• Penggugat:
  DR SONG SIP SH MH
  Tergugat:
  DPN PERADI CQ DPW PERADI JAWA TENGAH CQ. DPC PERADI SURAKARTA

• PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) VS DR. JUNIVER GIRSANG, S.H. M.H., DK

  ., selakuSekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PerhimpunanAdvokat Indonesia (DPN PERADI), yang dalam hal ini memberikuasa kepada Sapriyanto Refa, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Advokat, pada Tim Hukum Perhimpunan AdvokatIndonesia (PERADI), berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 11,Jalan S. Parman Kav. 2224, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019;Pemohon Kasasi:Lawan1. DR. JUNIVER GIRSANG, S.H.

  ., selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Nasional (DPN PERADI), masa bakti20152020 berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional IlPerhimpunan Advokat Indonesia di Makasar;2. HASANUDDIN NASUTION, S.H., M.H., selaku SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN PERADI), masabakti 20152020 berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional IIPerhimpunan Advokat Indonesia di Makasar;Keduanya beralamat di Golden Centrum, Jalan MajapahitNomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikuasa kepada A.J.

  Tampubolon, S.H., M.H., masingmasing adalah KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PerhimpunanAdvokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 20152020 yang sahberdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbarupada tanggal 1213 Juni 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan ADPERADI:Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad),Menyatakan Akta Pernyataan Ketua Umum Nomor 02 tanggal 6 April2015, dibuat di hadapan Turut Tergugat Il

  Penggugat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), diwakili oleh H.Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum dan Thomas E.Tampubolon, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal,melawan2. Tergugat Dr.

  ., SekretarisJenderal DPN PERADI, hasil Munas II di Makassar,masingmasing mengklaim atau memposisikan dirinya sebagai KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI Periode 20152020 yangsah, yang senyatanya secara organisatoris merupakan permasalahaninternal PERADI yang seharusnya diselesaikan melalui organ danmekanisme organisasi, karena itu dipandang tepat bahwa sebagaiorganisasi independent (independent state organ), sebagaimana yagselama ini diinginkan oleh PERADI sendiri, PERADI mampumenyelesaikan

• Penggugat:
  BIMAS ARIYANTA
  Tergugat:
  1.PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT KE-III
  2.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT
  Turut Tergugat:
  2.LUHUT MARIHOT PARULIAN PANGARIBUAN SELAKU KETUA UMUM DPN PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT
  3.PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE) MUSYAWARAH NASIONAL KE-III PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT
  4.PANITIA PENYELENGGARA (ORGANIZING COMMITTEE) MUSYAWARAH NASIONAL KE-III PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT

• DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNANADVOKAT INDONESIA DPN PERADI, DKK VS ALAMSYAH, S.H DKK

• SILALAHI, S.H vs DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI), dkk

• Pembanding/Penggugat : LAMPATAR A SILALAHI SH
  Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN PERADI
  Terbanding/Tergugat II : Prof. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN,S.H,.M.H,
  Terbanding/Tergugat III : THOMAS E. TAMPUBOLON,S.H., M.H,
  Terbanding/Tergugat IV : Dewan Pimpinan Cabang Peradi Siantar Simalungun DPC PERADI Siantar Simalungun
  Terbanding/Turut Tergugat : TUTTY SOETRISNO, S.H,

  Pasal 23 Ad Peradi).

  Padahal antara Para Tergugat tidakmemiliki hubungan hukum atas terbitnya Surat KeputusanDpn Peradi Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Ad Peradiyang dilakukan oleh Pengurus Dpn Peradi;Bahwa terbitnya Surat Keputusan Dpn Peradi Nomor :KEP.104/ PERADI/DPN/IX/2019, tertanggal 4 September2019 Tentang Perubahan Ad Peradi adalah dalam rangkamemperbaiki kekelirusan dari Tim yang telah dibentuk olehPengurus Dpn Peradi yang bertugas melakukan perubahanAd Peradi

  Melanggar Pasal 46 Keputusan Dpn Peradi Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Ad Peradi.15.Bahwa selanjutnya tidak benar dan berdasar apabila Penggugatmenyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum oleh karena yaitu :a. Keluarnya Keputusan Dpn Peradi Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Ad Peradi akibat dari kekeliruan Timdalam melakukan perubahan Ad Peradi yang tidak sesuai denganmandat yang diberikan oleh Munas II Peradi;b.

  Keluarnya Keputusan Dewan Dpn Peradi NomorKEP.104/PERADI/ DPN/2019 tentang Ad Peradi akibat darikekeliruan Tim dalam melakukan perubahan Ad Peradi, yang tidaksesuai dengan mandat yang diberikan oleh Munas II Peradi;b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan RapatPleno Dpn Peradi tanggal 4 September 2019 yang menyetujui danmengesahkan perubahan Ad Peradi;c.

  Keluarnya Keputusan Dewan Dpn Peradi Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Ad Peradi akibat dari kekeliruan Timdalam melakukan perubahan Ad Peradi, yang tidak sesuaidengan mandat yang diberikan oleh Munas II Peradi;b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan RapatPleno Dpn Peradi tanggal 4 September 2019 yang menyetujuldan mengesahkan perubahan Ad Peradi;c.

• Penggugat:
  LAMPATAR A SILALAHI SH
  Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN PERADI
  2.Prof. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN,S.H,.M.H,
  3.THOMAS E. TAMPUBOLON,S.H., M.H,
  4.Dewan Pimpinan Cabang Peradi Siantar Simalungun DPC PERADI Siantar Simalungun
  Turut Tergugat:
  TUTTY SOETRISNO, S.H,

  Peradi(vide Pasal 46 Ad Peradi);1.4.

  Don Peradi;1.5.

  Keluarnya Keputusan Dewan ODpn Peradi NomorKEP.104/PERADI/ DPN/2019 tentang Ad Peradi akibat dari kekeliruanTim dalam melakukan perubahan Ad Peradi, yang tidak sesuaidengan mandat yang diberikan oleh Munas II Peradi;b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan RapatPleno Dpn Peradi tanggal 4 September 2019 yang menyetujul danmengesahkan perubahan Ad Peradi;c.

  Keluarnya Keputusan Dewan Dpn Peradi Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Ad Peradi akibat dari kekeliruan Timdalam melakukan perubahan Ad Peradi, yang tidak sesuai denganmandat yang diberikan oleh Munas II Peradi;b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusanRapat Pleno Dpn Peradi tanggal 4 September 2019 yangmenyetujul dan mengesahkan perubahan Ad Peradi;C.

  Dpn Peradi berakhir :a.

• RONALD ABDI NEGARA SITEPU, SH vs DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPC) PERADI) KAB. KARO, dkk

• Penggugat:
  Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
  Tergugat:
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

• CD VS DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA ( PERADI ) JAWA TIMUR DKK

  Putusan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)Jawa Timur dalam PUTUSAN No.30/PERADI/DKJATIM/2012, tanggal 4Januari 2013.b. Putusan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADD),putusan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) PerhimpunanAdvokat Indonesia (PERADI) dalam PUTUSAN 1 Perkara No.:07/DKP/PERADI/II/2013, tanggal 24 April 2014. Putusan ini ialah pendirianhasil Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)......

  (PERADI) atas banding yang dilakukan PENGGUGAT terhadap PUTUSANNo.30/PERADI/DKJATIM/2012, tanggal 4 Januari 2013.2. Bahwa namun demikian, PENGGUGAT tidak menulis tanggal PUTUSAN No.30/PERADI/DKJATIM/2012 secara benar, karena PENGGUGAT menyatakantanggal 04 Januari 2012 dalam angka 7 posita Gugatannya, menyatakan sebagaiberikut: :"7.1. Putusan Tergugat I berupa Putusan Dewan Kehormatan Daerah PERADI JawaTimur No.30/PERADI/DKJATIM/2012, tangga/ 04Januari 2012 (vide buktiP.3) dstnya ...".3.

  Menyatakan obyek sengketa Putusan Tergugat I yakni DewanKehormatan Daerah PERADI Jawa Timur PUTUSAN No.30/PERADI/DK JATIM/2012, tanggal 04 Januar.% 2012 dan Putusan Tergugat IIyakni Dewan Kehormatan Pusat PERADI 07/DKP/PERADI/III/2013,tanggal 7 April 2014 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yangmengikat" 4.

  Menyatakan obyek sengketa Putusan Tergugat I yakni Dewan KehormatanDaerah PERADI Jawa Timur PUTUSAN No.30/PERADI/DKJATIM/2012, tanggal 04 Januari 2012 dan Putusan Tergugat II yakni DewanKehormatan Pusat PERADI 07/DKP/PERADI/III/2013, tanggal 7 April2014 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yangmengikat."4.

  Bahwa Dewan Pimpinan Nasional Peradi telah memverifikasi para Advokatsesuai dengan perintah dari Pasal 32 UU Advokat, dan mencantumkan namadalam BUKU DAFTAR ADVOKAT PERADI yang copynya diserahkan kepadaKetua Mahkamah Agung dan kepada Kementerian Hukum dan17.4. Berdasarkan itu Dewan Pimpinan Nasional Peradi akan menghapus namaPenggugat dari BUKU DAFTAR ADVOKAT PERADI karena DewanKehormatan Peradi telah memecat Penggugat dari Profesinya.17.5.

