LBJ.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkaraperkaraidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertamangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamSEBASTIANUS SEMAUN Alias SEBAS ;Lanteng ;38 tahun/ 03 Maret 1974 ;Laki Laki ;Indonesia ;Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, KecamatanWelak, Kabupaten Manggarai Barat ;Katholik ;Petani ;, Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/dtanggal

Danpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan ANI MOHU kamiA pihak, kecualimemperhatikanAnya merupakaning baru, hal itutingkat pertamangan seksamaLimboto tanggallori bandingm, Pengadilanut PertamaJan meyakinkanAlam lingkuppertimbanganijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sepanjang mengenaipembuktian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa namun mengenai pemidanaan yang dijatuhkanPengadilan Tinggi

HADI SANIN, kegiatan yangdilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam katagoripenambangan, sehingga untuk melakukan penambangan emasharuslahterlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atauIzin Usaha Pertamangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi, dengandemikian apabila para Terdakwa tersebut diatas dalam melakukanpenambangan emas tidak memiliki Izin sebagaimana tersebut diatas, makadapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 158 Undangundang Nomor 4Tahun

HADI SANIN, kegiatan yangdilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam katagoripenambangan, sehingga untuk melakukan penambangan emas haruslahterlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksiatau Izin Usaha Pertamangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi;Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur delik dari pasal yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksisaksi, keterangan Ahli

• 1 (satu) buah buku merk OKEY warna merah kombinasi yang berisi tulisan catatan penjualan ;
• 1 (satu) buah buku merk OKEY warna merah kombinasi yang berisi tulisan catatan penjualan sirtu (pasir , batu dan kerikil) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

• 1 (satu) rangkap Surat keputsan Gubernur Sumatera barat Nomor 544-1253-2016 tentang Persetujuan Izin usaha pertamangan Ekplorasi Batuan kepada GUDTINA M.

bukti kepemilikan terlampir) ;vy Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincianlembaran uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ; 1(satu) buah buku merk OKEY warna merah kombinasi yang berisi tulisancatatan penjualan ; 1(satu) buah buku merk OKEY warna merah kombinasi yang berisi tulisancatatan penjualan sirtu (pasir , batu dan kerikil) ; 1(satu) rangkap Surat keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor 54412532016 tentang Persetujuan Izin usaha pertamangan

darihasil pertambangan, maka menurut hukum adalah patut dan adil dirampas untuknegara ;1 (Satu) buah buku merk OKEY warna merah kombinasi yang berisi tulisancatatan penjualan, 1 (Satu) buah buku merk OKEY warna merah kombinasi yangberisi tulisan catatan penjualan sirtu (pasir , batu dan kerikil), adalah catatan milikdari Terdakwa maka adalah patut dan adil menurut hukum dikembalikan kepadaTerdakwa ;1 (satu) rangkap Surat keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor 54412532016 tentang Persetujuan Izin usaha pertamangan

Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian lembaranuang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara. 1 (Satu) buah buku merk OKEY warna merah kombinasi yang berisi tulisancatatan penjualan ; 1 (satu) buah buku merk OKEY warna merah kombinasi yang berisi tulisancatatan penjualan sirtu (pasir , batu dan kerikil) ;Dikembalikan kepada Terdakwa ; 1 (satu) rangkap Surat keputsan Gubernur Sumatera barat Nomor 54412532016 tentang Persetujuan Izin usaha pertamangan

Dan selama melakukan penambangan, terdakwa tidakpernah melaporkan kegiatannya kepada Dinas pertamangan dan EnergiKab.

Dan selama melakukan penambangan, terdakwa tidakpernah terhmelaporkan kegiatannya kepada Dinas pertamangan danEnergi Kab.

