PasporHalaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/2019/PN Brblama bagi yang telah memiliki Paspor.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkanbahwa Dalam hal terjadi pembahan data pemegang Paspor yang meliputi pembahan nama ataupembahan alamat, Pemohon dapat mengajukan pembahan data Paspor biasa Kepala Kantor Imigrasiatau Pejabat Imigrasi.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Prosedur pembahan dataPaspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala KantorImigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan pembahan data pada halaman pengesahan.Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, buktibuktiyang diajukan pada persidangan, keterangan serta maksud dan tujuan Pemohon tersebut, bahwaprosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor

Imigrasi untuk melakukanmemperpanjang Paspor walaupun terdapat pembahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon denganmembawa Akta Kelahiran yang mempakan bukti autentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohonyang sebenamya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan dalambidang Keimigrasian.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2013 tentang Peraturan PelaksanaHalaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/2019/PN Brb'UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturanperaturan di bidang Keimigrasian tersebut yangmenyebutkan bahwa untuk dapat melakukan pembahan

tersebut mutlak berada di tanganpihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan PelaksanaUndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian junctis Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan aquo ingin melakukan penegasan danpengesahan terhadap pembahan

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor: 130/Pdt.G/2011/ PA.Ppg. tanggal 19 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H. dengan pembahan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2Menjatuhkan talak satu Ba

(f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasanhukum pemohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T dalam AlQur'ansurah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :Artinya = Dan jika mweka berazam ( berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnyaAllah maha mendengar lagi maha mengetahui.Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan maka sesuai ketentuan Pasal70 UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang pembahan

memberi izin pemohon untukmenjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Maros sesuaipetitum kedua;Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pecatatan perceraian pada Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepadapanitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pembahan

Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkaradibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang pembahan kedua terhadap Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Memperhatikan peraturan perundangundangan serta ketentuan hukum syah' yangberhubungan dengan perkara ini.MENGADILI1.

Nomor50 Tahun 2009 pembahan kedua Undangundang RI.

Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama. diperintahkan kepada panitera pengadilan AgamaSengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA dimanaperkawinan berlangsung paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkuatanhukum tetap.Menimbang, bahwa berhubung perkara imi bidang perkawinan, makasemua biaya perkara ini dibebankan kepada pengugat berdasarkan pasal 89 ayat(1) UndangUndang nomor 50 tahun 2009 pembahan kedua Undang UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Memperhatikan semua

KAHAR bin ABD.RACHMAN dan di Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk adalah :ABDUL KAHAR adalah orang yang sama yaitu Pemohon IIBahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pembahan Indentitasuntuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi mengurus persyaratanpembuatan dan pembetulan Akta Kelahiran di Dinas KependudukanKabupaten Jember, berdasarkan hal tersebut diatas, atas PerubahanPenulisan Nama tersebut sangat memgikan Pemohon, Dengan demikianPemohon, memohon kepada Majelis Hakim memeriksa

Pemohon membutuhkan Penetapan Pembahan Indentitas untukdipergunakan sebagai kelengkapan administrasi mengurus persyaratanpembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Kabupaten Jemberdan dirubah menjadi ERNA SRI REJEKI binti H. MOH. TOEKIMAN;3. Menetapkan sebagai Hukum. Identitas yang tertulis atas nama ABD.KAHAR bin ABD.

bahwa maksud Pemohon untuk mencabutpermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pemnohonanPemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh Karena pencabutan perkara inidilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yangtimbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah diubah dan ditambah dengan pembahan

pertamamenjadi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan keduamenjadi Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biayaperkara dibebankan kepada Pemohon.Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yangberhubungan dengan perkara ini.MENETAPKAN1.

diberi materaicukup dansesuai dengan aslinya, diberi dengan tanda P.5; Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi di persidangan :Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula menghadirkansaksi dipersidangan yaitu: semen enn neeen ancesSaksi: ELFAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:e Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena berteman dan bertetangga denganpemohon ;e Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon sejak dari Kecil;e Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohoan pembahan

MAULANA 3 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nceMenimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masingmasing diberi tanda P1sampai dengan bukti P5dan di samping itu menghadirkan pula saksi yaitu saksi ELFA WATI;Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat yang diajukan Pemohondiperoleh faktahukum bahwa benar anak Pemohon bernama MICHAEL MAULANA telahberganti namamenjadi MARCEL MAULANA; Menimbang, bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan pembahan

Tahun 2004 tentang Pembahan UU No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1. Barang siapa.2. Dengan sengaja.3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan4. Yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasilhutan.Ad. 1.

