PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) yang diwakili oleh Ketua Pendiri dan Sekretaris Jenderal Pendiri vs KIKI BARKI

Dan lebih dari itu,sudah merupakan ketentuan yang berlaku umum, standar dan universalbahwa yang berwenang mewakili suatu organisasi/badan/perhim punan(legal mandatory) di muka Pengadilan adalah pengurus (dewan pengurus)bukan pendiri (dewan pendiri);2.

Pendiri ...

No. 874 K/Pdt.Sus/2012untuk menggantikan kata "anggotaanggota pendiri".

Bahwa, Pemohon Kasasi atau Dewan Pendiri prihatin terhadap permasalahan internal organisasi PERPIT, apalagi organisasi PERPIT merupakan organisasi nirlaba/sosial yang mempunyai tujuan mulia, sehinggapada akhirnya para pendiri atau Dewan Pendiri terpanggil untuk berupayamenyelesaikan permasalahan internal organisasi ini dengan sebaikbaiknya serta sesuai dengan tujuan awalnya, termasuk dalammengajukan gugatan a quo;Dalam Pokok Perkara:IV.

Dikelilingioleh tulisan huruf kanji dan Indonesia "Perhimpunan PengusahaIndonesia Tionghoa", dengan warna merah, putin dan kuning;Bahwa, inisiatif dan kerelaan salah seorang pendiri tersebut, yaituHasan Ridwan dilakukannya dengan mengingat kedudukannyasebagai salah seorang pendiri dan sekaligus merupakan sekretarisdewan pengurus yang diangkat dan disahkan melalui Akta Nomor 65,tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan MisahardiWilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

PENDIRI STAIMA SINTANG ( INISIATOR ) dkkMELAWAN :LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT. DKK.

PUTUSANNOMOR : 68 /PDT/2013/PT.PTK* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraPerdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara : 1 PENDIRI STAIMA SINTANG (INISIATOR ) yaitu semula terdiri dari 7 orangyaitu: a. AWAM SANJAYA S.Sos I, b. Drs. Edi sunaryo,c.H. Masjhur, d. Sopyan Hamzah spd, e.Drs.Sarbini MH,f. Drs. Mohammd Gozali dan g.

Untuk itudalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas namanyasendiriS@NGifi, s=sseseeeeeeeeeee eesendiri atau bersama selaku Pendiri atau insiatorberdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Ma/arif(STAIM) Sintang tersebut yang mengajukan gugatandalam perkara ini yaittu AWAM SANJAYA S.Sos I,pekerjaan swasta, alamat Jalan PKP Mujahidin GangSurau RT 03 / RW IV = Kelurahan TanjungpuriKecamatan Sintang Kabupaten Sintang selakuPENGGUGATI selanjutnya disebutPEMBANDING I; 2 AHMAD KAHFI JAELANI, LC, Pekerjaan swasta

BOYAMIN SAIMAN (Koodinator Perkumpulan MAKI), SUPRIYADI (Pendiri), ABDUL ROCHIM (Pendiri), dan SUYONO (Pendiri), untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; ------------------------------------------M e l a w a n :PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ---------------------------------------Beralamat di Jln. Hasanudin No.1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; -----------------------------------------

BOYAMIN SAIMAN (Koodinator Perkumpulan MAKI),SUPRIYADI (Pendiri), ABDUL ROCHIM (Pendiri), dan SUYONO (Pendiri),untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Melawan:PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNGREPUBLIK INDONESIA, Beralamat di JIn.

BOYAMIN SAIMAN dkk. selaku Koordinator dan Pendiri PerkumpulanMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), beralamat di Jin. Jendral Sudirman 139Pucangan KartasuraSukoharjo, dan Termohon hadir : WISNU BAROTO, SH.Hum. danRHEIN E. SINGAL, SH. masingmasing Jaksa pada Kejaksaan Agung R.I., beralamat diJIn.

TIRTA SWASTIKA, DKK VS PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN, dan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Keputusan Nomor KEP545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011;Bahwa penyelenggaraan Dana Pensiun Tidak Bersifat Wajib/NormatifDalam Penjelasan UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiundinyatakan Pemberi Kerja (Perusahaan) dapat membentuk atau tidakmembentuk Dana Pensiun;Bahwa penentuan Besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dalamProgram Pensiun adalah yang menjadi dasar perhitungan iuran pensiun danpembayaran manfaat pensiun sepenuhnya menjadi kewenanganPendiri/Pemberi Kerja/Perusahaan, karena Pendiri

(PhDP) selalu didasarkan pada kemampuan pendanaan Perusahaan selakuPendiri Dana Pensiun;Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 510/KMK.06/2002tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja,menyatakan Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar Dana Pensiunberada dalam keadaan Dana Terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebutbelum tercapai, bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertahapmencapai keadaan Dana Terpenuhi.Kemampuan pendanaan Perusahaan selaku Pendiri Dana

Pensiunmerupakan faktor utama kelangsungan Program Pensiun Manfaat Pasti(PPMP), sehingga Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Perusahaanselaku Pendiri Dana Pensiun tidak mampu menanggung pendanaan DanaPensiun.

pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dimana padasaat diterbitnya SKEP 1433 tahun 1987 dan SE06 tahun 1989 dibuat tanpalandasan hukum dan atau istilah hukum yang jelas karena belum ada peraturanperundangundangan sebagai acuan yang mengatur ketentuan tentangmekanisme dan lembaga dana Pensiun khususnya dalam perkara a quo atasmakna istilah kata atau frasa akan tetapi dengan diundangkannya UU no. 11tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan berbagai peraturan pelaksanaannnyayang wajib ditaati oleh pendiri

Penggugat:
Piccu Tjokroardi
Tergugat:
Lilik Rahayu Pendiri sekaligus sebagai Ketua Koperasi Rahayu Mandiri
Turut Tergugat:
Koperasi Rahayu Mandiri

Pembanding/Tergugat : Lilik Rahayu Pendiri sekaligus sebagai Ketua Koperasi Rahayu Mandiri Diwakili Oleh : Burhan Winiyanto H, SH
Terbanding/Penggugat : Piccu Tjokroardi
Terbanding/Turut Tergugat : Koperasi Rahayu Mandiri

PUTUSANNOMOR 496 /PDT/2019/PT SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara antara:Lilik Rahayu, Pendiri Sekaligus Sebagai Ketua Koperasi RahayuMandiri, bertempat tinggal di JI. Blitar No.127, Kecamatan Ngunut,Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Burhan W.Hasibuan, SH dan Rekan para Advokat beralamat di JI.

Citra Agro Mandiri
2.Rusli selaku Pendiri atau Penanggung jawab CV. Citra Agro Mandiri
3.Rosni Syamsuddin,SE selaku istri dari Rusli serta Pendiri dari CV. Citra Agro Mandiri

Pembanding/Penggugat : DEWAN PENDIRI PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) Diwakili Oleh : ADRIAN RIZKI RAMADHAN, SH.
Terbanding/Tergugat : KIKI BARKI
Terbanding/Tergugat : RICHARD TAN ALIAS TAN LIP NHEE

PUTUSANNOMOR : 545/PDT/2011/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini,dalam perkaranya DEWAN PENDIRI PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIATIONGHOA;Selanjutnya disebut Dewan Pendiri PERPIT yang beralamat di Gedung Menara Sudirman, Lantai 10C, JI. Jend.

Sudirman Kav. 60,Jakarta, 12190 dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pendiri, HalimYusuf dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT Hasan Ridwan tercatatdalam Akta Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pendiri PERPIT No.168 tertanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie,SH., SE.M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, dengan ini memberikan kuasakepada Prof. DR (Jur) O.C. KALIGIS, SH.MH dan kawankawan, ParaAdvokat/Pengacara berkantor pada O.C.

., Ltd), Dkk vs ADE CHAERANI NUR SAFITRI, pendiri PERSEROAN TERBATAS (PT) BUAHAN

Nomor 2430 K/Pdt/20152A.Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang menjadi subjek Penggugatadalah Ade Chairani Nur Safitri dalam kapasitasnya sebagai pribadi dandalam kedudukanya sebagai pendiri PT Buahan. Subjek Penggugattersebut menjadi tidak jelas, kabur.

Bahkan Ade dalam kapasitasnyasebagai Pendiri Perseroan PT Buahan secara hukum sudah tidakmemiliki /egal standing (kedudukan hukum lagi) karena pada saatdiajukannya gugatan ini, pendirian PT Buahan telah memperolehpengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI. Sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) juncto ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan jo.

Dengan demikianyang berhak mengajukan gugatan a quo seharusnya diwakili oleh pinakdalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai direksi perseroan danbukan dalam kapasitas sebagai pendiri perseroan;3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;3.1.3.2.Bahwa pihak subjek Penggugat sebagaimana tertuang di dalam gugatanPenggugat hanya tertera atas nama Ade Chairani Nur Safitri, baik dalamkedudukannya sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya sebagaipendiri PT Buahan.

Padahal di dalam Penjanjian sewa tertanggal 30 April2003 yang tertera sebagai Pendiri PT Buahan selain Ade Chairani NurSafitni juga ada pendiri lain yang turut membuat dan menandatanganiPerjanjian Sewa (Lease Agreement) yaitu: saudari Meliyanti.

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) antara AdeChairani Nursafitri selaku pribadi dan Ade Chairani Nursafitri dalamkapasitasnya selaku pendiri PT Buahan dengan PT Bali Resort and Leisureyang ditandatangani pada tanggal 30 April 2003 adalah sah;3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atauwanprestasi;4.

Penggugat:
PT HOLIFULL ABADI MAKMUR diwakili oleh IBNU ALIF SETYADI sebagai pendiri PT HOLIFULL ABADI MAKMUR
Tergugat:
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN TAMAN RASUNA (P3SRS ATR)

Selaku Para Pendiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)7. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama Harjono Tjitrosoebono dan Penggugat IV sampai dengan Penggugat VII serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama H. Priyatna Abdurrasyid;8.

Menyatakan nama-nama pendiri BANI tetap tercantum dalam dokumen pendirian BANI dan dalam hal pendiri yang bersangkutan telah meninggal dunia maka peranannya akan diteruskan oleh ahli warisnya yang sah;9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII selaku ahli waris dari pemodal, pendiri dan pelopor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);10.

Selmenyepakati bahwa namanama Pendiri BANI tetap wajib tercantum didalam Akte Pendirian dan tidak dibenarkan dihapus atau dihilangkan,apabila ada Pendiri BANI yang meninggal dunia, maka nama Pendiri BANItersebut tetap dicantumkan dalam Akte Pendirian sebagai Pendiri,sedangkan untuk tanggung jawab dan peranannya diteruskan olehPara Ahli Warisnya;18.Bahwa atas dedikasi, integritas dan pinjamanpinjaman almarhum HarjonoTjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H.

PriyatnaAbdurrasyid, S.H., L.LM dari pendiri BANI dan digantikan dengan namanama pendiri yang baru yang tentu saja hal tersebut telah melanggar haksubyektif almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr.

terdin dari Para Pendiri BANI dan mereka yang dimintaoleh Para Pendiri BANI untuk menjadi anggota Dewan Pendiri;33.Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 4 ayat (2) Statuta Badan ArbitraseNasional Indonesia (BANI) dengan tegas dan jelas juga menyatakan bahwa :Dewan Pendiri mengangkat/menetapkan Dewan Pengurus BANI;34.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Statuta Badan ArbitraseNasional Indonesia (BANI) dengan tegas dan jelas juga menyebutkanbahwa:Para fungsionaris Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan

Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb (Turut Tergugat VIII) selakuanggota pengurus BANI padahal Para Tergugat tidak pernah terdaftarselaku Dewan Pendiri;38.Bahwa oleh karena pengangkatan Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.,FCBArb selaku anggota pengurus tersebut tidak berdasar dan tidak diakui oleh Para Penggugat selaku para ahli waris pendiri BANI yang merupakanbagian dari dewan pendiri, maka ditariknya Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M.

untuk mengangkat/menetapkan Dewan Pengurus BANI;Halaman 99 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Padt.G/2016/PN Jkt.SelMenimbang, bahwa didalam Dewan Pendiri terdapat para pendiri danmereka yang diminta oleh para pendiri BANI untuk menjadi anggota DewanPendiri;Menimbang, bahwa karena Statuta BANI merupakan suatu pedomandalam melakukan kegiatan BANI maka oleh karena itu harus dipatuhi olehsemua pihak dalam mengelola BANI dan kalau disimak dengan cermat bahwadapat disimpulkan bahwa para pendiri

DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN IPTN, DAN SALAH SATU BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN);

.- Menyatakan Surat Keputusan Pendiri/Pembina Sekolah-Sekolah Yayasan Perguruan Budhaya No.03/Khusus/B.Pembina/SK/VI/13, tanggal 10 Juni 2013, tentang pengangkatan Sdr.Cornelis Joseph Monteiro (Penggugat II Rekonpensi) sebagai Pengawas adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.- Menyatakan pengangkatan Sdr.

