjutioleh Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah PengelolaanHutan dengan Surat Nomor S.884/REN/PPKH/PLA.0/9/2019 tanggal 11 September2019 kepada Kepala Kepolisian Resor Barito Utara untuk meminta klarifikasi terkaitproses hukum atas nama PT.

Foto Copy Surat Kapolres Binjai ditujukan kepada KABID DOKKES POLDASUMUT SELAKU KETUA PPKP, Nomor B/ 384/ Ill 2010 tanggal 03Maret 2010 perihal permintaan pelaksanaan sidang PPKH An.AIPTU MAASSABIRIN Nrp. 65050702.( Bukti P 16.) ; 0.0.0...17. Foto Copy SURAT REKOMODASI KAPOLRES BINJAI Nomor : SR/ 38 /18. Foto Copy19. Foto Copy20. Foto CopyI/2010 tanggal 22 Februari 2010 Keperluan administrasipengurusan perawatan Terapi dan Rehabilitasi di BNN LidoSukabumi Jawa Barat An.

Putra Alam Lestari/PAL melakukankegiatan aktifitas dilokasi yang diakui para Terdakwa sebagai lahannyaadalah SK Gebenur Kalimantan Barat Nomor 568/Distamben/2015 danKeputusan Bupati Ketapang Nomor 317 tahun 2009 serta Suratkeputusna Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:62/1/PPKH/PMDN/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Izin Pinjam PakalKawasan Hutan Produksi.Bahwa akibat dilakukan pemortalan tersebut, perusahaan PT.

Putra Alam Lestari/PAL melakukankegiatan aktifitas dilokasi yang diakui para Terdakwa sebagai lahannyaadalah Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 317 tahun 2009Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Ekspolrasi dan SKGebenur Kalimantan Barat Nomor 568/Distamben/2015 TentangPersetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadiIjin Usaha Pertambangan Operasi Produksi serta Surat keputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:62/1/PPKH/PMDN/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang

Sano Nggoang dan diperoleh Hasil Keputusan Rapat yangdituangkan dalam Surat Penetapan Camat Sano Nggoang (SPC) tanpa nomor dandisepakati alokasi dana bantuan untuk kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yangakan disalurkan adalah sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) untuksembilan desa, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2005 ditandatangani SuratPerjanjian Pendanaan (SP2) dengan Nomor: 4142/446/SP2SN/PPKH/VIII/2005 antaraPJOK kepada saksi Stanislaus Stan alias Stanis selaku Ketua UPK

Sano Nggoang dan diperoleh Hasil Keputusan Rapat yangdituangkan dalam Surat Penetapan Camat Sano Nggoang (SPC) tanpa nomor dandisepakati alokasi dana bantuan untuk kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yangakan disalurkan adalah sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) untuksembilan desa, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2005 ditandatangani SuratPerjanjian Pendanaan (SP2) dengan Nomor: 4142/446/SP2SN/PPKH/VIII/2005 antaraPJOK kepada Terdakwa selaku Ketua UPK yang isinya antara lain menetapkan

IPK/PPKH danPemegang hak atas tanah melaksanakan cruising Inventarisasitegakan, membuat rencana penebangan, memperkerjakan tenagateknis sesuai kompetensinya, membuat LHP atas kayu bulat yangditebang, membayar iuran kehutanan PSDH dan DR dan PNT sesuaimekanisme simponi. Kayu bulat dilakukan pengukuran dan pengujiandan dicatat sebagai LHP yang dilakukan oleh tenaga teknis sesuaikompetensinya dan. Bahwa dasar Ketentuan yang menyatakan Kayu bulat yang diangkut,Legal atau Sah.