PERPU No.1 Tahun 2004 tentang Pembahan atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutananjo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan PERPU No.

PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembahan atas UUNo.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentangpenetapan PERPU No.I Tahun 2004 tentang Pembahan UU No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan menjadi UndangUndang,dan' peraturanperundang undangan lain yang bersangkutan;15MENGADILI1.

Pasal 14 dan 7 ayat (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohontersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan keduanyaUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada

pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkandengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2014 di Kecamatan BalikpapanBarat adalah sah menuruthukum; Penetapan Nomor 328/Pat.P/2021/PA.Bpp 9 dari 11Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini; ail see 8TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas ; rMenimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara pihakpihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam,maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undangundang nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3tahun 2006 dan pembahan

kedua dengan undangundang nomor 50 tahun 2009, makaPengadilan Agama berwenang secara Absolut untuk memeriksa, mengadili danHalaman 4 dari 7 menyelesaikan perkara ini; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kalau Pemohon sejak bulan Maret2006 pergi meninggalkan Termohon, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undangundangnomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang nomor 3 tahun 2006 dan pembahan kedua dengan Undang Undangnomor 50 tahun 2009, maka Majelis menyatakan

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak ke2 (dua) Pemohon kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Sidoarjo untuk dicatatkan tentang pembahan tersebut kedalam register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan Akte kelahiran dimaksud; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Pemohon;2 Menetapkan menurut hukum bahwa di Malang telah lahir seorang anak lakilaki (eniskelamin) pada tanggal 03 April 2002, jam 01.30 WIB anak ke 2 yang diberi namaDEVANDINIYASTIKA SATRIO TAMA ANORAGA PRISTIYANTO dirubah menjadiDEVAN ANORAGA PRISTIYANTO dari pasangan suami istri ALTYAH RAHMA denganEKO PRISTIYANTO;3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak ke2(dua) Pemohon kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Sidoarjountuk dicatatkan tentang pembahan

Penggugat telah hadirmenghadap di persidangan, Tergugat juga telah hadir sendiri menghadap di persidangan; Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agardapat mempertahankan rumah tangganya, dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakanmediasi dengan cara menghadap hakim mediator Pengadilan Agama Magelang Rizkiyah, S.Ag akantetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, yang selanjutnya Penggugatmelakukan pembahan

secukupnya dan dengan adanya pembahan tersebut secarakeseluruhan gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat menjawab gugatanPenggugat karena tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah diperintahuntuk hadir di persidangan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanalat bukti surat berupa : foto copy Buku Kutipan Akta Nikah, tanggal 10 Nopember 1990, dan dicatat oleh Pegawai pencatatNikah

selanjutnya mohonputusan.Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaanperkara ini, ditunjuk berita acarasidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan di muka.Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksimateri atau kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49huruf (a) butir ( 8 ) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, pembahan

Allah mahamendengarlagi maha mengetahuF;Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara ream dan patut tidak pernahdatang menghadap, maka sesuai ketentuan 1 149 ( 1) R.Bg., telah cukup alasan Majelis Hakim untukmengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon untukTermohon maka sesuaiketentuan Pasal 70 ayat( 1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

danpembahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ditempat tinggaldan drtempat perkawinan Pemohon dan Temnohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89ayat ( 1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang pembahan

saksiMUHAMMAD ALANG selaku petugas pengesah laporan hasil pemotonganDinas kehutanan Kabupaten Konawe untuk kemudian dibayarkan provisisumber dana hutan / dana reboisasi (PSDH/DR) nya, setelah semua tersebutdilakukan oleh saksi EDISON ANWAR selanjutnya kayukayu tersebutdibawa ke tempat penampungan kayu (TPK) namun pada saat dibawa ketempat penampungan kayu (TPK) Nomor kayu yang ada pada batang pohontelah hilang sehingga saat tiba di tempat penampungan kayu (TPK) dilakukanpenomoran ulang tanpa dibuatkan LHP pembahan