Cornelis Joseph Monteiro (Penggugat II Rekonpensi) sebagai Pengawas Yayasan Perguruan Budhaya berdasarkan Akta No.1 tanggal 6 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Windy Ayu Anggita,SH dan Surat Keputusan Pendiri/Pembina Sekolah-Sekolah Yayasan Perguruan Budhaya No.03/Khusus/ B.Pendiri/SK/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 tersebut diatas, adalah sah.- Menyatakan Surat Keputusan Pendiri/Pembina Sekolah Sekolah Yayasan Perguruan Budhaya No.07/Khusus/B.Pembina/SK/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 tentang pengangkatan

Penggugat III Rekonpensi sebagai Anggota Pembina dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Yayasan Perguruan Budhaya No.46 tanggal 8 April 2014, tentang penegasan atas pengangkatan Penggugat III Rekonpensi sebagai Anggota Pembina yang dibuat oleh Notaris Windy Ayu Anggita,SH,adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.- Menyatakan pengangkatan Sdri.Ancilla Dewi Respati (Penggugat III Rekonpensi) sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Budhaya berdasarkan Surat Keputusan Pendiri/Pembina No.07

/Khusus/B.Pembina/SK/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Yayasan Perguruan Budhaya No.46 tanggal 8 April 2014, dibuat Notaris Windy Ayu Anggita, SH tersebut diatas, adalah sah.- Menyatakan Surat Keputusan Pendiri/Pembina Yayasan Perguruan Budhaya No.012/Khusus/B.Pembina/SK/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, tentang Pemberhentian Sdri.Dr.Pudentia MPSS, MA sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Perguruan Budhaya periode Tahun 2009-2013, adalah sah dan berkekuatan hukum

/B.Pembina Sekolah Sekolah Yayasan Perguruan Budhaya No.014/Khusus/ B.Pembina/Sk /VII/ 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang pengangkatan Sdr.Drs.Antonius Supardjo, M.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Pengurus Yayasan Perguruan Budhaya, adalah sah dan berkekuatan hukum.- Menyatakan Surat Keputusan Pendiri/B.Pembina Sekolah Sekolah Yayasan Perguruan Budhaya No.17/Khusus/B.Pembina/SK/XI/2013, tanggal 1 November 2013, tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Badan Pengurus Yayasan Perguruan Budhaya

Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :-----------------------------------------------------------------------PENGUGAT I ;2. MUSYAFA Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gangin RT. 01 RW. 05 Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Selaku Ketua Pengurus Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :-Sebagai-------------------------------------------------------------------------PENGUGAT II;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 07 Juni 2012 dan telah terdaftar di buku Regester Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 36/SK Khusus/2012/PN.Pwi., telah memberikan kuasa kepada :------------------HIDAYATUN ROHMAN AM,SH.MH.

Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :-----------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------TERGUGAT ;

SAKSI DARTO (Disumpah)Bahwa Badan Pendiri Yayasan Abdul Wahab terdiri dari Bok Fadlali, BokSudarno Hamid Syamsidar, Bpk H. Jupri, Bok H.

Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab tanpa bataswaktu ; Bahwa berakhirnya masa jabatan Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab bila :1.

Yayasan Haji Abdul Wahab tercantum dalam akta pendiriaan yayasan ;Bahwa sekarang yang masih menjabat sebagai Badan Pendiri Yayasan Haji AbdulWahab adalah Bapak Sudarno Hamid Syamsidar ; Bahwa Bapak Fadlali sudah diperhentikan sebagai Badan Pendiri oleh rapat BadanPendiri pada tanggal 22 Juni 2011 ; Bahwa yang ikut rapat pemberhentian Bapak Fadlali masih menjabat sebagaiBadan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab antara lain Bapak Sudarno HamidSyamsidar, Bapak H.

Jupri ;Bahwa surat pemberhentian sebagai Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab ada ;Bahwa Hj. Mahmudah adalah istri dari almarhum H. Jupri ; Bahwa ada aturan pergantian sebagai Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul yaknidiatur dalam AD/ART Yayasan ; Bahwa syarat pergantian untuk menjabat sebagai Badan Pendiri Yayasan HajiAbdul Wahab antara lain adalah orang tersebut berjasa pada yayasan ;Bahwa Hj.

