Pasal 39 ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidakmemutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tuakandungnya ; === 272 === ===Pasal 39 ayat (3): Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut olehcalon anak angkat, Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat calon anak yang akan diangkatdan calon orang tua angkat, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a serta Pasal 13Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkan

mengenai biaya dalam beracara perkara perdata permohonandi Pengadilan, bilamana tidak ada ijin dari Pengadilan untuk beracara secara cumacuma, merupakan kewajiban pemohon untuk memenuhinya, sehingga biaya beracarayang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;Memperhatikan, ketentuanketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang10Pelaksanaan Pengangkan

permohonan pengesahanpengangkatan anak dimana Pemohon dan Pemohon Il memohon = agarMahkamah Syariyah Lhokseuimawe menyatakan sah pengangkatan anak yangdilakukan Pemohon dan Pemohon fi terhadap anak yang bernama ZahiyatonNabilla binti Zainon, perempuan, lahir tanggal 10 November 2012, denganalasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya dilatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 romawi 4, menentukan bahwa"permohonan pengangkan

apasangan suami istri yang bernama : NYOMAN DOBY ADIYANTAdan NI WAYAN SUDIANI dengan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :11939/2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ( foto kopy terlampir ) ;Bahwa sejak lahir anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sepertianak kandung sendiri damn para pemohon merasa mampu untuk mengasuh,memelihara dan mendidiki serta memberikan kebutuhan seharihari terhadapanak tersebut dan dan terhadap pengangkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak yang bernama Muhamad Faris Nurhidayat bin Suprpto, umur 3 (tiga) bulan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Menyatakan sah pengangkan anak oleh Pemohon dan Pemohon Il,terhadap anak yang bernama Muhamad Faris Nurhidayat bin Suprpto, umur3 (tiga) bulan ;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon II sebesarRp 106.000, (seratus enam ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehibertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh Abdul Hakim, S.Ag.,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Pidie Jaya tanggal 29 desember 2017 yang di tanda tangani oleh Kabid Kedaruratan dan logistik serta Kepala Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya;

Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor : PEG.821.2/55/2017tentang pemberhentian dan pengangkan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Structural di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya atas namaMansur, S.sos.Nip. 1973060441997031004 dengan lampiran : Surat pernyataan pelantikan nomor PEG.800/452/2017/tanggal07 April 2017 atas nama Mansur, S.sos. Nip. 1973060441997031004. Surat pernyataan menduduki jabatan nomor : Peg.800/453/2017tanggal O7 April 2017 atas nama Mansur, S.sos.

Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor : PEG.821.2/55/2017tentang pemberhentian dan pengangkan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Structural di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya atas namaMansur, S.sos.Nip. 1973060441997031004 dengan lampiran :Halaman 15 Putusan Nomor 273/PID/2018/PT BNA Surat pernyataan pelantikan nomor PEG.800/452/2017/tanggal 07April 2017 atas nama Mansur, S.sos.

Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor : PEG.821.2/55/2017tentang pemberhentian dan pengangkan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Structural di Lingkungan Pemerintah Kab. PidieJaya atas nama Mansur, S.sos.Nip. 1973060441997031004dengan lampiran : Surat pernyataan pelantikan nomor PEG.800/452/2017/tanggalO7 April 2017 atas nama Mansur, S.sos. Nip.197306044199 7031004; Surat pernyataan menduduki jabatan nomor: Peg.800/453/2017tanggal O7 April 2017 atas nama Mansur, S.sos.

semuanyamerupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna danmengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembalidengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalahKompentensi absolut dan konpetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonanpemohonan pemohon adalah memohon penetapan pengadilan agarmendapatkan kepastian sahnya pengangkan

Pidie Jaya tanggal 29 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh Kabid Kedaruratan dan logistik serta Kepala Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya;

Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor : PEG.821.2/55/2017tentang pemberhentian dan pengangkan pegawai negeri sipil dalamjabatan structural di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya atas namaMansur, S.sos.Nip. 1973060441997031004 dengan lampiran : Surat pernyataan pelantikan nomor PEG.800/452/2017/tanggal 07 April2017 atas nama Mansur, S.sos. Nip. 1973060441997031004. Surat pernyataan menduduki jabatan nomor : Peg.800/453/2017 tanggal07 April 2017 atas nama Mansur, S.sos.

Pidie Jayatanggal 29 desember 2017 yang di tanda tangani oleh Kabid Kedaruratandan logistik serta Kepala Pelaksanaan Penanggulangan Bencana DaerahPidie Jaya;Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor : PEG.821.2/55/2017 tentangpemberhentian dan pengangkan pegawai negeri sipil dalam jabatanstructural di lingkungan pemerintah Kab.

Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor : PEG.821.2/55/2017 tentangpemberhentian dan pengangkan pegawai negeri sipil dalam jabatanstructural di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya atas nama Mansur,S.sos.Nip. 1973060441997031004 dengan lampiran :Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 187/Pid. Sus/2018/PN Sgi Surat pernyataan pelantikan nomor PEG.800/452/2017/tanggal 07 April2017 atas nama Mansur, S.sos.

