Komisi Pengawas Persaiangan Usaha

Hulu Sungai Selatan
Termohon Keberatan:
KOMISI PENGAWAS PERSAIANGAN USAHA INDONESIA

.513.246.350, (lima ratus tiga belas jutaduaratus empat puluh enam ribu tigaratus lima puluh rupiah);7Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa sejak tahun 2000 terdakwa adalah sebagai pemasang instalatir ;Bahwa sejak tahun 2007 ada kesepakatan antara terdakwa, Rahmatullah,Moh.Anas dan H.Hasyim mengenai pemasangan listrik baru namun oleh karenaada persaiangan

tidak sehat lalu terdakwa mencari pelanggan sendiriBahwa oleh karena ada persaiangan tersebut akhirnya atas inisiatif terdakwamemasang sendiri tenaga listrik ke beberapa rumah dari tanggal 14 Agustus2007 tanpa terdakwa melengkapi administrasinya ke sebanyak 145 rumah;Bahwa total dana yang diterima terdakwa adalah lebih dari Rp.500 juta untukpemasangan listrik dan pembelian material serta membayar tukang yangmemasang ;Bahwa pada waktu itu tiap pemasang membayar sejumlah Rp.2.750.000, (duajuta tujuh

TIARA MULTI TEKNIK
Termohon Keberatan:
KOMISI PENGAWAS PERSAIANGAN USAHA INDONESIA

Bahwa tindakanTERGUGAT dengan mendaftarkan mereknya tersebut merupakan tindakanpengacauan dan penyesatan serta persaiangan curang denganmembonceng merek PENGGUGAT dan memanfaatkan kelengahanPENGGUGAT ; Bahwa menurut M.

Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapaimanakalah semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak baik dasar dan prinsip daniklim perdagangan dan persaiangan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdaganganhanya dapat tercapai manakalah semua bangsa menghormati pemilik ataupemegang hak baik pada pasar domestik maupun pasarInternationalterlepas dari mana barang itu.

Saksi ISWAHYUDI. didepan persaiangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi adalah adalah anggota polisi dari Polres MetroJakarta Selatan;Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar jam 21.30Wib di depan SPBU pinggir jalan, Jalan Kemang Raya MampangPrapatan Jakarta Selatan para saksi telah menangkap terdakwa;Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahanterhadap terdakwa ditemkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastiktransparan

Mencegah praktek monopoli dan atau persaiangan usaha tidak sehatyang ditimbulkan oleh pelaku usaha;Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf c UndangundangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat, sudah sangat jelas, Negara Republik Indonesia, c.q.Presiden dan DPR Republik Indonesia, melalui Undangundang yangdibentuk, menghendaki terwujudnya iklim usaha yang kondusif melaluipengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanyakepastian kesempatan

Komisi Pengawas Persaiangan Usaha) No. 07/KPPUL/2009,tertanggal 21 Oktober 2009 dalam perkara Dugaan Pelanggaran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya Tender atas :Pembangunan Bendung Irigasi Sei Lepan Tahap , Kecamatan SeiPembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I, KecamatanBabalan Di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Langkat TahunHal. 1 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011Anggaran 2008 ;Bahwa adapun amar Putusan dari Termohon (ic.

Nomor 91 PK/Pdt.SusKPPU/201622 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaiangan Usaha Tidak Sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali PT KEMBAR JAYA ABADI tidakberalasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/PemohonKeberatan ditolak, maka Pemohon

Adil dan akuntabel serta pengadaanbarang/jasa yaitu : Bekerja dengan professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaaninformasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untukmencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa; Tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsungyang berakibat persaiangan usaha yang tidak sehat; Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangankepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupuntidak langsung, yang berakibat persaiangan usaha tidak sehatdalam pengadan

mengumumkan kembalihasil penilaian kualifikasi ulang;Melakukan pelelangan ulang, apabila:(1)Dalam kontrak harga satuan serta kontrak gabungan LumpSum dan harga satuan, semua penawaran terkoreksi yangdisampaikan peserta melampaui HPS;(2)Dalam kontrak Lump Sum, semua penawaran diatas HPSdar/atau;(3)Pelaksanaan pelelangan melanggar peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan peraturanPresiden No. 70 tahun 2012 beserta petunjuk tekhnisnya;Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaiangan

berikut :a) PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan TimTeknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;b) Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi :(1)Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan(a) Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umumpengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanyamelakukan pengkajian ulang terhadap pemaketanpekerjaan;(b) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkajiulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti danmemastikan apakah pemaketan yang telah ditetapkanoleh PA/KPA telah mendorong persaiangan

untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;b) Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi :(1) Pengkajian Ulang Kebijakan Umum PengadaanHalaman 79 dari 135 halamanPutusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2016/PT BJM(a) Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umumpengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanyamelakukan pengkajian ulang terhadap pemaketanpekerjaan;(b) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkajiulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti danmemastikan apakah pemaketan yang telah ditetapkanoleh PA/KPA telah mendorong persaiangan

untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;b) Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi :(1) Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan;Halaman 109 dari 135 halamanPutusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2016/PT BJM(a)Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umumpengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanyamelakukan pengkajian ulang terhadap pemaketanpekerjaan;(b) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulangpemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikanapakah pemaketan yang telah ditetapkan oleh PA/KPAtelah mendorong persaiangan

Informasi yang berkaitan dengan kepentingannperlindungan usaha dari persaiangan usaha yang tidaksehat;c. Informasi yang berkaitan dengan hakhak pribaai;d. Informasi yang berkaitan dengan rahasiajabatan;dan/ataue.

Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;Sehingga kami menduga bahwa pokja dengan alasan tidak jelasatau alasan yang dibuatbuat dapat menggugurkan pesertapelelangan, hal ini berakibat timbulnya kerugian bagi Klien Kamisehingga kami menduga adanya persaiangan tidak sehat dalampengadaan barang dan jasa;h) Bahwa sesuai dengan jawaban POKJA Ill Pada BagianPengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA)Kab.

Ini sama seperti putusan KPPU(Komisi Pengawas Persaiangan Usaha),Karena itu pula, pihak yangHalaman 34 dari 143 Putusan Nomor 16/Pat.G/2017/PN Tngtak menerima putusan KIP bisa mengajukan keberatan ke PTUN ataupengadilan negeri dalam waktu 14 hari sejak putusan resmi KIPditerima para pihak. Jika tidak mengajukan keberatan, putusanKomisi Informasi berkekuatan hukum tetap.

Ini sama seperti putusanKPPU (Komisi Pengavas Persaiangan Usaha),Karena itu pula,pihak yang tak menerima putusan KIP bisa mengajukankeberatan ke PTUN atau pengadilan negeri dalam waktu 14 harisejak putusan resmi KIP diterima para pihak. Jika tidakmengajukan keberatan, putusan Komisi Informasi berkekuatanhukum tetap.

Ini sama seperti putusan KPPU(Komisi Pengawas Persaiangan Usaha),Karena itu pula, pihak yangtak menerima putusan KIP bisa mengajukan keberatan ke PTUN ataupengadilan negeri dalam waktu 14 hari sejak putusan resmi KIPditerima para pihak. Jika tidak mengajukan keberatan, putusanKomisi Informasi berkekuatan hukum tetap.

Sehingga kamimenduga bahwa pokja dengan alasan tidak jelas atau alasanyang dibuatbuat dapat menggugurkan peserta pelelangan,hal ini berakibat timbulnya kerugian bagi Klien Kami sehinggakami menduga adanya persaiangan tidak sehat dalampengadaan barang dan jasa.e Bahwa sesuai dengan jawaban POKJA IV pada BagianPengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA)Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, NomorO2/IST/POKJAIV/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, yang ditujukankepada Direktur PT.

No. 2799 K/PID.SUS/2015yang berminat serta oleh masyarakat padaumumnya.e ~=Terbuka ;Berarti Perngadaan barang / jasa dapat diikuti olehsemua Penyedia barang /jasa yang memenuhipersyaratan/kriteria tertentu berdasarkanketentuan dan prosedur yang jelas.e Bersaing ;Berarti Pengadaan barang / jasa harus dilakukanmelalui persaiangan yang sehat diantara sebanyakmungkin penyedia barang / jasa yang setara danmemenuhi persyaratan, sehingga dapat diperolehbarang / jasa yang ditawarkan secara kompetitifdan

Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/atau pemalsuan dalam prosespengadaan yang diputuskan oleh instansi yangberwenang; dan/ataud. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKNdan/atau. pelanggaran persaiangan sehat dalampelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benaroleh instansi yang berwenang.e. bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat didasarkanpada pertimbangan:1.Penggugat telah terbukti lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki

Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayatHalaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.SusKPPU/2021/PN Tte(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999),yang berbunyi:Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada PengadilanNegeri selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerimapemberitahuan putusan tersebut.Dan, ketentuan Pasal 44 ayat (2) tersebut telan diubah dalamUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU

SatuanKerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melalui bank Pemerintahdengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran diBidang Persaiangan Usaha) ;3. Menghukum TERLAPOR II membayar denda sebesar Rp. 515.700.000,(lima ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus disetorkanke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidangpersaingan usaha.