WASHINGTON SIPAYUNG,MM membuka kembali rapatpembina yayasan tersebut tanpa sepengetahuan Ketua Yayasan USI denganmenghasilkan rapat sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pembinan YayasanUniversitas Simalungun Nomor:89 /PEMB.YUSI /V /2012, dengan keputusan rapatterdiri dari:1. Menetapkan Dr.Med.dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB,KBD,Finacs sebagaiKetua Pembina Yayasan menggantikan Drs. H.T. ZULKARNAIN DAMANIK,MM.2. Menetapkan Rektor USI periode 20122016 yakni Drs. HISARMA SARAGIH,M.Hum.3.

Agar Pengurus Yayasan USI melaksanakan pelantikan Rektor USI periode20122016 pada tanggal 26 Desember 2012 ;Bahwa selanjutnya Dr.Med.dr.POLENTYNO GIRSANG, SpB,KBD,Finacs, berdasarkanBerita Acara Rapat Pembinan Yayasan Universitas Simalungun Nomor:89 /PEMB.YUSI /V /2012 tanggal 20 Desember 2012, menerbitkan Surat Keputusan PembinaYayasan Universitas Simalungun Nomor: 90 /PEMB.YUSI /V /2012 tanggal 20Desember 2012 perihal pemberhentian dengan hormat Drs. H.T.

Maka oleh karena berdasarkan Berita Acara Rapat Pembinan YayasanUniversitas Simalungun Nomor:89/PEMB.YUSI/V/2012, tanggal 20 Desember 2012yang diduga melanggar Anggaran Dasar Yayasan Universitas Simalungun, dilakukanpergantian pejabat dilingkungan Yayasan Universitas Simalungun, sehinggaperbuatan para tersangka bukanlah ranah penyidikan tindak pidana melainkanranah perdata melalui pengadilan negeri.Bahwa berdasarkan alasanalasan juridis tersebut, dapat disimpulkan menuruthukum bahwa rapat lanjutan

T.I dan II37; Foto copy Surat Undangan Ketua Pembinan Yayasan USI Nomor :88//PEMBYUSI/V/2012, tanggal 13 Desember 2012. T.I dan II38;Foto copy Berita Acara Rapat Pembinan Yayasan Universitas SimalungunNomor: ISTIMEWA/VIIYUSI/V/2012, tanggal 20 Desember 2012. T. dan II39;Foto copyBerita Acara Rapat Pembinan Yayasan Universitas SimalungunNomor:89/PEMBYUSI/V/2012, tanggal 20 Desember 2012.

Bahwa penjatuhan huku tersebut tidak memperhatikan danmencerminkan rasa keadi Sivan masyarakat mengingat perbuatanterdakwa yang menjadi penulis dan penjual togel dapat meresahkanmasyarakat serta dikhawatikkan hukuman yang dijatunkan kepada terdakwatidak memberikan efek jera/pembinan terhadap terdakwa ;Membaca rat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:W2.U.16/1088/HNO4,Ft I/2017 tertanggal 21 Maret 2017 telah memberikesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajariberkas perk

UndangUndang maka permintaan bandingsebut secara formal dapat diterima; Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 252/PID/2017/PT.MDNMenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan hukuman tersebut tidakmemperhatikan dan mencerminkan rasa keadilan ditengahtengah masyarakatmengingat perbuatan terdakwa yang menjadi penulis dan penjual togel dapatmeresahkan masyarakat serta dikhawatirkan hukuman yang dijatunkan kepadaterdakwa tidak memberikan efek jera/pembinan

Bahwa Pemberhentian Para Pemohon sah menurut hukum karena telahdiberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina Nomor : 32 tanggal26 September 2013 Pasal 8 ayat 2 huruf (d), huruf (c) dan huruf (f), pasal 15 ayat(4), dan pasal 26 ayat (4) j sseqneenaasene nner nentPengangkatan Terlawan 1 s/d Terlawan XI adalah sah karena telahberdasarkan keputusan Rapat Pembinan ; 0 22022 2n oon.

perubahanAnggaran Dasar Yayasan harus dilakukan rapat bersama antara anggota BadanPengurus dan Badan Pendiri menurut pasal 15 Anggaran Dasar YayasanDharma Bhakti Indonesia No. 26 tahun 1984, padahal menurut ketentuanUndangUndang Yayasan tersebut diatas, menurut pasal 28 ayat 2 huruf (b)pada pokoknya menyatakan kewenangan pengangkatan dan pemberhentiananggota pengurus adalah Pembina sedangkan pasal 34 ayat 1 menyatakan Pengurus Yayasan sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan rapat Pembinan

,Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinan danPenempatan Tenaga Kerja ; 4. Ir. GUNTUR WITJAKSONO, M.Agric., DirekturPenempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, DirektoratJenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja7.10.11.12.5. BAMBANG ADI IB, S.H.,M.Pd., Kabag Penyuluhandan Bantuan Hukum, Biro Hukum ; 6. DIAR RIGA, S.H., Kabag Hukum dan Kerjasama LuarNegeri, Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja ; R.

surat keputusanpemberhentian penggugat sebagai ketua pengurus yayasan 10 Bahwa dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atasUndang Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 34 (1) Bahwapengurus yayasan sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusanrapat Pembina 222222 22 n nnn nnn n nnn nnn nn nnn eneBahwa Pasal 34 (1) UU No. 28 Tentang Yayasan sangat jelas menegaskanbahwa untuk memberhentikan pengurus yayasan harus berdasarkan keputusanrapat Pembina, sedangkan dewan pembinan

Bahwa maksud saksi penggugattersebut bahwa kata tidak tau karena benar bahwa saksi tidak pernah adaundangan rapat dewan pembinan yayasan kepada saksi untuk memilin ketuasetelah ketua yang lama meninggal dunia, apalagi saksi Drs. Anas Sioja adalahsalah satu anggota dewan Pembina yayasan yang tertua.

Bahwa saatdipersidangan, saksi baru mendengar bahwa tergugat adalah ketua dewanpembinan yayasan stisipol veteran sehingga saksi kaget bahwa sejak kapantergugat dipilih dan diangkat sebagai ketua dewan Pembina yayasan karenasampai saat ini belum perna ada rapat untuk memilih dan mengangkat ketuadewan pembinan dengan demikian saksi mengatakan bahwa itu tidak benardan illegal , itulah makna dari kalimat tidak tau yang disampaikan saksi dalamDersidanQan =n ono nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Ishak Runi serta Maksum Runi sangat jelas keterangan yangdisampaikan dalam persidangan saat itu, bahkan semua keterangan saksitergugat dipersidangan sangat bersesuaian dengan keterangan saksipenggugat serta dalildalil gugatan penggugat dan oleh karena semuaketerangan saksi bersesuaian dengan dalildalil gugatan penggugat sehinggasecara hokum, penggugat telah membuktikan dalildalil gugatannya Bahwa oleh karena itu sangatlah jelas bahwa tergugat yang mengangkatdirinya sebagai ketua dewan pembinan yayasan

Burhanuddin dan saksi tergugatlainnya hanya menerangkan bahwa alas an tersebut baru diketahulsetelah ada SK pemberhentian penggugat sedangkan saksi Drs.Burhanuddin sendiri adalah juga anggota dewan pembinan dan seadainyapenggugat benar melakukan alas an pada dictum SK pemberhentianpenggugat maka sudah pasti saksi mengetahuinya Bahwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana semua keterangansaksisaksi tergugat adalah bahwa penggugat melakukan pembiarankepada ketua stisipol terpelih untuk maju menjadi

dantergugat tidak pernah memberikan laporan proses pelaksanaanpengangkatan/ pemberhentian JPT pada Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN), dan tidak mendapat rekomendasi dari KASN dan nama calonpejabat pimpinan tinggi pratama yang dipilih dan dilantik menjadi JPT olehtergugat tidak melalui pejabat yang berwenan4q; Hal ini bertentangan dengan undangundang nomor 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115 menyatakan; 1. ayat (1) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan olehpejabat pembinan

Ayat (3) menyatakan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratamayang terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepadapejabat Pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang; Pada pasal 116 undangundang nomor 5 tahun 2014 ayat (1)menyatakan pejabat pembinan kepegawaian dilarang mengganti pejabatpimpinan tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan pejabatpimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggarketentuan peraturan perundangundangan dan tidak

lagi memenuhi syaratjabatan yang ditentukan ; Pasal 120 ayat (1) menyatakan dalam pengisian jabatan pimpinantinggi pejabat pembinan kepegawaian memberikan laporan prosespelaksanaannya kepada KASN.

Bahwa, sebelum diajukannya permohonan Perkara Cerai Gugat tersebutmelalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dalam hal iniPenggugat telah berupbaya menempuh upaya mediasi melalui PengaduanBadan Penasehatan Pembinan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KantorUrusan Agama Kecamatan11. Samarinda Ilir, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat gunamenghadap dengan catatan membawa serta Kedua Buku Nikah, akan tetap!

Tanggapan dan kepeutusan Pembina terhadap LaporanPengawas dan tentang pengunduran diri beberapa PengurusYayasan, Pembinan dan Pengawas Yayasan Masjid NurulHidayah Sekip Bendung Palembang.3. Keputusan Pembina tentang Pembubaran Yayasan Masjid NurulHidayah Sekip Bendung Palembang;4. Musyawarah tentang Keputusan Pembinan untuk membubarkanYayasan.5.

dalam dakwaan Penuntut Umum t epatBaaditadan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan ARSajelis Hakim Negeri Pekanbaru tersebut dapat disetujui dan diambil alitingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri m memutuskanperkara ini dalam tingkat banding; QoStora yang dijatunkan olehwa, Majelis Hakim Pengadilan Menimbang, bahwa mengenai laPengadilan Tingkat Pertama terhadapTinggi tidak sependapat oleh karena pemidanaan bukanlah merupakanpembalsan tetapi adalah ti erikan efek jera dan pembinan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak IRWAN Alias KARIU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan :
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinan Khusus Anak (LPKA)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan

Harizal, M.Pd, NIP 19601110 198703 1 004 selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) kegiatan pembinan SMA bertindak untuk dan atas namaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat JenderalPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan KebudayaanR. sebagai pemberi dana bantuan rehabilitasi ruang belajar disebut pihakHal 3 dari 56 hal Put No 3/Pid.SusTPK/2020/PT TJKpertama dengan M.

Harizal,M.Pd, NIP 1960011101987031004 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)kegiatan pembinan SMA bertindak untuk dan atas namaDirektoratPembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasardan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagaiHal 12 dari 56 hal Put No 3/Pid.SusTPK/2020/PT TJKpemberi dana bantuan rehabilitasi ruang belajar disebut pihak pertamadengan M.

Pd, NIP 1960011101987031004 selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) kegiatan pembinan SMA bertindak untuk dan atas namaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat JenderalPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRI sebagai pemberi dana bantuan rehabilitasi ruang belajar disebut pihakpertama dengan M. ZAM ZARI, NIP 198005062010011017 selaku KepalaSekolah SMAN 01 Mesuji bertindak untuk dan atas nama SMAN O01 MesujiLampung Kab.

Harizal,M.Pd, NIP 1960011101987031004 selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) kegiatan pembinan SMA betindak untuk dan atas nama DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasardan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bertindakuntuk dan atas nama jabatan disebut pihak kedua, dengan ini menyatakanpihak pertama menerima dana bantuan rehabilitasi ruang belajar SMAN 01Mesuji senilai Rp.150.000.000, dari pihak kedua yang dipergunakan untukrehabilitasi 3 (tiga)

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku BAHYUDDIN B ALIAS BAYU BIN BURHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak telah menguasai, menyimpan, menyembunyikan, senjata penusuk berupa busur :
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinan Khusus

sendiri, demikian unsur ini telahterbukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsurdakwaan pasal 362 KUHP, dinyatakan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwatidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatannya namun masih bersifat pembinan

No. 669 K/Pid.Sus/2011Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yangmemperingan hukuman terhadap diri Terdakwa dari 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulanpenjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan menjadi 1 (satu) tahunpenjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukuman yang benar, yaitu bahwapemidanaan bukan hanya sebagai upaya pembinan tetapi juga

Pejabat Pembinan Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina KepegawaianDaerah Propinsi dan Pejabat Pembinan Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundangundangan yang mengatur wewenang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS; Angka 6.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNSyang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanyaberupa keberatan atau banding administratif;Angka 7.

Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman diKabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut :e Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;e Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;e Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 2012, tinggalbersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;e Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dantelah terjadi pisah rumah selama sekitar 2 bulan, disebabkan perselisihandan pertengkaran dan dari pembinan

berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsurdakwaan pada pasal 480 ke 1 KUHP, dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwatidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatannya namun masih bersifat pembinan

,selaku Pembinan Yayasan/Para Termohon Kasasi secara serta mertamengeluarkan Surat Keputusan Nomor 05/YMSP/VI/2013 tentangpemberhentian terhadap Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus Yayasankemudian mengangkat pengurus baru berdasarkan Surat Keputusan baruberdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/YMSP/V1I/2013.

Oleh karenanya amar tersebut akan diperbaiki kalimatnya, tidakdibatalkan putusan ini karena kalimat tersebut tidak merubah maknanya ;Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatasbermaksud karena Mahkamah Agung adalah juga Pembinan Teknis Peradilansehingga petunjuknya perlu diikuti sesuai dengan ketentuan pasal 5 UndangundangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50tahun

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ARIADI MUKSIN BIN MUKSIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian :
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ARIADI MUKSIN BIN MUKSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinan Khusus Anak (LPKA) dan menjalani pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli