lanjut bagi Penggugat, makaPenggugat agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat berkenanuntuk memeriksa dan memutus Permohonan Provisi ini terlebin dahulu yangdiajukan Penggugat sebagai berikut :Menyatakan sebagai hukum, bahwa atas Obyek Gugatan aquotermasuk tanah milik Negara dan memerintahkan Turut Tergugatuntuk tidak melakukan pembayaran ganti kerugian dalam rangkapengadaan tanah untuk trase kereta cepat JakartaBandungsebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor593/Kep.793/Pemksm

Pimpinan Fraksi, dan juga atas usulan dariseluruh FraksiFraksi di DPRD, yang kemudian diumumkan untuk diambilkeputusan dalam persetujuan di Rapat Paripurna DPRD;Bahwa KTUN Ojek Gugatan II juga sudah sesuai PP 12 Tahun 2018 danjuga sudah sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1Tahun 2018 nn non nnnnnnnn nnn nnn nnn nn nnn nnn een nnn n eee nee en nnn n neeBahwa KTUN Objek Gugatan dibentuk berdasarkan Surat dari PemerintahPropinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Nomor:132/2674/Pemksm

Bukti P9 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan (PANLIH) Wakil BupatiHalaman 49 dari 69 halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.BDG10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bekasi Masa Jabatan 2017 2022 #Nomor:11/PANLIH.III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 TentangPenetapan Calon Wakil Bupati Beksi Sisa Masa Jabatan2017 2022 ( fotocopy dari fotocopy) ;Surat Gubernur Jawa Barat vNomor: 131/1536/Pemksm Hal:Pemilinan Wakil Bupati

(fotocopy sesualCENGAN ASli) 222 n nnn n nnn nen nn ene n en en en en nn ee eens ensDaftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten BekasiPembentukan Surat Keputusan DPRD Kabupaten BekasiNomor : 11/Kep/172.2DPRD/2019 (fotocopy sesuai denganRisalah Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tertanggal 17Juni 2019 (foto copy sesual denganSurat Pemerintah Propinsi Jawa Barat Nomor132/2674/Pemksm tertanggal 20 Juni 2019 Kepada BupatiBekasi dan Ketua DPRD tentang Pengisian Jabatan WakilBupati Bekasi (Sesuai prinnt Out

tanda T.1I16);Undangan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Nomor 184/Peng.KCJB/VIII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 (daftar hadir terlampir), (diberi tanda T.II17);Undangan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Nomor 192/Peng.KCJB/XI/2019 Tanggal 02 September 2019 (daftar hadir terlampir), (diberi tanda T.II18);Undangan Pemberitahuan awal/sosialisasi Pengadaan tanah untukpembangunan Kereta Cepat JakartaBandung Tanggal 28 Juli 2017 (daftarhadir terlampir), (diberi tanda T.II19);Surat Perintah Nomor 591/870/Pemksm

/Margasuka/1998 seluas 715M2;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.ll1 yaitu) SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.793Pemkms/2017 tentangPenetapan Lokasi Pemgadaan Tanah untuk Pembangunan Trase dan StasiunKereta Cepat JakartaBandung, tanggal 7 September 2017, bukti T.Il19 yaituUndangan Pemberitahuan awal/sosialisasi Pengadaan tanah untuk pembangunanKereta Cepat JakartaBandung Tanggal 28 Juli 2017 (daftar hadir terlampir), buktiT.II20 yaitu Surat Perintah Nomor : 591/870/Pemksm

Tanggal 28 Juli 2017, buktiT.ll21 yaitu Surat Pemberitahuan Rencana Pembangunan Kereta Cepat JakartaBandung Tanggal 28 Juli 2017 dan bukti T.Il22 yaitu Berita Acara KesepakatanKonsultasi Publik Nomor : 591/19 /Pemksm Kecamatan Babakan Ciparaymenunjukkan bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pengadaan Tanahuntuk pembangunan Kereta Api Cepat JakartaBandung, Pemerintah ProvinsiJawa Barat telah melakukan pemberitahuan kepada .........

(tidak tertulis dalambukti T.II21) tentang rencana pembangunan Kereta Cepat JakartaBandung, luasdan letak tanah yang dibutuhkan, selanjutnya atas pemberitahuan rencanatersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Nomor :591/870/Pemksm, Tanggal 28 Juli 2017 kepada Ir. BAMBANG RIANTO, MSc.,selaku Sekretaris merangkap Anggota Tim Persiapan Pengadaan Tanah untukpembangunan Kereta Cepat JakartaBandung dan Dr. H.

BAMBANG RIANTO, MSc., selaku Sekretaris merangkapAnggota Tim Persiapan Pengadaan tanah untuk pembangunan Kereta CepatJakartaBandung mengedarkan undangan/pemberitahuan awal/sosialisasi kepadapemilik yang terkena dampak kegiatan pembebasan lahan Nomor : 591/867/Pemksm, Tanggal 28 Juli 2017 untuk pertemuan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli2017 dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Miko Mall,selanjutnya dilakukan konsultasi publik sebagaimana Berita Acara KesepakatanKonsultasi Publik

PengadilanNegeri Bekasi yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutusHalaman 11 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.Permohonan Provisi ini terlebin dahulu yang diajukan Penggugat sebagaiberikut:Menyatakan sebagai hukum, bahwa atas Obyek Gugatan aquo termasuk tanahmilik Negara dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukanpembayaran ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk trase keretacepat JakartaBandung sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 593/Kep.793/Pemksm

Pembayaran Pajak dan Bumi dari Wajib Pajak SUKARDI pembayaran PBB tahun 2020 sebesar Rp.583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

tanggal 27 Nopember 2017 perihal Undangan konsultasi publik yang telah dilakukan pemateraian;

Bahwakemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat kembali mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri denganNomor 170/2926/Pemksm perihal Tindak Lanjut eBRPK PHPU anggotaDPRD Kabupaten/Kota tahun 2019;. Terhadap surat dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut,Kementerian Dalam Negeri menjawab melalui surat dengan Nomor172/3914/OTDA tanggal 24 Juli 2019 perihal Penjelasan Terkait PHPUAnggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2019, yang menjelaskan:i.

Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Ruas Ciawi Sukabumididasarkan pad a Penetapan Lokasi Berdasarkan Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor 620/Kep.874Admrek/2009, tanggal 26 Juni 2009, terakhirdengan perubahan kelima terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor620/Kep.885 Pemksm/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanahbagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;.

AA UMBARA SUTISNA, S.IP, tanggal 20September 2018.1 (Satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.325834 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung BaratProvinsi Jawa Barat, tanggal 5 September 2018.1 (Satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.325834 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung BaratProvinsi Jawa Barat, tanggal 5 September 2018.1(satu) lembar copy Surat Penyataan Pelantikan Nomor:131/142/Pemksm, tanggal 1 Oktober 2018.1 (satu) lembar

copy Surat Penyataan Menduduki Jabatan Nomor:131/143/Pemksm, tanggal 1 Oktober 2018.1 (Satu) lembar copy Kartu Keluarga No.3217013004058590, NamaKepala Keluarga: AA UMBARA SUTISNA,~ S.IP, Alamat:Kp.Sukajadi,RT/RW: 003/002, Desa/Kelurahan: Lembang,Kecamatan: Lembang, Kabupaten/Kota: Bandung Barat, Provinsi:Jawa Barat, Kode Pos: 40391, dikeluarkan tanggal 1 Maret 2017.1 (Satu) lembar asli Surat Referensi Bank BJB KCP Lembang Nomor :047/0061/REFBANK/LEM/2020 tanggal 14 Juli 2020, Nama : PTJagat Dirgantara

AA UMBARA SUTISNA, S.IP, tanggal 20September 2018.202. 1 (Satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.325834 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung BaratProvinsi Jawa Barat, tanggal 5 September 2018.203. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.325834 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung BaratProvinsi Jawa Barat, tanggal 5 September 2018.204. 1 (satu) lembar copy Surat Penyataan Pelantikan Nomor:131/142/Pemksm, tanggal 1 Oktober

2018.Halaman 74 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDG205. 1 (satu) lembar copy Surat Penyataan Menduduki Jabatan Nomor:131/143/Pemksm, tanggal 1 Oktober 2018.206. 1 (Satu) lembar copy Kartu Keluarga No.3217013004058590, NamaKepala Keluarga: AA UMBARA SUTISNA,~ S.IP, Alamat:Kp.

tanggal 10 Maret 2020, PimpinanDPRD Kabupaten Bekasi (TERGUGAT Il) telah mengirimsurat Nomor : 170/393DPRD kepada Gubernur Provinsi JawaBarat Perihal Pengisian Kekosongan Wakil Bupati Bekasi,setelah TERGUGAT melakukan Rapat Badan Musyawarahpada tanggal 25 Februari 2020, untuk melanjutkan TahapanKegiatan Pemilinan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan20172022, sehingga Gubernur Provinsi Jawa Barat melaluiSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menanggapi suratTERGUGAT II dengan Surat Nomor : 131/1536/Pemksm

Wakil BupatiHalaman 42 dari 82 halaman Putusan Nomor. 69/G/2020/PTUN.BDGBekasi sampai pada tahapan proses pemilihnan danTERGUGAT II juga tidak menyampaikan tindakan BupatiKabupaten Bekasi yang tidak mendaftarkan Calon WakilBupati Bekasi yang diusung oleh Partai Politik/gabunganPartai Politik kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, sertatidak menerima masukan/saran dan pertimbangan dariGubernur Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat Sekretariat Daerah Nomor :131/1536/Pemksm

dari kedua kelurahan tersebut adalah seluas54.237 meterpersegi sebanyak 167 (seratus enam puluhtujuh) bidang;(2) Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang Desa Parakanjaya,seluas 7.972 meterpersegi sebanyak 97 (sembilan puluhtujuh) bidang;Total keseluruhan adalah 62.209 meterpersegi sebanyak 264(duaratus enam puluh empatbidang)Bersamaan dengan hal tersebut, telah dilaksanakanPemberitahuan/Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk PembangunanJalan Tol Bogr Ring Road Seksi IIIA, dengan Surat UndanganNomor 591/277/Pemksm

tanggal 20 April 2018, yang dilaksanakanpada hari Kamis tanggal 26 April 2018, pukul 09.00 WIB s/d selesaibertempat di RM Mang Kabayan Salabenda (Daftar HadirTerlampir);Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Konsultasi Publik denganUndangan Nomor 581/277/Pemksm tanggal 26 April 2018 yangdilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 pukul 09.00WIB s/d selesai bertempat di RM Mang Kabayan Salabenda.Halaman 47 dari 128 Putusan Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN CbiBerita Acara Konsultasi Publik Nomor

Bukti P2 : berupa fotocopy undangan nomor : 591/277/Pemksm dariTermohon Keberatan V tertanggal 20 April 2018;3. Bukti P3 : berupa fotocopy undangan Nomor : 291/275/Pemksm dariTermohon Keberatan V tertanggal 20 April 2018 kepadaPemohon Keberatan;4. Bukti P4 : berupa fotocopy undangan rapat sosialisasi Nomor :278/UND500.12/XI/2018 dari Termohon Keberatan tertanggal 26 November 2018 beserta lampirannya;5.

BUDI BUDIMAN sebagai Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

139

1 (satu) lembar copy legalisir Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/147/Pemksm tanggal 27 November 2017 tentang Pernyataan Pelantikan a.n. Sdr. Drs. H. BUDI BUDIMAN sebagai Walikota Tasikmalaya

140

1 (satu) lembar copy legalisir Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/148/Pemksm tanggal 27 November 2017 tentang Pernyataan Menduduki Jabatan a.n. Sdr. Drs. H.

