Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohonpada hari Sabtu tanggal 20102012 di hadapan pejaban PPN KUAKecamatan Bogor Utara dengan kutipan Akta Nikah No 1056/64/X/2012tertanggal 201020122. Bahwa setelan menikah Pemohon dan Termohon hidup rukunsebagaimana layaknya suami isri dengan baik, telah berhubungan badandan keduanya semula membina rumah tangga bertempat tinggal diKawung Luwuk RT 006/001 Kel tegal gundil kec. Bogor utara3.

Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Pemohon IIdicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang,Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejaban yang berwenangmencatat peristiwa pernikahan tersebut;A.

;e Bahwa sewaktu pernikahan antara Pemohon dengan pemohon II hadirP3N namun kehadiran P3N waktu itu adalah hanya sebagai keluargabukan sebagai pejaban P3N karena Pemohon tidak melaporkan tentangpernikahannya ke Kantor Urusan Agama sebab tidak ada biaya;e Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan pemohon Il adalahpernikahan antara seorang pejaka dengan gadis, mareka menikah tidakada halangan secara agama dan kini telah dikaruniai seorang anak;e Bahwa selama mareka menikah tidak pernah bercerai dan marekapuntidak

Pekerjaan seharihari terdakwa Darpen adalahswasta (toke sawit)Bahwa pada saat terdakwa Darpen memberikan uang Rp.8.000.000(delapan juta rupiah) yang merupakan pembayaran atas pesanan 80(delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwatersebut tidak ada kwintansi bukti nota pesanan pupuk yang dikeluarkanoleh distributor atau pengecer pupuk yang resmi dari pemerintah ataspesanan pupuk terdakwa Darpen.Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan dari pejaban yang berwenanguntuk membawa

Pekerjaan seharihari saksi Darpen adalahswasta (toke sawit)Bahwa pada saat saksi Darpen memberikan uang Rp.8.000.000 (delapanjuta rupiah) yang merupakan pembayaran atas pesanan 80 (delapan puluh)karung pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwa tersebut tidak adakwintansi bukti nota pesanan pupuk yang dikeluarkan oleh distributor ataupengecer pupuk yang resmi dari pemerintah atas pesanan pupuk saksiDarpen.Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan dari pejaban yang berwenanguntuk membawa 80 (delapan

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3525180112085181tanggal 29 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, telah diberi meterai yang cukup dantelah dilegalisir oleh pejaban yang berwenang serta di cocokkan sesuaidengan aslinya (bukti P.3);SaksiSaksi :1.

(bukti P.1);2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/7/X/2007 tertanggal 22Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pejaban Kantor UrusanAgama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bermaterai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Penggugat nomor3522LT170920190049 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkanoleh Pejaban Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ;Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 352224020309000fanggal 16September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.4.Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/849/412.51.10.2008/201tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PacingKecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ;B.

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlahRp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dipersidangan terbukti bahwabarang bukti uang adalah uang yang digunakan dalam permainan judi yangtidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang, maka dirampas untuk negara; 1 (satu) set kartu ceki/koah sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar; 4 (empat) lembar kartu domino;adalah alat/sarana yang digunakan Para Terdakwa judi ceki/koah yang tidakada ijinnya dari pejaban

Nomor1248/Pdt.G/2018/PA.PwdMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi angsuran keBPR) yang merupakan akta yang dibuat oleh pejaban yang berwenang dantelah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti bahwaPenggugat mempunyai hutang ke Bank.Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P65 tidak ditunjukkan aslinya, makatidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudan dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalamPasal 145 (ayat) 1 angka

Pada taggal 06 Agustus 1994 telah berlangsung pernikahanantara PENGGUGAT dengan saya TERGUGAT sebagai Tergugatdi hadapan Pejaban PPN/KUA Kecamatan Duren Sawit, KotaJakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXdikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 1994;2. Setelah menikah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dansudah dikaruniai dua anak yang bernama :2.1.Anak I, lakilaki, lahir di Jakarta 01 Nopember 1995;2.1. Anak II, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 2000;3.

