Pengusulan, Pengangkatan I Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad HocPengadlan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa pengusulan untuk pertama kali bagi Hakim Tinggi pengangkatan HakimTindak Pidana Korupsi dimaksud ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung R.Imelalui Ketua Muda Pidana Khusus dengan melampirkan sertifikat pelatihansebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta minimal satu putusanperkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditangani oleh Hakim yangbersangkutan, untuk dieksaminasi oleh Tim Khusus yang ditunjuk untuk itu. 3.

Menyatakan bahwa pengusulan Penggantian Antar Waktu oleh DPK PKPI Bengkalis atas persetujuan penggugat adalah sah;

3.

Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan dan atau meneruskan proses pengusulan pergantian AW, sepertimana dalam surat pengusulan DPK PKPI Bengkalis atas persetujuan penggugat Nomor : 043/SU-PAW/DPK-PKPI/B/VIII/2017, Perihal : surat usulan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Lamhot Nainggolan untuk digantikan dengan Sdr.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menetapkan agar barang bukti berupa :- 6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulan sertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ABD.KADIR MOROKUHI ;- 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ALMAN LAMUSA;- 2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan sertifikat yang diterima oleh lelaki YUS PAKIA;- 5 (lima) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Molino untuk pengusulan

KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD.KADIR MOROKUHI denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan sementara;3 Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulansertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ABD.KADIRMOROKUHI ;e 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaranPPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ALMAN LAMUSA;e 2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan

keberatan dan membenarkannya ;28Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa danmeneliti barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulansertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ABD.KADIRMOROKUHI ;21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaranPPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ALMAN LAMUSA;2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan

huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP makabiaya perkara dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :e 6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulansertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ABD.KADIRMOROKUHI ;e 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaranPPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ALMAN LAMUSA;42e 2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan

dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan;4 Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;435 Menetapkan agar barang bukti berupa :6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulansertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ABD.KADIRMOROKUHI ;21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran PPANtahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ALMAN LAMUSA;2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan

., denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukummelakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalamdaftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaranmasingmasing sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) untuk Tenaga HonorerData Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000, untuk TenagaHonorer Data Base K1 Kelompok 400 orang dengan alasan untuk biayakontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (Kategori satu) diKabupaten

LATJE, S.Sos., denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukummelakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalamdaftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaranmasingmasing sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) untuk Tenaga HonorerData Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000, untuk TenagaHonorer Data Base K1 Kelompok 400 orang dengan alasan untuk biayakontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (Kategori

LATJE, S.Sos., tersebut di atas dari para Tenaga Honorer yangmasuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong karenakewenangan Terdakwa dan saksi RISNO A.

LATJE,S.Sos., dalam pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 untuk diangkatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah KabupatenParigi Moutong dan yang saksi ketahui bahwa saksi RISNO A.

Para Penggugat, Tergugat I mengusulkan PAWterhadap Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara kepada DewanPengurus Propinsi (DPP) PDK Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dengan suratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 018/DPK/PDK/LU/VII/2013 tertanggal29 Agustus 2013;Bahwa dengan surat DPK PDK tersebut di atas, Tergugat II meneruskan pengusulanPAW Para Penggugat ke DPN, sebagaimana dengan Surat DPP PDK PropinsiSulawesi Selatan Nomor PDK/A/KUSU/30/96/TX/2013, tanggal 24 September2013, perihal Pengusulan

PAW Para Penggugatsebagai Anggota DPRD Luwu Utara telah menyalahi AD/ART PDK dan rasakeadilan Para Penggugat;Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang menandatangani usulanPAW Para Penggugat kepada DPN PDK, sebagaimana dengan Surat DPP PDKPropinsi Sulawesi Selatan Nomor PDK/A/KUSU/30/96/IX/2013, padahal pada saatmenandatangani surat pengusulan PAW Para Penggugat tersebut, saudara Ir.

PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan PDK dan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD tidak melalui prosedur hukum yang benarseperti yang diatur dalam AD/ART PDK, sebab Para Penggugat tidak pernahdiberikan peringatan dan hak mengajukan pembelaan diri, bahkan suratpemberhentian dari keanggotaan PDK dan pengusulan PAW Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara, tidak dikirimkan kepada Para Penggugat melainkandikirimkan

secara langsung kepada Ketua DPRD Luwu Utara;Bahwa oleh karena itu, penerbitan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/DP/012/ X1/2013dan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013 tentang Pemberhentian Para Penggugatsebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan secara formil cacat hukum karenaditerbitkan tanpa melalui mekanisme partai yang benar dan secara materiil memuathal yang bersifat melawan hak dan hukum karena tanpa didasari alasan yang sah,dengan demikian pengusulan PAW Para Penggugat yang diajukan oleh Tergugat IIkepada

Dimana proses ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa dasar hukum Pengusulan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaiberikut:a Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikmenentukan bahwa: Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya danPartai Politik apabila (b) menyatakan pengunduran diri (c) menjadi anggotaPartai Politik Lain...

Data Base K1 KabupatenParigi Moutong dengan besaran masingmasing sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta Rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base KI Kelompok 351 orang dansebesar Rp. 1.500.000, untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400orang atas permintaan saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan alasan untuk biayakontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) diKabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil(CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong; Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan DataBase K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orangmaupun yang masuk dalam Data Base Kl 400 orang dengan terpaksamenyerahkan uang kepada Terdakwa baik secara langsung maupun melaluiKoordinator pada instansi masingmasing sesuai permintaan Terdakwa karenatakut atau setidaktidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil; Bahwa, uang yang

Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong tentang perlunyabiaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (Kategori satu) diKabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, sehingga TenagaHonorer Data Base K1 sepakat mengumpulkan uang dengan besaran masingmasing sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) untuk Tenaga Honorer DataBase K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000, untuk TenagaHonorer Data Base K1

Kelompok 400 orang untuk diserahkan kepada Terdakwa14dan saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Parigi Moutong; Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan DataBase K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orangmaupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepadaTerdakwa baik secara langsung maupun melalui Koordinator pada instansimasingmasing karena takut atau setidaktidaknya khawatir tidak lolos

(CPNS) diPemerintahan Kabupaten Parigi Moutong sebab sepengetahuan saksibahwa masalah pengusulan pengangkatan Tenaga Honorer Data Base K1untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalahwewenang dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten ParigiMouton; 37e Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa pada tahun 2011 di kantorBKD terkait dengan pengusulan pengangkatan Tenaga Honorer DataBase K1 guna meminta daftar namanama yang saksi urus tetapi waktuitu saksi katakan bahwa berdasarkan

Pengusulan peresmian pemberhentian dan penganghatanpimpinan DPRD Kab. Kaimana masa jabatan 20142019. tertanggal 12 Juni 2017 DariKetua DPRD Kab. Kaimana Kepada Cub. PB melalui Bupati Kaimana (fotokopisesuai dengan aslinya) ; Berita Acara Paripuma DPRD Kab. Kaimana Nomor: 23/B.

Kaimana Masa jabatan 20142019 (vide bukti surat P13);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahuibahwa Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PimpinanDPRD Kab.

Kadir mendasarkan dalamKonsiderans Membaca: Surat Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Nomor171.2/56/DPRD/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal Pengusulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana MasaHalaman 56 dari 62 Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPRjabatan 20142019 (vide bukti surat P1A) dan bukan mendasarkan pada SuratDPRD Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/S1/DPRD/2017 tertanggal 12 Juni2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPimpinan DPRD Kab.

KaimanaMasa jabatan 20142019 kepada Bupati Kaimana (vide bukti surat T22) barudisampaikan setelah adanya Surat Sekretariat Daerah Pemerintah ProvinsiPapua Barat Nomor 171/990/SETDAPB/2017 Tertanggal 1 Agustus 2017Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PimpinanDPRD Kab.

Kaimana Masa jabatan 20142019 (vide bukti surat T22);Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Nomor171.2/56/DPRD/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal Pengusulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab.

:Bahwa saksi pernah memfoto kopi kelengkapan berkas untuk pengusulan kenaikanpangkat terdakwa.

