Ramli Ishak, berdasarkan SuratPerintah Tugas No. 51/08/DPP/BM/SPT/VIV2008 tanggal 19 Juli 2008 telahmelakukan peneraan/pengukuran atau penakaran pada hari kamis tanggal 31Juli 2008 di SPBU 24.385.08 dengan hasil perhitungan pada 9 (sembilan)pompa yang menunjukkan adanya kesalahan pada 3 (selang) atau NozelPompa ukur BBM No. Seri BFLA 029792 nozel Ill B , Nozel Pompa ukur No.Seri 055211085 Nozel A dan pompa ukur BBM No.

Seri 05521099 Nozel Il Ayang pada bulan Maret Badan Metrologi melakukan peneraan, akan tetapi tidakseluruh selang dilakukan peneraan hanya 2 (dua) selang yang dilakukanpeneraan karena pada pengukuran/peneraan bulan Maret Terdakwa ZulkanZaman BA alias Man Yamit beralasan tidak ada dirigen untuk menampung BBMdan bejana ukur dan timbangan metrologi, saksi Muh.

Yusuf,SH. hanyamelakukan peneraan terhadap 2 (dua) nozel yaitu Mesin Ill Nozel (a) danNozel Ill (c) setelah dilakukan peneraan, maka terhadap mesin nozel yang telahdi tera disegel dan diberi tanda inisial saksi Muh. Yusuf,SH. yang merupakanpetugas penera yang sah, keesokan harinya saksi Muh. Yusuf,SH. yang akanmelakukan peneraan terhadap sisa nozel yang belum ditera ada karyawanTerdakwa yang mengatakan bahwa minyak dalam keadaan habis, sehinggapeneraan tidak dapat dilakukan.Hal. 2 dari 13 hal.

Bengkulu Selatan yang mengetahui adanyaketidakberesan pada selang (nozel) tersebut tidak melaporkan atau memintakepada petugas Balai Metrologi Bengkulu untuk melakukan tera ulang ;Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau melaporkan atau tidak maumelakukan peneraan mengakibatkan kerugian bagi konsumen = yangmembutuhkan Bahan Bakar MinyakPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo.

YUSUF yang terungkap dipersidanganmenyatakan bahwa seluruh karyawan ada pada saat peneraan tanggal 31Juli 2008 ditambah dengan adanya bukti baru fotofoto dokumentasi secaraglobal tampak bahwa AHMAD BUDIMAN sebagai operator lah yangmenuang BBM KEDALAM BEJANA UKUR TERA DAN PARA SAKSI LAINMELIHAT BERSAMASAMA PENERAAN TERSEBUT.

Tebu telah ditemukan 250 batangkayu Log/bulat yang tidak dilengkapi dokumen yang sah di antaranya kayu bulatyang ditemukan tersebut terdapat peneraan palu TOK DK pada bontos kayubulat tersebut dan diakui Terdakwa bahwa kayu bulat yang terdapat/ adapeneraan palu TOK DK pada bontos kayu bulat tersebut yang termasuk dalamLHP Nomor LHP04/SMP/LHPKB/VIIVO6 dengan tanggal permohonan 26Agustus 2006 yang telah disahkan oleh Terdakwa pada tanggal 4 September2006. Sehingga mengakibatkan PT.

Aldo MandiriSukses, lalu di antara 250 batang kayu bulat tersebut terdapat peneraan PaluTOK DK tetapi tidak ada nomor batangnya, ada sebagian kayu yang bernomorbatang, diameter, panjang serta jenis kayu namun tidak ada peneraan palu TOKDK, selain itu ada juga yang bermerk IPKSM dan ada juga yang tidak adapeneraan pada bontos kayu tersebut selanjutnya sekitar bulan Oktober 2006Terdakwa telah dihubungi dan ditemui Sutarjo Als.

Tebo dan sebagian telah digesek dan diolah menjadi kayugergajian (KGG) bermacam jenis dan ukuran sebanyak 3694 keping = 67.1480Ms dan sebagian lagi sebanyak 2 batang kayu bulat utuh yang terdiri dari kayubulat dengan ukuran diameter 42, panjang 409, merk IPKSM, nomor batangkayu 7412 ada peneraan palu TOK DK,kayu bulat diameter 30, panjang 413,IPKSM, nomor batang kayu 7134 ada peneraan palu TOK DK dan delapanbatang kayu bulat belahan tanpa ada peneraan palu TOK;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

No. 2001 K/Pid.Sus/2009olahan tersebut dari mana berasal dan pada sebagian kayu log tidakditemukan adanya peneraan palu tok dan juga tidak ditemukan tanda yangmenunjukkan identitas kayu sebagai syarat kayu yang sudah memilikidokumen, termasuk di dalamnya sejumlah 3.450 batang jenis kayu meranticampuran yang diterima oleh saksi Parlaungan Marpaung di kilang/ industripenggergajian kayu PT.

No. 2001 K/Pid.Sus/2009ditemukan adanya peneraan palu tok dan juga tidak ditemukan tanda yangmenunjukkan identitas kayu sebagai syarat kayu yang sudah memilikidokumen, termasuk di dalamnya sejumlah 3.450 batang jenis kayu meranticampuran yang diterima oleh saksi Parlaungan Marpaung dikilang / industripenggergajian kayu PT.

Marpaung tidak menemukan peneraan palutok pada bontos kayu yang terdapat pada kayukayu di PT. TenagaKampar, karena memang peraturan peneraan palu tok baru berlakuefektif pada bulan Juli 2003, sedangkan kayukayu tersebutlanjutandari SKSHH No.

Tenaga Kampar sebagian padabontos kayunya tidak ada peneraan palu tok, kayukayu tersebutmerupakan hasil lelang dari tangkapan tahun 2002, sedangkanperaturan peneraan palu tok baru berlaku efektif pada tanggal 01 Juli2003.Bahwa kesimpulan yang diambil judex factie tersebut keliru, karenaHal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2009menurut pasal 38 ayat (7) Kep.

(Sertifikat Tera) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kemetrologian Madiun tahun 2007.1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Peneraan (Sertifikat Tera) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kemetrologian Madiun tahun 2008.1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Peneraan (Sertifikat Tera) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kemetrologian Madiun tahun 2009.1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Peneraan (Sertifikat Tera) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kemetrologian Madiun tahun 2010.Hal 3 Putusan No.80/Pid.Sus/ TPK/2015/PN.Sby.111213141516171819202122Za1

ANUGRAH Madiun) yangmerupakan pensiunan teknisi Pertamina UPDN V (Unit Pemasaran Dalam Negeri)Madiun walaupun memahami soal teknis perbaikan pompa ukur BBM di SPBU sewilayahMadiun namun tidak mempunyai izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan PropinsiJawa Timur untuk melakukan kegiatan peneraan/ peneraan ulang untuk UTTP (SPBU). Bahwa pelaksanaan tera/ tera ulang di UPT Kemetrologian Madiun yang dilakukan olehterdakwa Drs. Ec.

ANUGRAH Madiun) merupakanpensiunan teknisi Pertamina UPDN V (Unit Pemasaran Dalam Negeri) Madiun walaupunmemahami soal teknis perbaikan pompa ukur BBM di SPBU sewilayah Madiun namunootidak mempunyai izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timuruntuk melakukan kegiatan peneraan/ peneraan ulang untuk UTTP (SPBU). Bahwa pelaksanaan tera/ tera ulang di UPT Kemetrologian Madiun yang dilakukan olehterdakwa Drs. Ec.

(Sertifikat Tera) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kemetrologian Madiun tahun 2007.1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Peneraan (Sertifikat Tera) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kemetrologian Madiun tahun 2008.1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Peneraan (Sertifikat Tera) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kemetrologian Madiun tahun 2009.1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Peneraan (Sertifikat Tera) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kemetrologian Madiun tahun 2010.1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Peneraan

yang sah;Bahwa, 2 ( dua ) mesin pompa solar yang belum ada suratketerangan Peneraan yang sah tersebut untukpengambilan BBMnya di dalam tangki pendam yangseolaholah dirahasiakan, kemudian tangki Pendam yangseolaholah dirahasiakan tersebut setelah diperiksasebanyak 3 tangki pendam yaitu 1 tangki pendam untukpremium yang berisi ful sebanyak kurang lebih 31 ton, dan2 ( dua ) tangki pendam untuk solar berisi kurang lebih 55ton ;Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penyegelan dengancara menggembok tarhadap

padasaat itu diperbaiki ;1010Bahwa, 2 ( dua ) mesin pompa premium dan 2 ( dua )mesin pompa solar yang untuk melayani pembeli BBMuntuk masyarakat transportasi unum pengambilannya daritangki pendam yang ada di sebelah utara pompa karenadisebelah utara ada 3 tangki pendam untuk premium dan 3tangki pendam untuk solar ;Bahwa, setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadapdokumendokumen mengenai mesin pompa baik untukpremium maupun solar, ternyata ada 2 mesin pompa solaryang belum ada surat keterangan peneraan

yang sah ;Bahwa, 2 ( dua ) mesin pompa solar yang belum ada suratketerangan Peneraan yang sah tersebut untukpengambilan BBMnya di dalam tangki pendam yangseolaholah dirahasiakan, selanjutnya tangki Pendam yangseolaholah dirahasiakan tersebut setelah diperiksasebanyak 3 tangki pendam yaitu 1 tangki pendam untukpremium yang berisi ful sebanyak kurang lebih 31 ton, dan2 ( dua ) tangki pendam untuk solar berisi kurang lebih 55ton ;Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penyegelan dengancara menggembok tarhadap

di SPBU milik Bu Lanny Yuliati didaerah Kejapanan, Gempol pada tahun 2011 ;Bahwa, di SPBU milik Bu Lanny Yuliati ada 12 ( dua belas )pompa, sedangkan yang di tera hanya 8 ( delapan )pompa, yang 4 ( empat ) pompa tidak ;Bahwa, saksi melakukan peneraan di SPBU milik Bu LannyYuliati atas permintaan pemohon yaitu Bu Lanny Yuliati ;Bahwa, saksi melakukan peneraan sesuai denganpermintaan, Bu Lanny Yuliati hanya mengajukan 8( delapan ) pompa, yang 4 ( empat ) pompa kenapa tidakdiajukan saya tidak tahu

;20Bahwa, peneraan dilakukan 1 ( satu ) tahun sekali terhadapSPBU ;Bahwa, tera termasuk dalam Undangundang No. 2 Tahun1981 tentang Metrologi Legal, kalau SPBU tidak melakukantera akan diancam pidana paling tinggi 1 ( satu ) tahun dandenda, tapi saksi lupa berapa dendanya ;Bahwa, kalau pompa rusak tidak bisa di tera, kalau habismasanya bisa di tera lagi ;Bahwa, untuk melakukan tera tidak harus tepat waktu, adatoleransinya ;Bahwa, kalau ada alat yang rusak, pihak Metrologi tidakada kewajiban untuk

Tenaga Kampar tidakdapat memperlihatkan atau menunjukkan dokumen kayu log dan kayuolahan tersebut dari mana berasal dan pada sebagian kayu log tidakditemukan adanya peneraan palu tok dan juga tidak ditemukan tanda yangmenunjukkan identitas kayu sebagai syarat kayu yang sudah memilikidokumen, termasuk di dalamnya sejumlah 3.450 batang jenis kayu meranticampuran yang diterima oleh saksi Parlaungan Marpaung dikilang/ industripenggergajian kayu PT.

Marpaung tidak menemukan peneraan palu tok pada bontoskayu yang terdapat pada kayukayu di PT. Tenaga Kampar, karenamemang peraturan peneraan palu tok baru berlaku efektif pada bulan Juli2003, sedangkan kayukayu tersebut lanjutan dari SKSHH No.

Tenaga Kampar sebagian pada bontos kayunya tidakada peneraan palu tok, kayukayu tersebut merupakan hasil lelang daritangkapan tahun 2002, sedangkan peraturan peneraan palu tok baruberlaku efektif pada tanggal 01 Juli 2003;Bahwa kesimpulan yang diambil Judex facti tersebut keliru, karenamenurut pasal 38 ayat (7) Kepmenhut RI Nomor : 126/KPTSII/2003tanggal 04 April 2003 menjelaskan "khusus terhadap hasil hutan lelangberupa kayu bulat dan kayu pacakan, setelah diperiksa wajib diterakantapak palu tok

DK khusus lelang" dan terhadap peneraan palu tok kayulelang bukan pada saat kayu tersebut ditangkap pada tahun 2002, tetapipalu tok dilakukan sebelum SKSHH diterbitkan untuk membawa kayulelang tersebut, bahwa kayu lelang tersebut dilindungi SKSHH No.

setelah saksi teliti dan analisa maka darifaktafakta dan bukti tersebut telah memenuhi unsur yang dijelaskan olehketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU RI No 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen; Bahwa berdasarkan kronologis dan barang bukti yang disampaikanPenyidik serta keteranganketerangan yang diperoleh dari para saksibahwa Restoran Darlenes Steak House memproduksi dan/ataumemperdagangkan makanan siap saji menggunakan alat ukur,takar/timbangan kepada konsumen yang tidak dilakukan peneraan

makanan, makapelaku usaha patut diduga telah melakukan pelanggaran pasal 8 ayat (1)huruf a dan f UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dengan ancaman sanksi pidana sesuai pasal 62 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Bahwa setelah ahli melihat dan meneliti gambar barang bukti diatasyang diperlihatkan penyidik, maka dalam perkara ini, pelaku usaha,memproduksi dan memperdagangkan produk menggunakan alat ukur,takar/timbangan yang tidak dilakukan peneraan

usaha tetap menggunakan alat ukur, takar,timbang tanpa memiliki Label Tera yang syah maka Pelaku usaha tersebutdapat dikenakan Pasal 32 Jo Pasal 25 Undang Undang RI No.2 tahun1981 tentang Metrologi Legal; Bahwa ahli amati dan teliti terhadap 1 (satu) unit timbangan Digitalmerek TANITA, warna Putin Kapasitas 2 Kg milik Pelaku usaha an.SULANTIP TEJA selaku Pemilik Resto DARLENES Steak House , bahwatimbangan tersebut belum pernah dilakukan Pengujian dan diberi tandatera atau surat Keterangan Hasil Peneraan

Bahwa kewajiban pelaku usaha yang menggunakan alat ukurtakar timbang wajib melakukan peneraan terhadap alat ukur, takar,timbang dengan jangka waktu tera ulang selama 1 (satu) tahunsebagaimana di atur dalam pasal 3 ayat (4) Permendag RI.

SULANTIP TEJA selaku Pemilik Resto DARLENESSteak House , bahwa timbangan tersebut belum pernah dilakukanPengujian dan diberi tanda tera atau Surat Keterangan Hasil Peneraan; Bahwa setiap unit alat ukur takar timbang yang digunakan untuktransaksi wajid memiliki label tera yang sah dan apabila unit alat ukurtimbang yang belum dilakukan tera tidak dapat digunakan sehinggamelanggar UU RI No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Bahwa benar apabila pelaku usaha tetap menggunakan alatukur, takar, timbang

Selanjutnya Terdakwa bersamasaksi Iman Santoso, ST melakukan pengujian atau peneraan terhadap pompa ukurBBM (Bahan Bakar Minyak).

Selanjutnya Terdakwa bersamasaksi Iman Santoso, ST melakukan pengujian atau peneraan terhadan pompa ukurBBM (Bahan Bakar Minyak).

CAHAYA PUTRA ENERGI Nomor: 526 /DN/CPEHSD/VII/2019. 4(empat) lembar Bill Of Loading . 1 (satu) lembar Surat Kuasa. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Peneraan Tangki Ukur MobilNomor : 1028/1.821.1.1.K.03. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Peneraan Tangki Ukur MobilNomor :1213/1.821.1.1.K.03. 3 (tiga) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor B075/ Dep.IV/LH/PDAL/II/2018, perihal Rekomendasi PengangkutanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1 (Satu) unit Mobil Tangki Nomor Polisi : T 9093 TC berikut

CAHAYA PUTRA ENERGI Nomor :526 /DN/CPEHSD/VII/2019.4 (empat) lembar Bill Of Loading .Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Idm1 (Satu) lembar Surat Kuasa.1 (satu) lembar Surat Keterangan Peneraan Tangki Ukur Mobil Nomor :1028/1.821.1.1.K.03.1 (satu) lembar Surat Keterangan Peneraan Tangki Ukur Mobil Nomor :1213/1.821.1.1.K.03.3 (tiga) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor B075 /Dep.IV/LH/PDAL/II/2018, perihal Rekomendasi Pengangkutan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun1

CAHAYA PUTRA ENERGI Nomor :526 /DN/CPEHSD/VII/2019.4 (empat) lembar Bill Of Loading .1 (Satu) lembar Surat Kuasa.1 (satu) lembar Surat Keterangan Peneraan Tangki Ukur Mobil Nomor :1028/1.821.1.1.K.03.1 (satu) lembar Surat Keterangan Peneraan Tangki Ukur Mobil Nomor :1213/1.821.1.1.K.03.3 (tiga) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor B075 /Dep.IV/LH/PDAL/II/2018, perihal Rekomendasi Pengangkutan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun1 (satu) unit Mobil Tangki Nomor Polisi : T 9093 TC berikut

CAHAYA PUTRA ENERGINomor : 526 /DN/CPEHSD/VII/2019.4 (empat) lembar Bill Of Loading .1 (Satu) lembar Surat Kuasa.1 (satu) lembar Surat Keterangan Peneraan Tangki Ukur MobilNomor : 1028/1.821.1.1.K.03.1 (satu) lembar Surat Keterangan Peneraan Tangki Ukur MobilNomor :1213/1.821.1.1.K.03.Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Idm3 (tiga) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor B075 / Dep.IV/LH/PDAL/II/2018, perihal Rekomendasi PengangkutanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun1

Dengandemikian sangatlah jelas, nyata dan tegas KITAStidak berlaku dan/atau telahhabis dan/atau berakhir pada tanggal 01 November2017 (Bukti T.3)Bahwa pengurusan pelaporan tenaga kerja asing,pengembalian dokumenkeimigrasian, pengakhiran KITAS dan peneraan dan/ataudibubuhkandan/atau di stempel dan/atau cap RETURN OFIMIGRATION DOCUMENT tertanggal 01 November2017 oleh Direktorat JenderalImigrasi Republik Indonesia Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia dilakukan oleh Tergugat.

Penarikan Kartu Izin Tinggal Terbatas dan peneraan cappengembalian kartu Izin Tinggal Terbatas pada PasporKebangsaan.e. Pemindaian selesai; danf.

), harus meninggalkanWilayahIndonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejaktanggal cap Return Of Immigration Document" diterakanpada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.Peneraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan dalamHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 236/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejaktanggal permohonan di terima.Bahwa dengan telah dilakukannya Penarikan Kartu Izin TinggalTerbatas dan dilakukan peneraan

Bahwa dengan ini Tergugat menegaskan fakta hukum yang ada, nyata dantegas dengan adanya peneraan dan/atau dibubuhkan dan/atau di stempeldan/atau cap Return Of Immigration Document" padatanggal 01November 2017 dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Paspor Penggugat makaKITAS meniadi tidak berlakudan/atau telah habis dan/atau berakhirmasa berlakunya.

Juni 1998, diberi tanda T 2;Fotocopy Cetak/print warna jin Tinggal Terbatas Elektronik/Electronic LimitedStay Permit nomor 2C011JE2891AQ, NIORA JEGAC53641 atas nama Sdr.EDWIN FADLEN CORPUS/Penggugat, berdasarkan paspor nomor EB7439762 ijin tinggal berlaku sampai dengan 14 Desember 2017, diberi tandaT3;Fotokopi Terjemahantersumpahbukti T3, diberi tanda T 3.BFotocopy Cetak/print warna paspor nomor EB7439762 atas namasSdr.EDWIN FADLEN CORPUS/Penggugat yang telah dilakukan EPO (exit PermitOnly) atau peneraan

ke Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada tanggal 21Nopember 2015 dengan menggunakan Paspor Pakistan NomorJQ6897552 atas nama SYED MIR HUSSAIN dengan masa berlaku 12Oktober 2011 sampai dengan 10 Oktober 2016, dengan Visa Indonesiayang tertera nomor V6A577751 dengan indeks Visa 212;> Bahwa yang dimaksud dengan indeks Visa 212 berasarkan PeraturanDirjen Imigrasi Nomor : IMl819.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang BentukUkuran, Redaksi, jenis dan Indexs serta Peneraan

memperoleh keputusanMenteri.Bahwa setelah saksi melihat dan memeriksa Visa yang tertera dalamPaspor kewarganegaraan Pakistan Nomor JQ6897552 atas namaSYED MIR HUSSAIN adalah Visa indeks 212 yaitu Visa KunjunganBeberapa Kali Perjalanan dandiberikan jin Tinggal selama 60 hari,Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanggal 21 November 2015melalui bandara SoekarnoHatta.Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F434.1Z.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenisdan Indeks serta Peneraan

Imigrasidan pada pukul 12.00 WIB petugas Imigrasi datang dan membawaterdakwa saksi SAYED NADER HUSSAIN MUSAVI ke KantorImigrasi Karawang.Bahwa paspor dan visa terdakwa SYED MIR HUSSAIN BIN SYEDNIAMAT ULLAH, Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ImigrasiNomor: F434.1Z.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi,Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa, pada pasal 4 ayat 2, indeks212 adalah Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan yangdipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semuaaspek

diberikan bersifat alternatif sehingga cukup salahsatu saja yang dibuktikan yaitu melakukan kegiatan yang tidak sesuai denganmaksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Asriyani Puspita Dewi,S.S, M.Si dan Bambang Catur Puspitowarno, S.H., M.M., paspor dan visaterdakwa SYED MIR HUSSAIN BIN SYED NIAMAT ULLAH, BerdasarkanPeraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F434.1Z.01.10 Tahun 2006tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan

Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Iman Santoso, STmelakukan pengujian atau peneraan terhadap pompa ukur BBM(Bahan Bakar Minyak).

Selanjutnya Terdakwa bersama saksiIman Santoso, ST melakukan pengujian atau peneraan terhadappompa ukur BBM (Bahan Bakar Minyak).

Bahwa pengurusan pelaporan tenaga kerja asing,pengembalian dokumenkeimigrasian, pengakhiran KITAS dan peneraan dan/ataudibubuhkandan/atau di stempel dan/atau cap RETURN OFIMIGRATION DOCUMENT tertanggal 01 November2017 oleh Direktorat JenderalImigrasi Republik Indonesia Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia dilakukan oleh Tergugat.

Penarikan Kartu Izin Tinggal Terbatas dan peneraan cappengembalian kartu Izin Tinggal Terbatas pada PasporKebangsaan.e. Pemindaian selesai; danf.

, harus meninggalkanWilayahIndonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejaktanggal cap "Return Of Immigration Document" diterakanpada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.Peneraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan dalamHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 236/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejaktanggal permohonan di terima.Bahwa dengan telah dilakukannya Penarikan Kartu Izin TinggalTerbatas dan dilakukan peneraan

PKWT di atas maka dapatdisimpulkan bahwa masa berlaku PKWT mengacu pada masa berlakuKITAS yang dimiliki oleh Penggugat, KITAS Penggugat berakhir padaHalaman 13 dari 34 Putusan Nomor 236/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTtanggal 14 Desember 2017 sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnyaapabila masa berlaku PKWT mengikuti masa berlaku KITAS Penggugatsesuai PKWT yakni tanggal 14 Desember 2017 (selanjutnya di sebutPKWT) .Bahwa dengan ini Tergugat menegaskan fakta hukum yang ada, nyata dantegas dengan adanya peneraan

CORPUS MARIA CARMELA DAMASIG isiri Penggugat, berdasarkanpaspor nomor EB7446367 ijin tinggal berlaku sampai dengan 14 Desember2017, diberi tanda T 7;Fotokopi Terjemahan tersumpah bukti T7, diberi tanda T 7.B;Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 236/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22Fotokopi Cetak/print warna paspor nomor P1259981A atas nama Sdri.CORPUS MARIA CARMELA DAMASIG istri Penggugat yang telah dilakukanEPO (exit Permit Only) atau peneraan dan/atau dibubuhkan dan/atau

Pelalawan telah terjadi tindak pidana migas yangdilakukan oleh terdakwa tanpa dilengkapi suratsurat/dokumen yang sah ;e Bahwa saksi mempunyai sertifikasi yang diterbitkan olehKementerian Perdagangan RI Nomor : 1574 / SJDAG.6.4/sert/12/2012, tanggal 26 Desember 2012, oleh yangditandatangani oleh Sekjen Kementerian Perdagangan An.ARDIANSYAH PARMAN, di Jakarta ;e Bahwa saksi melakukan peneraan terhadap barang buktibahan bakar minyak (BBM) Jenis Minyak tanah pada hariSelasa tanggal 16 Juni 2015 sekira

jam 10.00 wib diMapolres Pelalawan, yang mana alat yang digunakandalam peneraan BBM Jenis Minyak tanah adalah BejanaUkur Standart dengan ukuran 20 (Dua puluh) Liter dangelas ukur dengan ukuran 1 (satu) Liter ;e Bahwa BBM Jenis Minyak tanah yang ditera pada saat ituadalah dengan kondisi berada di dalam water tank/tongkapasitas 1000 liter berjumlah 6 buah, Drum 12 buahdengan isi masingmasing 200 liter ;e Bahwa saksi melakukan peneraan terhadap minyak tanahyang berada di dalam wadah jerigen tersebut

Citarasa Prima IndonesiaBerjaya (Upnormal pusat) sebagai bahan baku menu bakso wagyuyang diperdagangkan kepada konsumen; Bahwa timbangan digital merek Excellent digunakan untukmenimbang bahan baku yang akan digunakan untuk makanan yangditawarkan didaftar menu, dan yang menggunakan timbangantersebut adalah bagian kitchen dan sepengetahuan saksi 1 (Satu) unittimbangan tersebut tidak memiliki sertifikat peneraan, baru akandiproses pada bulan Februari 2020; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

konslet, nasi wagyu saosblackaper, nasi wagyu saos mentega, nasi wagyu saos mashroom,adapaun daging sapi Blue Label merek Santory disebut dengan namawagyu untuk menarik kKonsumen yang datang ke Warunk UpnormalLampung;Bahwa timbangan digital merek Excellent digunakan untukmenimbang bahan baku yang akan digunakan untuk makanan yangditawarkan didaftar menu, dan yang menggunakan timbangantersebut adalah bagian kitchen dan sepengetahuan saksi 1 (Satu) unittimbangan tersebut tidak memiliki sertifikat peneraan

, baru akandiproses pada bulan Februari 2020, saksi mengetahui akan adanyaproses peneraan setelah diberitahu oleh saksi Oktaria Manalu;Bahwa daftar menu sudah ada ketika saksi masuk kerja di WarunkUpnormal Lampung sekira bulan Februari 2019 dan sepengetahuansaksi daftar menu tersebut dibuat oleh saksi Oktarina Manulu atasperintah dari terdakwa;Bahwa bakso daging sapi yang digunakan di dapat dari PT.

Aladin Jaya sesuai nota/faktur pembelianpada tanggal 20 Januari 2020; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Malik,ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa unit timbangan digital merek Executive dan cmos warna putih danhijau kapasitas 30 kg tersebut wajib dilakukan peneraan atau tera ulang.Bahwa kewajiban bagi pelaku usahan restoran yang melakukan peneraanalat ukur, alat takar, alat timbang

, dan tera ulang secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali terhadap alat, ukur takar timbang guna menjaminukuran, berat timbangan dan ukurannya yang tertuang pada standartOperasional Prosedur (SOP) dari pihak restoran;Bahwa pelaku usaha wajib melakukan peneraan terhadap alat ukur, takar,timbangan yang sudah habis masa berlakunya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa berdasarkan Akta Notaris DINA SETIARRESTU, SH.M.Kn

ASRI JAVA PUTRA PERKASA, telahmelampirkan berita acara pernyataan kedua pekerjaan (BAP 2)dan telah melampirkan surat keterangan hasil peneraan (SKHP)dari diperindak tahun 2018 dan dokumen tersebut masih efektifberlaku) yang dikeluarkan direktorat jenderal perlindungankomsumen dan tertib Niaga Direktorat Metrologi sebagaimanaketerangan hasil pengujian 93/PKTN4.12/KHP/DL/12/2017 sertaUTTP ini agar ditera ulang paling lambat tanggal 30 November2018 artinya bahwa penggugat tidak mungkin menggunakandokumen

Tidak melampirkan suratketerangan hasil peneraan (SKHP) dari Diperindag tahun 2018adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan azasazaS umum pemerintahan yang baik, tidak cermat dan sewenangwenang karena yang dijadikan alasan oleh POKJA XXXI sudah dipenuhioleh Penggugat dalam dokumen lelang dan dokumen kualifikasi ; Bahwa Tergugat (POKJA XXXI ULP) melanggar pasal 10 ayat (1) AUPByang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2018 yangmeliputi asas :a. Kepastian Hukum ;e.

tidak mengunggah/ tidak ditemukan1) Surat Keterangan hasil peneraan (SKHP) dari Diperindag Tahun2018, sebagaimana tertuang dalam Dokumen PengadaanNomor : 027/168/ 411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 08 Agustus2018 untuk Pengadaan Pemeliharaan berkala jalanWatudandang Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100, BAB Ill.Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 30 sampai hal 502)INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf A. UMUM angka15.Dokumen Penawaran, huruf d. Dokumen penawaran teknisangka 12 huruf a.

Memiliki Surat , Keterangan hasit peneraan(SKHP) dari Diperindag tahun 2018 dan tertuang dalam BAB IV.LEMBAR DATA PEMILIHAN (LOP), K. DOKUMEN PENAWARAN,poin 2 Daftar Peralatan Utama minimal yang dipertukan untukpelaksanaan pekerjaan, keterangan angka 1.b Memiliki SuratKeterangan hasil peneraan (SKHP) dari Diperindag Tahun 2018serta tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja KAK nomor urut 10.SPESIFIKAS TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI Keteranganhuruf b.

Memiliki Surat Keterangan hasil peneraan (SKHP)dari Diperindag Tahun 2018 ; danHasil pemindaian (scan) Serita Acara Serah Terima Kedua(P2/FHO) pekerjaan yang tercantum dalam daftar pengalaman(paket Rekonstruksi Dan Pelebaran Jalan Babat Bts.

Bin Hapid Supendi yangmelakukan pengukuran kayu pada tempat terobuka, perhitungan jumlahbatang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batangdengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadapdimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensidiameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/obuku ukur danterakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia(SNI) tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukanpengukuran

Bin HapidSupendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitunganjumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batangdengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadapdimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameteruntuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/ouku ukur dan terakhirmenentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI)tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukan pengukurankayu

Bin Hapid Supendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempatterbuka, perhitungan jumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus,peneraan nomor batang dengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukanpengukuran (terhadap dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KGdan dimensi diameter untuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/obukuukur dan terakhir menentukan volume yang merujuk pada Standar NasionalIndonesia (SNI) tentang pengukuran KB dan KG dan kemudian Ahli melakukanpengukuran

Bin HapidSupendi yang melakukan pengukuran kayu pada tempat terbuka, perhitunganhalaman 28 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 202 1/PN.Pkbjumlah batang KG atau KB dilakukan secara sensus, peneraan nomor batangdengan spidol, menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran (terhadapdimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tebal untuk KG dan dimensi diameteruntuk KB), dilakukan pencatatan dalam tally sheet/ouku ukur dan terakhirmenentukan volume yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI)tentang

AG 7544 RC3 (tiga) lembar faktur2 (dua) lembar surat hasil peneraan/sertifikat tera3 (tiga) lembar surat ijin pengisiane 9 (sembilan) buah jurigen kosonge 1 (satu) buah jurigen isi BBM jenis bensin 30 litere 4(empat) buah corong minyake 2 (dua) timba senge 1 (satu) unit truk jenis traktor head nopol AG 7544 RC NokaMJESGIJDP.5JA.10349 Nosin CO8ETGJ12579 yang akanditentukan statusnya pada amar putusan perkara ini.Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dihukum makaterdakwa harus dibebani membayar perkara

AG 7544 RCe 3 (tiga) lembar faktur19e 2 (dua) lembar surat hasil peneraan/sertifikat terae 3 (tiga) lembar surat ijin pengisiane 1 (satu) unit truk jenis traktor head nopol AG 7544 RC NokaMJESGIJDP.5JA.10349 Nosin CO8ETGJ12579.dikembalikan kepada yang berhak Budi Susilo.e 1 (satu)...1 (satu) buah jurigen isi BBM jenis bensin 30 literdikembalikan kepada SPBU.9 (Sembilan) buah jurigen kosonge 4 (empat) buah corong minyak2 (dua) timba seng.dirampas untuk dimusnahkan.6.

