M E N G A D I L IMenyatakan terdakwa SANTOSO IRODAT BIN WAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengaduan Palsu ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar laporan Polisi a.n. pelapor Sdr.

dipegang sehingga saksi Indah menjadi linglung seperti orang kenagendam selanjutnya 2 orang lakilaki tersebut membawa sepeda motor TVS kearah Madiun ; Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, terdakwa dansaksi Indah beserta satu team dari Polres Madiun mendatangi tempat kejadianperkara tapi baik terdakwa maupun saksi Indah tidak dapat menunjukkan lokasidan ketika ditanya jawaban mereka berbelitbelit dan berbedabeda dan saksi BudiAyuda melihat ada kejanggalan ternyata laporan dan pengaduan

Memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana,padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Unsur Dengan Sengaja Bahwa dengan sengaja disini berarti adanya kehendak pada pelaku untukmemberitahukan atau mengadukan suatu perbuatan pidana dan adanyapengetahuan dari pelaku bahwa pengaduan itu merupakan pengaduan yang tidakbenar atau palsu ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang

kemudian saksi Alvian, saksi BudiAyuda beserta satu team mengajak terdakwa dan saksi Indah menuju lokasi tempatHal. 10 dari 15 Put No.243/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn.11kejadian perkara tetapi setelah sampai di jalan raya jurusan Madiun Surabayatepatnya di daerah Saradan baik terdakwa maupun saksi Indah tidak dapatmenunjukkan tempat kejadian dan ketika ditanya oleh saksi Alvian dan saksi Budijawaban dari terdakwa dan saksi Indah berbelitbelit dan berbedabeda sehinggaakhirnya mereka berdua mengaku bahwa pengaduan

pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perobuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan,sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggarpasal 220 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Bahwa untuk alasan terdakwa bahwa terdakwa hanya mengantar saksi IndahBudi Ani untuk menjual bahkan sampai membuat pengaduan

diajukan/diperlihatkan dipersidangan maka Majelis Hakim tidakakan mempertimbangkannya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini ;Mengingat, pasal 220 KUHP dan Undangundang No. 8 tahun 1981 sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIMenyatakan terdakwa SANTOSO IRODAT BIN WAHYONO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengaduan

Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YANI Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengaduan palsu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD YANI Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

ANGGA PRISMAYADI, BRIPKA RESTUHADIYANTO selaku Ka Siaga Piket Reskrim yang mana Laporan Polisi dibuatapabila faktafaktanya jelas serta berdasarkan oleh TKP benar adanyaperistiwa tersebut sedangkan pengaduan dalam bentuk rekomendasi laporanpolisi adalah merupakan laporan pengaduan yang masih dalam tahapanpenjejakan kasus yang mana belum jelas faktafaktanya namun penjejakankasus tetap ditanggapi oleh penyidik terkait penanganannya hingga ditemukanfakta fakta yang kongkrit sehingga dapat di buatkan

laporan polisinya.Bahwa selanjutnya saksi menghubungi piket Siaga Reskrim setelah datang keruang SPK selanjutnya kami secara bersamasama melakukan olah tempatkejadian perkara dan setelah kembali lagi ke Polres Singkawang saksi YANABin HANI kami arahkan ke piket Siaga Reskrim untuk diambil keterangan danberdasarkan pengakuannya saat memberikan pengaduan di PolresSingkawang bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi padahari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 21.00 Wib di Parkiran taman

T.M.T SINAGA, dibawah sumpah didepan persidangan keterangannya pada17pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;Bahwa saksi mengerti dan paham diperiksa dan diambil keterangandalam peristiwa tindak pidana Pengaduan / Laporan Palsu yangdilaporkan oleh saksi YANA Bin HANI di Mapolres Singkawang yangmana Pengaduan/Laporan Palsu tersebut disampaikan oleh saksi YANABin HANI di Polres Singkawang pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014sekitar

YANI Bin YUSUF sertamaksud dan tujuannya membuat pengaduan/laporan palsu dipolressingkawang supaya tidak di kejar agen/Finence dalam masalahangsurannya dikarenakan sepeda motor tersebut masih berstatuskredit.Atas keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan benar.7.

Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YANI Bin YUSUF telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan pengaduan palsu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD YANI Bin YUSUF denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

SYAMSUL ARIF bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuanpalsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2020sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPdalam surat dakwaan Pertama kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

saksiSentot Wijaya namun setelah laporan Terdakwa ditindaklanjuti untukdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap tanda tangan H.Syamsul Arif (Terdakwa) dimana berdasarkan hasil uji Labfor tersebutsehingga laporan Terdakwa terhadap saksi Sentot Wijaya selanjutnyaHalaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2020dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor SPTAP/176.A/X/2014/Reskrimtentang Penghentian Penyidikan tertanggal 31 Oktober 2014: Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan sengajamengajukan pengaduan

rekonstruksi tersebut penyidik menemukankejanggalankejanggalan sehubungan hasil pemeriksaan Terdakwa dankeadaan di lapangan yang tidak sesuai, sehingga penyidik merasa curigadan bertanya lagi kepada Terdakwa kejadian yang sebenarnya danTerdakwa masih tetap berbohong terus, karena penyidik tidak yakindengan adanya kejanggalankejanggalan dilapangan tersebut, makaselanjutnya Terdakwa mengakui terus terang kalau kejadian perampokanyang menimpa Terdakwa yang dilaporkan tersebut sebenarnya tidak adadan pengaduan

Bahwa pada hal Terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa apa yangdituduhkan atau yang diberitahukannya adalah palsuatau. setidak tidaknya tidak benar, pengaduan maupunpemberitahuan mana oleh Terdakwa dengan maksud agarpihak yang berwajib/berwenang atau setidaknya polisimiliter/polisi Rl melakukan pemeriksaan ataupenyidikan terhadap diri Sdr.

Isdenta Sinurat, GM PLN DistribusiJateng dan DIY maupun kepada Presiden RI, yang padapokoknya berisi pengaduan dan mencemarkan pegawai PLNPekalongan secara umum dan khususnya Saksi 1 BambangSulistiono, BE.5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuat suratsurat kaleng yang melaporkan Saksi 1 kepada pihakyang berwajib, yang mengakibatkan Saksi 1 dipanggilke Polda maupun ke Kejaksaan, melainkan Saksi hanyamendengar saja.6.

Bahwa benar atas pengaduan Terdakwa tersebut,Saksi 1 telah diperiksa oleh pimpinan Saksi 1sendiri, Polda Jateng dan kejaksaan. Namun setelahdilakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1, tidakdiketemukan penyelewengan sesuai apa yang dituduhkan98oleh Terdakwa dalam suratnya yang disampaikan kepadaBpk. Presiden Rl. Maupun kepada Manager APJPekalongan Bpk.

ataupemberitahuan serta berwenang menangani ataumenyelesaikan hal yang diadukan itu.107Yang menjadi permasalahan apakah Terdakwa telahmengadukan Saksi 1 dengan pengaduan palsu kepadapenguasa ?

yang disampaikan' oleh pelaku kepadapenguasa dapat secara tertulis atau dengan lisan danminta untuk dituliskan, akibat dari pemberitahuan /pengaduan tersebut kehormatan atau nama baik dariseseorang yang dilaporkan terserang.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawahsumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yangterungkap dalam persidangan, terungkap fakta faktasebagai berikut1151.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengaduan fitnah ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang Didakwakan secaraAlternatif dengan Pasal 281 KUHPPencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secaraAlternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikanpenuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduanPasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetapdilanjutkan pemeriksaannya sekalipun dakwaan tersebut berasaldari satu laporan polisi.E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA1.

pengelolaan dan pertanggungjawabannya.Norma/ Kebijakan:Perlu revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya dan SK Panitera Nomor002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Untuk melaksanakan prinsip penanganan pengaduan

yangefektif, efisien, dan ekonomis sesuai Peraturan MahkamahAgung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman PenangananPengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang Berada di Bawahnya perlu dilakukanrevisi terhadap Pembentukan Tim Pemeriksa dalamhal penanganan pengaduan yang Terlapornya adalahPimpinan Pengadilan Tingkat Banding.