Mahmudah dapat menjabat sebagai Badan Pendiri Yayasan Haji AbdulWahab disebabkan dukungan terhadap suaminya H.

Perubahan Yayasan KSPPM menjadi Perhimpunan (PKSPPM)tidak sah karena bertentangan dengan hukumRapat Badan Pendiri YKSPPM tidak sah karena tidakdiikuti sebagian Anggota KSPPM.1. Bahwa pada tanggal 79 September 2005 telah diadakanRapat Istimewa Badan Pendiri YKSPPM dan Rapat UmumAnggota KSPPM di TCKSPPM, Desa Girsang l,Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara;2.

No. 1268K/PDT/2009permintaan sendiri, diberhentikan atau dipecat olehBadan Pendiri YKSPPM;5. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM seseorang' anggotaBadan Pendiri YKSPPM dapat diberhentikan atau dipecatdari jabatannya oleh karena melakukan kesalahan ataukelalaian, baik di dalam maupun di luar YKSPPM yangmerugikan baik Materil, maupun nama baik YKSPPM.

Bahwa, oleh karena pemberhentian Penggugat Penggugatadalah didasarkan atas Daftar Keputusan Rapat IstimewaAnggota Badan Pendiri KSPPM tertanggal 9 September2005, maka oleh karena itu secara hukum PenggugatPenggugat harus mengikutsertakan peserta rapat anggotaBadan Pendiri KSPPM sebagai pihak dalam perkara ini;.

Bahwa eksepsi Tergugat asal / Pembanding / PemohonKasasi tentang Badan Pendiri haruslah ditarik sebagaipihak dalam perkara ini, hal ini adalah beralasansebab yang mengambil keputusan dan Keputusan Tertinggiberada pada Rapat Anggota Badan Pendiri;Bahwa adalah kekeliruan hukum yang nyata = yangdilakukan baik oleh Pengadilan Tingkat pertama danHal. 26 dari 38 hal. Put.

, dan bertanggung jawabuntuk melaksanakan program yang telah diputuskanoleh Rapat Anggota Badan Pendiri dan Badan PengurusYayasan KSPPM.

Hartadi selaku Badan Pendiri mengadakan Rapat Badan Pendiri untukmembentuk pengurus baru dan merubah anggaran dasar yayasan sesuai UUNo. 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN, selanjutnya hasil Keputusan RapatBadan Pendiri a quo dituangkan dalam Akte Notaris SUDARDJO, SH. Nomor:12 tanggal 15 Agustus 2003, namun kemudian oleh dr.

Nomor: 19 tanggal 4 Agustus 1993;Bahwa, sesuai Anggaran Dasar Yayasan yang berwenang untukmengangkat dan memberhentikan pengurus adalah Badan Pendiri melaluiRapat Badan Pendiri dan selanjutnya Rapat Badan Pendiri dimaksud adalahsah jika dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri (i.c. alm. dr.

Nomor: 12 tanggal 15 Agustus 2003) kewenangan untuk mengangkat danpemberhentian pengurus adalah ada pada kekuasaan Pendiri/Pembina yangdidasarkan pada hasil keputusan rapat Pendiri/Pembina (i.c. Penggugat danalm. dr.

Yayasan Perguruan Tinggi Satria JayaSemarang jadi tidak benar kalau Saryono sebagai Pendiri Yayasan;Hal. 17 dari 21 hal.

Sri Redjeki Hartono, SH., khususnyaketerangan saksi yang menerangkan bahwa: pendiri bisa diberhentikanapabila ada reasoning/alasan, seperti adanya pelanggaran ataupenyelewengan yang dilakukan pendiri yayasan, kemudian apabiladiberhentikan seorang pendiri yayasan harus melakukan klarifikasi keyayasan dan tenggang waktunya hanya 6 (enam) bulan.

., adalah Sah sebagai Pendiri dari Yayasan Pendidikan Saburai, Berdasarkan Akta Yayasan Pendidikan Sang Bumi Rua Jurai disingkat SABURAI Nomor: 18, Tanggal 20 Desember 1977;

(Bukti P. 1)Adapun YAYASAN PENDIDIKAN SABURAI tersebut memiliki SusSunanpengurus sebagai berikut: KETUA : PENDIRI SARWOKO, S.H. WAKIL KETUA : PENDIRI DRS. FAUZIE SALEH SEKRETARIS : PENDIRI CHAIDIR AKUAN, S.H. SEKRETARIS II : PENDIRI DRS.MURNI YUSUF NUR BENDAHARA : PENDIRI AMIR HUSIN, S.H. BENDAHARA II: PENDIRI NY. MARYATI AKUAN, S.H. PEMBANTU UMUM: PENDIRI RACHMAN ZEIN, B.A.2.

