mempertimbangkan dan siap menanggung segalaakibatnya;7 Bahwa demi kepentingan anak, serta demi adanya kepastian hukum teniangpengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon secara adat perluadanya pengesahan dari Pengadilan ;Berdasarkan haihai seperti tersebut diatas, para pemohon mohon kepadaYth.Bapak Ketua Pengadiian Negeri Kudus berkenan untuk memeriksa permobonan ParaPemohon dengan menjatuhkan penetapannva sebagai bcrikut:1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;2 Mematakan syah pengangkaian

Rifan Heimi Maulana bin Fanii, berusta sekitar 6 bulan, olehkarena fu telah terpenuiilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan PemerintahNomer 54 Tahun 200/ tentang Pengangkatan Anak:Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yangdikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwaPemonon dan Pemehon il adalah pasangan suami isten yang sah dan belummemiliki keturunan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (e)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkaian

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon danPemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkaian anakyang bernama Firda Naura Shauqi Aqila binti Hendi Febriansyah dapatdikabulkan ;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 joUndangUndang Nomor 50 Tahun 20089 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum terkait masa kerjaTermohon Kasasi/dahulu Penggugat yang dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan dihitung semenjak 13 Januari 2007, sebab berdasarkan buktiyang ada berupa: Posita Gugatan Nomor 1 pada Surat Gugatan Termohon Kasasi/dahuluPenggugat; Surat Pengangkaian Karyawan Tetap (P2); Surat Mutasi (T1); dan Surat anjuran Disnaker (T13)sangat jelas bahwa yang benar perhitungan mulai kerja TermohonKasasi/dahulu Penggugat adalah tanggal 26 Juni 2010 dan

:= Bahwa Intam Pinasti, lahir tanggall O7 Maret 2015 atau saat ini berumur 2(dua) talnun 11 (@at)) buen dam ta adtalath anak kellie perermpuan dariseorang wanita bernama Riswati:= Bahwa Pemohon dan PeMmhH Il telah mendapat persetujuan dati orangtuta kamdlinyy inten Pimestij, umtuk menmelittana dan meminesartean danmenjadikam anak tersebut sebagai anak amgjkat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpenmathanan Parca Penuttoon agar PeAgadila Agama Kajen menetapkanSalimyn Pengangkaian

Menyatakan sah pengangkaian anak yang dilakukan oleh Pemohon ibernama Darmadin bin M. Hasan dan Pemohon ii bernama AtunMarsiatun binti H. Zuikarnain, kKeduanya beraiamat di Jaian LingkarUtara Kariiawa, RT.012, RW.005, Kelurahan Karijawa, KecamatanDompu, Kabupaien Dompu, terhadap anak perempuan bernamaFalisha Shamim Nibras binti Muhammad Hikmah, umur 2 tahun;3.

Budi Bin Dana Sujana Alm

Tyfountex Indonesia adalah merupakan Badan Hukum yangberbentuk Perseroan Terbatas dimana berdasarkan UU No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan TerbatasHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pdt G/2016/PN Skhwajib dibuat dalam Akta Notariil, dan di dalam Akta Pendirian PerseroanTerbatas memuat Anggaran Dasar yang di dalamnya setidaktidaknyamemuat pengaturan saham, cara pengangkaian dan wewenang direksidan komisaris, maupun pengaturan lainnya;.

tentang PengesahanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinangtanggal 14 Oktober 1999;5. 1 (Satu) burdel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagal piniaman yang akan diteruskan kepada 25 (duapuluh =ilima) orang anggota Dewan~ dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur KepuiauanBangka Belitung Nomor: 18844281/12004 enang PeresmanPembethenian dan Pengangkaian

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT inidijelaskan:Persyaratan pengangkaian anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke1KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwaia Terdakwa ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 2004berdasarkan Keputusan Gubemur Sumatera Selatan Nomor :481/SK/U/1 999 tanggal 10Agustus 1999tentang Peresmian Pengangkaian

Kepala Badan KepegawaianNomcr K.2630/V.2030/99 Tahun 2016 tentang KewenangsnPelaksana Harian danPelaksana Tugas dalam aspek kepegawaianpada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) yang menyebutkan:Poin 7 Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatandefenitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkansebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikantunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidakperlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan;Poin 8 Bahwa pengangkaian