Pidie Jayatanggal 29 desember 2017 yang di tanda tangani oleh KabidKedaruratan dan logistik serta Kepala Pelaksanaan PenanggulanganBencana Daerah Pidie Jaya;Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor : PEG.821.2/55/2017tentang pemberhentian dan pengangkan pegawai negeri sipil dalamjabatan structural di lingkungan pemerintah Kab.

mengikat, makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompentensiabsolut dan konpetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonanpemohonan pemohon adalah memohon penetapan pengadilan agarPenetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.Hal. 6 dari 11 halSALINANmendapatkan kepastian sahnya pengangkan

Bahwa dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan bahwa Tergugatdalam menerbitkan Keputusan Nomor 299 Tahun 2005 tanggal 19 September2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkan Pejabat KepalaDesa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun bertentangandengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2001 tentang TataCara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaadalah tidak benar, justru sebaliknya

yang cukup untuk kebutuhan hidup yang layak untukPemohon dan Pemohon Il serta anak yang diangkat berdasarkanlocus dimana Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 maka telahterbukti Pemohon dan Pemohon II dalam keadaan sehat;13Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 maka telah terbuktiPemhon dan Pemohon II berkelakuan baik;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 maka telah terbuktiDinas Sosial Yogyakarta telah memberikan rekomendasi ataspermohonan pengangkan

dari penyampaian Tergugat II kepada Penggugat kalau Tanahtersebut milik Penggugat telah dibeli Tergugat II dari Tergugat , Penggugatmemperingatkan ke Tergugat II bahwa kalau Tanah milik Penggugat tersebutjangan dibeli dikarenakan tanah miliknya hanya di pegangkan sebagaijaminan kepada Tergugat dan nantinya Ketika Penggugat memiliki uangbarulah Penggugat menebusnya kembali, namun Tergugat Il tidakmemperdulikan peringatan Penggugat tersebut padahal diketahuinya kalautanah milik Penggugat hanya di pengangkan

adalah cacat formil karena tidak sesuaidengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanperundangundangan.8) Bahwa proses pengangkan Penggugat II dan Penggugat IIIberdasarkan:1) Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 8 tahun 2014 tentangPengangkatan Perangkat Desa Pamatata, tanggal 2 januari 2014;2) Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 04 Tahun 2018 TentangPengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan BontomateneKabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2018; dan3) Keputusan Kepala

Kalitengah adalah KARNO (Tergugat ) ;Bahwa ketika menjabat sebagai Kepala Unit Dinas P dak K KecamatanKalitengah saksi pernah menandatangi rekomendasi permohonanpinjaman pada Bank Jatim yang diajukan oleh Guru dan Karyawan dilingkungan Dinas P dan K Kecamatan Kalitengah termasuk ParaPenggugat ;27Bahwa yang membawa berkas dan minta tandatangan pada saksiadalah KARNO (bendahara) ;Bahwa ketika diajukan pada saksi, semua persyaratan sudah lengkapantara lain Pas foto, Foto copy KTP, Kartu Keluarga, SK pengangkan

Akte Notaris Pengangkan Kembali Nomor 17 tanggal 04 Maret 2015;h. Surat Pembekuan kewenangan SP1, SP2 dan 8P3 serta undangan klarifikasikredit bermasalah;i. Struktur Organisasi BPR Lama dan Baru;j. Surat Tugas Audit dan Job discriptlon audit;Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madk. Satu berkas legalitas perusahaan PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera;I. Alur kredit;m.SOP Kebijakan Kredit;n. Limit kKewenangan pemutus kredit;o.

Halaman 78 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.SusTPkK/2018/PT MDN 13.14.1S.16.17.18.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.2363/K/2013 tanggal 25Januari 2013 tentang Pengangkan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon Ill diLingkungan Pemerintah Kota Binjai An. Drs.

Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.2363/K/2013 tanggal25 Januari 2013 tentang Pengangkan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari JabatanStruktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai An. Drs. Halaman 111 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid. SusTPK/2018/PT MDN Suryana Res, M.Si.14.

Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.2363/K/2013 tanggal 25Januari 2013 tentang Pengangkan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon Ill diLingkungan Pemerintah Kota Binjai An. Drs. Suryana Res, M.Si.14.

Pidie Jaya tanggal 29 desember 2017 yang di tanda tangani oleh Kabid Kedaruratan dan logistik serta Kepala Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya;

Pidie Jaya tanggal 29 desember 2017 yang di tanda tangani oleh Kabid Kedaruratan dan logistik serta Kepala Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya;

Besluit adalah bukti pengangkan seseorang menjadi pemimpin kampung(huta). Bukan bukti kepemilikan tanah. Dalam besluit yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan oleh Penggugattidak ada tertulis luas tanah dan batasbatas tanahnya. Isi Besluit tertulis nama Toeggane ni Hoetaadalah Togma, bukan tertulissebagai pemilik. Yang dimaksud dengan Toeggane ni Hoeta adalah orangyang diangkat sebagai pengurus kampung istilah ini jaman sekarangsama dengan Kepala Dusun. Jadi bukan pemilikan tanah.