Ditemukan 45 data
29 — 14
tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis sebagai berikut:e Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges danbermeterai cukup, diberi kode P;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang Saksi sebagai berikut:1 SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1) (Pertaniaan
40 — 4
gerakan optimalisasi TA 2005 tertanggal 27 Desember 2005 dan tanggal 27 Desember 2005; 3(tiga) lembar kwitansi biaya pengadaan barang berupa pupuk, bibit jagung, pestisida/herbisida TA 2007; 3(tiga) Berita Acara penyerahan barang pengadaan pemerintah berupa pupuk dan pestisida; 2(dua) lembar Berita Acara serah terima barang pengadaan dari ABD.WAHID kepada DJURAID RAUF tertanggal 19 Juni 2006 dan tertanggal 23 Oktober 2007; 1(satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertaniaan
, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare Nomor : SK/408/PKPK/V/2006, tanggal 01 Mei 2006; 1(satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertaniaan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare Nomor : SK/120 A/PKPK/V/2006, tanggal 01 Mei 2006; Tetap terlampir dalam berkas perkara;- Memerintahkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);
biaya bahan percontohandalam rangka gerakan optimalisasi TA 2005 tertanggal 27Desember 2005 dan tanggal 27 Desember 2005;3(tiga) lembar kwitansi biaya pengadaan barang berupa pupuk,bibit jagung, pestisida/herbisida TA 2007;3(tiga) Berita Acara penyerahan barang pengadaan pemerintahberupa pupuk dan pestisida;2(dua) lembar Berita Acara serah terima barang pengadaan dariABD.WAHID kepada DJURAID RAUF tertanggal 19 Juni 2006dan tertanggal 23 Oktober 2007;l(satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertaniaan
,Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota ParepareNomor : SK/408/PKPK/V/2006, tanggal 01 Mei 2006;l(satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertaniaan,Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota ParepareNomor : SK/120 A/PKPK/V/2006, tanggal 01 Mei 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkara;e Memerintahkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Parepare pada
52 — 15
oleh mamak kepalawaris dalam kaum guna mewakili kaumnya.Bahwa sebagaimana Posita angka ke2 gugatan penggugatmenyatakan bahwa Objek Perkara telah dikuasai oleh PenggugatHalaman 7 dari 27 Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT PDGdengan itikad baik dan telah dikuasai SECARA TURUN TEMURUNsejak tahun 1980.....dst dan sebagaimana uraian posita angka ke3yang menguraikan bahwa ...sejak dikuasai tanah tersebut, olehPenggugat berserta KAUM Penggugat lainnya, tanah Objek Perkaraa quo telah diolah dan dijadikan lahan pertaniaan
Bahwa tanah Objek Perkara tersebut telah dikuasai oleh Penggugatsejak tahun 1980 beserta kaum Penggugat yang telah diolah dandijadikan lahan pertaniaan, Persawahan yang ditanami jagung dantanaman palawija sebagaimana sporadik tanggal 10 November2000 yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sekiratahun 1992 yang mana penyerahan tersebut secara lisan tanpadibuatkan suatu surat apapun dan pada tahun 2002 penggugatmempertanyakan tentang keberadaan tanah Objek Perkara yangtelah ditanamin kebun kelapa
Rajo Mangkuto kepada Pengugat dimanaseharusnya Dt Rajo Mangkuto ditarik didalam pihak perkara a quo.Menimbang, bahwa dalam posita angka ke2 gugatan Penggugatmenyatakan bahwa Objek Perkara telah dikuasai oleh Penggugatdengan itikad baik dan telah dikuasai SECARA TURUN TEMURUNsejak tahun 1980.....dst dan sebagaimana uraian posita angka ke3yang menguraikan bahwa ...sejak dikuasai tanah tersebut, olehPenggugat berserta KAUM Penggugat lainnya, tanah Objek Perkaraa quo telah diolah dan dijadikan lahan pertaniaan
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokAgraria;1.2.Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luastanah Pertaniaan;1.3.Surat perdamaian tgl 14 Januari 1971 yang berlandaskan UndangUndang tersebut diatas/Keputusan Panitia Landreform KabupatenLombok Timur (bukti P27 dan T5);2. Bahwa jawabanTermohon Kasasi melalui kuasa hukumnya HenokZulkarnain F, S.H., dari angka 1 sampai angka 7, adalah merupakan suatuHal. 13 dari 18 Hal. Put.
