Perjanjian dibuat pada tanggal 29 November 2019, dengan perjanjianAkad pembiayaan.b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?( Akad pembiayaan dibuat secara Tertulis yang ditandatangani olehtergugat sebagai atas nama pembiayaanc. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?1.

Perjanjian dibuat pada tanggal 14 November 2019, dengan perjanjianAkad pembiayaan.b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?( Akad pembiayaan dibuat secara Tertulis yang ditandatangani olehtergugat sebagai atas nama pembiayaanc. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?1.

Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Tergugat mempunyaikewajiban untuk melakukan pembayaran Kendaraan tersebut secaraangsuran kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan.B. TERGUGAT TELAH LALAI MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARANANGSURAN YANG DIWAJIBKAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN8.

Kehilangan dana yang terdapat dalam tabungan investasi terikatsenilai Rp 40.000.000, (empat puluh Juta rupiah) yang telahdijadikan jaminan pembiayaan.b. Bagi hasil yang seharusnya diterima oleh pihak Penggugat selamatabungan investasi terikat dijadikan jaminan (Nisbah) sebesar66.67% yang menurut perhitungan penggigat rataratanya perbulan Rp 135.476 yang dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2013sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp 135.476 x 26 bulan = Rp3.522.376 ,00;c.

Dalam poin 6, tergugat membenarkan bahwa ada perselisihan antarapenggugat dan tergugat.a. perselisinan dimulai kurang lebih di bulan september2008, dan selalu reda karena penggugat yang lebih memilih diam,namun pada akhir tahun 2019 penggugat sudah merasa tergugatsudah keterlaluan karena kendaraan yang digunakan untuk bekerjaditarik pihak pembiayaan karena ternyata dana yang penggugatberikan ke tergugat untuk pembayaran motor tidak pernah dibayarkanlagi kepada pihak pembiayaan.b. terjadi perselisihan

Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Tergugat mempunyai kewajibanuntuk melakukan pembayaran Kendaraan tersebut secara angsuran kepadaPenggugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan.B. Tergugat Telah Lalai Melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran YangDiwajibkan Dalam Perjanjian Pembiayaan8.

Faktanya sampai dengan diajukannya Gugatan ini, TergugatRekonvensi belum mengembalikan Kendaraan yang merupakan jaminanfidusia atas pelaksanaan hutang Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRekonvensi (dahulu Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.B. PENGGUGAT REKONVENSI MENGALAMI KERUGIAN SEBAGAIAKIBAT DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGATREKONVENSI.39.

Mesin:2GDC562904 (Kendaraan) atau melunasi seluruh sisa hutangnya kepadaPenggugat Rekonvensi.Faktanya sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Tergugat Rekonvensibelum mengembalikan Kendaraan yang merupakan jaminan fidusia ataspelaksanaan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi(dahulu Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.B.

Fomulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Dan Pembukaan Rekening Dan Akad Pembiayaan.B. Foto Kopy KTP Dan Foto Kopy Kartu Keluarga Nasabah.C. Surat Pernyataan Nasabah Bahwa Tidak Pernah Menerima Uang Atas Pengajuan Pinjaman.D. Print Out History Angsuran Dan History Tabungan Nasabah Pada Sistem Bank.E. Print Out Catatan Mutasi Kas Pada Aplikasi Agendaku.

Majelis Hakim perkaraaquo menyatakan berwenang Pengadilan Negeri Jakarta Utaraberwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Penggugatdan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dimana Tergugat telahwanpretasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.B. PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN SELURUHKEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT SEHUBUNGAN DENGANPELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN6.

Pasal 3 ayat 3 PMK 84/2012, yang berbunyi sebagai berikut: Sepanjang penanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milikatas BARANG obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada padaPerusahaan Pembiayaan.b. Pasal 8 ayat 2 POJK, yang berbunyi sebagai berikut:Dalam hal peranjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masihberlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan(Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan.c.

Majelis Hakim perkara a quomenyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang untukmemeriksa dan memutus sengketa antara Penggugat dan Tergugatberdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dimana Tergugat telahwanpretasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.B.

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Padt.G/2018/PN Tbt2) Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 130/ PMK.010/ 2012 yangmenyatakan Perusahaan pembiayaan DILARANGMELAKUKAN PENARIKAN benda jaminan Fidusiaberupa kendaraan bermotor apabila kantorPendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikatjaminan Fidusia dan menyerahkannya kepadaPerusahaan Pembiayaan.B. PUTUSAN PROVISIONIL / SELA1.

maupun immateriil :A Kerugian materiile Biaya operasional perkara/biaya pengurusan perkara baik diluar pengadilan/dipengadilan yang dikeluarkan hingga saat ini dan eksekusi sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)e Nilai penjualan objek jaminan sebagai pengembalian pembiayaan dan marginyang telah dikeluarkan oleh Tergugat II kepada Debitur sebesar Rp.591.000.000, (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah) karena Debitur sudahdinilai tidak sanggup lagi melakukan pembayaran kewajiban atas pembiayaan.B

Perjanjian Pembiayaan.b. Pernyataan Untuk Kepentingan PT. BAF.c. Informasi dan Penjelasan Penting Bagi Debitur.d. Form Permohonan Fasilitas Kredit.e. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor.f. Check List Kelengkapan Dokumen.. Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia.a> . Form Validasi Nomor Telepon dan Laporan Ringkasan Survey.i.

debitur sesuai target setiapbulannya maka pekerjaan sekali selesai tersebut dianggapselesai tiap bulannya sesuai dengan target yangditentukan,kemudian marketing juga bekerja dengan waktu penyelesaianyang tidak terlalu lama yaitu dengan waktu penyelesaianpekerjaan setiap bulan sesuai dengan target yang di tentukan,marketing juga merupakan pekerja musiman karena ketikabulanbulan tertentu. marketing akan di hadapi situasipenurunan target karena penurunan minat masyarakat untukmelakukan permohonan pembiayaan.b

Bahwa Penggugat telah wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban melakukanpembayaran kepada Tergugat walaupun telah beberapa kali diperingkat olehTergugat, sehingga akhirnya Tergugat mengambil langkah untuk melakukanpenyelamatan atas pembiayaan Penggugat dengan eksekusi Hak TanggunganMelalui penjualan didepan umum (lelang) atas Jaminan Pembiayaan.B. AKTA PERDAMAIAN NO.142/PDT.G/2014/PN.KPG MEMPUNYA! KEKUATANHUKUM MENGIKAT KEPADA PARA PIHAK7.

karena antaraPenggugat dan Tergugat samasama sepakat dibuktikan dengan dibubuhkantanda tangan masingmasing pihak tentunya berlaku sebagai Undangundangbagi pihak yang membuatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata, artinya tidak ada paksaandari Tergugat agar Penggugat untuk menyetujuinya karena Penggugat telahdijelaskan dari awal mengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak, baikberapa besar suku bunga, besar angsuran per bulan, total pembiayaan, sertalama pembiayaan.b

Pasal 73 ayatayat :a) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa,belanja desa dan pembiayaan.b) Rancangan APBDesa dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan desa.c) Kepala Desa bersama BPD menetapkanAPBDesa setiap tahun dengan Peratuan Desa.3. Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa KepalaDesa adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.1). Pasal 1, bahwa yang dimaskud dengan :a)2).

Pasal 73 ayatayat :a) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa,belanja desa dan pembiayaan.b) Rancangan APBDesa dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan desa.c) Kepala Desa bersama BPD menetapkanAPBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.3. Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa KepalaDesa adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.1).

Pasal 73 ayatayat :a) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa,belanja desa dan pembiayaan.b) Rancangan APB Desa dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan desa.c) Kepala Desa bersama BPD menetapkanAPBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.3. Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa KepalaDesa adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.1).

Pasal 73 ayatayat :a) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa,belanja desa dan pembiayaan.b) Rancangan APB Desa dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan desa.c) Kepala Desa bersama BPD menetapkanAPBDesa setiap tahun dengan Peratuan Desa.3. Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa KepalaDesa adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.1).

Pasal 73 ayatayat :a) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa,belanja desa dan pembiayaan.b) Rancangan APBDesa dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan desa.c) Kepala Desa bersama BPD menetapkanAPBDesa setiap tahun dengan Peratuan Desa.3. Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa KepalaDesa adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.1). Pasal 1, bahwa yang dimaskud dengan :a)2).

Pasal 73 ayatayat :a) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa,belanja desa dan pembiayaan.b) Rancangan APBDesa dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan desa.c) Kepala Desa bersama BPD menetapkanAPBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.3. Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa KepalaDesa adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.1).

Pasal 73 ayatayat :a) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa,belanja desa dan pembiayaan.b) Rancangan APB Desa dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan desa.c) Kepala Desa bersama BPD menetapkanAPBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.3. Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa KepalaDesa adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.1).

Pasal 73 ayatayat :a) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa,belanja desa dan pembiayaan.b) Rancangan APB Desa dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan desa.c) Kepala Desa bersama BPD menetapkanAPBDesa setiap tahun dengan Peratuan Desa.3. Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa KepalaDesa adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.1).