Surveyor Indonesia;Bahwa untuk melakukan pengangkutan batu mangan ataupun materiallainnya dan batubara, persesorangan atau badan usaha /perusahaanpertambangan haruslah memiliki IUP Ekploitasi sebagaimanadisebutkan dalam pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang No 4Tagun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena IUPEkploitasi telah mencakup beberapa kegiatan pertabangan salahsatunya kegiatan pengangkutan serta dokumen pelengkap yang harusdibawa pada saat pengangkutan adalah Surat Keterangan

nomor polisi EA 4983 Y ;- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda ;- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 0054353 dengan nomor registrasi : EA 4983 Y, nama pemilik JUFRI HADI, merk Honda nomor rangka :MHIJB8116DK864950, nomor mesin : JB81E-1860706 ;- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Nelayan Nomor : DPE.540/BBM/1130/X/2014 atas nama ANDI DARMAWAN dibuat dan ditandatangani di Labuan Bajo tanggal 28 Oktober 2014 oleh Dinas Pertabangan

hitam dengannomor polisi EA 4983 Y ;e 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda ;1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 0054353dengan nomor registrasi : EA 4983 Y, nama pemilik JUFRI HADI,merk Honda nomor rangka :MHIJB8116DK864950, nomor mesin :JB81E1860706 ;e 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak(BBM) Khusus Nelayan Nomor : DPE.540/BBM/1130/X/2014 atasnama ANDI DARMAWAN dibuat dan ditandatangani di Labuan Bajotanggal 28 Oktober 2014 oleh Dinas Pertabangan

biru hitam dengannomor polisi EA 4983 Y ;1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda ;1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 0054353dengan nomor registrasi : EA 4983 Y, nama pemilik JUFRI HADI, merkHonda nomor rangka :MHIJB8116DK864950, nomor mesinJB81E1860706 ;1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak(BBM) Khusus Nelayan Nomor : DPE.540/BBM/1130/X/2014 atas namaANDI DARMAWAN dibuat dan ditandatangani di Labuan Bajo tanggal 28Oktober 2014 oleh Dinas Pertabangan

kunci sepeda motor bertuliskan Honda ;e 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 0054353dengan nomor registrasi : EA 4983 Y, nama pemilik JUFRI HADI, merkHonda nomor rangka :MHIJB8116DK864950, nomor mesinJB81E1860706 ;Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN LBJe 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak(BBM) Khusus Nelayan Nomor : DPE.540/BBM/1130/X/2014 atas namaANDI DARMAWAN dibuat dan ditandatangani di Labuan Bajo tanggal 28Oktober 2014 oleh Dinas Pertabangan

Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kec.Meliau, Kab.Sanggau tersebut yaitu tanam tumbuh yang ada di sekitarlokasi pertambangan menjadi Rusak dan tidak bisa digunakan lagi danair yang berada di sekitar lokasi pertambangan menjadi keruhBahwa usaha pertabangan Emas Tanpa jin yang dilakukan olehterdakwa SUBANDI di Dsn.

Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kec.Meliau, Kab.Sanggau tersebut yaitu tanam tumbuh yang ada di sekitarlokasi pertambangan menjadi Rusak dan tidak bisa digunakan lagi danair yang berada di sekitar lokasi pertambangan menjadi keruh.Bahwa atas usaha pertabangan Emas Tanpa Ijin yang dilakukan olehterdakwa SUBANDI di Dsn.

Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kec.Meliau, Kab.Sanggau tersebut yaitu tanam tumbuh yang ada di sekitarlokasi pertambangan menjadi Rusak dan tidak bisa digunakan lagi danair yang berada di sekitar lokasi pertambangan menjadi keruh.Bahwa usaha pertabangan Emas Tanpa jin yang dilakukan olehterdakwa SUBANDI di Dsn.

dakwaantunggal sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat tunggal makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan UnsurUnsur dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 158 UU RINo.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,dengan unsurunsur sebagaiberikut:1 Setiap Orang ;2 Melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertabangan

Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertabangan (IUP),IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 04 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan usaha pertambangan18adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapankegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengelolahandan pemurnian, pengangkutan

IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ((UPK sesuaidengan ketentuan pasal 37 dan pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang PertambanganMineral dan batu bara ;Menimbang ,bahwa terdakwa menyadari perbuatannya penambangan yang tidakdilengkapi dengan surat izin/dokumen yang sah merupakan hal yang dilarang undang undangnamun terdakwa menghendaki perbuatan tersebut karena menghendaki hasil penambangantersebut sehingga unsur Melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertabangan

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit excavator merk HITACHI XASIS 200 warna orange dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada PT ASTINDO DWI KARYA melalui saksi Dimas Gusti Agassy H;- 5 kubik hasil tambang berupa batu pecah;- Surat Ijin Usaha Pertabangan Eksplorasi batuan atas nama KETUT MUPU PARWATA nomor 540/16004/IV/BPMP tanggal 22 November 2016;- Selembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengelola dengan Pemilik Lahan tertanggal 1 Maret 2017;Dikembalikan kepada terdakwa 1.

Menyatakan barang bukti berupa :e i(satu) unit excavator merk HITACHI XASIS 200 warna orange dankunci kontaknya;Dikembalikan kepada PT ASTINDO DWI KARYA melalui saksi DIMASGUSTI AGASSY H;e 5 kubik hasil tambang berupa batu pecah;e Surat lin Usaha Pertabangan Eksplorasi batuan atas nama KETUTMUPU PARWATA nomor 540/16004/IV/BPMP tanggal 22 November2016;e Selembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengelola dengan PemilikLahan tertanggal 1 Maret 2017;Dikembalikan kepada terdakwa 1.KETUT MUPU PARWATA

selama 1 (satu) tahun berakhir;Menjatunkan pidana denda kepada Para Terdakwa masingmasingsebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganmasingmasing selama 2 (dua) bulan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit excavator merk HITACHI XASIS 200 warna orange dankunci kontaknya;Dikembalikan kepada PT ASTINDO DWI KARYA melalui saksi DimasGusti Agassy H;5 kubik hasil tambang berupa batu pecah;Surat lin Usaha Pertabangan

Meliau,Kab.Sanggau tersebut yaitu tanam tumbuh yang ada di sekitar lokasipertambangan menjadi Rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan airyang berada di sekitar lokasi pertambangan menjadi keruhBahwa usaha pertabangan Emas Tanpa ljin yang dilakukan olehSUBANDI di Dsn. Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kec.

Meliau,Kab.Sanggau tersebut yaitu tanam tumbuh yang ada di sekitar lokasipertambangan menjadi Rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan airyang berada di sekitar lokasi pertambangan menjadi keruh.Bahwa atas usaha pertabangan Emas Tanpa Ijin yang dilakukan olehSUBANDI di Dsn. Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kec.

Meliau,Kab.Sanggautersebut yaitu tanam tumbuh yang ada di sekitar lokasipertambangan menjadi Rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan airyang berada di sekitar lokasi pertambangan menjadi keruh;Bahwa usaha pertabangan Emas Tanpa ljin yang dilakukan olehSUBANDI di Dsn. Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kec.

batadikilang milik saksi sendiri yang berada di Desa Jatimulya KecamatanPegajahan Kabupaten Serdang Bedagai; Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu, berapa mobil dump truck hasilpertambangan tanah merah yang dihasilkan oleh Terdakwa dalammelakukan kegiatan usaha pertambangan di Dusun V Desa PegajahanKecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, snamunsecara ratarata setiap kerja, bisa menghasilkan tanah merah sebanyakantara 40 mobil dump truck s/d 50 mobil dump tryuck, setahu saksi,kegiatan pertabangan

saksi dan Bario sudahtua, saksi dan Bario memberikan surat kuasa kepada MuhammadSudarwadi untuk mengurusi lahan darat ,menjadi sawah tersebut,selanjutnhya Muhammad Sudarwadi menyerahkan sawahtersebutkepada Terdakwa;Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelahterjaidnya penangkapan terhadap kegiatan pertambangan saksi barukenal dengan Terdakwa dan hal tersebut karena diberitahu olehMuhammad Sudarwadi;Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kesepakatan MuhammadSudarwadi dengan Terdakwa dalam pertabangan

Sebelas meter kubik) dan untuk mobl dump truckcolt diesel dapat mengagkut sekitar 6 M3 (enam meter kubik); Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu, berapa mobil dump truck hasilpertambangan tanah merah yang dihasilkan oleh Terdakwa dalammelakukan kegiatan usaha pertambangan di Dusun V Desa PegajahanKecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, namunsecara ratarata setiap kerja, bisa menghasilkan tanah merah sebanyakantara 40 mobil dump truck s/d 50 mobil dump tryuck, setahu saksi,kegiatan pertabangan

Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagaitersebut menggunakan alat berupa excavator; Bahwa Secara pasti saksi tidak ingat sudah berapa lama Terdakwamelakukan kegiatan pertambangan tanah timbun diatas lahan milikSudarwadi dan Saimin tersebut, namun kegiatan pertambangan dilokasitersebut sudah lenih sebulan sejak diamankan oleh Polisi dari PoldaSumut , saksi tidak tahu, apakah Terdakwa elakukan kegiatanpertambangan tanah timbun diatas lahan milik Sudarwadi dan Saimintersebut ada memilikimijin usaha pertabangan

waktuyang tidak tentu (tergantung kapan kesepakatannya);Bahwa Frasetiawan dan Suhermansyah ada mendapat upah ataspekerjaan yang terdakwa berikan tersebut, dimana upah Frasetiawan danSuhermansyah yang terdakwa berikan masingmasing sebesar Rp.Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari kerja, Kemudian tedakwamemebrikan makan, minum , rkok setiap hari kerja; Bahwa Suhermansyah dan Frasetiawan (operator) mengatakan bahwaterdakwa melakukan kegiatan pertabangan

Menyatakan Terdakwa Santo Als Aliong, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanamelakukan Usaha Penambangan tanpaIUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau (IUPK)IzZin Usaha Pertabangan Khusus, mereka yang melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmum melanggar pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba;2.

Produksi diterbitkan sesuaiSK Bupati Tasikmalaya Nomor 540/kep.69/Distamben/2009 tanggal 27Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 , kemudianpada tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan Surat keputusan Bupati dilakukan penghentian sementara untuk seluruh Penabangan pasir besitermasuk yang dilakukan oleh PDUP dan mulai tanggal 2 Mei 2013sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 kami dari Team KabupatenTasikmalaya melakukan peneguran terhadap perusahan pertambangantersebut dengan cara dibuatkan plang di lokasi pertabangan

dilaranglagi melakukan kegiatan pertabangan untuk sementara dan sayaberangkat kelokasi pada tanggal 4 Mei 2013 dan disana saya tahuPDUP sudah berhenti beroperasi;e Bahwa Dinas Pertambangan pernah menerima permohonanperpanjangan IUP dari PDUP sekitar bulan Oktober 2013 dan DinasPertambangan belum mengeluarkan ijin , dimana setelah ditinjaukelapangan menurut team tidak bisa dikabulkan dengan alasan aspeklingkungan;e Bahwa ljin pertambangan dikeluarkan oleh Bupati Dinas Pertambanganhanya memberikan

Tasikmalaya seluas 12 hakter ;Bahwa PDUP dalam melaksanakan kegiatannya bermitra denganperusahaan lain dan untuk itu PDUP akan mendapatkan royalti/penghasilan dari mitranya tersebutdan untuk bulan Agustus 2013 saksitidak tahu kalau PDUP mendapatkan Royalti;Bahwa Dari tahun 2013 sampai Nopember 2013 tidak tahu adakerjasama, hanya ada kemitraan dengan CV Galuh Bahari Lestari dan itutidak melaksanakan kegiatan pertabangan dan SPKnya tidak ada,menunggu setelah UPnya turun baru ada realisasi;Bahwa saksi

yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi penambangan,pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang ; Bahwa UP adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, IPRadalah ijin untuk melaksanakan usaha ertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas,sedangkan IUPK adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus yang merupakan bagian dariWilayah Pertabangan

suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ali Santoso Alias Toso Bin Muchlis, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan UsahaPenambangan tanpa JUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) atau (IUPK) Izin Usaha Pertabangan

Oleh karenanyaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur initelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan tersebutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan usaha Pertambangan tanpa memiliki izin usaha Pertambangan (IUP),Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUR), Izin Usaha Pertabangan

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige daad) dengan sengaja Merintangi / MenggangguUsaha Pertabangan Penggugat Yang Sah yang berakibat timbulnyakerugian secara materiil maupun moriil bagi Penggugat ;3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertabangan Mineral dan Batubara. Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telahmengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan dalampersidangan ini terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri tanpa penasihathim 3 dari 13 Put.

Olehkarenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis berpendapatunsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan tersebutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan usaha Pertambangan tanpa memiliki izin usaha Pertambangan (IUP),Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUR), Izin Usaha Pertabangan

Progo dusun Mergan dengan titikkoordinat 7 derajat 45 menit, 07,7 detik lintang selatan dan 110 derajat 13menit 07,1 detik bujur timur setelah dipverlay dengan peta pertambanganterintegrasi nasionalokasi titik tersebut terdapat di bantaran Sungai Progodi Dusun Mergan, Sendangmulyo Minggir Sleman dan tidak terdapat ijinusaha pertambangan dikawasan tersebut.Bahwa yang menentukan Wilayah izin pertambangan adalah pemohondan kemudian dimintakan rekomendasi dari ESDM dan BKPRD sertaBWSSD bila lokasi pertabangan

Tanpa lIzin Usaha Pertambangan ( IUP) Atau lIzin PertambanganRakyat ( IPR ) atau Izin Usaha Pertabangan Khusus ( IUPK);Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsurini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perludipertimbangkan lagi.Bahwa yang dimaksud lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnyadisebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.Bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnyadisebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha

adalah pertambangankumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi minyak dan gasbumi serta air tanah.Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usahapertambanganHalaman 7 dari 14; Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Sele Bahwa yang dimaksud IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangandalam wilayah pertambanagan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatase Bahwa yang dimaksud IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangandiwilayah izin usaha pertabangan

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas;Bahwa Izin Usaha Pertabangan Khusus (IUPK) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangankhusus;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumattanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse KriminalKhusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yangterletak

menaikannya keatas kendaran dum truck dan menjualnyakepada orang lain, sedang kalau mengenai hasil galiannya dijual kepadaSiapa saksi tidak tahu dan juga sudah berapa banyak hasil galiannya dijualsaksi juga tidak tahu dan adapun alasannya terdakwa melakuakn kegiatanpertambangan tersebut yang adalah bukan~ sebagai kegiatanpertambangan, melainkan hanya meratakan tanah untuk percetakan sawahbaru; Bahwa kegiatan pertambangan menggunakan alat berat berupa eksavator,sedang kalau luas tanah yang dijadikan giat pertabangan