Ditemukan 17 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pertanahan
pertambahan
peruabahan
pertahanan
peratanahan
pertalahan
pertamahan
pertaahan
pertabatan
Register : 20-04-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mkd Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
Gatot Setyawan
Tergugat:
1.A.Kholiq
2.Qomarudin
Turut Tergugat:
Badan Pertabahan Nasional
119 — 20
Gatot Setyawan
Tergugat:
1.A.Kholiq
2.Qomarudin
Turut Tergugat:
Badan Pertabahan Nasional
119 — 20
Penggugat:
Gatot Setyawan
Tergugat:
1.A.Kholiq
2.Qomarudin
Turut Tergugat:
Badan Pertabahan Nasional
Register : 20-04-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mkd Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
Gatot Setyawan
Tergugat:
1.A.Kholiq
2.Qomarudin
Turut Tergugat:
Badan Pertabahan Nasional
111 — 36
Gatot Setyawan
Tergugat:
1.A.Kholiq
2.Qomarudin
Turut Tergugat:
Badan Pertabahan Nasional
111 — 36
Penggugat:
Gatot Setyawan
Tergugat:
1.A.Kholiq
2.Qomarudin
Turut Tergugat:
Badan Pertabahan Nasional
Putus : 16-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 827 B/PK/PJK/2020 Tanggal 16 April 2020 — BUT CITIBANK N.A VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
135 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikanseluruh Pajak Penghasilan Pajak Pertabahan Nilai (PPh) Badan TahunHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2048/B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
126 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kalidiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dapatdiketahui bahwa pendapatan dari komisi jasa keagenan tidakHalaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2048/B/PK/PJK/2017termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2047 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — PT. LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
169 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan Nilai dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dapat diketahui bahwa pendapatan darikomisi jasa keagenan tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidakdikenakan PPN. Oleh karena undangundang tersebut menganut negativeHalaman 4 dari 10 halaman.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkeberatan terhadappertimbangan hakim yang dicantumkan dalam putusan pada halaman 28 antaralain sebagai berikut:1. bahwa jasa keagenan (komisi keagenan) tidak termasuk dalam PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenisjenis Barang dan JasaYang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pendapatan darikomisi jasa keagenan yang diperoleh Pemohon Banding merupakan objekPPN yang terutang PPN;2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan
Putus : 15-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2032 B/PK/PJK/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
167 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan Nilai dan PajakHalaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2032/B/PK/PJK/2017Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kalidiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dapatdiketahui bahwa pendapatan dari komisi jasa keagenan tidaktermasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2040 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
166 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkeberatan terhadappertimbangan hakim yang dicantumkan dalam putusan pada halaman 28 antaralain sebagai berikut:1. bahwa jasa keagenan (komisi keagenan) tidak termasuk dalam PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenisjenis Barang dan JasaYang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pendapatan darikomisi jasa keagenan yang diperoleh Pemohon Banding merupakan objekPPN yang terutang PPN;2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan
Putus : 15-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2048/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TRUBAINDO COAL MINING
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kalidiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dapatdiketahui bahwa pendapatan dari komisi jasa keagenan tidakHalaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2048/B/PK/PJK/2017termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN.
Putus : 15-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2034 B/PK/PJK/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 — PT. LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
170 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkeberatan terhadappertimbangan hakim yang dicantumkan dalam putusan pada halaman 28antara lain sebagai berikut:1. bahwa jasa keagenan (komisi keagenan) tidak termasuk dalamPeraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang JenisjenisBarang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,sehingga pendapatan dari komisi jasa keagenan yang diperolehPemohon Banding merupakan objek PPN yang terutang PPN;2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan
Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2048 B/PK/PJK/202017 Tanggal 9 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
187 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kalidiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dapatdiketahui bahwa pendapatan dari komisi jasa keagenan tidaktermasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN. OlehHalaman 4 dari 11 halaman.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2039 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkeberatan terhadappertimbangan hakim yang dicantumkan dalam putusan pada halaman 28 antaralain sebagai berikut:1. bahwa jasa keagenan (komisi keagenan) tidak termasuk dalam PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenisjenis Barang dan JasaYang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pendapatan darikomisi jasa keagenan yang diperoleh Pemohon Banding merupakan objekPPN yang terutang PPN;2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan
Putus : 15-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2033 B/PK/PJK/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
165 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kalidiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dapatHalaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2033/B/PK/PJK/201 7diketahui bahwa pendapatan dari komisi jasa keagenan tidaktermasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2042 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
171 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkeberatan terhadappertimbangan hakim yang dicantumkan dalam putusan pada halaman 28 antaralain sebagai berikut:1. bahwa jasa keagenan (komisi keagenan) tidak termasuk dalam PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenisjenis Barang dan JasaYang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pendapatan darikomisi jasa keagenan yang diperoleh Pemohon Banding merupakan objekPPN yang terutang PPN;2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertabahan
Putus : 04-01-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN KEDIRI Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Kdr. Tanggal 4 Januari 2011 — ACHMAD SALIM (penggugat) melawan SALWA ALBAR,DKK (tergugat)
52 — 8
52 — 8
Dansangat tidak dapat diterima logika hukum, justru permohonanPenggugat dapat dikabulkan oleh Badan Pertabahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Kediri. Jelas sekalidalam hal ini dapat dipastikan kalau Penggugat melakukantindakan rekayasa yang tidak benar mengelabuhi petugas (KantorPertanahan Kola Kediri) untuk memperoleh Sertipikat Hak GunaBangunan;12.
