,dst";8: ""Bahwa Penggugat jelas dan nyata dengan itikad baik telahmemenuhi kewajiban yang telah ditentukan didalam perjanjian yangsudah disepakati semula, tetapi jelas dan nyata Tergugat telah ingkarjanji tidak menyerahkan IUP (ljin Usaha Pertarnbangan), sehinggaterbukti secara meyakinkan Tergugat telah melakukan cidera janji;Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena objekperselisihan yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara a quo ternyatakabur dan membingungkan karena sangat tidak

jelas kewajiban apayang sebenarnya dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh Tergugatkepada Penggugat apakah cidera janji karena tidak menyerahkanperubahan legalitas IUP (Ijin Usaha Pertarnbangan) atau cidera janjikarena tidak menyerahkan IUP (jin Usaha Pertarnbangan);Hal. 8 dari 28 hal.

lima belasmiliar rupiah) sehingga total kerugian Penggugat rekonvensi akibattidak berjalannya kegiatan eksplorasi sejak Perjanjian KesepahamanBersama tanggal 28 Juni 2010 ditandatangani hingga saat ini adalahsebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); Biaya pengurusan perubahan legalitas IUP yang telah dikeluarkan olehPenggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah); Gaji karyawan tambang yang tetap dibayarkan oleh PenggugatRekonvensi meskipun kegiatan eksplorasi pertarnbangan

(satu) buah tembikarh. 1 (satu)bua.hlimbangan merckShinkoDari keterangan ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAP, ST, Pegawai Negeri Sipil(BidangPertambangan Umum Dinas Pertarnbangan Pemkab. Mandailing Natal),berdasarkan data yangterdapat dalam Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenMandailing Natal bahwa I DinasPertumbangan dan Energi Kubupalen MandailingNatal tidak ada mengeluarkan Izin UsuhaPertambangan kepada Terdakwa YUDISTIRA Als.

yang telah digebostcrsebut.Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) kepinglempenganlogam hasil tambang 1 (satu) keping lempengan logam hasil tambangmilik terdakwa dan 19 (sembilanbelas) keping lempengan logam hasil tambangyang dibeli oleh saksi Adi Muhtadi dan saksi Abdullahdari orang yangmenggebiwskan hasil tambang.Bahwa terdakwa lidak memiliki jin IsahaPenambangan (IUD), Ijin PertambanganRahyat (IPR) atau ljin Pertambangan Khusus (IUPK)diketahui dari data dari pihakDinas Pertarnbangan

Pangkaian BaruKab Bangka Tengah lersebul sedang mongoporasikan alat beral berupaexavator/PC Saksi menerangkan bahwa Alal be rat exavalor/PC yangsaya operasikan (opera ton) adalah merit KOMATSU model PC200wama kuning tanpa izin; Bahwa Alat beral exavator/PC adalah merk KOMATSU model PC200wama kuning lanpa no sen yang saya operasikan (operator) lersebuldigunakan sebagai alal unluk mengambil alau mengurug lanah punt danscianjulnya memindahkannya ke dalam bak truk; Bahwa pemilik dan kegiaian usaha pertarnbangan

lanah urug lanpadilengkapi IUP yang berada di JI Ta ib Kel Oul Kec Pangkaian Baru KabBangka Tengah lersebul adalah Terdakwa KIM HON Als ADUT; Bahwa Terdakwa adalah pengurus kegiatan penambangan lanah uniglersebul vkaligus orang yang menyewa alal berat exavalor PC yang saksioperasikan;Bahwa Pemllik dan (salu) unil alat berat exavalor/PC adalah merkKOMATSU model PC200 warn* laming lanpa no sen lersebul adalah sdrBANFUNG Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa pemiliklahan lokasj kegiaian usaha pertarnbangan

Bahwa Saksi sejak kapan kegiaian usaha pert am bang an tanah uruglanpa dilengkapi IUP yang berada di JI Ta ib Kel Dul Kec Pangkaian BaruKab Bangka Tengah milik Terdakwa KIM HON Als ADUT lersebul telahberaktifitas; Bahwa Tugas saksi selaku operator alat berat exavalor/PC merkKOMATSU model PC200 wama kuning lanpa no sen pada kegiatanusaha pertarnbangan tanah urug lanpa dilengkapi IUP yang berada di JlTa ib Kel Dul Kec Pangkaian Baru Kab Bangka Tengah mriik sdr KIMHON Ah ADUT lersebul adalah Mengoperasikan

Menteri Energi lanSumber Daya Mineral.Bahwa subyek hukum yang memperoleh Izin Kuasa Pertarnbangan untukmelakukan eksplorasi clan eksploitasi bahan galian "Timah Putih dan mineralpengikutnya" dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi danSumber Daya Mineral adalah PT.

Tambang Timah (Persero) dan bukan PT.Timah (Persero) Tok. cq Kawilasi Belitung, hal tersebut berdasarkan SuratKeputusan yang diperoleh PT.Tambang Timah (Persero) dari DitjenPertarnbangan Umum Departemen Pertarnbangan dan Energi RepublikIndonesia yaitu :a. Keputusan Menteri Pertambangan clan Energi RI cq.

Keputusan Dirjen Pertarnbangan Umum No. 394.K/2014/DDJP/1995 tanggalHal. 8 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/201 121 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi uritukjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturutturut kepada PT.Tambang Timah(Persero) atas suatu wilayah bertanda DU.1579/Sumsel yang terletak diKabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.120 Ha. (T3).c.

SHAK AWALUDIN, SE, MS,I, Ak yang merupakan direktur PT Sumber SetiaBudi (selanjutnya disebut PT SSB) hal mana dikuatkan oleh Izin Usaha Pertarnbangan untukoperasi produksi yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka No.133 tahun Bahwa, terhadap lahan pertambangan biji nikel seluas 192,6 Ha yang terletak di KelurahanTangetada Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara tersebut saksi H.

Bahwa Penggugat juga sudah scring mengliubungi fergugat tetapi sampai sekarangtidak ada tanggapan, padahal Pengugat menyelesaikan perizinan pertarnbangan tersebutdan suidah diterima olch Tergugat namun mengenai pembayaran dilakukan olchTergugat belum dipenuhi, padahal Penggyugat sudah beberapakali menghubungiTergugat haik secara langsung dan juga dengan menggunakan Hand Phone untukmenyelesaikan masalah tersebut namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan masalah tersebut tidak ada penyclesaian sampai

Di sarnping itu, Undang Undang Pajak Pertarnbahan Nilai danUndangUndang Pajak Penghasilan juga rnengatur bahwa Kontrak Karyadari suatu perusahaan pertarnbangan akan tetap berlaku, terrnasuk untukkeperluan rnenghitung pajak, sarnpai dengan berakhimya rnasa berlaku dariKontrak Karya tersebut.

Terrnohon Peninjauan Kembali seharusnya mematuhiketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya.Selain itu perlu dipaharni bahwa dengan sifat investasi di bidangpertarnbangan yang, antara lain, melibatkan jangka waktu yang panjang, sangat capital intensive (nilai investasi awal atas pengembanganfasilitas penambangan milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesarkurang lebih USD 3 Milyar), beresiko tinggi, memiliki jangka waktu operasi yang terbatas (apabila kandunganmineral telah habis ditambang, maka perusahaan pertarnbangan

Asep TaofikHalaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.bersalah melakukan tindak pidana " secara bersamasama melakukankegiatan pertambangan tanpa ada izin dari Instansi Pemerintah yangberwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158Jo Pasat 37 huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun2009 tentang Pertarnbangan Mineral dan Batubara Jo. Rabat 55 ayai 1Kel KUHP.. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Badru Tamami dan terdakwaH. M.

tahapan kegiatan yang meliputi:a Penvelidikan Umum;b Eksplorasi;c Eksploitasi;d Pengolahan dan pemurnian;e Pengangkutan;f Penjualan;Halaman7 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2014/PN Sel.12atas;g Kegiatan Pasta Tambang;Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi produksi adalah izin usaha yangdiberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi;Bahwa yang dimaksud dengan Ijin pertambangan Rakvat adalah Izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilavah pertarnbangan

Jepara yaitu pencatat material yang keluardan area pertambangan dan penerima pembayaran hasilpenjualan material tanah dl lokasi penambangan tersebut;Bahwa ditempatsaksi bekerja dipertambangan dl tempat saksibekerja menggunakan 1 (satu) alat berat jenis eksavator merekSAMSUNG PC 210 warna Kuning;Bahwa yang mengoperasionalkan 1 (satu) unit eksafator merekSAMSUNG warna Kuning di area pertarnbangan ditempat saksiHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.sus/2017/PN Jpabekerja tersebut adalah saudara MUH

SUMBERBATUAN PRIMA dalam melakukan kegiatanlproduksi pertambangan sesuaiIzin Usaha Pertarnbangan Operasi Produksi dari Walikota Palu .Bahwa atas dasar perjanjian lisan yang disampaikan oleh para Penggugatkepada Tergugat yang akan mendanai seluruh keperluan yang dibutuhkandalam menjalankan usaha di bidang penggalian batu, maka Tergugat danTuan Haerul menyetujul para Penggugat untuk masuk menjadi bagian daripersero CV.

Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa Penggugat harusdapat menunjukkan bahwa keputusan yang digugat itutelah merugikan dirinya secara langsung ;Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adalahjuga sebagai pemilik awal Kuasa Pertarnbangan Nikel diareal lokasi yang sama dengan empat objek sengketa aquo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah yaitu ;Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 27K/TUN/2010a. Keputusan Nomor 540/KEP/1l47/2007 ;b.

Darang hasil pertarnbangan atau hasil! hasii pengeboran yang diambil) pengeboran yang diambil langsung langsung dari sumbernya, dari sumbernys: Bahwa penjelasan Terbanding dalam persidangan bahwa penjelasandalam UndangUndang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkandari batang tubuh UndangUndang itu sendiri. UndangUndang PPNTahun 2009 dalam penjelasannya pada Pasal 4A ayat (2) huruf aterdapat kata "meliputi" sedangkan dalam UndangUndang PPN Tahun2000 terdapat kata ...seperti...

Foto copy warna Peta Informasi Wilayah Pertarnbangan Skala 1 :35.000, diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat jenderal Mineral dan Batubara, Sumber data Mei 2012.30. Foto copy Surat Nomor : 005/Mhn/BEK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal permohonan perubahan titik koordinat, ditanda tangani oleh SUROSO selaku Direktur CV BEK ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kota Samarinda berikut lampirannya foto copy Koordinat wilayah izin Usaha Pertambangan CV.

Foto copy warna Peta Informasi Wilayah Pertarnbangan Skala1 :35.000, diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber dayaMineral Direktorat jenderal Mineral dan Batubara, Sumber data Mei2012.9. Foto copy Surat Nomor : 005/Mhn/BEK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus2011 perihal permohonan perubahan titik koordinat, ditanda tanganioleh SUROSO selaku Direktur CV BEK ditujukan kepada KepalaDinas Pertambangan Kota Samarinda berikut lampirannya foto copyKoordinat wilayah izin Usaha Pertambangan CV.

Bara EnergiKaltim Concession ditanda tangani WIDYA SAPUTRA, selakuDirektur dan NOVA MAULANA selaku Chief of Mine Technical.29.Foto copy warna Peta Informasi Wilayah Pertarnbangan Skala1 :35.000, diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber dayaMineral Direktorat jenderal Mineral dan Batubara, Sumber data Mei2012.30.Foto copy Surat Nomor : 005/Mhn/BEK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus2011 perihal permohonan perubahan titik koordinat, ditanda tanganioleh SUROSO selaku Direktur CV BEK ditujukan kepada

Putusan Nomor 434/B/PK/PJK/201612.13.14.15.adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 yangdalam Pasal 3 ayat (4) dikatakan bahwa salah satu jenis barangyang tidak dikenakan PPN adalah Barang Hasil pertambangan,penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung darisumbernya;Bahwa Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun1994 menegaskan bahwa barang hasil pertarnbangan,penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung darisumbernya, meliputi: Minyak mentah; Gas Bumi; Pasir dan kerikil; Barang

Pajak Masukan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Negeridi dalam Daerah Pabean yang telah disetorkan oleh PemohonBanding merupakan kredit pajak yang dapat diminta kembalioleh Pemohon Banding mengingat penyerahan PemohonBanding terutang PPN;KESIMPULAN;Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas disimpulkan bahwa,Pemohon Banding sebagai Perusahaan Pertarnbangan Batubarapemegang PKP2B Generasi Ill yang menghasilkan dan memasarkanbatubara yang telah diproses lebih lanjut jelas merupakanperusahaan yang

Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010Tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPengelolaan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara:Pasal (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16dilakukan IVE a NU ames ae ieeea. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaankegiatan usaha pertarnbangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; dan/ALAU j noon nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn en nena =b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR, danUPK.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud

Bahwa Lokasi Wilayah Pertambangan dalam lampiran I dan lampiran II KeputusanNomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertarnbangan Eksplorasikepada ...10.11.12.13.kepada PT.

Nomor 75 Tahun 2001, sebagai berikut : Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelumberakhirnyajangka waktu Pertambangannya sudah mengajukan permintaanperpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapatkeputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebutdiperkenankan melanjutkan usaha pertarnbangan eksplorasi dalam wilayahkuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama (satu) tahunlagi dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuaikewenangannya

Evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaankegiatan usaha pertarnbangan dari pemegang IUP,IPR,dan IUPK; dan ataub.

mengikat seterusnya sampai dengan Pihak Pertama/Penggugat menghentikan kegiatan pertambangannya dilokasi sebagaimanadimaksud dalam Perjanjian a quo;Bahwa sesungguhnya merupakan fakta yang tidak dapat dibantah olehsiapapun termasuk oleh Penggugat sendiri bahwa dibuat dan disepakatinyaPerjanjian dibawah tangan tanggal 13 Agustus 2012, antara Tergugatdengan Penggugat, adalah rnerupakan tindak lanjut dari Surat PernyataanTentang Pelepasan Dan Pengalihnan Hak Bagi Hasil (Fee) Dari HasilKegiatan Produksi Pertarnbangan

Asep Taofikbersalah melakukan tindak pidana " secara bersamasama melakukankegiatan pertambangan tanpa ada izin dari Instansi Pemerintah yangberwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 JoPasat 37 huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009tentang Pertarnbangan Mineral dan Batubara Jo. Rabat 55 ayai 1 KetKUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Badru Tamami dan terdakwa H.M.