UndangUndang Nomor : 50 Tahun 2009tentang Peradilah Agama; Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka Majelis Hakimperlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk memcoretperkara perkara tersebut dari Buku Register Perkara Gugatan;Dengan mengingat PasalPasal dari Peraturan Perundang Undangan yang yangberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dan Pemohon II tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara inidari Buku register Perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilah

pernikahan Para Pemohon secara sah sehingga dapatmengurus Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Pemohon mengakui bahwadirinya masih berstatus sebagai suami orang lain pada saat melakukanperkawinan dengan Pemohon Il, sehingga Pemohon tidak memiliki alasanhokum untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, sehingga permohonanPara Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilah

No.32/PDT/2011/PT.JPR.yang timbul dalam kedua tingkat peradilah,yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Jayapura, pada hari SENIN tanggal 03 OKTOBER 2000 SEBELAS, oleh kamiIERSYAF,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, FRANSLIEMENA,S.H.

BD& 1andgal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding ; Menghukum Para PenggugavPembanding membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilah yang dalam pemeriksaan banding ditetapbkan sebesarMp. 2Q0% 000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikianiah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Jum/at tanggal 30September 2016 oleh kami : H. SUGIYA, S.H.

tidak mengajukanapapun lagi dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagalbagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai dimuka;Menimbang, bahwa Pemohon memiliki /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi nikah sebagaimana Buku II pedoman pelaksanaantugas dan administrasi peradilah

dikabulkannya gugatan Penggugat, maka MajelisHakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadapPenggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinanzZ>%HivWrA aiaj>oL* Wj QsSiputusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkanoleh Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilah

Pengadilan Agama Tegal berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikanperkara ini secara relatif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang No.3 tahun 2006, dengan perubahankedua dengan UndangUndang No.50 tahun 2009;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara pihakpihak yangberagama islam dan perkawinannya dilangsungkan secara islam, maka berdasarkan pasal 49ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilah

Dengan demikian maka Pengadilan Agama Sukadanaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimtelah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangansebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilah Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi danpatut sebagaimana dimaksud

untuk itu;Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3point, namun didalam petitum Majelis hakim mengabulkan 4 point, hal inibukanlah ultra petitum, akan tetapi perubahan point ini karena penambahanpoint memerintahkan Panitera untuk mengirimsalinan putusan adalahsebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat.1 dam.2 UU Nomor 7 Tahun1989;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7Tahun 1989 Tentang Peradilah

UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa namakuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterimasebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadanakhususnya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimtelah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangansebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2020/PA.Sdn.tentang Peradilah

Hakim jalan yang paling adil adalah perceraian ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memerhatikanketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)Halaman 7 dari 9 halamanPutusan Nomor 0165/Pdt.G/2012/PA.Mgl.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, Majelis Hakim berkesimpulan peimohohah Pemohon patut mtuk dikabulkah; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilah

sampai 16 Desember 2012(vide bukti P3);e Bahwa terbit surat nomor : 900/034/Disnak/I/2013 tanggal02 Januari 2013 tentang Peringatan Wanprestasi (videbukti T13a);e Bahwa terbit Surat nomor : 524.1/1045/Setdisnak/2013tentang Solusi dan Saran Pelaksanaan Kontrak (Vide BuktiT19);e Bahwa setelah itu terbit Surat Nomor : S.465/WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang PengajuanKlaim Pencairan Jaminan/ Garansi Bank (Vide bukti T1);Menimbang, bahwaIndroharto dalam Bukunya UsahaMemahami Undangundang Peradilah

egal standing) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadapTergugat;Menimbang, bahwa alat bukti P.1, yang merupakan Kutipan Akta Nikahyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya oleh karena itu akta tersebut mempunyai nilai pembuktian yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk (KTP) atas nama XXX maka gugatan yang diajukan Penggugattelah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Peradilah

Dengan demikian maka PengadilanAgama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimtelah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangansebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilah Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi danpatut sebagaimana dimaksud

menjalankan kewenangannya tetapidengan upaya saya (terdakwa) melakukan upaya hukum banding denganmaksud dan tujuan boleh mandapatkan keadilan hukum itu sendiri padajenjang satu tingkat lebih tinggi agar saya (terdakwa) boleh mendapatkanKEADILAN HUKUM DENGAN MEMPEROLEH PUTUSAN YANG SEADILADILNYA.Dengan berpijak dari ketentuan Pasal 3 UU No 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana : Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalamundangundang ini untuk mengingatkan pengabaian pasalpasal KUHAPdalam proses peradilah

talak satu:Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkbn gugatan dari Penggugatsebagai istri dan talak yang dijatuhkan adalah ole Pengadilan Agama, makaberdasarkan Pasal 113 dan Pasal 119 Ayat (2) KoHakim memutuskan menjatuhkan talak bain sugpilasi Hukum Islam Majelisa dari Tergugat terhadapPenggugat sebagaimana tersebut dalam amar putuspn ini;Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan omor 0236/Pdt.G/2016/PA.KAGMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilah

Tahun 2009 tentang Peradilan Agamp, maka perkara ini secaraabsolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas (Panggilan) Nomor0300/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 11 April 2016 pan tanggal 19 April 2016,terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sebuai dengan ketentuan Pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 19UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubphan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilah

Menjatuhkan talak Satu Sugro dari Tergugat kepada Penggugat;ai Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:Dalam peradilah yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Demikian atas terkabulnya gugatan ini, atas perhatian dan kerjasamanyasecara jujur dan adil diucapkan terimakasih, semoga Allah SWT memberkatipihakpinak yang tetap tegun dengan iktikad baiknya;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugatdan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah

Pasal 32 UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa namakuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterimasebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadanakhususnya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimtelah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangansebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilah Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan