Ditemukan 14561 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertahankan pertamanan pertanahan perlawanan pertapakan
Penelusuran terkait : Sistem pertahanan Jajak pendapat Pelanggaran hak asasi manusia Pembunuhan Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang. Ii. kementerian pertahanan ri; 1. ny. setiawati tanudibroto. 2. iwan lubis vs i. kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta timur. Ii. kementerian pertahanan republik indonesia;; 65/pdt/2011/ptk Pemerintah ri cq menteri pertahanan dan keamanan r.i Cq. panglima tni Cq. kepala staf tni-ad Cq. pangdam ix udayana Cq dan rem 161 wirasakti kupang Cq. dan den zibang ix/i kupang Cq dan den pom ix/i kupang Thomas pattiwaellapia P
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 13-03-2006 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04K/PID.HAM.ADHOC/2005
Tanggal 13 Maret 2006 — Brigjen. TNI. Mohammad Noer Muis
1554 — 2882 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SungestiSerta mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab yaitu membinapotensi geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayah untuk menjadi ruang,alat dan kondisi juang sehingga mampu mendukung sistem pertahanan diwilayah dalam rangka mendukung system pertahanan Kodam.
    SungestiSerta mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab yaitu membinapotensi geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayah untuk menjadi ruang,alat dan kondisi juang sehingga mampu mendukung system pertahanan diwilayah dalam rangka mendukung sistem pertahanan Kodam.
    Bahwa status Timor Timur sebagai daerah normal dan dengandemikian sesuai dengan Undangundang No.28 tahun 1977 tentangKepolisian Republik Indonesia tugas dan tanggung jawab memeliharakeamanan dalam negeri berada di tangan kepolisian tidak menjadikanhapusnya pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa sebagai seorangkomandan militer terhadap semua peristiwa yang terjadi terutama yangberhubungan dengan pembinaan territorial, pertahanan dan keamanan;Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.04 K/Pid.
    Bahwa dengan demikian baik karena tugas dan peranan TNI maupunkondisi rawan di berbagai daerah maka pelaksanaan tugas kepolisianharus menyesuaikan dengan pelaksanaan operasi pertahanan dankeamanan yang menjadi tanggung jawab TNI, maka aisinilah letaktanggung jawab Terdakwa sebagai komandan militer yaitu sebagai DanRem 164/Wira Dharma Dilli Timor Timur.
    HAM.Ad.Hoc/2005Bahwa Terdakwa sebagai komandan militer dapat memberikan komandoterhadap 13 Dandim dan mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkanperintah langsung kepada bawahannya yang keseluruhannya membentukrantai komando (chain of command) termasuk komandan batalyon 744 dan745 ;Bahwa sesuai dengan UU No.20 tahun 1982 tentang Pertahanan KeamananNegara, Terdakwa dalam jabatannya sebagai Danrem 164/Wira Dharmabertugas antara lain membina potensi geografis, demografis dan kondisisocial di wilayah Timor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — KEMENTERIAN PERTAHANAN RI;
135 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERTAHANAN RI;
    KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor1314, Jakarta Pusat:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Marsekal Pertama TNIBambang Eko S., S.H., M.H., jabatan Kepala Biro HukumSetjen Kemhan, dan kawankawan, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 6 halaman.
    , atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/KelurahanJatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8/Jatingaleh/2003, tanggal 9 Desember 2003, luas 480.197 m?
    , atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamPerkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1.2s3.4.Kompetensi absolut pengadilan;Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium):Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel):Penggugat tidak mempunyai /egal standing (persona standy in judicio);Eksepsi
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 9/PDT/2021/PT TTE.
Tanggal 4 Maret 2021 — SAWIYAH HAYAT lawan ATR/BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA TERNATE, DKK
119 — 36
  • SAWIYAH HAYAT lawanATR/BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA TERNATE, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA;;
72 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PN TAKENGON Perdata
Register : 03-09-2015 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN TAKENGON Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Tkn
Tanggal 26 Mei 2016 — Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bener Meriah 4. JUHRIKA BIN ABDULLAH BEDU 5. M. SALIM AMAN LIS 6. DURBAH
52 — 7
  • Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bener Meriah4. JUHRIKA BIN ABDULLAH BEDU5. M. SALIM AMAN LIS6. DURBAH
    Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bener Meriah, Alamat KuteLintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT;4. JUHRIKA BIN ABDULLAH BEDU, Umur 50 Tahun,Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, TempatTinggal Kampung Kala Tenang, Kecamatan Bener Kelipah, KabupatenBener Meriah.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;5. M.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 02-02-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 47/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 13 April 2016 — MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA Cq . KASAD REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA KODAM VII/ WIRABUANA Cq. DANREM 142/TATAG Cq. DANDIM 1402/POLMAS LAWAN - H. ANDI ISMAIL RACHMAN
73 — 52
  • MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIACq . KASAD REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA KODAM VII/ WIRABUANACq. DANREM 142/TATAGCq. DANDIM 1402/POLMAS LAWAN- H. ANDI ISMAIL RACHMAN
    MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIACq . KASAD REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA KODAM VII/ WIRABUANACq. DANREM 142/TATAGCq. DANDIM 1402/POLMASdalam hal ini diwakili oleh:1.KOLONEL Chk MARHTIN GINTING, SH.,MH;=LETKOL Chk. RUSLAM, SH.,MH;2e eeMAYOR Chk. ANTON MARULI TAMBUNAN, SH;MAYOR Chk. FIRMAN, SH;n anna nn eenMAYOR Chk. DARWIS, SH;n nnonane nenaKAPTEN Chk. AGUNG SETYO PRABOWO, SH;= =KAPTEN Chk.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
113 — 44
  • MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
    Menteri Pertahanan Dan Keamanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala StafTNFAD Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Cq. DanDen Zibang IX/1 Kupang Cq.
    Di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI diatur 3 (tiga)pejabat yang diwajibkan untuk mengamankan barang milik negara tersebut adalahMenteri Keuangan selaku Pengelola Barang, Menteri Pertahanan selakuPengguna Barang dan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan selaku KuasaPengguna Barang.
    Bahwa Menteri Pertahanan (Tergugat Il) bukan sebagai pihak perkara Nomor:31/Pdt.G/2010/PN.Kpg = jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor:1936.K/Pdt/2012, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menuntutpembayaran ganti rugi kepada Menteri Pertahanan (Tergugat Il). Putusanperkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor:1936.K/Pdt/2012 hanya mengikat dan berlaku sebagai hukum kepada pihakpihak dalam perkara tersebut.
    Menteri Pertahanan Ri, Bapak Ryamizard Ryacudu,sebagai Tergugat Il;3. Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI,Bapak Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Tergugat Ill;4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Rl Bapak Tjahyo Kumolo,sebagai Tergugat IV;5. Pemerintah R Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/KepalaBadan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil sebagai Tergugat V;6. Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. KepalaStaf TNI AD Cq.
    Menteri Pertahanan Republik Indonesia,Bapak Ryamisard Ryacudu, beralamat di Jalan Medan Merdeka Nomor 1314Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;Hal 63 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG3) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Meteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia, Bapak Jr. M.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 22-03-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 25 Juli 2011 — Betmawati;Menteri Pertahanan Republik Indonesia
91 — 28
  • Betmawati;Menteri Pertahanan Republik Indonesia
    Pertahanan RI, Bagian Biro Kepegawaian,kemudian diberikan Surat Pemberhentian dimaksudtanpa ada penjelasan apapun, kecuali kata kata"Silahkan Saudara keberatan ke ?
    BahwaPenggugat tidak cermat membaca dan memperhatikanKeputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/809/M/X1I/2010tanggal 12 Nopember 2010, dalam konsideran mengingatangka 1 disebutkan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890).
    Betmawati tersebut berdasarkanPasal 8 huruf bo Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah =memenuhisyarat untuk diberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahananmaka Kementerian Pertahanan mengeluarkan KeputusanMenteri Pertahanan Nomor : KEP/809/M/X1I/2010 tanggal12 November 2010 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS a.n.
    .//// ;Bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas selanjutnyaditerbitkan Keputusan Menteri Pertahanan NomorKEP/809/M/X1/2010 tanggal 12 November 2010 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS azn.Betmawati anggota RSPAD Gatot Subroto, Ditkesad.
