Bandung telah menerbitkanizin dengan Nomor : 533/A.080/BPMP tanggal 13 Oktober 2016Tentang Izin Ganguan dengan Penanggung Jawab AGUNG PUJIANTOalamat Jl Flamboyan Ill No8 Blok C 7 RT 004 RW O17 Kel /DesaCibabat,Kec Cimahi Utara Kota Cimahi atas nama perusahaan PTSURYA MULTI GAMENTAMA alamat Perusahaan Jl RancamalangNo99 D Kp Cigugur RT.005 RW 002 Desa MArgaasih KecamatanMargaasih Kabupaten Bandung.Selain itu Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu) Kabupaten Bandung juga telah menerbitkan

Bandung telah menerbitkanizin dengan Nomor : 533/A.080/BPMP tanggal 13 Oktober 2016Tentang Izin Ganguan dengan Penanggung Jawab AGUNG PUJIANTOalamat JI Flamboyan Ill No8 Blok C 7 RT 004 RW 017 Kel /DesaCibabat,Kec Cimahi Utara Kota Cimahi atas nama perusahaan PTSURYA MULTI GAMENTAMA alamat Perusahaan Jl RancamalangNo99 D Kp Cigugur RT.005 RW 002 Desa MArgaasih KecamatanMargaasih Kabupaten Bandung.Selain itu Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu) Kabupaten Bandung juga telah menerbitkan

Walikota Bandar Lampung KepalaBadan Penanamanan Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung,tertanggal 9 Mei 2011;c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510.21/00846/30.8/20.2/IV/2011 tertanggal 9 Mei 2011 yang ditetapkan oleh WalikotaBandar Lampung u.b. PLH Kepala Dinas Koperasi. Pengusaha KecilMenengah dan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung;d. Surat Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi Nomor DIM/66.00095tertanggal 9 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Walikota BandarLampung u.b.

Akta No. 21 Tanggal 20 Mei 2024;

Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan a quopada tahun 1996 berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanamanan Acacia denganmasyarakat sekitar.b Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetapsebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telahmenandatangani Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contrct) dengan17Pemerintah Negara RI cq.

WirakaryaSakti (WKS) yang membuka jalan a quo pada tahun 1996 berdasarkan MitraKerja Sama Penanamanan Acacia dengan masyarakat sekitar.b. Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetapsebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telah68menandatangani Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contrct) denganPemerintah Negara RI cq.

desa yang digunakan untukkepentingan umum dan bukanlah perorangan dan dikarenakan pengunajalan tersebut sebagian besar masyarakat sekitar, sehingga apabilaPENGGUGAT hendak menuntut ganti rugi atas pemakaian jalan yangbukan miliknya tersebut, maka penduduk Dusun Gunung Mas danpenduduk Desa Pematang Buluh yang menggunakan jalan tersebut haruslahjuga ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo termasuk PT.Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan a quo pada tahun 1996berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanamanan

Wirakarya Sakti(WKS) yang membuka jalan a quo pada tahun 1996 berdasarkan Mitra KerjaSama Penanamanan Acacia dengan masyarakat sekitar.b. Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetapCc.sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telahmenandatangani Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contrct) denganPemerintah Negara RI cq.

Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan a quopada tahun 1996 berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanamanan Acacia denganmasyarakat sekitar.Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan' Bentuk Usaha tetapsebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telahmenandatangani Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contrct) dengan PemerintahNegara RI cq.

Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan a quopada tahun 1996 berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanamanan Acacia denganmasyarakat sekitar.b. Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetapsebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telahmenandatangani Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contrct) dengan PemerintahNegara RI cq.

Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan a quopada tahun 1996 berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanamanan Acacia denganmasyarakat sekitar.Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetapsebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telahmenandatangani Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contrct) dengan PemerintahNegara RI cq.

tentangPenetapan Pejabat pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KantorLingkungan Hidup kabupaten Kudus tahun anggaran 2016 sebagai PejabatPengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup kabupatenKudus Tahun Anggaran 2016, DYAH WENDY HARTATI, ST, NIP. 19770310200903 2 004 setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan hargaterhadap penawaran yang masuk dan menyatakan memenuhi syarat danlulus, lalu menetapkan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan penanamanturus jalan Kabupaten berupa penanamanan

No 23/Pid.SusTPK/2019/PN Smg.Lingkungan Hidup kabupaten Kudus tahun anggaran 2016, ditunjuk saksi DYAHWENDY HARTATI, ST, NIP. 19770310 200903 2 004 sebagai PejabatPengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup kabupaten KudusTahun Anggaran 2016,Menimbang, bahwa setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis danharga terhadap penawaran yang masuk dan telah dinyatakan memenuhi syaratdan lulus, lalu ditetapbkan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan penanaman turusjalan Kabupaten berupa penanamanan

(Fotokopi dari fotokopi); Berita Acara Penjelasan Adendum Dokumen Amdal(Andal, RKL dan UPL).Yang dihadiri oleh instansiterkait Kab Morowali yaitu dinaker, dinas ESDM,Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan & Tata RuangDaerah, Badan Penanamanan modal dan promosidaerah, BPN, Kantor lingkungan hidup, Danramil kecBahodopi, Camat Bahodopi. (Fotokopi sesuai asli); Peta Sulawesi Tengah sebelum terbitnyaPermendagri 45 tahun 2010 (batas daerah SulawesiTengah dan Sulawesi Tenggara).