Dengan demikian abstraksi hukumnya bukti P1 dibuat dihadapan pejabatumum/pejabat distrik sehingga kekuatannya dapat disamakan dengan aktaautentik (hal ini tidak terobantahkan);1.Jadi hak yang akan diperoleh Termohon kasasi dari tanahtanah H.Amsah berdasarkan pasal 3 dari Perou Nomor 56/1960 adalah sebatasmaksimal, adapun batas maksimal yang diatur menurut undangundangadalah 7,5 Ha atau 9 Ha tanah kering untuk wilayah Nusa TenggaraBarat (linat Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang LuasTanah Pertaniaan
50 — 4
Bahwa Termohon dalam dupliknmua secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut ;Bahwa Pemohon oleh mengajui sendiri dengan dalil permohonnya tanggal 28November 2013 menyatakan dirinya tealha meninggakan rumah sejak 6 bulanyang lalu dan sekarangf telah bulan februari 2014 bukankan telah 8 bulan.Dengan demikian nyatalah bahwa Pemohon sudah tidak dapat dipercaya lagi ,dan sudah tidak tanggung jawab atas apa yang mengharap kepada ketuamajelis untuk menyetujui permintaanBahwa benar adanya untuk usaha pertaniaan
58 — 5
PUTUSAN NO.465/PDT.B/20116/PN.Mnd.Bahwa senjata penikam atau penusuk yang di miliki terdakwa tidak termasuk barangbarang yang nyatanyata di masukkan untuk di pergunakan guna pertaniaan, atau untukpekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sahpekerjaan atau nyatanyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barangbarangkuno atau ajaib ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;Menimbang
31 — 5
sehingga terdakwa sebagai orangyang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala .perbuatannya.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telahterpenuhi.Tentang unsur : Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknyasesuatu senjata tajam.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam dalam pasal 2Ayat (1) undangundang No. 12/Dr/1951 adalah senjata penikam atau senjatapenusuk yaitu senjata yang tidak biasa digunakan bekerja seharihari misalnya dalambidang pertaniaan
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penggugat memiliki tanah pertaniaan di Desa Jurumapin KecamatanBuer Kabupaten Sumbawa yang terletak di Watasan Orong Tamodongdengan batasan sebagai berikut : Tanah sawah dengan luas 15.400 m2, nomor SPPT 52.04 030 0140000268 7 dengan batasan: Sebelah Barat : Tanah dasar Syafruddin ; Sebelah Timur : Tanah dasar Syafruddin ; Sebelah Selatan: Abdulah Pisak ; Sebelah Utara : Syafruddin/Ali Pisak ; Tanah datar seluas 12.600 m2, nomor SPPT 52.04 030 014 0000269 7dengan batasan : Sebelah Barat : Jalan
1.HASRUL, S.H.
2.MOHAMAD RONALD,SH
Terdakwa:
DUNI alias PAPA HIDIN
26 — 13
Saksi YASMIN Alias PAPA FERA;Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalahpenganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DUNI Alias PAPAHIDINHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Dglterhadap saksi korban SABRI Alias PAPA NUR; Bahwa peristiwa tersebut terjadai pada hari Senin, tanggal 13 September2018, sekitar jam 07.30 Wita di lorong pertaniaan tepatnya di Desa Uemanje,Kec.
1.JUSTISI DEVLI WAGIU, S.H.
2.FENY ALVIONITA, S.H.
Terdakwa:
SHARUL IBRAHIM alias SAHRUL SALINDEHO alias AUL
26 — 17
Bahwa pisau yang terbuat dari besi stainless yang di miliki terdakwatidak termasuk barangbarang yang nyatanyata di masukkan untuk dipergunakan guna pertaniaan, atau untuk pekerjaanpekerjaan rumahtangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan ataunyatanyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barangbarangkuno atau ajaib.wenenes Perbuatan terdakwa SHARUL IBRAHIM alias SAHRULSALIDEHO alias AUL sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang
58 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pesisir Selatan bulan bulan Oktober 2007;1 lembar surat Penetapan dari Dinas Pertaniaan No.520/22252/DispertaPS/XI/2007 tanggal 12 November 2007;1 lembar surat Tawaran Kerjasama Pengadaan Benih Padi dariDinas Pertanian Tanaman Pangan No. 520.6/1180/PPV/2007tanggal 31 Mei 2007;1 lembar surat Rekapitulasi jumlah bantuan Benih Padi nonHibrida dan Produsen/Sumber Benih per Kecamatan dalam Kab.Pesisir Selatan Tahun 2007 dari Dinas Pertanian TanamanPangan Kab.
Pesisir Selatan bulan bulan Oktober 2007;1 lembar surat Penetapan dari Dinas Pertaniaan No.520/22252/DispertaPS/XI/2007 tanggal 12 November 2007;1 lembar surat Tawaran Kerjasama Pengadaan Benih Padi dariDinas Pertanian Tanaman Pangan No. 520.6/1180/PPV/2007tanggal 31 Mei 2007;1 lembar surat Rekapitulasi jumlah bantuan Benih Padi non Hibridadan Produsen/Sumber Benih per Kecamatan dalam Kab.
Pesisir Selatan No. 520/1934/DipertaPS/IX/2007 tanggal 10September 2007;1 lembar surat Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Benih Padi nonHibrida kegiatan Pengadaan Benih Padi non hibrida Tahun 2007 Kab.Pesisir Selatan bulan bulan Oktober 2007;1 lembar surat Penetapan dari Dinas Pertaniaan No.520/22252/DispertaPS/XI/2007 tanggal 12 November 2007;1 lembar surat Tawaran Kerjasama Pengadaan Benih Padi dari DinasPertanian Tanaman Pangan No. 520.6/1180/PPV/2007 tanggal 31Mei 2007;1 lembar surat Rekapitulasi
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PertanianTanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Lampiran No.520.2/373/TU/IV/2007 tanggal 20 Maret 2007;1 lembar surat penunjukan dari Dinas Pertanian Tanaman PanganKabupaten Pesisir Selatan No. 520/1934/DipertaPS/IX/2007 tanggal 10September 2007;1 lembar surat Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Benih Padi nonHibrida kegiatan Pengadaan Benih Padi non hibrida Tahun 2007Kabupaten Pesisir Selatan bulan bulan Oktober 2007;1 lembar surat Penetapan dari Dinas Pertaniaan
SP3578/PW03/I/2007 tanggal 23 Agustus 2007 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar;1 Rangkap Foto copy Laporan Supervisi atas Pelaksanaan PengadaanBenih bantuan Petani Tahun 2007 pada Dinas Pertaniaan TanamanPangan Kabupaten Pesisir Selatan No.
54 — 6
lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15Pebruari 2016 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Raya Solo Desa KincangWetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut antara sepeda motor Honda Beat warnaputih Nomor Polisi AE 3121 NB yang dikendarai Terdakwa menabrak Saksikorban Sutrisno mengenai tubuh sebelah kanan Saksi korban Sutrisno ;Bahwa Saksi kenal Saksi korban Sutrisno karena Saksi korban ikut bekerja diproyek pembangunan plesengan di depan Kantor Pertaniaan
44 — 32
Mengenaitanah yang dikuasai langsung oleh negarakarena penetapan pemerintah ; c) Pasal 4 Keputusan Presiden RI No 32 Tahun1979 yang menyatakan Tanahtanah Hak Guna14Usaha asal Konversi hak barat yang sudahdiduduki oleh rakyat dan ditinjau dari suduttata guna tanah dan keselamatan lingkunganhidup lebih tepat diperuntukan untukpemukiman atau kegiatan usaha pertaniaan,akan diberikan hak rakyat yang mendudukinya5.
43 — 13
data yang ada di Kecamatan Jetis ada 43Kelompok Tani yang berada di 14 Desa dan yang memperolehbantuan BLBU SLPTT tahun = 2010 ~ sebanyak63 unit kelompok.Bahwa mekanisme untuk mendapatkan Bantuan Sosial(BANSOS) SLPTT Program Bantuan Langsung Benih Unggul(BLBU) Tahun 2010 Awalnya dari pusat ada alokasi bantuansesuai dengan alokasi luasan areal yang ditentukan oleh Pusat(Dirjen Tanaman Pangan) kemudian oleh Dinas Kab.mensosialisasikan ke masingmasing UPTD, selanjutnya saksikoordinasi dengan penyuluh pertaniaan
juta rupiah).Bahwa fungsi KUPTD diantaranya membantu menyampaikan danmenginformasikan kepada Petani/ Kelompok mengenai Programdari dinas Pertanian bagaimana mekanisme untuk mendapatkanBantuan Sosial (BANSOS) SLPTT Program Bantuan LangsungBenih Unggul (BLBU) Tahun 2010, Awalnya dari pusat ada alokasibantuan sesuai dengan alokasi luasan areal yang ditentukan olehPusat (Dirjen Tanaman Pangan) kemudian oleh Dinas Kab.mensosialisasikan ke masingmasing UPTD, selanjutnya saksikoordinasi dengan penyuluh pertaniaan
Sang Hyang Seri (PT.SHS).Bahwa mekanisme untuk mendapatkan Bantuan Sosial (BANSOS)SLPTT Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun2010, awalnya dari pusat ada alokasi bantuan sesuai dengan alokasiluasan areal yang ditentukan oleh Pusat (Dirjen Tanaman Pangan)kemudian oleh Dinas Kab. mensosialisasikan ke masingmasingUPTD, selanjutnya Ka.UPTD koordinasi dengan penyuluh POPT,wakil pertaniaan untuk menentukan kelompok tani yang mendapatSL, lalu Ka.UPTD sesuai dengan lokasinya untuk mencocokkankomoditasnya
sudah pensiun.Bahwa fungsi KUPTD diantaranya membantu menyampaikandan menginformasikan kepada Petani/Kelompok mengenaiProgram dari dinas Pertanian bagaimana mekanisme untukmendapatkan Bantuan Sosial (BANSOS) SLPTT ProgramBantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2010, awalnyadari pusat ada alokasi bantuan sesuai dengan alokasi luasan arealyang ditentukan oleh Pusat (Dirjen Tanaman Pangan) kemudianoleh Dinas Kab. mensosialisasikan ke masingmasing UPTD,selanjutnya saksi koordinasi dengan penyuluh pertaniaan
Ngebel yang memperoleh BLBU SLPTTtahun 2010 untuk kedelai sebanyak 1 kelompok, BLBU Non SLPTTtahun 2010 untuk kedelai sebanyak 4 kelompok.Benar mekanisme untuk mendapatkan Bantuan Sosial (BANSOS) SLPTT Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2010pelaksanaannya yakni dari pusat ada alokasi bantuan sesuai denganalokasi luasan areal yang ditentukan oleh Pusat (Dirjen Tanaman Pangan)kemudian oleh Dinas Kab. mensosialisasikan ke masingmasing UPTD,selanjutnya saksi koordinasi dengan penyuluh pertaniaan
81 — 19
Pesisir Selatan bulan bulanOktober 2007; 1 lembar surat Penetapan dari Dinas Pertaniaan No.520/22252/DispertaPS/XI/2007 tanggal 12 November2007;e 1lembar surat Tawaran Kerjasama Pengadaan Benih Padidari Dinas Pertanian Tanaman Pangan No. 520.6/1180/PPV/2007 tanggal 31 Mei 2007;e 1lembar surat Rekapitulasi jumlah bantuan Benih Padi nonHibrida dan Produsen/Sumber Benih per Kecamatandalam Kab. Pesisir Selatan Tahun 2007 dari DinasPertanian Tanaman Pangan Kab.
SP3578/PW03/I/2007tanggal 23 Agustus 2007 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar;e 1 Rangkap Foto copy Laporan Supervisi atasPelaksanaan Pengadaan Benih bantuan Petani Tahun2007 pada Dinas Pertaniaan Tanaman Pangan KabupatenPesisir Selatan No.
Pesisir Selatan bulan bulanOktober 2007;e 1 lembar surat Penetapan dari Dinas Pertaniaan No.520/22252/DispertaPS/XI/2007 tanggal 12 November2007;e 1lembar surat Tawaran Kerjasama Pengadaan Benih Padidari Dinas Pertanian Tanaman Pangan No. 520.6/1180/PPV/2007 tanggal 31 Mei 2007;e 1lembar surat Rekapitulasi jumlah bantuan Benih Padi nonHibrida dan Produsen/Sumber Benih per Kecamatandalam Kab. Pesisir Selatan Tahun 2007 dari DinasPertanian Tanaman Pangan Kab.
227 — 27
Peraturan yang mengatur antara lain :Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN SmnPERATURAN MENTRI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR15/MDAG/PER/4/2013, Tentang pengadaan dan penyaluran pupukbersubsidi untuk sektor pertaniaan dan peraturan presiden RepublikIndonesia No. 15 Tahun 2011, tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagaibarang dalam pengawasan. UD. PARI MENTES bukan merupakan pengecer resmi yang telah ditunjukoleh distributor di wilayah kecamatan Berbah kabupaten Sleman. UD.
81 — 16
2007 tentangPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Pesisir Selatan dan Lampiran No. 520.2/373/TU/IV/2007 tanggal 20 Maret2007;1 lembar surat penunjukan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Pesisir Selatan No. 520/1934/DipertaPS/IX/2007 tanggal 10 September2007;1 lembar surat Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Benih Padi nonHibrida kegiatan Pengadaan Benih Padi non hibrida Tahun 2007 Kab.Pesisir Selatan bulan bulan Oktober 2007;1 lembar surat Penetapan dari Dinas Pertaniaan
SP 3578/PW 03/1/2007 tanggal 23 Agustus 2007 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar;1 Rangkap Foto copy Laporan Supervisi atas Pelaksanaan PengadaanBenih bantuan Petani Tahun 2007 pada Dinas Pertaniaan Tanaman PanganKabupaten Pesisir Selatan No. LAP117/PW03/2/2007 tanggal 29 Juni2007;1 Rangkap Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2007 DinasPertanian Tanaman Pangan Kab.
ARPEN, M.si BinABBAS Hal 160 dari 1651 lembar surat penunjukan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Pesisir Selatan No. 520/1934/DipertaPS/IX/2007 tanggal 10 September2007;1 lembar surat Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Benih Padi nonHibrida kegiatan Pengadaan Benih Padi non hibrida Tahun 2007 Kab.Pesisir Selatan bulan bulan Oktober 2007.;1 lembar surat Penetapan dari Dinas Pertaniaan No. 520/22252/DispertaPS/X1I/2007 tanggal 12 November 2007;1 lembar surat Tawaran Kerjasama Pengadaan Benih
SP3578/PW 03/1/2007 tanggal 23 Agustus 2007 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar;1 Rangkap Foto copy Laporan Supervisi atas Pelaksanaan PengadaanBenih bantuan Petani Tahun 2007 pada Dinas Pertaniaan Tanaman PanganKabupaten Pesisir Selatan No. LAP117/PW03/2/2007 tanggal 29 Juni2007;1 Rangkap Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2007 DinasPertanian Tanaman Pangan Kab.
SIU CEN
15 — 0
SARDIN DAVID HUTASOIT yaitu:
- Sebidang tanah tapak pertaniaan dengan luas 17.200 M2 (tujuh belas ribu dua ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 64 atas nama SIU CEN terletak di Kelurahan Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohn sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
52 — 21
di desa Maduran RT.O6/RW.02, yang diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih suamiistri dan membangun rumah di tempat tersebut pada tahun 2008, dansetelah mereka bercerai tanah dan bangunan tersebut diserahkanuntuk bagian Penggugat ;bahwa disamping rumah dan bangunan tersebut, ada juga tanahpertanian / sawah di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamonganyang 10,000 m2, sekarang telah dikuasai/ dimiliki Penggugat daripembagian dengan Tergugat sejak terjadi perceraian tahun 2012 ;bahwa ada juga tanah pertaniaan
103 — 50
4 orang polisi dan ABDUL AZIZ dan MARSITO,kemudian salah satu polisi menanyakan tentang Baby Lobster;Bahwa yang saksi ketahui benih lobster masuk kedalam lapas pemudakelas ll Tangerang adalah saksi ADE WAHYUDI dan saksi FIKRIRAHMADIAN;Bahwa saksi mengetahui adanya Bak Penampungan Benih Lobster diF10 yang membuat Bak Penampungan untuk rencanan budi daya/membesarkan benih lobster karena di lembaga pemasyarakatanPemuda Kelas Il A Tangerang banyak kegiatan kemandirian sepertiuntuk Bibit ikan lele, pertaniaan