KEPALA KANTOR PEERTANAHAN KOTA KENDARI, 2. ANDI MARWIAH, Dk.

Dahnial dkk penggugat INahir dkk Penggugat IILawanDinas Pendidikan tergugat IDinas Ketahanan Pangan Tergugat IIDinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal Tergugat IIIBupati Bengkulu Utara Tergugat IVBadan Peertanahan dam tata Ruang Turut Tergugat

;Jabatan : Kepala Sub Seksi Penetapan Hak danPemberdayaan Hak Tanah MasyarakatPada Kantor Peertanahan Kabupaten Cianjur ;4. Nama : ASEP HIDAYAT,SH. ;Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan SengketaKonflik dan Perkara Pertanahan PadaKantor Peertanahan Kabupaten Cianjur;5. Nama >: PARINLI,SH. ;Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Pada Kantor PertanahanKabupaten Cianjur ;6.

Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem23. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.24. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.25. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tgl. 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.

Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggalsurat 2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihalpermohonan keterangan Klarifikasi tanah C No. 928 Kel.KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.

Zl,22.23.24.25.26.21.Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat24022009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah Cnomor 928 Kelurahan Karang Klesem Nomor Surat 5003972009 tanggal surat 2422009 dari Kepala Pertanahan Kab.Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397tanggal surat 2422009 yang ditujukan kepada BupatiBanyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah CNo. 928 Kel. KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n.

Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397tanggal surat 2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumasperihal permohonan keteranganklarifikasi tanah C No. 928 Kel.KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor :928.Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.Surat Undangan Sekda Kab.

Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggalsurat 2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihalpermohonan keterangan Klarifikasi tanah C No. 928 Kel.KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.

Banyumas.Halaman 23, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. 21.22.23.24.25.26.27.Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat24022009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah Cnomor 928 Kelurahan Karang Klesem Nomor Surat 5003972009 tanggal surat 2422009 dari Kepala Pertanahan Kab.Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397tanggal surat 2422009 yang ditujukan kepada BupatiBanyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah CNo. 928 Kel.

Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397tanggal surat 2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumasperihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel.KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor :928.Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.Surat Undangan Sekda Kab.

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 159/DesaDahanrejo, seluas 18.510 M2 (delapan belas ribu lima ratus sepuluhHalaman 27 dari 85 No. 470/Pdt.G/2014/PT.Sby.meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26091992(dua puluh enam september seribu sembilan ratus sembilan puluhdua), Nomor: 2382/1992, sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkanoleh Kantor Peertanahan Kabupaten Gresik tanggal 09031998(Sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan pulih delapan).b.

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 159/DesaDahanrejo, seluas 18.510 M2 (delapan belas ribu lima ratus sepuluhmeter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26091992(dua puluh enam september seribu sembilan ratus sembilan puluhdua), Nomor : 2382/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkanoleh Kantor Peertanahan Kabupaten Gresik tanggal 09031998(sembilan maret seribu sembilan ratus sembilan pulih delapan).b.

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 159/DesaDahanrejo, seluas 18.510 M2 (delapan belas ribu lima ratussepuluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26091992 (dua puluh enam september seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua), Nomor : 2382/1992, sertifikat/Buku Tanah yangdikeluarkan oleh Kantor Peertanahan Kabupaten Gresik tanggal 09031998 (sembilan maret seribu sembilan ratus sembilan pulihdelapan).b.

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 159/DesaDahanrejo, seluas 18.510 M2 (delapan belas ribu lima ratus sepuluhmeter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26091992(dua puluh enam september seribu sembilan ratus sembilan puluhdua), Nomor: 2382/1992, sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkanoleh Kantor Peertanahan Kabupaten Gresik tanggal 09031998(Sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan pulih delapan).b.

tanah secara sistimatik atau 60 (enam puluh) haridalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikankesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukankeberatan. 222 n= ono nnn enn anne nn nnn nnn cee nnn cece =Hal. 14 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2016/PTUNPTK3).Pasal 26 ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dikantor Panitya Ajudikasi dan Kantor KepalaDesa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftarantanah secara sistimatik atau di Kantor Peertanahan

tahun 1973 mulaimemerintah di Pulau Batam, sedang sebelumnya sebagian lahan di KotaBatam sudah dihuni oleh masyarakat petani/berkebun dan nelayan;Bahwa saksi Denny Tondano dan saksi Pracoyo Nugroho menerangkan untukmendapatkan alokasi lahan di Kota Batam harus mengajukanpermohonan lahan ke Otorita Batam, dengan membayar UWTO, membuatsurat perjanjian dengan Otorita Batam, kemudian Otorita Batam dikeluarkanSurat Keputusan untuk selanjutnya dimohonkan hak oleh penerima lokasilahan ke Kantor Badan Peertanahan

KANTOR PEERTANAHAN KABUPATEN GOWA

Bahwa pihak atau instansi yang memilik kewenangan untukmembatalkan Sertifikat Hak atas Tanah baik itu berdasarkan cacatadministratif dalam penerbitan keputusan pemberian adan/atausertifikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalahmerupakan kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia (Kepala BPN Pusat) Cg, Kepala Kantor WilayahBadan Peertanahan Propinsi untuk membatalkannya.

Sebagaimanadiatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentangBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juncto Pasal 3 huruf tPeeraturan Kepala Badan Peertanahan Nasional Republik IndoesiaNomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanPertanahan Nasional Republik Indonseia dan Pasal 105 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas tanah;c.

Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem----------------16. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.------------------------------------------------------------17. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.-------------------------------------------------------------18. Surat Undangan Sekda Kab.

Banyumas..Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggalsurat 2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihalpermohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut901 tanggal 9 Maret 2009. Surat Undangan Sekda Kab.

Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggalsurat 2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihalpermohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut901 tanggal 9 Maret 2009. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tgl. 11Hal 38 Putusan.

Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggal surat 2422009 yang ditujukan kepadaBupati Banyumas perihal permohonan keteranganklarifikasi tanah C No. 928 Kel. KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. BupatiNomor : 928. n 222 nnn noe non non non noe ne enonSurat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9Maret 2009. 22 n nnn nnn nnn nne con nn nnn nonceSurat Undangan Sekda Kab.

KANTOR PEERTANAHAN KABUPATEN GOWA

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) PMK 27/2016 yangmenentukan pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan wajib dilengkapidengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Peertanahan setempat, makaterhadap lelang eksekusi a quo telah diterbitkan Surat KeteranganPendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor230/2016 tertanggal 13 Mei:2016 (vide Bukti TV4);g.

KepalaKantor Wilayah Badan Peertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli baik sebagai Tergugatmaupun sebagai turut tergugat;.

Kepala Kantor Wilayah Badan Peertanahan NasionalProvinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenBangli dimasukkan sebagai Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin pertama Para Tergugat yangmenyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau Obscuurlibell karenamenggugat Para Tergugat yang berkaitan dengan perkara terdahulu pada PengadilanNegeri Bangli yang telah diputus pada tanggal 1 Juli 1999 Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli jo.

Kemenakan yang beradadi Tambak.Ketiga : Tentang Keberadaan Ulayat Batin Muara Sako (batin Muara Sakal)dalam pandangan hukum pertanahan;Halaman 41 dari 44 hal.Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional,yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hak Ulayat diakuikeberadaannya sepanjang didaftarkan, jika tidak maka hukumnya tidakdiakui; Bahwa dalam perkara ini, hak ulayat yang didalilkan dimiliki oleh Penggugatsekarang Terbanding tidak terdaftar di badan peertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan dan pembatalan Keputusan PemberianHak Atas Tanah Negara.5 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Peertanahan Nasional Nomor : 9Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara danHak perorangan.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor : 2697/ Kelurahan Oebobo telah sesuaidengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut

Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggal surat2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumasperihal permohonanketerangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret 2009yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.

Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggal surat2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonanketerangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. KarangklesemCopy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret 2009yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.

diupayakan untuksementara dilakukan berdasarkan batasbatas yang menurutkenyataannya merupakan batasbatas bidang tanah yang bersangkutan.(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yangbersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasantidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidangtanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atauKepala Kantor Peertanahan

Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem16. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.17. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.18. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.

Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggal surat 2422009yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasitanah C No. 928 Kel. Karangklesem16. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.17. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.18. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret 2009 yangditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.

Surat Masuk nKode 590 No.Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24022009, perihalpermohonan keterangan/klarifikasi tanah C nomor 928 Kelurahan Karang KlesemNomor Surat 5003972009 tanggal surat 2422009 dari Kepala Pertanahan Kab.Banyumas.Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggal surat 2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keteranganklarifikasi tanah C No. 928 Kel.

Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500397 tanggal surat 2422009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keteranganklarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem16. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.17. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.18. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret 2009 yangditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.

diupayakan untuksementara dilakukan berdasarkan batasbatas yang menurutkenyataannya merupakan batasbatas bidang tanah = yangbersangkutan.(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yangbersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasantidak hadir setelan dilakukan pemanggilan, pengukuran bidangtanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atauKepala Kantor Peertanahan