Karena meskipun secara formilMenteri Kesehatan bertanggung jawab dalampengadaan barang (MRI) tersebut tetapi MenteriKesehatan bukan Badan atau Pejaban TUN yangHalaman 45 dari 128 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2010/PTUN JKT46Dalam kenyataannya yang = mengeluarkan suratadalah Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga yangbertanggung jawab (Liability) adalah PejabatPembuat Komitmen.

Bahwa karena Pejaban Pembuat Akta Tanah tidak melakukan kewajibannyadengan baik dan atau melalaikan kewajibannya untuk melakukan kewajibanyaitu wajib untuk melakukan pemeriksaan atas sertifikat asli tanah tersebut keKantor Pertanahan sebelum dilakukannya pembuatan akta jual beli atas tanahkarena, hal tersebut menjadi syarat pembuatan akta jual beli tanh, makadengan demikian Akta Jual Beli Nomor Nomor 05/CN/VI/2004 (bukti T.19 )hanya bisa dipakai untuk membuktikan tentang telah terjadi transaski jual

SEDJO yang hingga saat ini masih di Kuasai dan ditempati Penggugat : Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 203/ 2004 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuatoleh dan dihadapan Pejaban Pembuat Akta Tanah INONE B. SINYAL, SH.

Dalam pengurusan tersebut Terdakwa seringTelepon maupun SMS~ kepada pejabat pejaban PLN danpada saat itu juga banyak surat kaleng yangbermunculan mengadukan Saksi 1 maupun pejabat PLNPekalongan yang lainnya.3. Bahwa Terdakwa dalam pengurusan penyamnbunganjaringan listrik tersebut, Terdakwa telah mengirimsurat Manajer APJ Pekalongan Ir.

Administrasi Pemerintahan(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebutoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.(2) Keberatan sebagai mana dikmaksud pada Ayat (1) diajukan secatatertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkanKeputusan.(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima,Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Wajib Menetapkan Keputusansesuai permohonan keberatan.(4) Badan dan/atau Pejaban

Pemerintahan Menyelesaikan Keberatanpaling lama 10 (sepuluh hari Kerja).(5) Dalam hal Badan/atau Pejaban Pemerintahan tidak menyelesaiankeberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4),Keberatan dianggap dikabulkan.(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti denganpenetapan keputusan sesuai dengan pemohonan keberatan olehBadan dan/atau Pejabat dan Pemerintah(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusansesuail dengan permohonan paling lama 5 (lima)

Kedua, para saksidan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu I (satu) rangkap lembarpertama disimpan di kantor saya, dan I (satu) rangkap lembar ke dua disimpankepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/kota untuk keperluan pendaftaran hakakibat jual beli dalam akta iniDengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengajukan pencatatankedua Akta Jual Beli tersebut karena Lurah Kelurahan Grogol yang menjadi saksidalam proses jual beli tersebut oleh karenanya sudah menjadi kewajiban Pejaban

Dapat di katakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negarayang di keluarkan oleh Badan atau Pejaban Tata Usaha negara yangbersifat Konkret, Individual, dan Final. Sehingga surat tersebut adalahObjek Gugatan;4.

Bahwa perbuatan atau tindakan pengalokasian lahan yang dilakukanoleh Tergugat II merupakan tindakan hukum publik atau tindakan hukumadministrasi negara, tindakan Tergugat Il merupakan wewenang dalammenjalankan fungsi pemerintahan sebagai pejaban/badanpemerintah/Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, tindakan administrasinegara dalam pemberian alokasi lahan oleh Tergugat II adalah: Surat Ijin Prinsip.

Bendungan Sei Gong sebagai salah satuProyek Strategis Nasional yang dicanangkan Bapak Pressiden, dalam arti bahwaselurunh tanah dalam Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri PulauBatam/Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam termasuk gugusan Pulau Janda Berhias, Pulau Tanjung Sauh,Pulau Ngenang, Pulau Kasem dan Pulau Moimoi, Pulau Rempang dan PulauGalang termasuk Kawasan Hutan siapapun anggota masyarakat tidak bolehdirambah, dikerjakan dan diduduki tanpa ijin dari pejaban