    Bukti P 4 : Surat KeputusanKementerian Pertahanan R.1. SekretariatJenderal Nomor : R/61/08/32/87/Ropegtanggal 2 Maret 2011 perihal : KelarifikasiKepmenhan Nomor : KEP/809/M/X1/2010 tanggal12 November 2010, (fotocopy dari fotocopy);5. Bukti P 5 : Petikan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor759/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel., (fotocopy darifotocopy); 6.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 898/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
PERKUMPULAN HANRA PERTAHANAN RAKYAT
107 — 44

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon Perkumpulan Pertahanan Rakyat disingkat HANRA untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Pemohon Perkumpulan Pertahanan Rakyat disingkat HANRA sebagai Perkumpulan khusus Bela Negara yang secara hukum berhak berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan sebagai mitra dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
    3. Menyatakan Pemohon Perkumpulan Pertahanan Rakyat disingkat
    HANRA sebagai Perkumpulan khusus Bela Negara berhak mendaftarkan dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Pertahanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
    Pemohon:
    PERKUMPULAN HANRA PERTAHANAN RAKYAT
    Mengabulkan permohonan Pemohon Perkumpulan Pertahanan Rakyatdi singkat HANRA untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pemohon Perkumpulan Pertahanan Rakyat disingkatHANRA sebagai Perkumpulan khusus Bela Negara yang secara hukumberhak berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan sebagaimitra dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat BelaNegara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;3.
    Menyatakan Pemohon Perkumpulan Pertahanan Rakyat disingkatHANRA sebagai Perkumpulan khusus Bela Negara berhakmendaftarkan dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar diKementerian Pertahanan yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan;4.
    Utr. dibuat oleh Rachmawati Fitriah, SH., SpN., Notaris diJakarta.2 P2a : Rancangan UndangUndang' tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.P2b : Penjelasan Rancangan UndangUndang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasonal untukPertahananNegara.P2C : Naskah Akademik Anang Puji Utama, SH., M.Si., DirekturStrategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tentang: Pengelolaan Sumber Daya Nasionaluntuk Pertahanan Negara; diambil dari internet.P2d : Artikel dari Harian
    Mengabulkan permohonan Pemohon Perkumpulan Pertahanan Rakyatdisingkat HANRA untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pemohon Perkumpulan Pertahanan Rakyat disingkatHANRA sebagai Perkumpulan khusus Bela Negara yang secarahukum berhak berada di bawah naungan Kementerian Pertahanansebagai mitra dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, DirektoratBela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;3.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 20-12-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 05-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 203/B/2011/PT.TUN.MDN
Tanggal 5 Januari 2012 — SANTANA VS KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN ASAHAN
21 — 11
  • SANTANAVSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN ASAHAN
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 12-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 189/PDT/2014/PT. DKI.
Tanggal 4 Juni 2014 — SYAKIEB ALI BIN ALI AJUB BALWEEL >< BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Cs
87 — 21
  • SYAKIEB ALI BIN ALI AJUB BALWEEL >< BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Cs
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/Pdt/2018
Tanggal 15 Maret 2018 — KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) RI cq KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIOANAL RI cq KANTOR PERTAHANAN KOTA BANDUNG, dk.
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) RI cq KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIOANAL RI cq KANTOR PERTAHANAN KOTA BANDUNG, dk.
    KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) RI cqKANTOR BADAN PERTAHANAN NASIOANAL RI cqKANTOR PERTAHANAN KOTA BANDUNG, berkedudukandi Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDRAL KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL)BANDUNG, berkedudukan di Jalan Gedung KeuanganNegara, Gedung N, Lantai 3, Jalan Asia Afrika Nomor 114,Kota Bandung;Para Turut Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 9. hal. Put.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 20-12-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 05-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 197/B/2011/PT.TUN.MDN
Tanggal 5 Januari 2012 — KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PALEMBANG vs Drs.HERTANTI KUSTINI
37 — 13
  • KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PALEMBANGvsDrs.HERTANTI KUSTINI
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 390/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 25 Januari 2018 — BADAN PERTAHANAN NASIONAL, DKK VS ROSMEINI, DKK
72 — 42
  • BADAN PERTAHANAN NASIONAL, DKK VS ROSMEINI, DKK
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 20-12-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 195/B/2011/PT.TUN.MDN
Tanggal 5 Januari 2012 — ANYANG VS KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BENGKALIS,CS
32 — 11
  • ANYANGVSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BENGKALIS,CS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949K/PDT/2003
Tanggal 28 Februari 2007 — Menteri Negara Agraria/Badan Pertahanan Nasional cq. Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Maluku cq. Kantor Pertahanan Kotamadya Ambon; Bank Indonesia
17 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Negara Agraria/Badan Pertahanan Nasional cq. Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Maluku cq. Kantor Pertahanan Kotamadya Ambon; Bank Indonesia
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 21-12-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 207/B/2011/PT.TUN.MDN
Tanggal 14 Februari 2012 — YULIZAR VS KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PEKANBARU,CS
29 — 9
  • YULIZARVSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PEKANBARU,CS
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2011 — Upload : 23-03-2012
Putusan PT KUPANG Nomor 65/PDT/2011/PTK
Tanggal 14 Nopember 2011 — - Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
61 — 34
  • - Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
    P U T U S A NNO: 65/PDT/2011/PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA eee Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq.Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI AD, Cq. PANGDAMIX UDAYANA, CqDAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG,Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, beralamat di Jin.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 430/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 13 September 2017 — PANGLIMA TNI >< MENTERI PERTAHANAN dan KEAMANAN RI
66 — 45
  • PANGLIMA TNI >< MENTERI PERTAHANAN dan KEAMANAN RI
    MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rl, beralamat di Jl.Medan Merdeka Barat No.13 Jakarta Pusat. Dalam halini memberi kuasa kepada Brigjen TNI Nurhajizah M.,SH., MH., S. Mulyanto, SH., M.Si., Made DwiWirajaya, SH., dkk. berkantor di Biro Hukum SetjenKemhan Jalan Merdeka Barat No.1314 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11November 2013, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding Ill / Pembanding Il semula Turut TerlawanIl;4.
    No.430/PDT/2017/PT.DKIberdasarkan surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan RepublikIndonesia Nomor B/1320/KX/2013 tanggal 3 September 2013 yangditerima Pelawan pada tanggal 3 September 2013. Dengan demikian,pengajuan permohonan derden verzet ini masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang.Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di JI.
    Yasin),Kepala Kelurahan Bintaro selaku Tergugat , Departemen PertahananKeamanan RI selaku Tergugat Il, Pemerintah Daerah Khusus loukotaJakarta selaku Tergugat Ill.Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 89K/PDT/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap amarnya menyebutkanmenolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Turut TerlawanIVKementerian Pertahanan dahulu Departemen Pertahanan Keamanan),dimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.94/PDT/2008/PT.DKI amarnya adalah menguatkan
    Kasasi Mahkamah Agung RI No.89K/PDT/2010 yaitu mengenai Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal23 Februari 1972 antara Departemen Pertahanan Keamanan (TurutTerlawan Ill) dengan Kepala Desa Bintaro serta dalil mengani tercatatnyatanah dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) No. 20203301,sedangkan atas' perkara No. 420/PDT.G/2007/PNJKT.SEL Jo.Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 94/PDT/2008/PT.DKI Jo.
    Bahwa penggunaan bidang tanah aquo belum mendapatkan Statuspenggunaan Barang Milik Negara dari PENGGUNA BARANG yakniKementerian Pertahanan;. Tanah aquo tidak dapat diklaim oleh PELAWAN sebagai TANAHNEGARA karena bidang tanah aquo berdasarkan catatan Buku Letter CKelurahan Bintaro Girik C.136 Persil 16, 124, Persil 125, Persil 126,Persil 127 dan Persil 128 tercatat An.Kadim Embeng yang belum pernahada catatan peralihannya kepada pihak manapun..
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 21-12-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 206/B/2011/PT.TUN.MDN
Tanggal 15 Februari 2012 — YULIZAR VS KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PEKANBARU,CS
28 — 11
  • YULIZARVSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PEKANBARU,CS