• Penggugat:
  Afirudin Mathara
  Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Nasional PERADI
  2.Syahiruddin Latif, S.H., M.H.

• Penggugat:
  Ekuan Peradi
  Tergugat:
  1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH
  2.PT. Hutama Karya (Persero)

  PUTUSANNomor 9/Pdt.G/2020/PN PbmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:Ekuan Peradi, berkedudukan di No. 48 Rt/Rw 002/001 Desa Tanjung RayaKecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim PropinsiSumatera Selatan, Desa Tanjung Raya, Kec. Rambang,Kab.

  HARDIANTO Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena gugatankeberatan atas pembebasan tanah untuk jalan Tol milik Pemohon EkuanPeradi; Bahwa Tanah Pemohon tersebut berada di Dusun 4 Karya MulyaKecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih; Bahwa Saudara Ekuan Peradi merasa bahwa tanah miliknyatersebut tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh BadanPertanahan Nasional; Bahwa kondisi tanah dari milik Pemohon adalah berupa kebunkaret dengan bibit unggul/okulasi; Bahwa Saksi mengetahui pohon

  SAMARLIN Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karenagugatan keberatan atas pembebasan tanah untuk Jalan Tol MilikPemohon Ekuan Peradi; Bahwa tanah Pemohon tersebut berada di Dusun 4, Desa KaryaMulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pbm Bahwa Pemohon merasa bahwa tanah miliknya tersebut tidaksesuai dengan harga yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional; Bahwa tanah milik Pemohon berupa kebun

• Pembanding/Terbanding/Penggugat : Zulkifli
  Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN PERADI Diwakili Oleh : Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN PERADI
  Terbanding/Pembanding/Tergugat III : Prof. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN,S.H,.M.H Diwakili Oleh : Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN PERADI
  Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : THOMAS E.

  ., M.H Diwakili Oleh : Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN PERADI
  Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Asahan Tanjung Balai Batu Bara DPC ASTARA
  Terbanding/Turut Tergugat : TUTTY SOETRISNO, S.H

  Pasal 46 dari KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI;1.3.

  Bahwa penerbitan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang PerubahanAD PERADI adalah amanah MUNAS II PERADI, tanggal 12 13 Juni 2015kepada Pengurus DPN PERADI dan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban,hak, wewenang dan tanggungjawab DPN PERADI (vide Pasal 22 dan Pasal23 AD PERAD)I);3.5.

  Bahwa selanjutnya DPC PERADI ASTARA i.c Tergugat tidakterlibat atas terbitnya Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang PerubahanAD PERADI karena DPC PERADI ASTARA ic.

  Keluarnya Keputusan Dewan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/DPN/ 2019 tentang AD PERADI akibat dari kekeliruan Tim dalammelakukan perubahan AD PERADI, yang tidak sesuai dengan mandatyang diberikan oleh MUNAS II PERADI;b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Rapat PlenoDPN PERADI tanggal 4 September 2019 yang menyetujui danmengesahkan perubahan AD PERADI:;c.

  Keluarnya Keputusan Dewan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/DPN/ 2019 tentang AD PERADI akibat dari kekeliruan Tim dalam melakukanperubahan AD PERADI, yang tidak sesuai dengan mandat yang diberikanoleh MUNAS II PERADI:;b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Rapat PlenoDPN PERADI tanggal 4 September 2019 yang menyetujui danmengesahkan perubahan AD PERADI;c.

• ., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H. melalui surat Nomor 25/NOT

  Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn

  Pembanding/Terbanding/Penggugat II Intervensi I : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI) yang diwakili oleh Dr. Luhut M.P.Pangaribuan Diwakili Oleh : Waskito Adiribowo, S.H.
  Terbanding/Pembanding/Penggugat : Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Diwakili Oleh : Rivai Kusumanegara, S.H., M.H.

  
  Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  Terbanding/Penggugat II Penggugat II Intervensi I : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI SAI

• AHMAD YANI, SH, MH
  Terbanding/Tergugat : DPN PERADI

  DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKATINDONESIA disingkat DPN PERADI, yang beralamat di GedungGRAND SLIPI TOWER, Lantai 11, JI. S. Parman Kav.2224, JakartaBarat, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING dahuluTURUT TERGUGAT ;Halaman 1 dari Putusan 44/Pdt/2020/PT DKI3. R. DWI YANTO PRIHARTONO.SH.;4. RUDY PRATIKNO.SH.;5. ZUL ARMAIN AZIS.SH.;6. NIXON D. SIPAHUTAR.SH.MH.;7. H. DANI BAHDANI, S.H. ;8. YAHMAN ROMLI S,SH.; .9. JOSUA VICTOR,SH.