Roni Pagawak,S.E. di Sumohai tanggal 24 Maret 2006 ; e Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan nomor : 821.2/726/PEG. a. n.Roni Pagawak, S.E. di Sumohai tanggal 31 Maret 2008 ; e Bahwa dengan adanya suratsurat tersebut, maka pengusulan kenaikanpangkat / golongan dari V/a ke IV/b atas diri terdakwa kepada GubernurPropinsi Papua dapat dilakukan ; 2627Bahwa kemudian dengan dilakukannya pengusulan kenaikan pangkatterdakwa, pada sekitar bulan Pebruari 2007, lalu terbitlah SK IV/b dariGubernur Propinsi

Roni Pagawak,S.E. di Sumohai tanggal 24 Maret 2006 ; 31e Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan nomor : 821.2/726/PEG. a. n.Roni Pagawak, S.E. di Sumohai tanggal 31 Maret 2008 ; Bahwa dengan adanya suratsurat tersebut, maka pengusulan kenaikan pangkat /golongan dari IV/a ke IV/b atas diri terdakwa kepada Gubernur Propinsi Papua dapatdilakukan ; Bahwa kemudian dengan dilakukannya pengusulan kenaikan pangkat terdakwa, padasekitar bulan Pebruari 2007, lalu terbitlah SK V/b dari Gubernur Propinsi Papua

; Bahwa pada bulan Mei 2007, ketika berada di Jakarta, terdakwa menerima fax notapersetujuan kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b ; Bahwa pada bulan Pebruari 2007, pada saat pengusulan, terdakwa sementara beradadi Jakarta.

Roni Pagawak,S.E. di Sumohai tanggal 24 Maret 2006 ; e Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan nomor : 821.2/726/PEG. a. n.Roni Pagawak, S.E. di Sumohai tanggal 31 Maret 2008 ; Bahwa dengan adanya suratsurat tersebut, maka pengusulan kenaikan pangkat /golongan dari IV/a ke IV/b atas diri terdakwa kepada Gubernur Propinsi Papua dapat dilakukan ;Bahwa kemudian dengan dilakukannya pengusulan kenaikan pangkat terdakwa, padasekitar bulan Pebruari 2007, lalu terbitlah SK V/b dari Gubernur Propinsi Papua

Aja Zainab Binti Said Ubitmenggunakan ljazah Strata (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203710 tertanggal 24 Oktober 2008yang dibelinya tersebut sebagai kelengkapan pengusulan kenaikanpangkat dan golongan sehingga kemudian terdakwa II Hj.

Aja Zainab Binti Said Ubitmenggunakan ljazah Strata (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKESHelvetia Medan Nomor : 203710 tertanggal 24 Oktober 2008 yang dibelinyatersebut sebagai kelengkapan pengusulan kenaikan pangkat dan golongansehingga kemudian terdakwa Il Hj.

Aja Zainab binti Said Ubitmenggunakan ljazah Strata (S1) llmu Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203710 tertanggal 24 Oktober 2008yang dibelinya tersebut sebagai kelengkapan pengusulan kenaikanpangkat dan golongan sehingga kemudian terdakwa II Hj.

Aja Zainab binti Said Ubitmenggunakan ljazah Strata (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203710 tertanggal 24 Oktober 2008 yangdibelinya tersebut sebagai kelengkapan pengusulan kenaikan pangkat dangolongan sehingga kemudian terdakwa II Hj.

LATJE, S.Sos., telahmengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNOA. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksiRISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwapada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. PemilikSdri.

LATJE, S.Sos., telahmengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNOA. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksiRISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwapada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. PemilikSdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;Hal. 10 dari 39 Hal. Put.

LATJE, S.Sos., tersebut di atas dari para TenagaHonorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 KabupatenParigi Moutong karena kewenangan Terdakwa dan saksi RISNO A.LATJE, S.Sos., yang berhubungan dengan jabatannya masingmasingyang merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1(kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah KabupatenParigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuaijabatan

LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadiCPNS;Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNOA. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksiRISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwapada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. PemilikSdri.

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1132/UN12/KP/2013 tanggal 6 Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar atas nama Prof. Dr. dr.

