Foto copy, tentang BAB XIII Pasal 70 tentang Pemutasan Hungan Kerja(PHK) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 20192021, diberi tandabukrti P5;6. Foto copy, surat pernyataan Penggugat tanggal 26 Oktober 2020, diberitanda bukrti P6;7.

Bahwa dengan dikeluarkannya Penggugat dari perusahaan Tergugat yangdimana Penggugat juga sudah tidak mendapatkan Pekerjaan dan Perintahdari Tergugat hingga pada bulan Agustus 2019 Penggugat tidak mendapatkanupah dari Tergugat maka unsur hubungan kerja yaitu adanya upah, perintahdan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpenuhi danmerupakan pemutasan hubungan kerja sepihak yang dilakukan olehTergugat:9.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 392/SK-HRD/PHK/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses,tanpa pembayaran uang pesangon, dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023;

Pst.Bahwa Tergugat secara sepihak mengeluarkan surat pemutasan hubungan kerjaterhadap Penggugat tanpa adanya persetujuan dar lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, maka dari itu Penggugat berhak mengajukanGugagtan terhadap Tergugat sesuai dengan Ketentuan Pasal 171 UndangundangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeraan.Pasal 171 Undangundang No.13 Tahun 2003 :Pekerjafouruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang

strong>I:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

• Menolak Provisi Penggugat tersebut

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT.Riau Andalan Pulp and Paper Divisi Fiber pada pada BAB XVI Tentang Pemutasan

Bahwa atas Pemutusan Hubungan kerja Oleh Penggugat terhadap ParaTergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri Sendiri sebagaimana bunyiketentuan Pasal 168 Ayat (1) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan telah diterbitkan Anjuran dari DinasTenaga KerjaKabupatenTanjungJabung Barat di bawahNomor 565.24/ 1537 /NAKERTertanggal 9 Nopember 2020 Yang anjurannya berbunyi sebagaiberikut :Atas Permasalahan Pemutasan kerja terhadap Bapak Samikin dan IbuSabrina, agas Pihak Perusahaan Kembali

Akan tetapiumumnya, gaji yang diperoleh oleh Pemohon per bulan itu Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah); Bahwa, Saksi mengetahui perihal kebun kelapa namun tidak tahutentang pengelolaannya setelah Pemohon dan Termohon pisah; Bahwa, yang saksi ketahui tentang pemutasan kontrak Pemohon di PTNHM itu akibat perbuatan Pemohon sendiri.

rupia) setiap bulannya X 6 bulan (april s/d SeptemberHalaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT MDN2020) = 420.000.000, (empat ratus dua puluh juta rupiah ) yang tidakdapat di peroleh penggugat lagi setelah Pemutusan MoU No. 152/PGAKJA/MoU/HD/XI/2017 Tentang Pengelolaan Ikan Mati secara sepihak danbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku olehtergugat ;> Biaya perawatan 2 unit kapal pengangkut ikan mati yang baru di bellipenggugat yang tidak di pergunakan lagi sejak pemutasan

Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Kabawo Nomor : 424/022/2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Guru Honorer) pada SMA Negeri 1 Kabawo terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 Atas Nama JAMILUN S.Pd;

Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Kabawo Nomor : 424/022/2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Guru Honorer) pada SMA Negeri 1 Kabawo terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 Atas Nama JAMILUN S.Pd;