Ditemukan 13 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-08-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA.PLG
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat:
KHUZAEMAH BINTI MULYONO
Tergugat:
SUKRI AFWAN BIN KASURIP
624
  • Sematange.Sebidang tanah yang diastasnya berdiri sebuahbangunan Permanan yang berdiri diatas tanah seluas = 150 M2berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 95, Tertanggal 30 Desember2003, dibuat dinadapan Kepala Badan Pertanhaan Nasional yang terletakdi desa Talang Aman Lrg.
    Sematange.Sebidang tanah yang diastasnya berdiri sebuah bangunan Permanan yangberdiri diatas tanah seluas = 150 M2 berdasarkan Sertipikat Hak MilikNomor : 95, Tertanggal 30 Desember 2003, dibuat dihadapan KepalaBadan Pertanhaan Nasional yang terletak di desa Talang Aman Lrg.
Register : 22-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 2982/Pdt.G/2019/PA.Tsm
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
483
  • Fotocopi Sertifikat yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2002 olehKepala Kantor Pertanhaan Kabupaten Tasikmalaya, (Bukti P13);14. Fotocopi Sertifikat yang diterbitkan tanggal 08 Agustus 2008 olehKepala Kantor Pertanhaan Kabupaten Tasikmalaya, (Bukti P14);15. Fotocopi BPKB Kendaraan roda 2 merk Honda berwarna Hitamdengan No. Pol: Z 5638 KP atas nama XXXX, (Bukti P15);16. Fotocopi BPKB Kendaraan roda 2 merk Honda berwarna BiruPutin dengan No. Pol: XXxXXatas nama XXXX, (Bukti P16);17.
Register : 28-08-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN MARISA Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MAR
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
JENNI EMA TULUNG
Tergugat:
1.HAMELIN PANGALO
2.FADLI WAWORUNTU
3.ELISABET WAWORUNTU
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanhaan Kabupaten Pohuwato
2.Kepala Kecamatan Wilayah Popayato
3.KEPALA DESA POPAYATO
6431
  • Penggugat:
    JENNI EMA TULUNG
    Tergugat:
    1.HAMELIN PANGALO
    2.FADLI WAWORUNTU
    3.ELISABET WAWORUNTU
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Kantor Badan Pertanhaan Kabupaten Pohuwato
    2.Kepala Kecamatan Wilayah Popayato
    3.KEPALA DESA POPAYATO
Register : 16-06-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN BANGKALAN Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bkl
Tanggal 31 Agustus 2022 — Kepala Badan Kantor Pertanhaan Nasional Kabupaten Bangkalan
3910
  • Kepala Badan Kantor Pertanhaan Nasional Kabupaten Bangkalan
Register : 23-02-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Januari 2024 — Penggugat:
1.FRANS SALIM ATEN
2.YULIANI GUNAWAN
Tergugat:
Bank Danamon Tbk Cabang Glodok Plaza I
Turut Tergugat:
1.Kelaswara Chandrakirana SH
2.Otoritas Jasa Keuangan
3.Badan Pertanhaan Nasional (BPN) Kota Bekasi
4.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
815
  • Penggugat:
    1.FRANS SALIM ATEN
    2.YULIANI GUNAWAN
    Tergugat:
    Bank Danamon Tbk Cabang Glodok Plaza I
    Turut Tergugat:
    1.Kelaswara Chandrakirana SH
    2.Otoritas Jasa Keuangan
    3.Badan Pertanhaan Nasional (BPN) Kota Bekasi
    4.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
Register : 14-03-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 308/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2024 —
Terbanding/Tergugat : Bank Danamon Tbk Cabang Glodok Plaza I
Terbanding/Turut Tergugat I : Kelaswara Chandrakirana SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanhaan Nasional (BPN) Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
2313

  • Terbanding/Tergugat : Bank Danamon Tbk Cabang Glodok Plaza I
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kelaswara Chandrakirana SH
    Terbanding/Turut Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan
    Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanhaan Nasional (BPN) Kota Bekasi
    Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
Register : 16-07-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penggugat:
H. Ivan Wirata, ST.,MM., MT
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi
313149
  • Wali Songo RT. 03Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota BAru Kota Jambi yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanhaan Kota Jambi (Tergugat);3.
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
RUDY BRATA SUHARDJO
Tergugat:
1.PT. BANK PERMATA, Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Samarinda
6820
  • Smrm yang dilakukan oleh Penggugat dalam bentuk gugatan dan bukan perlawaan,dengan demikian maka Eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Eksepsi poin 2 :Mneimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum yaitu sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh pihak Penggugat serta tidak memberikansolusi/jalan keluar agar Penggugat bisa membayar angsuran Kredit KPR BijakRuko kepada Tregugat , maka tidak digugatnya Badan Pertanhaan
Register : 05-07-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 63/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 29 Agustus 2012 — MAULANA HARRY VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2.KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA
12471
  • B/934416/7/3/Kum dinyatakan tidak berlaku ;Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidakmemenuhi alasanalasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard ) ;5 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 7angka 9 adalah tidak benar karena Penggugat bukan mengajukanpermohonan penerbitan hak tetapi hanya mengirim surat tanggal 28Januari 2012 dan 16 Pebruari 202 kepada Kepala Kantor Pertanhaan KotaBandung dimana sesuai dengan
Register : 21-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS
Tanggal 12 Mei 2016 — PEMOHON: -PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT TERMOHON: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
282107
  • Wilayah badan Pertanahan Nasional yang tidakdidasarkan atas putusan pengadilan, sehingga yang mempunyaikewenangan untuk melakukan penanganan dan pengkajian terhadapmaksud permohonan Pemohon adalah Menteri Agraria dan TataRuang sebagaimna yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu:(1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaskud dalam pasal12 ayat (1), kepala Kantor Pertanhaan
Register : 27-03-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — PT. NUSANTARA RAGA WISATA VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI., II. PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT;
391316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 84 PK/TUN/2017(1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaskud dalam pasal 12ayat (1), kepala Kantor Pertanhaan menyampaikan hasilpengumpulan data dan analisis sebagaimana maksud dalam Pasal10 dan Pasal 11, kepada:a. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberianhak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atastanah yang menjadi objek Sengekta dan Konflik diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan; ataub.
Register : 06-02-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 64/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 10 Februari 2014 — 1. BOY BUDI CHALIK SIREGAR, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tirtosari No. 17 Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, dan bertindak selaku penerima Kuasa dari : GUNTUR SIREGAR, Ny. EKA SIREGAR, IRA SIREGAR, dan IIN SIREGAR, yaitu Ahli Waris dari Almarhum ABDUL CHALIK SIREGAR dan Almarhum YUSTIATI sesuai Akte Kuasa No. 16 Notaris SYAFIL WARMAN, SH di Medan tertanggal 20 September 2005 serta selaku penerima kuasa juga dari : UCOK SUROPATI, SAIFUL BAHRI, MARDIANI, SETIA BUDHI, IRWANSYAH dan ADEK IRAWAN, yaitu ahli waris dari Ny. MASNI NASUTION dan Plt. AHMAD SALEH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2009 yang didaftarkan di Notaris Daking Setyo di Bogor dan juga bersama-sama dengan : 2. Drs. RUSDI SINURAYA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Tilak No. 68 Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area dan Ir. MUHAMMAD SUBUR SEMBIRING, pekerjaan Konsultan bertempat tinggal di J. Balikpapan I No. 41 RT/RW 008/005 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta, serta EDWIN RENALDO pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Eka Rasmi Komplek Johor Town House Blok C No. 10, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, yang secara bersama-sama sebagai penerima Kuasa Subtitusi dari BOY BUDI CHALIK SIREGAR, dalam perkara ini diwakili Kuasanya WILMAN M, SH, POLTAK GUNTUR SIMANJUNTAK, SH, MELVA YR HUTAGALUNG, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Office WILMAN M & Partners beralamat di Jl. Raden Saleh No. 6 Wisma Nugraha Lt. 2 Room 211 Cilani, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. MEDAN PLAZA CENTRE, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 321 Gedung Medan Plaza Shopping Centre & Cinema, Medan Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : 1. H. HEPTAKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, 3. YOPI MARIADI, SH, 4. ANDY, SH, Advokat dan calon Advokat pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Surakarta No. 3 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MEDAN, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, dalam perkara ini diwakili Kuasanya SORITUA, SH, BAMBANG, SH, ISKANDAR, SmHK, ALBERTH YASOKHI LASE, SH, DEUS LEVOLT SIHOMBING, SH, DALDIRI, SH, MH, Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyur Medan Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili Kuasanya Drs. HISKIA SIMARMATA, ROTUA NOVIYANTI, SH, HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, SH, ROBERT SILALAHI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
293185
  • Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional melalui Deputi Bidangpengkajian dan Hukum Pertanahan dalam Suratnya No. 560.11129DI.2 tertanggal 26 April 2001 telah mengirimkan Surat kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utaraguna meminta penjelasan dan langkahlangkah yang telah diambilserta datadata yang berhubungan dnegan tanah tersebut ;39.Bahwa selanjutnya kepda Kantor Wilayah Badan Pertanhaan NasionalPropinsi Sumatera Utara telah mengirimkan surat No.40.41.42.560.1715
Register : 03-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 180/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat III : PT. SULING CONSOLIDATED AGENCY Diwakili Oleh : MARTINUS HASIBUAN, SH., MH.
Terbanding/Penggugat : PT. BORNEO INTAN PACIFIC
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : MOHAMMAD NA IM
Terbanding/Turut Tergugat III : RIDUAN HODDING
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAHYA MUING
Terbanding/Turut Tergugat V : HODDING
Terbanding/Turut Tergugat VI : WELLOH
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOHAMMAD DAHER
Terbanding/Turut Tergugat VIII : HANDA
Terbanding/Turut Tergugat IX : TUTUT SUKMA DIRGANTARA
Terbanding/Turut Tergugat X : ARBAIN ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : SYAHRIAH
Terbanding/Turut Tergugat XII : SELAMAT
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XIV : TARWIT
Terbanding/Turut Tergugat XV : RAMA DANI
Terbanding/Turut Tergugat XVI : DARMANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat XVII : SATTUNG
Terbanding/Turut Tergugat
253212
  • Oleh karena objeksengketa adalah tanah yang diperoleh Terbanding/Penggugat yang berasaldari Turut Tergugat Il sampai dengan Tergugat CXXVIII, kemudian tanahtersebut diklaim/diakui sebagai milik Pembanding/Tergugat Ill, makamengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan absolut PeradilanUmum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara.Mengenai penolakan pengukuran tanah secara kadastral dan penerbitanpeta bidang oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanhaan NasionalProvinsi Kalimantan Timur atas permohonan