saksiMUHAMMAD ALANG selaku petugas pengesah laporan hasil pemotonganDinas kehutanan Kabupaten Konawe untuk kemudian dibayarkan provisisumber dana hutan/dana reboisasi (PSDH/DR) nya, setelah semua tersebutdilakukan oleh saksi EDISON ANWAR selanjutnya kayukayu tersebutdibawa ke tempat penampungan kayu (TPK) namun pada saat dibawa ketempat penampungan kayu (TPK) Nomor kayu yang ada pada batang pohontelah hilang sehingga saat tiba di tempat penampungan kayu(TPK) dilakukanpenomoran ulang tanpa dibuatkan LHP pembahan

No. 2695 K/PID.SUS/2015dilakukan oleh saksi EDISON ANWAR selanjutnya kayukayu tersebutdibawa ke tempat penampungan kayu (TPK) namun pada saat dibawa ketempat penampungan kayu (TPK) Nomor kayu yang ada pada batang pohontelah hilang sehingga saat tiba di tempat penampungan kayu(TPK) dilakukanpenomoran ulang tanpa dibuatkan LHP pembahan lagi sehingga pada saatakan dibuatkan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB)sebagaidokumen yang melengkapi dalam pengangkutan, Terdakwa MULIADINmengetahui bahwa

No. 2695 K/PID.SUS/2015penomoran ulang tanpa dibuatkan LHP pembahan lagi sehingga pada saatakan dibuatkan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB)sebagaidokumen yang melengkapi dalam pengangkutan, Terdakwa MULIADINmengetahui bahwa Nomor batang kayu yang ada tidak sesuai denganlaporan hasil pemotongan(LHP) yang dibuat oleh saksi EDISON ANWARnamun begitu Terdakwa MULIADIN tetap menandatangani danmengeluarkan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) sebagaidokumen penyerta kayu dalam pengangkutan

tinggal di RT.015 RW. 007Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun,Sebagai Tergugat;Pengadilan agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang diajukan olehPenggugatdi persidangan;Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkuphukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

Konawe untuk kemudian dibayarkan provisi sumber dana hutan/danareboisasi (PSDH/DR) nya, setelah semua tersebut dilakukan oleh saksi EDISONANWAR selanjutnya kayukayu tersebut dibawa ke tempat penampungan kayu (TPK)namun pada saat dibawa ke tempat penampungan kayu (TPK) nomor kayu yang adapada batang pohon telah hilang sehingga saat tiba di tempat penampungan kayu(TPK)dilakukan penomoran ulang tanpa dibuatkan LHP pembahan lagi sehingga pada saatakan dibuatkan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB

NgendutRT.022 RW. 002 Desa Pucanganom KecamatanKebonsari Kabupaten Madiun, Sebagai Tergugat;Pengadilan agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang diajukan olehPenggugatdi persidangan;Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkuphukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

cukup alasan sesuai denganketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan,jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugathams dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli dariTergugat terhadap Penggugat dengan iwad1 Rp. 10.000, (sepuluh ribu mpiah) ; Menimbang, bahwa untulc memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang npmor 3 tahun 2006 dan pembahan

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempaterkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama rmewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatdalam daftar sediakan untuk itu, setelah putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap ; enimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalamruang lingkup erkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat ( 1) UndangundangNomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang ndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

tanparuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara yangberkepanjangan Ini adalah aniaya yang bertentangan dengansemangat keadilan"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidakmelawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006, dan pembahan

Panitera Pengadilanatau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugatdan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkanMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan pembahan

Badan PertanahanNasional Kota Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Komplek StadionNo,1 Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugaty;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca surat gugatan Para Penggugat ;Telah membaca suratsurat lainnya yang berkenaan dengan gugatantersebut ;Telah membaca surat permintaan pembahan biaya perkaraNo.34/Pdt.G/2016/PNLsm tertanggal 25 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal