danhasilnya dituangkan dalam BERITA ACARA PELAKSANAANPENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP tanggal 3Desember 2016.Dalam Berita Acara tersebut telah dijelaskan bahwa ada bagian yangharus PENGGUGAT perbaiki yakni :Halaman 7 dari 57 halaman.

Azas KeterbukaanPenerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT tidakmemperhatikan azas Keterbukaan karena diterbitkan didasarkanpada Berita Acara Penaatan Lingkungan Hidup terhadap PT.Halaman 14 dari 57 halaman.

Bukti T 910.Bukti T10:11.Bukti T11:Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.Multazam ; (Sesuai dengan asii) ;Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hiduptanggal 3 Desember 2016 ; (Sesuai dengan asili) ;Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hiduptanggal 27 Januari 2017 ; (Sesuai dengan asili) ;Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hiduptanggal 3 Pebruari 2017 ; (Sesuai dengan asii) ;Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hiduptanggal 18 Mei 2017 ; (Sesuai dengan asili

Multazam (Bukti P1) telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan/atau asasasas umumpemerintahan yang baik ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 6,bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2016 telah dilakukanPengawasan Penaatan Lingkungan Hidup kepada Penggugat yangdilaksanakan di Kantor Penggugat dan hasilnya dituangkan dalam beritaacara pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan hidup tanggal 3Desember 2016, dimana dalam berita acara tersebut

Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUNJKTMenimbang, bahwa bila membaca Berita Acara PengawasanPenaatan Lingkungan Hidup tanggal 3 Desember 2016 sebagaimana buktiP30 = T3 tidak menyebutkan adanya temuan, kegiatan usaha Penggugatmenimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupsebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, begitu pula dalamBerita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 27 Januari2017 (bukti T4) dan Berita Acara Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 3Februari 2017 (

Tentang status ketaatan terhadap titik penaatan, Penggugat tidakmemiliki data mengenai sumber emisi;.

Jakarta;6) Atas undangan tersebut perwakilan Penggugat (PT Expravet Nasuba)hadir dalam pertemuan mengenai Tindak Lanjut Hasil VerifikasiPengaduan atau Hasil Pengawasan Penaatan Lingkungan HidupHalaman 51.

Dalam surat tersebut Direktur Pengaduan,Pengawasan dan Sanksi Administrasi mengundang PT Expravet Nasubauntuk menghadiri undangan rapat mengenai tindak lanjut hasil verifikasipengaduan atau hasil pengawasan penaatan lingkungan hidup yangdilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 di Gedung Manggala WanabaktiBlok IV Lantai 4, JI.

Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396K/III/2013tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan PemerintahKota Medan kepada PT Expravet Nasuba tanggal 13 Maret 2013,(Bukti T.II1);Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan SanksiAdministratif dari DLH Kota Medan tanggal 14 Oktober 2014,(Bukti T.II2);Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan SanksiAdministratif dari DLH Kota Medan tanggal 27 September 2016,(Bukti T.II3);Surat Tugas pelaksanaan kegiatan verifikasi pengaduan Nomor:ST.850/BPPHLHKS

/SeksiI/Kum/8/2018 tanggal 24 Agustus2018, (Bukti T.II4);Berita Acara Pemasangan Garis PPLH tanggal 28 Agustus 2018,(Bukti T.II5);Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup danKehutanan tanggal 29 Agustus 2018, (Bukti T.II6);Surat Tugas Nomor: ST.972/BPPHLHKS/Seksi 1I/Kum/9/2018tanggal 14 September 2018, (Bukti T.II7);Halaman 76.

P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Dititik Penaatan,Hal. 44 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 Peraturan PemerintahNo. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan danPengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016. Permen LHK No.

No. 41 P/HUM/2018b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa dibawah lapisan Gambut.Ayat (4),Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf a dilakukan pada titik penaatan yangtelah ditetapkan.Ayat (5),Dalam penentuan titik penaatan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan,topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunanair.Ayat (6) ,Ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air dititik penaatan diatur dalam Peraturan Menten.Pasal

P.15/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Dititik Penaatan; Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi EkosistemGambut:; Permen LHK No.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata CaraPengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan EkosistemGambut; dan3.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang TataCara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.15/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tentang Tata Cara PengukuranMuka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, dan 3.

Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) PT Gorga Duma Sari dan kegiatan operasionalmelakukan penebangan kayu harus memiliki IzinLingkungan terlebih dahulu dengan melalui tahapanmenyusun dokumen lingkungan, sebagai persyaratanmemeperoleh IUPB ; Rekomendasi Tindak lanjut Kegitan PT.Gorga DumaSari dari Deputi V Bidang Penaatan Hukum LingkunganHidup Nomor B11492/Dep.V/LH/HK/ 10/2013 padatanggal 21 Oktober 2013 ditolak Bupati Samosir denganalasan tidak sinkron dengan P.14/MenhutII/2011Tentang Izin Pemanfaatan

Dengan demikian penerbitan IzinHal 30 dari156 HalamanPutusan PerkaraNo.o7/G/2015 /PTUNMDNPemanfaatan Kayu sudah bertentangan dengan ketentuan diatas dan jelas proses pembahasan AMDAL tidak diperkenankanapabila perusahaan telah melakukan kegiatan sebelumnya ; h) Pada tanggal 21 Oktober 2013 Deputi Menteri Lingkungan Hidupj)Republik Indonesia Bidang Penaatan Hukum Lingkungan NomorB11492/Dep.V/LH/HK/10/2013 perihal Rekomendasi TindakLanjut Kegiatan PT Gorga Duma Sari.

Tuntutan masyarakat luasdan LSM peduli Lingkungan telah ditindaklanjuti oleh Deputi VBidang Penaatan Hukum Lingkungan Hidup KementerianLingkungan Hidup Republik Indonesia ; Pada Tanggal 26 November 2013 Deputi Menteri LingkunganHidup Republik Indonesia Bidang Penaatan Hukum LingkunganNomor B13013/Dep.V/LH/HK/11/2013 perihal Tindak LanjutSurat Rekomendasi Kegiatan PT Gorga Duma Sari dan tidakditanggapi oleh Bupati Samosir ; Pada Tanggal 29 November 2013 Bupati Samosir Melalui SuratnyaNomor 188/3978

/HK/2013, ( berisi 16 butir jawaban yang didalamnya terdapat pernyataan saling kontradiktif) ; Membalas Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Nomor B11492/Dep.V/LH/HK/10/2013 21 Oktober 2013 perihalRekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan PT Gorga Duma Sari.

Gorga Duma Sari tanggal 21 OktoberQOLB. ceccececesesesssescsesesessesesesesesesvevsceesesees ( Bukti P15) ;Foto Copy dari asli Surat Deputi Menteri Lingkungan HidupRepublik Indonesia Bidang Penaatan Hukum LingkunganNomor B13013/Dep.V/LH/HK/11/2013 perihal TindakHal 69 dari156 HalamanPutusan PerkaraNo.o7/G/2015 /PTUNMDNLanjut Surat Rekomendasi Kegiatan PT. Gorga DumaSari tanggal 26 November 20138 ............ ( Bukti P 16) ;17.

Penerbitan IzinPemanfaatan Kayu (IPK) PT Gorga Duma Sari dan kegiatanoperasional melakukan penebangan kayu harus memiliki IzinLingkungan terlebih dahulu dengan melalui tahapan menyusundokumen lingkungan, sebagai persyaratan memeperoleh IUPB;Rekomendasi Tindak lanjut Kegiatan PT.Gorga Duma Sari dariDeputi V Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Nomor B11492/Dep.V/LH/HK/ 10/2013 pada tanggal 21 Oktober 2013ditolak Bupati Samosir dengan alasan tidak sinkron denganP.14/MenhutIl/2011 Tentang Izin Pemanfaatan

Dan di dalam surat keputusan tersebut dinyatakan olehSurat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan bahwa telah terjadikerusakan lingkungan Kawasan Lindung Tele;Pada Tanggal 6 Maret 2014 Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia Bidang Penaatan Hukum Lingkungan yangmelakukan Penyegelan, karena Bupati Samosir tidak melaksanakantugas pasal 76 UndangUndang Nomor 32/2009 yang berbunyi (1)Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksiadministratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanjika

Putusan Nomor 198 K/TUN/2016ketentuan di atas dan jelas proses pembahasan AMDAL tidakdiperkenankan apabila perusahaan telah melakukan kegiatansebelumnya;Pada tanggal 21 Oktober 2013 Deputi Menteri Lingkungan HidupRepublik Indonesia Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Nomor B11492/Dep.V/LH/HK/10/2013 perihal Rekomendasi Tindak LanjutKegiatan PT Gorga Duma Sari.

Tuntutan masyarakat luas dan LSMpeduli Lingkungan telah ditindaklanjuti oleh Deputi V BidangPenaatan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian LingkunganHidup Republik Indonesia;Pada Tanggal 26 November 2013 Deputi Menteri Lingkungan HidupRepublik Indonesia Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Nomor B13013/Dep.V/LH/HK/11/2013 perihal Tindak Lanjut SuratRekomendasi Kegiatan PT Gorga Duma Sari dan tidak ditanggapioleh Bupati Samosir;Pada Tanggal 29 November 2013 Bupati Samosir Melalui SuratnyaNomor 188/3978/HK

/2013, (berisi 16 butir jawaban yang didalamnya terdapat pernyataan saling kontradiktif);Membalas Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Nomor B11492/Dep.V/LH/HK/10/2013 = 21 Oktober 2013 perihalRekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan PT Gorga Duma Sari.

Bandung, adapun jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Penaatan Hukum; Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penaatan Hukum Lingkunganadapun Tugas dan tanggungjawab saksi menangani pengaduan,melaksanakan pengawasan dalam rangka penegakan hukum, kerjasamapenegakan hukum dengan instansi lain, dan pelaksanaan pemantauan isulingkungan. Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PengendalianPencemaran dan Penaatan Hukum Lingkungan; Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT.

JIANGSIROJUL FALAH ST sebagai pelaksana seksie penaatan hokum lingkunganbahwa PT. CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT.CCTI) yangberalamat di jlIn. Buah dua No. 168 Rt/Rw 01/04, Desa Rancaekek Kec,Rancaekek Kab. Bandung Prov. Jabar sejak sekitar tahun 1993 s/d sekarang; Bahwa benar PT.

Bandung danmenjabat selaku pelaksana seksi penaatan hukum lingkungan sejak tahun2016 s.d saat ini; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku seksi penaatan hukumlingkungan di DLH Kab. Bandung adalah tugasnya membantu merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugaspengembangan dan pengendalian penegakan hukum lingkungan. Salah satutanggung jawab saksi adalah mengolah data pada seksi penaatan hukumlingkungan DLH Kab. Bandung; Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT.

Jabar sejak sekitartahun 1993 s/d sekarang; Bahwa saksi selaku seksi penaatan hukum lingkungan DLH Kab. Bandungsudah melaksanakan tugas berkaitan dengan pengendalian hukum lingkunganterhadap PT.

Bahwa Tergugat selaku pemimpin formal di Sulawesi Selatan semestinyamemberikan tauladan tentang penaatan terhadap hukum in /itis mematuhidan menaati putusan Pengadilan dengan melaksanakan apa yangdiperintahkan oleh Pengadilan, sebab putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap adalah implementasi dari peraturanperundangundangan.

Bahwa demikian pula dengan Tergugat Ill sebagai tokoh masyarakatSulawesi Selatan yang mempunyai kedudukan yang menentukan dalampenaatan hukum yaitu sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, justru juga tidakpatuh dan tidak taat pada putusan Pengadilan tersebut, sehingga Penggugatmeragukan kualitas Tergugat Ill untuk tampil dan tetap memimpin SulawesiSelatan, sebagai pemimpin yang patuh dan pemimpin yang dapat dijadikanpanutan bagi warga masyarakat Sulawesi Selatan dalam penaatan terhadaphukum;9.

Kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinantanggal 10 Juni 2013;Peraturan Bupati Garut Nomor : 8 Tahun 2016 tentang PenghentianSementara Penerbitan Perizinan di Kawasan Wisata Darajat tanggal21 Maret 2016;Peraturan Bupati Garut Nomor : 19 Tahun 2016 tentang PenataanKawasan Wisata Darajat tanggal 4 Agustus 2016;1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran / Himbauan Dinas LingkunganHidup Kabupaten Garut Nomor : 660.1/ 947/ DLHKP/ 2015 tanggal 18Juni 2015 tentang Penaatan

Kepada Kepala Badan Penanaman Modal danPerizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan tanggal 10 Juni2013;Peraturan Bupati Garut Nomor : 8 Tahun 2016 tentang PenghentianSementara Penerbitan Perizinan di Kawasan Wisata Darajat tanggal 21Maret 2016;Peraturan Bupati Garut Nomor : 19 Tahun 2016 tentang PenataanKawasan Wisata Darajat tanggal 4 Agustus 2016;1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran / Himbauan Dinas LingkunganHidup Kabupaten Garut Nomor : 660.1/ 947/ DLHKP/ 2015 tanggal 18Juni 2015 tentang Penaatan

Multazam(bukti P1) sudah dilaksanakan oleh Penggugat seluruhnya sebagaimanabukti T6 berupa Berita Acara Pengawasan Penaatan PelaksanaanSanksi Administratif tanggal 18 Mei 2017;Bahwa jenis kegiatan yang dilakukan olen Penggugat/Terbanding adalahpengelolaan Limbah B3 berupa pengumpulan oli bekas secara substantifmerupakan Limbah B3 kategori bahaya 2.

Bandung, adapun jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Penaatan Hukum; Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penaatan HukumLingkungan adapun Tugas dan tanggungjawab saksi menangani pengaduan,melaksanakan pengawasan dalam rangka penegakan hukum, kerjasamapenegakan hukum dengan instansi lain, dan pelaksanaan pemantauan isulingkungan. Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PengendalianPencemaran dan Penaatan Hukum Lingkungan; Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT.

SIROJUL F selakupelaksana seksi penaatan hukum Lingkungan DLH (Dinas Lingkungan Hidup)Kab. Bandung bersama dengan 2 (dua) orang petugas lainnya dari DLH Kab.Bandung, dengan disaksikan oleh pihak PT. CCTI yaitu sdr. UCU TAUFIK selakuKabag Gudang; Bahwa tujuan dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kab. Bandung,melakukan sampel air limbah dari titik outlet IPAL PT.

Bandung danmenjabat selaku pelaksana seksi penaatan hukum lingkungan sejak tahun 2016s.d saat ini; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku seksi penaatan hukumlingkungan di DLH Kab. Bandung adalah tugasnya membantu merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugaspengembangan dan pengendalian penegakan hukum lingkungan. Salah satutanggung jawab saksi adalah mengolah data pada seksi penaatan hukumlingkungan DLH Kab. Bandung; Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT.

Jabar sejak sekitar tahun1993 s/d sekarang; Bahwa saksi selaku seksi penaatan hukum lingkungan DLH Kab.Bandung sudah melaksanakan tugas berkaitan dengan pengendalian hukumlingkungan terhadap PT.

Mojokerto tersebut adalah membantuKepala Dinas dalam melaksanakan sebagai tugas Dinas LingkunganHidup meliputi pengawasan lingkungan hidup, penyelidikan danpemeriksaan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.selaku Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup DLH Kab. Mojokertomelakukan pengawasan / pemantauan di PT. Berkat Makmur SejahteraAbadi adalah sebagai berikut :Melaksanakan verifikasi pengaduan tanggal 10 Nopember 2016,berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan di PT.

Berkat MakmurSejahtera Abadi.Melaksanakan pengawasan penaatan lingkungan hidup dari DLH Kab.Mojokerto pada tanggal 23 Mei 2017, berdasarkan Berita AcaraPengawasan Penaatan Lingkungan Hidup PT.

Berkat Makmur SejahteraAbadiSaksi selaku selaku Kabid Penaatan Lingkungan Hidup DLH Kab.Mojokerto juga berkaitan dengan perijinan dibidang pengelolaan LimbahB3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).Yang berwenang yang mengeluarkan rekomendasi izin TPS (TempatPenyimpanan Sementara) limbah B3 dan rekomendasi IzinPembuangan Limbah Cair (IPLC) adalah Kepala DLH Kab. MojokertoPutusan No 224/Pid.B.LH/2018/PN.Mjk Hal 22 dari 43yang selanjutnya diajukan ke Bupati Kab.

perundang-undangan dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana tersebut ;

Multazam(bukti P1) sudah dilaksanakan oleh Penggugat seluruhnya sebagaimanabukti T6 berupa Berita Acara Pengawasan Penaatan PelaksanaanSanksi Administratif tanggal 18 Mei 2017;Bahwa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding adalahpengelolaan Limbah B3 berupa pengumpulan oli bekas secara substantifmerupakan Limbah B3 kategori bahaya 2.

Cico (ChevronIndonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh KasubditPenimbunan Limbah B3 KLH;Disita dari ARUDJI WAHYONO;1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penaatan LingkunganHidup tanggal 28072011 berikut lampirannya);1 (satu) lIembar Bid Award Recommendation Nomor 028/CCMSMO/GR1/M/VIII/11 tanggal 19082011;1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasiharga penawaran PT.

STdengan cap keberangatan dan kedatangan ke Indonesia;GO400 atas nama Terdakwa ENDAH RUMBIYANTI;Rangkaian komunikasi Email antara pihak manajemen PT CPIterkait dengan penugasan Terdakwa ENDAH RUMBIYANTI, ST keKejaksaan Agung untuk memberikan penjelasan mengenai proyekbioremediasi di PT CPI, sekitar bulan Desember 2012;GO400 TL Compliance & Assurance;GO400 TM IMS Russel Larson;Struktur Organisasi CPI Sebelum 1 Juni 2011;Struktur organiasai CPI Setelah 1 Juni 2011;Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penaatan

PROPER 20092010PT Vhevron Pacific Indonesia Sumatera Light North;Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penaatan PROPER 20092010PT Chevron Pacific Indonesia Sumatera Light South;Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penaatan PROPER 20102011PT Chevron Pacific Indonesia Sumatera Light North;Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penaatan PROPER 20102011PT Chevron Pacific Indonesia Sumatera Light South ;Jurnal hasil penelitian berjudul Bioremediation Methodology of OilWastes in CPI Sumatran Operations, yang dibuat

(G)1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penaatan LingkunganHidup tanggal 28072011 berikut lampirannya);1 (satu) lembar Bid Award Recommendation Nomor 028/CCMSMO/GR1/M/VIII/11 tanggal 19082011;1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasiharga penawaran PT.

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut,maka:a Keputusan Tergugat I Nomor : 2424/VII/Tahun 2011tanggal 20 Juli 2011 dinyatakan batal;b Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat KeputusanNomor : 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011;c Tergugat I diperintahkan untuk memulihkan hak danmartabat Penggugat dalam kedudukan semula sebagai KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba;5 Bahwa Tergugat I selaku pemimpin formal di Sulaesi Selatan semestinya memberikantauladan tentang penaatan

Padahal Tergugat I dan Tergugat II dijabat oleh orang yang sama;Bahwa demikian pula dengan Tergugat III sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yangmempunyai kedudukan yang menentukan dalam penaatan hukum yaitu sebagai GubernurSulawesi Selatan, justru juga tidak patuh dan tidak taat pada putusan pengadilan tersebut,sehingga Penggugat meragukan kualitas Tergugat II untuk tampil dan tetap memimpinSulawesi Selatan, sebagai pemimpin yang patuh dan pemimpin yang dapat dijadikanpanutan bagi warga masyarakat

Sulawesi Selatan dalam penaatan terhadap hukum ;Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak menaati pengadilan, dan tindakanTergugat II yang memecat Penggugat sebagai anggota Partai Golkar tanpa alasan hukumyang sah, dan Tergugat HI selaku orang yang menjabat posisi Tergugat I dan Tergugat IIyang seharusnya secara pribadi harus menaati putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk kerugian materiildan inmateril:1 Kerugian Materil

perundang-undangan dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana tersebut ;

Bidang 2 membawahi penaatan hukum dan AMDAL.c. Bidang 3 membawahi pencemaran lingkungan.d.

sebanyak 4 (empat) eksemplar dan pada 1(satu) eksemplar akan di beri cap koordinasi sedangkan 3 (tiga) eksemplartidak diberl cap koordinasi Untuk pengajuan ke Gubernur SK KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ini disertai dengan NotaDinas dari Ketua Komisi Penilai AMDAL;Draft SK Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak LingkunganHiduppada 1 (satu) eksemplar yang di beri cap koordinasi kemudian di parafsetiap lembarnyaoleh Kasubbid AMDAL dan Perangkat ManajemenLingkungan, Kabid Penaatan

Hukum dan AMDAL serta kepala BLHsedangkan untuk nota dinas akan diparaf oleh Kasubbid AMDAL danPerangkat Manajemen Lingkungan, Kabid Penaatan Hukum dan AMDALuntuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala BLH selaku Ketua Komisi.Draft SK Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidupyang telah di paraf disertat oleh Nota Dinas yang telah di tandatanganikemudian diajukan kepada Biro Hukum, Asisten II, dan Sekda untuk di parafsetiap lembarnya.SK Kesepakatan yang telah di tandatangi akan

membuat Draft SK Gubemur tentang KeiayakanLingkungan Hidup sebanyak 4 (empat) eksemplar dan pada 1 (satu) eksempiarakan di beri cap koordinasi sedangkan 3 (tiga) eksemplar tidak diberi capkoordinasi, Untuk pengajuan ke Gubemur maka SK Keiayakan LingkunganHidupdisertai dengan Nota Dinas dari Ketua Komisi Penilat AMDAL.Draft SK Keiayakan Lingkungan Hiduppada 1 (satu) eksemplar yang di bericap koordinasi kemudian di paraf setiap lembarnya oleh Kasubbld AMDAL danPerangkat Manajemen Lingkungan, Kabid Penaatan

Hukum dan AMDAL sertakepala BLH sedangkan untuk nota dinas akan diparaf oleh Kasubbid AMDALdan Perangkat Manajemen Lingkungan, Kabid Penaatan Hukum dan AMDALuntuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala BLH selaku Ketua Komisi.Draft SK Keiayakan Lingkungan Hidup yang telah dl paraf disertai oleh NotaDinas yang telah di tandatangani kemudian diajukan kepada Biro Hukum,Asisten II, dan Sekda untuk di paraf setlap lembarnya.Setelah di paraf oleh sekda selanjutnya di ajukan ke Gubemur KalimantanTengah

Pusaka Jaya Palu PowerPeriode JanuariMaret; 2Lembar Surat dari Pemerintah Kota Palu Dinas Penaatan Ruangdan Perumahan Perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 21 Maret2013 Nomor Surat 650/220/III/TR31/DPRP/201 3; 2 Lembar Surat Nomor 058/PJP/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 perihalPermohonan Izin Pemanfaatan Limbah Fly ash; 28 Lembar Akta Notaris Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 tentangPendidrian PT. Pusaka Jaya Palu Power, Notaris Sukawati Sumadi,S.H. ;Hal. 25 dari 56 hal. Put.

PUPP (2 x15 MW): 2 Lembar Fotokopi Surat dari Dinas Penaatan Ruang danPerumahan Kota Palu Nomor 650/220/III/TR31/DPRP/2013 tanggal21 Maret 2013 perinal Keterangan Rencana Kota; 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka JayaPalu Power bulan Februari 2012: 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka JayaPalu Power bulan Desember 2012; 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka JayaPalu Power bulan Juni 2013; 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT.

Nomor018/PJPP/HRD/III/2013 tanggal 1 Desember 2009 atas namaSetiawan Adi sebagai Kepala Bagian Produksi; 5 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk JangkaWaktu Tidak Tertentu atas nama Sugiman; 5 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk JangkaWaktu Tidak Tertentu Nomor 072/SPK/PJPP/III/2010 tanggal 1Maret 2010 atas nama Ahmad Tafrihan; 2 Lembar Foto copy Job Description Form/Formulir UraianTugas Operator DCS Boiler (Fireman) atas nama Ahmad Tafrihan; 2 Lembar Foto copy Surat dari Dinas Penaatan

Pusaka Jaya Palu PowerPeriode JanuariMaret; 2.Lembar Surat dari Pemerintah Kota Palu Dinas Penaatan Ruangdan Perumahan Perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 21 Maret2013 Nomor Surat 650/220/III/TR31/DPRP/201 3; 2 .Lembar Surat Nomor 058/PJP/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 perihalPermohonan Izin Pemanfaatan Limbah Fly ash; 28 Lembar Akta Notaris Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 tentangPendidrian PT.

PUPP (2 x15 MW): 2 Lembar Fotokopi Surat dari Dinas Penaatan Ruang danPerumahan Kota Palu Nomor 650/220/III/TR31/DPRP/2013 tanggal21 Maret 2013 perihal Keterangan Rencana Kota; 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka JayaPalu Power bulan Februari 2012: 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka JayaPalu Power bulan Desember 2012; 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka JayaPalu Power bulan Juni 2013; 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT.

., Jabatan KepalaBidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidupdan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Riau.2. AGUS SURYOKO, S.H., M.H. Jabatan KepalaSeksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi Riau, selaku PPNS.3. Ir. MASRI MUKHTAR, MMA. Jabatan PolhutMadya Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Riau, selaku PPNS.Hal 2 dari 12 hal Putusan No.125/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM4. NGADIYANA, S.H.

Pusaka Jaya Palu Power periode Januari-Maret;- 2 Lembar Surat dari Pemerintah Kota Palu Dinas Penaatan Ruang dan Perumahan Perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 21 Maret 2013 Nomor Surat 650/220/III/TR-31/DPRP/2013;- 2 Lembar Surat Nomor : 058/PJP/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah Fly ash;- 28 Lembar Akta Notaris Sukawati Sumadi, SH Nomor : 10, tanggal 13 Mei 2008, tentang Pendirian PT.

Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 12 Maret 2014 dari Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Palu, berupa: - 4 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, tanggal 22 April 2013;- 4 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, tanggal 17 Juli 2013;- 4 lembar Foto copy Surat Badan Lingkungan Hidup Kota Palu Nomor 660/0973/BLH, tanggal 24 Desember 2013, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif;f. Benda/barang bukti dokumen PT.

HRD/III/2013 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Setiawan Adi sebagai Kepala Bagian Produksi;- 5 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu atas nama Sugiman;- 5 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor : 072/SPK/PJPP/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Ahmad Tafrihan;- 2 Lembar Foto copy Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Operator DCS Boiler (Fireman) atas nama Ahmad Tafrihan;- 2 Lembar Foto copy Surat dari Dinas Penaatan

Pusaka Jaya Palu Power PeriodeJanuariMaret2 Lembar Surat dari Pemerintah Kota Palu Dinas Penaatan Ruang danPerumahan Perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 21 Maret 2013Nomor Surat 650/220/II/TR31/DPRP/20132 Lembar Surat Nomor : 058/PJP/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 perihalPermohonan Izin Pemanfaatan Limbah Fly ash28 Lembar Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 13 Mei 2008 tentangPendidrian PT.

Pusaka Jaya Palu Power8 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Adminsitratif,tanggal 19 desember 20127 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Adminsitratif,tanggal 26 November 2013Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 12 Maret 2014 dari Staf BadanLingkungan Hidup Kota Palu, berupa :4 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan LingkunganHidup, tanggal 22 April 20134 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan LingkunganHidup, tanggal 17 Juli 20134 lembar Foto copy

Pusaka Jaya Palu Power Periode JanuariMaret2 Lembar Surat dari Pemerintah Kota Palu Dinas Penaatan Ruang danPerumahan Perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 21 Maret 2013 NomorSurat 650/220/III/TR31/DPRP/2013 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal.

Pusaka Jaya Palu Power8 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Adminsitratif, tanggal 19desember 2012lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Adminsitratif, tanggal 26November 20134 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup,tanggal 22 April 20134 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup,tanggal 17 Juli 20134 lembar Foto copy Surat Badan Lingkungan Hidup Kota Palu Nomor660/0973/BLH, tanggal 24 Desember 2013, perihal Tindak Lanjut

Pusaka JayaPalu Power;8 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksiAdminsitratif, tanggal 19 Desember 2012;7 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksiAdminsitratif, tanggal 26 November 2013;Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 12 Maret 2014 dari StafBadan Lingkungan Hidup Kota Palu, berupa:4 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan LingkunganHidup, tanggal 22 April 2013;4 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan LingkunganHidup, tanggal 17 Juli 2013;4 lembar Foto