BUDIBUDIMAN sebagai Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 1391 (satu) lembar copy legalisir Surat Gubernur Jawa BaratNomor: 131/147/Pemksm tanggal 27 November 2017 tentangPernyataan Pelantikan a.n. Sdr. Drs. H. BUDI BUDIMANsebagai Walikota Tasikmalaya 1401 (satu) lembar copy legalisir Surat Gubernur Jawa BaratNomor: 131/148/Pemksm tanggal 27 November 2017 tentangPernyataan Menduduki Jabatan a.n. Sdr. Drs. H.

BUDIBUDIMAN sebagai Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 139 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Gubernur Jawa BaratNomor: 131/147/Pemksm tanggal 27 November 2017 tentangPernyataan Pelantikan a.n. Sdr. Drs. H. BUDI BUDIMANsebagai Walikota Tasikmalaya 140 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/148/Pemksm tanggal 27 November 2017 tentang Halaman 98 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI Pernyataan Menduduki Jabatan a.n. Sdr. Drs. H.

BUDIBUDIMAN sebagai Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 139 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Gubernur Jawa BaratNomor: 131/147/Pemksm tanggal 27 November 2017 tentangPernyataan Pelantikan a.n. Sdr. Drs. H. BUDI BUDIMANsebagai Walikota Tasikmalaya 140 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/148/Pemksm tanggal 27 November 2017 tentang Halaman 202 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI Pernyataan Menduduki Jabatan a.n. Sdr. Drs. H.

(fotocopy dari fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor620IKep.453 Pemksm 12017 tanggal 26 April 2017tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan GubemurJawa Barat Nomor 620/Kep.175/Pemum tentangPenetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan TolHalaman 58 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG18.19.20.21.22.23.24.25.26.Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Bukti T 25Bukti T 26CimanggisCibitung.

Gubernur Jawa BaratNomor : 593/Kep 793 Pemksm/2017 tentang Penetapan Lokasi Tanah UntukPembangunan Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung;(vide : P40)7. Bahwa Tergugat sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, berdasarkanPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 5 tahun 2012tentang Juknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;8.

Menyatakan sebagai hukum, bahwa atas Obyek Gugatan aquotermasuk tanah milik Negara dan memerintahkan Turut Tergugat Iluntuk tidak melakukan pembayaran ganti kerugian dalam rangkapengadaan tanah untuk trase kereta cepat JakartaBandungsebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor593/Kep.793/Pemksm/2017 tentang Penetapan Lokasi PengadaanTanah Pembangunan Trase dan Stasiun Kereta Cepat JakartaBandung tanggal 7 September 2017 sebagaimana terakhir di ubahdengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

Masgunirah dan dinyatakan lengkap, makaberkas usulan diproses sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 14) Bahwa selanjutnya, Gubernur Jawa Barat menerbitkan KeputusanNomor 171/Kep.412Pemksm/2018 tentang Peresmian PenggantianAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenCirebon, tanggal 26 April 2018 (vide Objek Sengketa);15) Bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur dimaksud, PemerintahProvinsi Jawa Barat menyampaikan surat Nomor 171/2052/Pemksm,tanggal 30 April 2018 Hal Peresmian

Pada Perusahaan Daerah Air Minum TirtaBhagasasi Bekasi Periode 20162020, tentang 18 Agustus2016, (bukti Sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 539/5772/SetdaEk, Hal : Permohonan Saran atas Pengangkatan SepihakJabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi(bukti sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Surat Nomor : 11/Keu/PDAM/BKS/VI/2016,Perihal : Laporan Posisi Kas Per Tgl. 10 Juni 2016, tanggal14 Juni 2016 (bukti sesuai dengan foto copy);Foto copy Nomor : 593.7/588/PEMKSM