- Walikota Kupang cq Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang vs - Georgius Soter Parera

NUGROHO, DKK VS KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR

&Associates , beralamat di Jalan Pajajaran No 34, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2008,selanjutnya 9 disebut Sebagai ....e ieee ccc eceeneenee cee eees PARAPENGGUGATLAWANKEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR tempatkedudukan di Jalan Pengadilan No. 8A Kota Bogor, dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya :1. Hj ANGGRAENY ISWARA, S.H :2. TWAN HERNAWAN, S.H ;3. BORIS DERURASMAN, S.H :4. N HASBHY MUNNAWAR, S.H ;5.

Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008, yangbertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Tata Kotadan Pertamanan Kota Bogor, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/690 DTKP tertanggal 22 Mei 2008selanjutnya disebut SCDAQAL... ese cn cece cece eee eceteteteeeeeeeseteeeeeem esTERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tanggal 9 Mei 2008 Nomor41/Pen.MH/2008/PTUNBDG. tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini

Objek GugatanBahwa, adapun Objek Gugatan dalam Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas TataKota dan Pertamanan Kota Bogor No : 503/208DTKPPerihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008(selanjutnya disebut Objek Gugatan).B. Kewenangan MengadiliBahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang Nomor5 Tahun 1986 jo. Undang undang Nomor 9 Tahun 2004menyatakan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatu. penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badanatau.

Hendrikus Djawa (Penggugat)Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kupang (Tergugat)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Kupang Nomor : Din.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Tugas Kepala DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Kupang, Nomor : Din.Kebtam800/87/1V/2011,tanggal 05 April 2011 ;3.

) Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaKupang, bulan Mei 2010, tertanggal 31 Mei 2010 (sesuaidengan aslinya) ;Fotocopy Daftar Hadir Mingguan Tenaga OperasionalLapangan (Penyapu) Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaKupang, bulan Juni 2010, tertanggal 30 Juni 2010 (sesuaidengan aslinya) ;Fotocopy Daftar Hadi Mingguan Tenaga OperasionalLapangan (Penyapu) Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT. 8T. 921Kupang, bulan Juli 2010, tertanggal 31 Juli 2010 (sesuaidengan aslinya

) ;~Fotocopy Surat Sekretaris Kebersihan dan Pertamanan KotaKupang, Nomor : Din Kebtam . 800/80/111/2010.

PerihalPanggilan menghadap II, tertanggal 30 Maret 2010 (sesuaidengan aslinya ) ;Fotocopy Surat Sekretaris Kebersihan dan Pertamanan KotaKupang Nomor : Din Kebtam . 800/159/2010. PerihalPanggilan menghadap III, tertanggal 31 Mei 2010 (sesuaidengan aslinya);BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT. 15T. 16T. 2022Fotocopy Surat. Ub.Kasubag Umum dan Kepegawaian DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Kupang, Nomor : DinKebtam . 800/165/2010.

SULASTRI vs KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA, dk

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Aipda K.S. Tubun No. 1 JakartaPusat;ll.

pemakamanAlmarhum Baharuddin Effendi, terlebih lagi Penggugat sangat mengetahuipersis jika Tergugat Intervensilah selaku Istri Almarhum Baharuddin Effendiyang mengurus semua dokumendokumen yang diperlukan untukkepentingan pemakaman karena Penggugat telah bercerai denganAlmarhum sejak awal tahun 2000 dan Almarhum telah menikah dan hidupbersama dengan Tergugat Intervensi sejak tahun 2002 serta telah dikarunia3 (tiga) orang anak lakilaki;Bahwa oleh karena Objek Sengketa yaitu berupa Surat Keputusan KepalaDinas Pertamanan

MUHAMMAD HIDAYAT Alias MUHAMMAD HS VS KEPALA DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN dan PJU KOTA BEKASI;

., pekerjaan SosialMasyarakat di Sahabat Muslim Indonesia, tempat tinggal di Jalan PalemV Nomor 189 Rt 04/08, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon;melawan:KEPALA DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGANJALAN UMUM KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Lapangan BekasiTengah No. 2, Kota Bekasi, selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

Putusan Nomor 62 K/TUN/2013Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknyasengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat Nomor 009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S, alamat Jalan Palem V Nomor191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi BaratKota Bekasi sebagai Pemohondan Dinas Pertamanan, Pemukiman dan PJU Kota Bekasi, beralamat JalanJenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi 17111 sebagai Termohon

April 2012 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon (MuhammadHidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 14 Mei 2012 yang di daftar dalam Register Perkara Nomor47/G/2012/PTUNBDG;Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Majelis Hakim telahmemanggil para pihak Pemohon yaitu Muhammad Hidayat alias Muhamad HSdan Termohon yaitu Kepala Dinas Pertamanan

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU, dk VS PT MULTI INTI GUNA

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANANKOTA PEKANBARU, beralamat di Jalan Datuk SetiaMaharaja Nomor 4, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Zulkifliselaku Kepala Dinas Kebersihnan dan Pertamanan KotaPekanbaru;2.

., dalam jabatannyaselaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat KomitmenDinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru,dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepadaSyamsuwir, S.H., dan kawankawan, Para PegawaiBagian Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;Para Pemohon Kasasi;LawanPT MULTI INTI GUNA, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok N Nomor 35, Kemayoran, Jakarta Pusat, diwakili olehMulya Muzarni Putra selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada

Menyatakan sah Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPekanbaru Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihalPemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah;7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biayaperkara ini pada keseluruhan tingkatan;Halaman 8 dari 13 Hal. Put.

kontrak dan masa berlakunya kontrak adalah bertentangan dengankebebasan berkontrak, dengan demikian amar ke4, 5 dan 6 harusdihilangkan, sehingga amar dalam putusan Judex Facti perlu diperbaikisebagaimana diuraikan dalam amar di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KEPALA DINASKEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KEPALADINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU dan2. EDWIN SUPRADANA, S.T., M.T., tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 192/PDT/2017/PT PBR., tanggal 21 November 2017 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Pbr.,tanggal 29 Mei 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

VOLGATRA RESINDO UTAMA;KEPALA SUKU DINAS PERTAMANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Arabika Ill Blok X 3 No. 18, KelurahanPondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 02/SK/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, selanjutnyadisebut sebagai ......wssssseessss PENGGUGAT / PEMBANDING;MelawanKEPALA SUKU DINAS PERTAMANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTATIMUR, berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat Nomor 142 JakartaTimur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arlis Chaniago, S.H.,Sukrawinata, S.H., Suherman, SP., Putut Widya Martata, SP., KM.

., Semuanya WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat dan SukuDinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 19/082.74 tertanggal 29 Januari 2010,selanjutnya disebut sebagal .................5..eseeeeesese TERGUGAT / TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca: 1.

MULTI INTI GUNA VS KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR VS NUGROHO ; JOHANA PATTINASARANY

Volgatra Resindo Utama;Kepala Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Selanjutnyadisebut sebagai oe ee ee ee eee ee PENGGUGAT;melawanKEPALA SUKU DINAS PERTAMANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat Nomor 142 JakartaTimur. Dalam hal ini member i kuasa kepada ArlisPAGEChaniago, SH., Sukrawinata, SH., Suherman, SP., PututWidya Martata, SP., KM.

., dan TruliSusatyo Dewi, SH, Semuanya Warganegara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, yang bertugas pada Bagian MHukumSekretariat dan Suku Dinas Pertamanan Kota AdministrasiJakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor19/ 082.74 tertanggal 29 Januari 2010.

Volgatra Resindo Utama untuk menjadipeserta lelang di Suku Dinas Pertamanan Kota AdministrasiJakartaTimur; +r reer eee ere eee ee eee eee eee eeBahwa berdasarkan Pengumuman barang/Jasa Nomor335/Pan./076.34 tanggal 14 September 2009, Volmen Sinaga,SE. selaku Direktur Utama PT. Volgatra Resindo Utama telahmendaftarkan PT.