Rp100.000 x 10 rim Rp 1.000.000,0053. 21102008 Cetak Kop Surat @ Rp100.000 x 10 rim Rp 1.000.000,0054. 29072008 Cetak Buku Besar "Retribusi Biaya Tera Ulang" Rp 750.000,00@Rp1.500x500 lembar55. 29072008 Cetak Amplop "Anak Timbangan Miligram" Rp 200.000,00@ Rp400 x 500 lembar56. 07042008 Cetak "Keterangan Panggilan Tera Ulang" Rp 500.000,00@Rp50.000 x 10 rim57. 21042008 Cetak Full Colour" "Sertifikat Balai Pelayanan Rp 750.000,00Kemetrologian Malang" @ Rp150.000x5 rim58. 25022008 Cetak "Keterangan Peneraan

" @ Rp85.000 x 1 Rp 235.000,00Cetak "Balai Pelayanan Kemetrologian" /*Rp150.000 x 159. 27032008 Cetak "Surat Keterangan Hasil Peneraan" @ Rp10.000 x = Rp 100.000,0010 buku60. 27082008 Cetak "Tarif Uang Tera / Tera Ulang" @Rp1.750x600 Rp 1.050.000,00lembar61. 04082008 Amplop @ Rp9.200 x 2pak Rp 19.000,0062. 16052008 Cetak "Keterangan Peneraan" @ Rp100.000x3 Rp 300.000,0063. 01092008 Cetak "Surat Keterangan Panggilan Tera Ulang" @ Rp 500.000,00Rp50.000 x 10 rim64. 2692008 Cetak Kartu Ucapan Lebaran

No. 261 K/Pid.Sus/2015 55. 29072008 Cetak Amplop "Anak Timbangan Miligram" Rp 200.000,00@ Rp400 x 500 lembar56. 07042008 Cetak "Keterangan Panggilan Tera Ulang" Rp 500.000,00@Rp50.000 x 10 rim57. 21042008 Cetak Full Colour" "Sertifikat Balai Pelayanan Rp 750.000,00Kemetrologian Malang" @ Rp150.000x5 rim58. 25022008 Cetak "Keterangan Peneraan" @ Rp85.000 x 1 Rp 235.000,00Cetak "Balai Pelayanan Kemetrologian" /*Rp150.000 x 159. 27032008 Cetak "Surat Keterangan Hasil Peneraan" @ Rp10.000 x = Rp 100.000,0010

buku60. 27082008 Cetak "Tarif Uang Tera / Tera Ulang" @Rp1.750x600 Rp 1.050.000,00lembar61. 04082008 Amplop @ Rp9.200 x 2pak Rp 19.000,0062. 16052008 Cetak "Keterangan Peneraan" @ Rp100.000x3 Rp 300.000,0063. 01092008 Cetak "Surat Keterangan Panggilan Tera Ulang" @ Rp 500.000,00Rp50.000 x 10 rim64. 2692008 Cetak Kartu Ucapan Lebaran @ Rp1.500 x!

tetapi juga pertimbangan pertimbangan hukum putusanaquo baik dari segi pertimbangan fakta/pembuktian maupun dari segipertimbangan hukumnya, kesemuanya sudah dipertimbangkansecara adil dan sempurna dalam putusan perkara perdata ini,sehingga berdasar dan beralasan hukum dikuatkan dalam semuatingkatan peradilan/Upaya Hukum;Bahwa sepanjang putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal17 Mei 2016 No.4/Pdt.G/2016/PN.Pangkajene tidak terdapatkekeliruan atau kesalahan tentang penerapan fakta/pembuktianmaupun peneraan

Pdt/2016/PT.Mkstergugat telah mampu membuktikan dalildalil eksepsi bahwa pokokperkara dalam perkara perdata ini sengketa kewarisan sehingga yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini PengadilanAgama Pangkajene sebagaimana dipertimbangkan oleh HakimTingkat Pertama engadilan Negeri Pangkajene, karenanya apa yangdiputuskan oleh hakim tingkat pertama menyatakan pengadilanNegeri Pangkajene tidak berwenang mengadili perkara ini adalahkiranya sudah benar dan tepat baik ditinjau dari segi peneraan