Grace Debbie Kandou, M.Kes;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Sam Ratulangi Nomor : 1132/UN12/KP/2013 tanggal 6 Mei2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar atas nama Prof. Dr.dr. Grace Debbie Kandou, M.Kes;. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi /PemulihanNama Baik Penggugat;.

(vide putusan halaman91);Dalam EksepsiMenimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding yangdijadikan Objek Sengketa adalah surat keputusan Rektor Universitas SamRatulangi Nomor : 1132/UN.12/KP/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentangpermohonan pengusulan Guru Besar atas nama Prof. DR. dr.

Grace DebbieKandou, M.Kes (bukti P17 = T14);Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Eksepsiantara lain mentyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak berkepentinganlagi dengan objek sengketa;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengemukakan bahwaPenggugat/Terbanding telah menjalani sanksi dari pelaksanaan obyek sengketaaquo selanjutnya pada bulan Oktober 2014 pengusulan Guru Besar tersebuttelah diproses oleh Tergugat/Pembanding Rektor Universitas Sam RatulangiProf. DR.

Elen Kumaat, DEA, kemudian Menteri Riset Teknologi dan PendidikanTinggi menerbitkan keputusan Nomor : 170309/A.4.3/KP/2014 tanggal 15Oktober 2014 tentang pengusulan Saudari Prof. DR. dr. Grace Debbie Kandou,M.Kes dalam jabatan Akademik dalam sebagai Guru Besar / Professor dalambidang ilmu Kesehatan Masayarakat, (bukti P8,9), bahkanTergugat/Pembanding Rektor Prof. DR.

Bahwa dalam Diktum keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor :1132/UN/12/KP/2013 tanggal 6 Mei 2013 telah menetapkan dan menjatuhkansanksi berupa penundaan pengusulan Guru Besar selama 1,5 Tahun kepadaProf. DR. dr. Grace Debbie Kandou, M.Kes (bukti P17 = T4);3.

Para Penggugat, Tergugat I mengusulkan PAWterhadap Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara kepada DewanPengurus Propinsi (DPP) PDK Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dengan suratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 018/DPK/PDK/LU/VII/2013 tertanggal29 Agustus 2013;Bahwa dengan surat DPK PDK tersebut di atas, Tergugat II meneruskan pengusulanPAW Para Penggugat ke DPN, sebagaimana dengan Surat DPP PDK PropinsiSulawesi Selatan Nomor PDK/A/KUSU/30/96/TX/2013, tanggal 24 September2013, perihal Pengusulan

PAW Para Penggugatsebagai Anggota DPRD Luwu Utara telah menyalahi AD/ART PDK dan rasakeadilan Para Penggugat;Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang menandatangani usulanPAW Para Penggugat kepada DPN PDK, sebagaimana dengan Surat DPP PDKPropinsi Sulawesi Selatan Nomor PDK/A/KUSU/30/96/IX/2013, padahal pada saatmenandatangani surat pengusulan PAW Para Penggugat tersebut, saudara Ir.

PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan PDK dan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD tidak melalui prosedur hukum yang benarseperti yang diatur dalam AD/ART PDK, sebab Para Penggugat tidak pernahdiberikan peringatan dan hak mengajukan pembelaan diri, bahkan suratpemberhentian dari keanggotaan PDK dan pengusulan PAW Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara, tidak dikirimkan kepada Para Penggugat melainkandikirimkan

secara langsung kepada Ketua DPRD Luwu Utara;Bahwa oleh karena itu, penerbitan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/DP/012/ X1/2013dan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013 tentang Pemberhentian Para Penggugatsebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan secara formil cacat hukum karenaditerbitkan tanpa melalui mekanisme partai yang benar dan secara materiil memuathal yang bersifat melawan hak dan hukum karena tanpa didasari alasan yang sah,dengan demikian pengusulan PAW Para Penggugat yang diajukan oleh Tergugat IIkepada

Dimana proses ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa dasar hukum Pengusulan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaiberikut:a Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikmenentukan bahwa: Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya danPartai Politik apabila (b) menyatakan pengunduran diri (c) menjadi anggotaPartai Politik Lain...

Oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur gunadijadikan sebagai dasar hukum serta untuk mengurus pengusulan menjadiveteran ke PT Taspen, serta untuk kepentingan pengurusan halhal yangbersifat administrasi dan keperdataan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. KetuaPengadilan Agama Cianjur cq.

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus LegiunVeteran, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, telahmenerangkan dengan di bawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il dikarenakansaksi adalah teman Para Pemohon, yaitu setelah Para Pemohon seringdatang ke kantor saksi untuk mengurus pengusulan Pemohon sebagaiveteran;Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Pemohon Ilmenikah;Bahwa selama ini Pemohon dan Pemohon Il telah lama

tetapberagama Islam;Bahwa selama ini tidak ada orang atau masyarakat yangmempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il.Selain itu tidak ada perempuan lain yang mengaku istrinya yang lainkepada Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon Il telah memilikiDuplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, tetapi diragukankeabsahannya oleh PT Taspen;Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untukmengurus pengusulan

Penetapan isbat nikahtersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus pengusulan Pemohon sebagai veteran ke PT Taspen, yang keterangan saksisaksi tersebutselengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan saksisaksi a quo adalah sebenarnya dan bersesuaian satudengan yang lainnya serta sejalan dengan dalildalil permohonan ParaPemohon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinanPemohon dengan Pemohon Il harus dinyatakan sah;Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadialasan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke PengadilanAgama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya, dan selanjutnyadigunakan untuk mengurus pengusulan Pemohon sebagai veteran ke PTTaspen.

status pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il.Selain itu tidak ada perempuan lain yang mengaku istrinya yang lainkepada Pemohon I;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon II telah memilikiDuplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, tetapi diragukankeabsahannya oleh PT Taspen; Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang pernahberjuang pada masa kemerdekaan; Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untukmengurus pengusulan

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus LegiunVeteran, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, telahmenerangkan dengan di bawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakansaksi adalah teman Para Pemohon, yaitu setelah Para Pemohon seringdatang ke kantor saksi untuk mengurus pengusulan Pemohon sebagaiveteran;Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Pemohon IImenikah; Bahwa selama ini Pemohon dan Pemohon II telah lama

Penetapan isbat nikahtersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus pengusulan Pemohon sebagai veteran ke PT Taspen, yang keterangan saksisaksi tersebutselengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan saksisaksi a quo adalah sebenarnya dan bersesuaian satudengan yang lainnya serta sejalan dengan dalildalil permohonan ParaPemohon.

Cianjur, dengan berwalikan kakak kandungPemohon Il yang bernama Marja, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi nikah masingmasing bernama Sukria dan Sajidin, dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200, (dua ratus rupiah) dibayar tunai;a Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II pernah tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;w Bahwa Pemohon merupakan orang telah berjuang pada masakemerdekaan;Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan oleh Para Pemohon untukmengurus pengusulan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinanPemohon dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadialasan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke PengadilanAgama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya, dan selanjutnyadigunakan untuk mengurus pengusulan Pemohon sebagai veteran ke PTTaspen.

Syamsul Bachri Djumasha menyerahkanpersyaratan untuk pengusulan PAK kepada Terdakwa kemudian Terdakwamembawa ke rumah saksi Drs. Djunaedi Effendi di Ciamis, saksi Drs.

Dari uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 tersebut Terdakwa ambilsebesar Rp. 500.000,00 untuk tiap pengusulan yang Terdakwa pergunakan untukbiaya transportasi sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,00 untuk tiappengusul Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Djunaedi Effendi. Selanjutnyasaksi Drs. Djunaedi Effendi menyerahkan berkasberkas pengusulan PAK dariTerdakwa kepada saksi Drs. Zaum, MM. untuk diteruskan ke Diknas untukmendapatkan penetapan PAK.

Setelah PAK dari masingmasingpengusul jadi kemudian dipergunakan untuk mengajukan pangkat dari golonganIV/a ke IV/b ;e Bahwa setelah para guru di wilayah Kulon Progo mengetahui kalau Terdakwabisa melakukan pengusulan PAK bagi para guru di wilayah Kulon Progo, banyakguru yang kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa antara lain saksi HeriSukasno bersama dengan 5 orang temannya, saksi Sri Sularmi yang mendapatkantitipan pengusulan pengajuan PAK untuk diberikan kepada Terdakwa sebanyak135 guru, saksi

Dari uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 tersebut Terdakwa ambilsebesar Rp. 500.000,00 untuk tiap pengusulan yang Terdakwa pergunakan untukbiaya transportasi sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,00 untuk tiappengusul TTerdakwa serahkan kepada saksi Drs. Djunaedi Effendi. Selanjutnyasaksi Drs. Djunaedi Effendi menyerahkan berkasberkas pengusulan PAK dariTerdakwa kepada saksi Drs. Zaum, MM. untuk diteruskan ke Diknas untukmendapatkan penetapan PAK.

,dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawanhukum melakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yangmasuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutongdengan besaran masingmasing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesarRp1.500.000,00 untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orangdengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data BaseK1 (Kategori satu) di Kabupaten

Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015 Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang dari para Tenaga Honorer yangmasuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutongoleh Terdakwa bersamasama dengan saksi RISNO A.

LATJE, S.Sos. tersebut di atas dari para TenagaHonorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 KabupatenParigi Moutong karena kewenangan Terdakwa dan saksi RISNO A.

Sitambolo, Kadere dan Landeng menjadiwajib pajak baru atas nama Melleng pada tahun 2008;Bahwa yang membuat surat permohonan pengusulan wajib pajak dari wajibpajak atas nama Gunawan Lahang, Barliang B.

Sitambolo, Kadere danLandeng menjadi wajib pajak baru atas nama Melleng adalah Terdakwa;Bahwa surat permohonan pengusulan wajib pajak tersebut dibuat Terdakwapada tahun 2008 di Kantor Kecamatan Maniangpajo yang terletak diAnabanua Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;Bahwa Saksi mengetahui karena pada tahun 2008 telah terjadi perubahanwajib pajak atas nama Gunawan Lahang, Barliang B.

ANDI PAMMUS URENG karenasaksi A de Charge yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya tidak mengetahuimengenai peristiwa pembuatan surat permohonan pembetulan/mutasi objek pajakbaru yang dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut, dilain pihak Terdakwa telahmengakui bahwa Terdakwa benar telah membuat surat pengusulan tersebut,sehingga dengan sendirinya terdapat tindakan yang dilakukan secara sadar olehTerdakwa sehubungan dengan pembuatan surat pengusulan tersebut, selain ituterhadap

orang yang bernama Melleng sebagai orang yang diusulkan sebagai orangyang merupakan wajib pajak baru yang menggantikan Gunawan Lahang, Kadere,Landeng dan Barliang adalah merupakan orangtua/bapak dari Terdakwa sehinggadengan demikian keadaan tersebut menunjukkan terdapat kepentingan baik secaralangsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pembuatansurat pengusulan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan mengenaisurat pengusulan yang dibuat oleh Terdakwa

tersebut;Menimbang, bahwa terhadap surat pengusulan yang dibuat oleh Terdakwatersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperolehdari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka telah nyata bahwa Terdakwa pada tahun 2008 ketika membuatsurat pengusulan tersebut adalah menjabat sebagai berdahara gaji, sedangkan darifakta hukum yang terungkap di persidangan ada petugas khusus di KantorKecamatan Maniangpajo yang menerima apabila ada

LATJE, S.Sos., telahmengurus pengusulan mereka menjadi CPNS; Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNOA. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksiRISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwapada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. PemilikSdri.

LATJE, S.Sos., telahmengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNOA. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksiRISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwapada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. PemilikSdri.

LATJE, S.Sos., tersebut di atas dari para TenagaHonorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 KabupatenParigi Moutong karena kewenangan Terdakwa dan saksi RISNO A.LATJE, S.Sos., yang berhubungan dengan jabatannya masingmasingyang merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1(kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah KabupatenParigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuaijabatan

LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS; Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNOA. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksiRISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwapada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. PemilikSdri.

LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadiCPNS; Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNOA. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksiRISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwapada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. PemilikSdri.