Volgatra Resindo Utama untuk menjadiperserta lelang di Suku Dinas Pertamanan Kota AdministrasiJakartaTimur; ere e eee ee eee eee eee eee ee eeeBahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 Penggugat' telahmengajukan keberatan/sanggahan untuk objek gugatan yangpertama dimana Penggugat telah meminta kepada Tergugatuntuk meninjau. kembali keputusan a quo dan sekaligusmeminta pembatalan Surat Penetapan Pemenang' PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 674/ 076.43 tanggal 07 Oktober2009.

Peningkatan Taman Susu Bendera kepada PanitiaPengadaan Barang /Jasa Suku Dinas Pertamanan KotaAdministrasi Jakarta Timur. Pada saat pendaftaran PanitiaHalaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 02/G/2010/PTUNJKT11.PAGEPengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Pertamanan KotaAdministrasi Jakarta Timur menarik/mematok biaya dokumenpendaftaran sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu)rupiah untuk persatu) dokumen / paket.

KARYA BERSAMA MAS), ; KEPALA DINAS PERTAMANAN PEMERINTAH KOTASURABAYA,

M.DJUFRI NASUTION, CS LAWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG cq DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG

:MARCHELINO PALIT,S.H,M.H Advokat dan Konsultan Hukum ,berkantordi Kantor Hukum MARCHELINO PALIT & REKAN,Jl.Boulevard Raya Blok CN1,Wisma Gading Permai BlokR.0117 Lantai 2, Kelapa Gading Jakarta Utara,eenomse ehberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015,dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Padang tanggal 9 NOVEMBER 2015, dibawahNomor : 396/ PF/PDT/XV/2015;LAWANHalaman 1 dari 5 Putusan Nomor 118 /PDT/2016/PT PDGPEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG cq DINAS KEBERSIHANDAN PERTAMANAN

MOE IRWAN RAHARJA, dkk ; KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PARA PENGGUGAT ;LAWAN:KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Aipda KS. Tubun,Nomor : 1, RT.2 / RW.5, Petamburan, Kota JakartaPusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Halaman dari 45 halaman, Putusan Nomor 99/G/2016/PTUNJKT1. NUR PAJAR, S.H.,M.Si 5 2. Dr. MOMON MULYANA, S.H.,M.Si 3 3. DENNY HARNOKO, .H 3 oe4. HARATUA D.P. PURBA, S.H ; ===5. R. DEDY RUSTAM, S.H ; 6. ADITYO NUGROHO, S.H ; 22=7. HANDRY HIDAYAT, S.H 3 eeeeenee8.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Dan Pemakaman ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 649 Tahun 2015 tanggal 9November 2015 tentang Pedoman Harga sesuai Hasil KesepakatanHalaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 99/G/2016/PTUNJKTHarga Tanah Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau diKelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi JakartaUtara ; 2n nnn nnn nnn nnn enn nnn nan nn en noe nn en nnn en nen neSurat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Dan Pemakaman ProvinsiDasrah Khusus

halaman, Putusan Nomor 99/G/2016/PTUNJKT10.angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum sebagai berikut : Bahwa Objek sengketa didalam perkara ini merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu Penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pelabat Tata Usaha Negarayang berwenang yaitu Kepada Dinas Pertamanan

akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangD@rlAkU 5 nn nnn nnn nnn nnn centr cnn cnn cnn cn cn cen cnn ce sae ae ae aeBahwa didalam sengketa atau perkara ini yang mengajukan gugatanadalah Para Penggugat yang bernama Moe Irwan Raharja dan LieENGI RENAE 5 ann ennnnnnnn nnn rnin sic nnn seninnnnnins sense cnnnasennnccnensBahwa yang menjadi Tergugat di dalam perkara ini Badan atau PejabatTata Usaha Negara yaitu Kepala Dinas Pertamanan

Kepemilikkanberdasarkan : = === = === 2222222 nnn anne nn nnnAkta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Cilincing yang diketahui olehLurah Marunda dengan masingmasing : No. 107/JB/MA/1996 tertanggal 26 Februari 1996 seluas 4.417 m2 ; No. 108/JB/MA/1996 tertanggal 26 Februari 1996 seluas 4.417 m2 ;Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 99/G/2016/PTUNJKT No. 120/JB/MA/1996 tertanggal 11 Maret 1996 seluas 4.417 m2; No. 121/JB/MA/1996 tertanggal 11 Maret 1996 seluas 4.417 m2 ; Dengan diterbitkannya Surat keputusan Dinas Pertamanan

Menyatakan bahwa Tergugat masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat dalam melakukan perbaikan/penggantian spare part, Pelumas, Ban, Accu dan service kendaraan angkutan sampah dan kendaraan operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak sebesar Rp. 523.656.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);----------------------------------3.

Menyatakan sah dan berharga surat perintah perbaikan/penggantian spare part, Pelumas, Ban, Accu dan service kendaraan angkutan sampah dan kendaraan operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak tahun 2007 dan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat; -5.

Menyatakan sah dan berharga bon penagihan ongkos dan biaya perbaikan/penggantian spare part, Pelumas, Ban, Accu dan service kendaraan angkutan sampah dan kendaraan operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak tahun 2007 yang Penggugat serahkan kepada Turut Tergugat dan bon penagihan tahun 2008; --6.

Melawan :Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak. dkk.

PTK, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT PEMBANDING ;Melawan:1 Pemerintah K Pontianak lik Pontianak Kepala DinKebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak, beralamat diJalan Kom. Yos Sudarso, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :YAYA MAULIDIA, SH.,MH, DEDE ARIES DERMAWAN, SH.,M,Si,SALELAH, SH, ARIF BUDIMAN, SE, semuanya pegawai kantor bagian2 M. SUKOTJO,hukum setdiko Pontianak, berdasarkan surat kuasakhusus No. 362/ST/Huk.b/tahun 2011 danmemberikan kuasa kepada HADI SURATMAN,SH.

Zainudin No. 17 Pontianak berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 363/SR/DKPSEKER/2011,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERBANDING oPekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dahulu berdinas diDinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak, sekarangberdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, JalanLetjen Sutoyo No. 71 Pontianak Kota, dengan alamat tempat tinggal di JalanDanau Sentarum Komplek Candana Asri No.

hukum dengan Tergugat / Terbanding karena Tergugat / Terbandinghanya mengikatkan diri kepada perusahaan pemenang lelang yaitu CV Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa sesuai bukti P.1 s/d P.19dihubungkan dengan bukti surat P.20 dan keterangan saksi Penggugat / Pembandingmaupun saksi Tergugat / Terbanding SUKOTJO, ST, Tergugat / Terbanding dalamsurat SPK nya telah dengan tegas dan jelas mohon dilayani perbaikan danpenggantian (spare part, Pelumas, Ban, Accu) mobilmobil milik Dinas Kebersihan,Pertamanan

..........Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak dan oleh Penggugat / Pembandingkepada sopir sopir yang memegang mobil dinas Tergugat /Terbanding ;Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan gugatankepada Tergugat / Terbanding karena ada hubungan hukum sebagai dasarmengajukan gugatan perkara ini dan Penggugat / Pembanding tidak ada hubunganhukum dengan perusahaan pemenang lelang untuk menggugat sebagai Tergugat,maka eksepsi ini tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ; Menimbang, bahwa

Tergugat;5 Menyatakan sah dan berharga bon penagihan ongkos dan biaya perbaikan/penggantian spare part, Pelumas, Ban, Accu dan service kendaraan angkutan sampahdan kendaraan operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman KotaPontianak tahun 2007 yang Penggugat serahkan kepada Turut Tergugat dan bonpenagihan tahun 2008; 6 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya tersebut kepadaPenggugat sebesar Rp. 523.656.000, (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratuslima puluh enam ribu rupiah)

Muhammad Hidayat alias Muhammad HS vs Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU Kota BEKASI

ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dijalan Asia Afrika Nomor 94 Bandung, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut, dalam sengketa antara; Muhammad Hidayat alias Muhammad HS, Pekerjaan Sosial Masyarakat disahabatMuslim Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Palem VNomor 189 Rt 04/08 Jakasampurna Bekasi Barat KotaBekasi ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON,; MELAWANKepala Dinas Pertamanan

Bandungyang memeriksa, memutus dan Menyelesaikan Sengketa Informasi sesuai ketentuan Pasal47 dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, telah menerima dan memperhatikan duduknya sengketa informasi seperti terteradalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012 dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S,alamat Jalan Palem V Nomor 191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasisebagai Pemohon dan Dinas Pertamanan

dihadiri oleh Pemohon danTermohon)Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon(Muhammad Hidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14Mei 2012 yang di daftar dalam Register Perkara Nomor 47/G/2012/PTUNMenimbang, bahwa atas permohohan keberatan tersebut, Majelis Hakim telahmemanggil para pihak Pemohon yaitu Muhammad Hidayat alias Muhamad HS danTermohon yaitu Kepala Dinas Pertamanan

SAMBAS SADIKIN, DKK VS KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN, KOTA BANDUNG;

Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan danKawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota BandungNomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan KompensasiBangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan PembangunanRumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26September 2017, sampai ada Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yangmencabutnya di kemudian hari:Halaman 2 dari 7 halaman

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara,berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan KompensasiBangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan PembangunanRumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26September 2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan danKawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota BandungNomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan KompensasiBangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan PembangunanRumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26September 2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan PemukimanPertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan,Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah DeretTamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26 September 2017;3.

IVAN NICHOLAS, SH,M.Si ; KEPALA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kepentingan Bahwa Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pertamanan dan PemakamanKota Administrasi Jakarta Timur Nomor 267/088 tertanggal 30 Maret 2016yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara telah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik; Bahwa surat Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman KotaAdministrasi Jakarta Timur aquo perihal Pemutusan Hubungan Kerja Sdr.Van.

Bahwa surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pertamanan danPemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur aquo adalah merupakanPenetapan Tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Suku DinasPertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor267/088 tertanggal 30 Maret 2016;b. Bahwa surat Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman KotaAdministrasi Jakarta Timur aquo adalah bersifat kongkrit, karenamengenai kasus hukum antara Sdr. lvan.

Nicholas, SH, M.Si denganKepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota AdministrasiJakarta Timur;c. Bahwa surat Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman KotaAdministrasi Jakarta Timur aquo adalah bersifat individual, karena SuratKeputusan dimaksud hanya ditujukan pada Sdr. lan Nicholas, SH, M.Si;d.

Bahwa Penggugat telah memberikan Somasi dan Somasi Il kepadaKepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota AdmnistrasiJakarta Timur Sdr Ir. Maria N.

., (Sesuai denganaslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan PemakamanProvinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang PenetapanPejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pertamanandan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta (Sesuai dengan aslinya);Surat Penjelasan Somasi Nomor 278/1.795.22 tanggal 8 April2016 dari Kasudin Pertamanan dan Pemakaman KotaAdministrasi Jakarta Timur (sesuai dengan aslinya);Surat Tanggapan Somasi Il Nomor 370/1.795.22 tanggal 12Mei 2016 dari Kasudin Pertamanan dan Pemakaman

NY NURHASAN LAWAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERTANAHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG, DKK

DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PEMUKIMAN PERTANAHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG vs NY. NURHASAN

DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKANAN KOTA BANDUNG.

., dalamperkara antaraSAMSI SALMON, Wiraswasta, alamat jalan Kelinci No.7 Rt.002 Rw.0O11,Kelurahan Malabar, Kecamatan lengkong,kota Bandung, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.LawanPEMERINTAH DT.II KOTA BANDUNG CQ.DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMANKOTA BANDUNG, beralamat di jalanWastukencana No.2 kota Bandung,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.Menimbang, bahwa telah membaca surat gugatan tertanggal 7September 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat.Menimbang, bahwa panjar biaya perkara gugatan tersebut