Dansangat tidak dapat diterima logika hukum, justru permohonanPenggugat dapat dikabulkan oleh Badan Pertabahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Kediri.
Register : 23-10-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN Smr Tanggal 6 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL FAUZIE Bin AMINUDDIN
200 — 25
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL FAUZIE Bin AMINUDDIN
200 — 25
BIS dan rekening pribadi Terdakwa ke rekening saksi Heri Susanto sebesar Rp. 35 % dari nilai Pajak Pertabahan Nilai yang ada di FakturPajak Masukan;Bahwa benar datadata yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa rekeningNo. 1480011275362 atas nama CV BIS untuk pembayaran ke saksi Heri Susanto periode Januari 2012 sampai 31 Desember 2015;Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan trasaksi sebenarnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup biaya operasional perusahaan
Register : 21-04-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 246/PDT/2017/PT SBY Tanggal 20 Juli 2017 — 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq.Kantor Wilayah DJP Banten yang dalam hal ini: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Jalan Ahmad Yani Nomor: 141, Serang, Banten, Kode Pos: 42118, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) Hery Prasetyo Adji, SH. MM, 2) Chandra Ari Nofat, SH. 3) Devina Sagita Ratnaningtyas, SH. 4) Agus Budi Setiyawan, SE. MM. 5) Ikhsan Taufik, SH. MM. 6) Akhmad Fathoni, SH. 7) Waluyo, SE. ME. kesemuanya Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Jalan A. Yani Nomor 141 Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I Juga Terbanding;
2. PT. Bank Internasional Indonesia (persero) tbk. Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Persero) Cabang Pemuda %u2013 Surabaya Jalan Pemuda Nomor : 60-70 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Poulce O. E Welang, 2) Riandi Arsiyono, 3) Dian Puspito Rini, 4) Auditya Saraswati Primadini, 5) Endro Leksono, 6) Bayu Dwi Putra, 7) Octaviano Erwinanto, 8) Diah Novita Wulandari, 9) Indri Sekar Mumpuni, 10) Ananda Pratiwi Kusuma Wardhani, kesemuanya karyawan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat III Juga Terbanding;
Melawan
Ardi Harijanto, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Alamat Jalan Pegirian Nomor 78-A RT 03 RW 011 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) R. Teguh Santoso, SH. Pengacara, beralamat di Jalan Kutisari VII Nomor 30, RT.005, RW.001, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, 2) Agung Satryo Wibowo, SH, MM, CA. Pengacara beralamat di Perum Graha Indah Kav. E-19, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 44-46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, sisebut Penggugat;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat juga Terbanding;
Dan
1. PT. Bank Central Asia (persero) Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Central Asia (Persero) Cabang Utama Veteran - Surabaya di Kantor Cabang Jalan Veteran Nomor 18-24, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Dr. Sudiman Sidabukke, S.H. C.N., M.Hum. 2) Asih Marbawani, S.H, M.Hum. 3) RR. Tantie Supriatsi, S.H. M.H., 4) Rut Shebaria Butar Butar, S.H. M.Kn., 5) Bonar Parulian Sidabukke, S.H. G.Dip, LL.M, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, disebut sebagai Tergugat II;
2. PT. Bank Permata Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Permata Cabang Pembantu Slompretan, Surabaya Jalan Slompretan Nomor 38-40 Surabaya, disebut sebagai Tergugat IV;
3. Setiyono, bertindak sebagai diri sendiri maupun Pemilik dan Penangung Jawab CV. Bina Niaga yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Bukit Permai Blok N Nomor : 03, Serang, Banten dan/atau setidak-tidaknya beralamat di wilayah hukum Republik Indonesia, disebut sebagai TERGUGAT V;
Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat II, IV, V;
416 — 302
416 — 302
Penanggung Pajak CVBina Niaga yang bukan menjadi tanggung jawabnya, serta melakukanpemblokiran rekening milik Terbanding dahulu Penggugat tanpa dasar olehTergugat Il, Ill, IV, yang mengakibatkan kerugian Terbanding dahuluPenggugat, dan untuk memperkuat dalildalilnya, Pembanding dahuluTergugat telah menunjukkan data atau dokumen yang merupakan buktibahwa Terbanding dahulu Penggugat mempunyai hutang Pajak PenghasilanHalaman 144 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYBadan (PPH) tahun 2001, maupun Pajak Pertabahan