(Bukti P. 2).Dengan Susunan Pengurus selengkapnya sebagaimana disebut dalam Aktayang bersangkutan.Dimana dalam Akta tersebut telah berubah Susunan Kepengurusan danjuga Pendiri dari Yayasan tersebut tanpa sepengetahuan dari ParaPemohon, padahal Para Pemohon adalah Pendiri Awal dari YayasanPendidikan Saburai sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 17Angka 2, Akta Yayasan Pendidikan Sang Bumi Rua Jurai disingkat SaburaiNomor: 18 Tahun, Tanggal 20 Desember 1977.Oleh karenanya AKTA RAPAT UMUM PENGURUS

Imran MaAruf, S.H (Alm) dapat diketahuibahwa Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Bumi Rua Jurai disingkat SABURAINomor 18 tanggal 20 Desember 1977 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Cq,Tn.Imran MaAruf, S.H (Alm) terdiri dari :Ketua : Pendiri Sarwoko, S.H.Wakil Ketua : Pendiri Doktorandus Fauzi Saleh,Sekretaris : Pendiri Chaidir Achmad Akuan, S.H.Halaman 7 dari 12 halaman Nomor 70/Pdt.P/2020/PN TjkSekretaris Il : Pendiri Drs.

Murni Yusuf Nur,Bendaharal : Pendiri Amir Husin, S.H.Bendahara II : Pendiri Ny.

Slamet AbdulHalaman 9 dari 12 halaman Nomor 70/Pdt.P/2020/PN TjkLatief sebagai Pendiri Akta Pendirian YP Saburai No. 18 (20121977),sedangkan pada tahun 2002 masih ada 4 (empat) orang Pendiri YP Saburai;Menimbang, bahwa dari bukti P3, P4a, P4b tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa pencantuman nama H. Bambang Irawan danDrs. H. Slamet Abdul Latief dalam Akta Rapat Umum Pengurus YayasanPendidikan Saburai Nomor 01 tanggal 1 November 2002 merupakanpemalsuan, sehingga H.

Bahwa sesuai Akte Pendirian/Anggaran AKLINDO dalam pasal 18 tentangWewenang Badan Pendiri, Badan Pendiri mempunyai wewenang dankekuasaan sebagai berikut :a. Mengangkat, mengesahkan, memberhentikan anggota DewanPertimbanganb. Mengesahkan AD/ART.c. Untuk pertama kali membuat mengesahkan DPP AKLINDO;d. Menambah merubah anggota Badan Pendiri/Merubah isi pasal AD/ART;Isi pasal 15,16,17,18 tidak dapat dirubah melalul Munas/Munaslub selainmeialui Rapat Badan Pendiri/Anggota Badan Pendiri;4.

AD AKLINDOBadan Pendiri terdiri atas :e Mereka yang mendirikan AKLINDO;e Mereka yang diangkan Badan Pendiri karena jasajasanya kepadaAKLINDO;e Mereka yang diangkat sebagai anggota Badan Pendiri;7. Bahwa berdasarkan pasal 18 AD AKLINDO, ditentukan bahwa salah satuwewenang Badan Pendiri adalah Menambah, merubah Anggota BadanPendiri". Oleh karenanya penambahan anggota Badan Pendiri yaitu Sdr. J.Gunung Sitorus MM dan Sdr.

R.A Iskandar, SE,sebagai anggota Badan Pendiri AKLINDO, tidak benar dan harus ditolakdan atau dikesampingkan;8. Bahwa dalam Rapat Anggota Badan Pendiri pada tanggal 25 Oktober 2007yang memutuskan Sdr. J. Gunung Sitorus MM dan Sdr. R.A Iskandar, SE,menjadi anggota Badan Pendiri AKLINDO, dihadiri dan disetujui olehPenggugat (Ir. Mariden Sitanggang) yang pada saat itu masih termasuksebagai anggota Badan Pendiri AKLINDO.

Mariden Sitanggang sebagai anggotaBadan Pendiri dihadiri 8 dari 12 Anggota Badan Pendiri ( 67%), dan telahmemenuhi gorum oleh karena itu pemberhentian Ir.

Menyatakan rapat Anggota Badan Pendiri AKLINDO yangdiselenggarakan di Medan pada tanggal 25 Oktober 2007, dan RapatAnggota Badan Pendiri dan Dewan Pertimbangan AKLINDO tanggal4 Juni 2009, di Jakarta, sah menurut hukum;7. Menyatakan Pengangkatan Ir. Gunung J. Sitorus dan R.A. Iskandar,SE.sebagai anggota Badan Pendiri AKLINDO adalah sah menuruthukum;8. Menyatakan pemberhentian Ir. Mariden Sitanggang, dari AnggotaBadan Pendiri AKLINDO adalah sah menurut hukum;9.

HH BANDI SOBANDI Bin E.KOSASIH (selaku Bendahara Il / bendahara pendiri sekolah) melaluirekening Bank di Bank BRI Unit Malingping dengan Nomor Rekening :0003621 01009176536 atas nama rekening Tim Pendiri USB SMKNegeri Malingping, yang dicairkan dalam 2 tahapan/termin yaitu :Hal. 13 dari 121 hal. Put. No. 1098 K/Pid.Sus/201 1a. Untuk tahap , sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) ;b.

Lebak Nomor800/2035/Disdik/Kab.2006 tanggal 13 September 2006) dan selaku Ketuadalam Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan MalingpingKabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862Disdik/Kab/2007 tanggal06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USBSMKMalingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun AnggaranHal. 33 dari 121 hal. Put.

Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri MalingpingHal. 39 dari 121 hal. Put.

Lebak Nomor800/2035/Disdik/Kab.2006 tanggal 13 September 2006) dan selaku Ketuadalam Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan MalingpingHal. 60 dari 121 hal. Put.

AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H.IBNU SASMITO bukanlan sebagai Tim Pendiri maupun sebagai TimHal. 103 dari 121 hal. Put.

Muhammad Rudi, Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan Balai LatihanKerja Batam Karya Bangsa dari Pemerintahan KotaBatam beralamat di Jalan Engku Putri No. 1 BatamCenter, sebagai Tergugat II ;3.

Adam : Ketua Pengurus Yayasan Balai Latihan Kerja BatamKarya Bangsa sebagai Tergugat I;2.Muhammad Rudi : Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan BalaiLatihan Kerja Batam Karya Bangsa dari Pemerintahan Kota Batamsebagai Tergugat II;Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2020/PN Btm3.Muhammad Rudi : Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan BalaiLatihnan Kerja Batam Karya Bangsa dari Kepala Badan PengusahaanBatam (BP Batam) sebagai Tergugat III;Tergugat beralamat di Jalan Beringin Katamso

Bahwa Yayasan Pengelola Balai Latihan Kerja Karya Bangsa tersebutsejak tahun 2007 vakum, sehingga dengan adanya kesepakatan antarapara pendiri dan pengurus Yayasan untuk melakukan pembubaran YayasanPengelola Balai Latihan Kerja Karya Bangsa melalui Pengadilan NegeriBatam;3.

Adam : Ketua Pengurus Yayasan Balai Latihan Kerja BatamKarya Bangsa sebagai Tergugat I;2.Muhammad Rudi : Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan BalaiLatihan Kerja Batam Karya Bangsa dari Pemerintahan Kota Batamsebagai Tergugat II;3.Muhammad Rudi : Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan BalaiLatihnan Kerja Batam Karya Bangsa dari Kepala Badan PengusahaanBatam (BP Batam) sebagai Tergugat III;Menimbang, bahwa terhadap legal standing Para Tergugat tersebutapakah mereka telah tepat ditarik sebagai pihak

;Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P3 (tanpa asli),berupa Surat Pengelola Yayasan Karya Bangsa tanggal 08 Juni 2017 Perihaltentang Laporan Kondisi Akhir Yayasan Balai Latihan Kerja Karya Bangsaditujukan kepada Ketua Badan Pendiri Yayasan BLK, P4 (tanpa asli) berupaHalaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN BtmSurat Badan Pendiri Yayasan Pengelola BLK Batam (YPBLKB) Karya Bangsatanggal Batam, 29 September 2008 disebutkan yang pada pokoknya bahwasehubungan dengan