Hal ini didasarkanpada praktek selama ini dalam penanganan pengaduan yangTerlapornya adalah Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding,para pihak terkait diperiksa oleh Badan Pengawasan,sedangkan Terlapornya sendiri diperiksa Tim dari MajelisHakim Agung.

Apabila pada saat pemeriksaan Terlapor oleh21Majelis Hakim Agung tersebut Terlapor membawa saksi,maka saksi tersebut yang berwenang memeriksa adalah Timdari Badan Pengawasan sehingga membuat pemeriksaan danpenanganan pengaduan dengan Terlapor pimpinan tingkatbanding kurang efektif dan efisien.Norma/Kebijakan:Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Mahkamah AgungNomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman PenangananPengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikan penuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduan Pasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetap dilanjutkan pemeriksaannya sekalipun dakwaan tersebut berasal dari satu laporan polisi.

Menyatakan Terdakwa Andriadi alias Atu, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa,baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehinggaHal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 613 K/Pid/2019kehormatan atau nama baiknya terserang, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 317 Ayat (1) juncto Pasal 55 Kitab UndangUndang HukumPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;2.

Menyatakan Terdakwa Andriadi alias Atu telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengaduan FitnahSecara BersamaSama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andriadi alias Atu denganpidana penjara selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;4. Menetapkan barang bukti berupa:Hal. 2 dari 7 hal.

PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judexfacti Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pengaduan

Menyatakan Terdakwa YANA Bin HANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengaduan palsu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANA Bin HANI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

T.M.T SINAGA, dibawah sumpah didepan persidangan keterangannyapada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;Bahwa saksi mengerti dan paham diperiksa dan diambil keterangandalam peristiwa tindak pidana Pengaduan / Laporan Palsu yangdilaporkan oleh terdakwa YANA Bin HANI di Mapolres Singkawangyang mana Pengaduan/Laporan Palsu tersebut disampaikan olehterdakwa YANA Bin HANI di Polres Singkawang pada hari Kamistanggal 19 Juni 2014 sekitar

YANI Bin YUSUF sertamaksud dan tujuannya membuat pengaduan/laporan palsu dipolressingkawang supaya tidak di kejar agen/Finence dalam masalah17angsurannya dikarenakan sepeda motor tersebut masih berstatuskredit.Atas keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan benar.5.

M.YANI Bin YUSUFuntuk membuat laporan pengaduan palsu tersebut di MapolresSingkawang yang mana Alasan terdakwa YANA Bin HANI menjualsepeda motor tersebut di karenakan terlilit hutang dengan Sdr. M.

YANIBin YUSUF serta maksud dan tujuannya membuat pengaduan/laporanpalsu dipolres singkawang supaya tidak di kejar agen/Finence dalammasalah angsurannya dikarenakan sepeda motor tersebut masihberstatus kredit.Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi MohammadYani telah melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut pada hariRabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 21.00 Wib di Parkiran taman burung(gedung pancasila) Jalan Pemuda Kel. Condong Kec.

JOHANES MARINUS LUNEL alias JHONY pada hari Senintanggal 18 Februari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Kantor DinasKesehatan Kota Bandung, Jalan Supratman Nomor 73, Kota Bandung, atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengajamengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu

Hukum Terdakwa menyatakanpersetujuannya secara tertulis tertanggal 20 April 2011;Menimbang, bahwa karena saksi korban sebagai PihakPelapor/Pengadu telah melakukan Pencabutan Pengaduan makaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahPencabutan Pengaduan tersebut sah dan beralasan hukum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengandakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu:melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 65 KUHP atau keduamelanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 65 KUHP; 1213Menimbang, bahwa

karena antara saksi korban denganterdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudarasepupu)= maka. ditingkat penyidikan saksi korban~ telahmengajukan pengaduan terhadap terdakwa atas tindak pidanayang telah dilakukan olehterdakwa ; Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal /72 KUHPyang disusun oleh R.

ODelik delik aduan relatif initersebut dalam pasal : 367, 370, 376, 394, 404 dan 411.dalam hal ini maka pengaduan itu) bukan untuk menuntutperistiwanya akan tetapi untuk menuntut' orang yangbersalah dalam peristiwa ini ;Bagi delik delik aduan dalam pasal atau babnya senantiasadisebutkan siapakah yang berhak mengajukan pengaduan ialahorang orang yang kena peristiwa pidana itu.

yang dibuat pada tanggal 15 April2011 maka pencabutan pengaduan tersebut masih dalamrentang tenggang waktu 3 bulan sejak hari memasukkannya ;Menimbang, bahwa karena surat pencabutan pengaduanyang diajukan oleh saksi korban dalam perkara aquo adalahterhadap dakwaan dengan kategori delik aduan relatif danantara saksi korban dan terdakwa memang masih ada hubungankeluarga sebagai sepupu sebagaimana diterangkan oleh saksikorban di persidangan dan surat pencabutan pengaduan masihmasuk dalam masa tenggang

waktu 3 bulan, dan selain itusaksi koroban sudah tidak dirugikan lagi atas perbuatanterdakwa sehingga majelis berpendapat bahwa suratpencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korbanadalah sah dan beralasan hukum dan karenanya patut untukdikabulkanMenimbang, bahwa = karena permohonan pencabutanpengaduan yang diajukan oleh saksi korban Ir.

Menyatakan Terdakwa Nasarudin,S.Sos telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa,baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorangsehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 67 PK/Pid/2018Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasarudin,S.Sos denganpidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denganperintah terdakwa segera ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) gabung laporan pengaduan dari Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bimatertanggal 27 Oktober 2015, atas nama pelapor Nasarudian, S.Sos(tembusan Sekda Kota Bima); 1 (satu) gabung laporan hasil pemeriksaan badan kepegawaiandaerah (BKD) Kota Bima tentang Disiplin PNS atas nama Erna, NIP19791231200701236, staf bagian organisasi pendayagunaan

aparaturSetda Kota Bima, tanggal 4 November 2015; 1 (satu) gabung laporan hasil pemeriksaan khususinspektoratpemerintah Kota Bima tentang indikasi adanya penyalahgunaanwewenang sekretaris daerah Kota Bima Nomor LHP: 42/I/K/2015tanggal LHP 4 November 2015; 1 (satu) gabung laporan pengaduan dari dewan pimpinan cabangAsosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bimatertanggal 27 Oktober 2015 atas nama pelapor Nasarudin,S.Sos yangditujukan kepada Inspektorat Kota Bima;Menetapkan agar Terdakwa

dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor139/Pid.B/2016/PN Rbi tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1)2)Menyatakan Terdakwa NASARUDIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengaduan secarafitnah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;Halaman 2

2015; 1 (satu) gabung laporan hasil pemeriksaan khususinspektoratpemerintah Kota Bima tentang indikasi adanya penyalahgunaanwewenang sekretaris daerah Kota Bima Nomor LHP: 42/I/K/2015tanggal LHP 4 November 2015; 1 (satu) gabung laporan pengaduan dari dewan pimpinan cabangAsosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bimatertanggal 27 Oktober 2015 atas nama pelapor Nasarudin,S.Sos yangditujukan kepada Inspektorat Kota Bima;dikembalikan kepada yang berhak atau dari siapa barang bukti itudisita

No. 1034 K/Pid/201 1melakukan pengaduan secara memfitnah kepada Pejabat Negara terhadapsaksi korban FIFI MAFILINDA SH dan saksi korban PETRUS LOYANI SH, MH,MBA, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksikorban FIFI MAFILINDA, SH menerima sebuah surat yang diantar oleh saksiVICTORIO JOHAN BASTIAN GAH yang diterimanya dari seseorang yangmengaku dari PT. Flobamora Mall.

Menyatakan mereka Terdakwa AMIRUL MUKMININ, Terdakwa Il CASPEROLIFIANUS BOKOTEI, Terdkawa Ill MICHAEL ISTANIRTA, Terdakwa IVDEDY SUMANTRI, Terdakwa V AGUNG HIMAWAN, dan Terdakwa VIPAMELA LOPULALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengaduan secara fitnah, sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 317 ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan yang telahkami bacakan dalam sidang ;2.