  DPR melalui Badan Legislasi/Panitia Kerja (Panja)/Panitia Khusus(Pansus) telah melakukan Rapat dengar pendapat dengan komunitasOrganisasi Advokat antara lain PERADI, KAI, PERADIN, IKADIN, AAI,IPHI, MAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI dan lainlain;b.

  sehingga akan mengajukan gugatan rekonvesiseandainya diterima menjadi Pihak Intervensi quod non,Bahwa, pada beberapa bagian materil gugatan aquo Para Penggugatdalam dalilnya seolaholah mewakili organisasinya Peradi denganmenyatakan wadah tunggal menyatakan tidak perlu Dewan AdvokatNasional (DAN) pada RUU, hadir dan memberikan pendapat dalam RDP(Rapat Dengar Pendapat) tanggal 25 Maret 2013 dan terkesan sebagaipemilik tunggal UU No 18 Tahun 2003.Bahwa, dengan meletakkan DPN Peradi sebagai Tunjt Tergugat

  Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPPKAI) yangnota bene adalah pihak yang bersengketa sejak awalpembentukannya (tanggal 30 Mei 2008) dan berkelanjutan sesudahpasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUUVH/2009 dantelah diumumkan pembubaran PERADI yang dimuat dalamPengumuman di Harian Umum Media Indonesia (tanggal, 08 Juni2009), mengatakan bahwa PERADI BUBAR. (Bukti: PV3)2.

  Bahwa menurut Para PENGGUGAT / TERGUGAT dalam Voegingdalam dalildalil posita poin (3) halaman (2), mengatakan bahwa TumtTERGUGAT / TERGUGAT dalam Voeging yakni DPN PERADI adalah"states organ untuk melaksanakan iiingsi negara dan diakui dalamPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor. O66PUU11/2004, adalahsangat keliru dan tidak benar.

• Penggugat:
  PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PERADI
  Tergugat:
  1.Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M.
  2.Sugeng Teguh Santoso, S.H.,

• 
  Tergugat:
  1.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN AVOKAT INDONESIA (DPN PERADI)
  2.Prof. Dr. OTTO HASIBUAN, S.H.,M.M
  3.KOMISI PENGAWAS ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
  4.KOMISI PENGAWAS ADVOKAT DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
  5.DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA MEDAN
  Turut Tergugat:
  1.DEWAN KEHORMATAN PUSAT PERADI
  2.DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERADI SUMATERA UTARA
  3.ALAMSYAH, S.H

• MENGADILI:Dalam KonpensiTentang Provisi- Menolak Gugatan Provisi PenggugatTentang Eksepsi- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;Tentang Pokok Perkara- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV, secara tanpa hak dan melanggar

  Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekan Baru ketentuan dan pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang

  Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);- Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional

  Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar dwangsom sejumlah Rp.500.000,- per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inckracht van gewijsde), sampai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang

  Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Deli Serdang Dpc Peradi Deli Serdang, beralamat kantor di Dusun IV, Jl. P. Siantar No. 329, Desa Pagar Jati, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang 20518, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 2. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Dpn Peradi, beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 3.

• ., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015,

• Mrenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

Dalam Provisi.

• Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Pembanding/Penggugat : PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PERADI
Terbanding/Tergugat I : Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Teguh Santoso, S.H.,

;Bahwa kemudian, Pimpinan Sidang MUNAS PERADI II Pekanbaru Terpilihmelanjutkan Sidang MUNAS Il PERADI Pekanbaru dengan acara/agendaMUNAS II PERADI, yaitu:1. Pertanggungjawaban dari DPN PERADI;2. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan dari DPN PERADI;3. Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum DPN PERADI periode 20152020;4.

kuasadari Ketua Umum dan Sekjen PERADI yang dihasilkan MUNAS II Makassar secarasah berdasarkan AD/ART PERADI.1.

sistim OMOVpada MUNASLUB PERADI 2015.

,LL.M SEBAGAI KETUA PERADI ADALAH PERADI YANG SAH SESUAIDENGAN KETENTUAN DALAM UU ADVOKAT JO.

(DPN PERADI/care Teker yaitu :1.

• Penggugat:
  Ronald Abdi Negara Sitepu, SH
  Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, DPC PERADI Kab. Karo
  2.Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, DPN PERADI
  3.Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan,S.H,.M.H
  4.Thomas E. Tampubolon,S.H., MH
  Turut Tergugat:
  Tutty Soetrisno, S.H