Menyatakan para Terdakwa AMIRUL MUKMININ, Terdakwa Il CASPEROLIFIANUS BOKOTEI, Terdkawa Ill MICHAEL ISTANIRTA, Terdakwa IVDEDY SUMANTRI, Terdakwa V AGUNG HIMAWAN, dan Terdakwa VIPAMELA LOPULALAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pengaduan secara memfitnah ;2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masingmasingdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3.

dari korban dan dalam perkara a quo tidak ada pihakyang mengajukan pengaduan, pertimbangan tersebut keliru Karena berdasarkanlaporan Polisi/Pengaduan No.

Menyatakan para Terdakwa AMIRUL MUKMININ, Terdakwa Il CASPEROLIFIANUS BOKOTEI Terdakwa Ill MICHAEL ISTANIRTA, Terdakwa IVDEDY SUMANTRI, Terdakwa V AGUNG HIMAWAN, dan Terdakwa VIPAMELA LOPULALAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pengaduan secara memfitnah ;2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masingmasingdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3.

YAYAH DARIAH binti HISULAEMAN ,pada hari Senintanggal 12 Januari 2009 pukul 11.30 wib atau setidaktidaknya terjadi pada suatu waktudalam tahun 2009 bertempat di Kantor Polresta Tasikmalaya Jalan Kapten NasehKecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya atau setidaktidaknya terjadi pada suatu tempatyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengajamengajukan suatu pengaduan atau laporan palsu secara tertulis atau laporan palsusecara tertulis atau membuat pengaduan atau laporan

Lp/70/I/2009 tanggal 12Januari 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku pelapor, namun berdasarkan hasilpenyelidikan Polresta Tasikmalaya laporan atau pengaduan terdakwa tidak cukup buktiyang kemudian~ diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidkan.Bahwa akibat laporan atau pengaduan terdakwa tersebut dan atas dasarpemberitahuan terdakwa kepada masyarakat bahwa saksi korban ATANG bin H. MAJIDtelah menjual tanah milik terdakwa kepada saksi korban ATANG bin H.

Lp/70/I/2009 tanggal 12Januari 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku pelapor, namun berdasarkan hasilpenyelidikan Polresta Tasikmalaya laporan atau pengaduan terdakwa tidak cukup buktiyang kemudian~ diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidkan.Bahwa akibat laporan atau pengaduan terdakwa tersebut dan atas dasar pemberitahuanterdakwa kepada masyarakat bahwa saksi korban ATANG bin H. MAJID telah menjualtanah milik terdakwa kepada saksi korban ATANG bin H.

;Menimbang, bahwa dengan demikian pengaduan terdakwa kepada Polisi bahwasaksi Atang telah menjual tanah sawahnya memang tidak terbukti, tetapi bukan berartisebagai pengaduan palsu, ada percobaan untuk menjual.

Penjatuhan pidana tersebut tidak 93mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secarahukum administratif personil akan sulit untuk diproses.Tata cara pengaduan terhadap tindak pidana bagi prajurit dalampenugasan Operasi Militer.Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasimiliter disampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau PolisiMiliter Mobile.

Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidakdapat dilakukan, maka pengaduannya disampaikan kepadakomandan/atasannya dan komandan/atasan tersebut wajibmeneruskannya kepada Polisi Militer dengan tetapmemperhatikan tenggang waktu pengaduan sesuai denganketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP.

Pengaduan prajurit tersebutdihitung sebagai awal perhitungan kadaluwarsa.Tentang Pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di PengadilanMiliter.Persidangan perkara desersi in absentia perlu ditentukan bataswaktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3(tiga) kali berturutturut secara sah dan patut, setelah diperolehkepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuanberdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untukmemenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringanserta

Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militerdisampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile.Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, makapengaduannya disampaikan kepada komandan/atasannya, dan komandan/atasantersebut wajib meneruskannya kepada Polisi Militer dengan tetap memperhatikantenggang waktu pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Pengaduan prajurit tersebut dihitung sebagai awal perhitungan kadaluarsa.