HADI SANIN, kegiatan yangdilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam katagoripenambangan, sehingga untuk melakukan penambangan emasharuslahterlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atauZin Usaha Pertamangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi, dengandemikian apabila para Terdakwa tersebut diatas dalam melakukanpenambangan emas tidak memiliki Izin sebagaimana tersebut diatas, makadapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 158 Undangundang Nomor 4Tahun

HADI SANIN, kegiatan yangdilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam katagoripenambangan, sehingga untuk melakukan penambangan emasharuslahterlebin dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksiatau Izin Usaha Pertamangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi;Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur delik dari pasal yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksisaksi, keterangan Ahi,

Tanah Lautdengan menggunakan 1 (Satu) unit alat berat 1 ( satu ) Unit alat beratExcavator merk HITACHI ZAXIS Model ZX 330 MFG.No : AUP 040263Warna Orange, dan kegiatan pertamangan tersebut telah terjadi selama 3(tiga) hari namun setelah dilakukan pengecekan terdakwa melakukankegiatan penambangan diluar titik koordinat dari PT.

terlaksana hingga telah menghasilkan kurang lebih 100 MT.Menimbang, bahwa dari penambangan tersebut hasilnya akan akan dibagidengan pembagian untuk Saudara Padli memperoleh bagian 50 %, dan 50 % sisanyaakan dibagi 3 yaitu saudara Ubam, saudara ljat dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa dari hasil kegiatan tersebut Terdakwa telah menerima uangsebesar Rp. 500.000, dari teman sepekerjaannya yang bernama Padili ;Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwaTerdakwa melakukan kegiatan pertamangan

KUKUHSUJASTMIKO, MM: Bahwa sdaksi adalah PNS Dinas Energi dan Sumber dayaMineral Propinsi jawa Timur sebagai kepala SeksiPengawasan pertamangan Umum dan Migas.Bahwatugas saksi adalah melakukan pembinaan danpengawasan usaha pertambangan umum, di wilayah Propinsijawa Timur yang ijin usahanya diterbitkan oleh DinasEnergi dan Sumberdaya Mineral Propinnsi jawa Timur.

SINAR MOROKARTAPERKASA diserahkan kepada Kabupaten Morowali Utara, maka padatanggal 16 April 2016 Pemerintahn menyerahkan seluruh dokumenperizinan di bidang pertamangan mineral dan batubara kepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya tidak adadokumen perizinan PT.

SINAR MOROKARTA PERKASA yang terdaftarpada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan dibidang pertamangan mineral dan batubara oleh Pemerintah KabupatenMorowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (dapat dibuktikandalam bukti surat);2.3.

IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangn dalam wilayah pertambangan rakat (WPR) dengan luaswilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada perorangan,kelompok Masyarakat dan Koprasi, Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal68 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertamangan mineral dan batu bara. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batu bara yang berhak memberikan IUP (Ijin Usaha Pertambangan)adalah:1.

IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangn dalam wilayah pertambangan rakat (WPR) dengan luaswilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada perorangan,kelompok Masyarakat dan Koprasi, Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal68 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertamangan mineral dan batu bara.Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batu bara yang berhak memberikan IUP (lin Usaha Pertambangan)adalah:1.

Yang melakukan Penambangan tanpa izin usaha pertamangan (IUP);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangn dalam wilayah pertambangan rakat (WPR) dengan luaswilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada perorangan,kelompok Masyarakat dan Koprasi, Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal68 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertamangan mineral dan batu bara.Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batu bara yang berhak memberikan IUP (ljin Usaha Pertambangan)adalah:1.

adalah Izin untukmelaksanakan Usahapertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi danPerseorangan, dasar hukum Pasal 1 ayat 7, Pasal 38 UU RI No.4 tahun2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangn dalam wilayah pertambangan rakat (WPR) dengan luaswilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada perorangan,kelompok Masyarakat dan Koprasi, Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal68 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertamangan

LATANINDOMINING diserahkan kepada Kabupaten Morowali Utara, maka padatanggal 16 April 2016 Pemerintah menyerahkan seluruh dokumenperizinan di bidang pertamangan mineral dan batubara kepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya tidak adadokumen perizinan PT.

LATANINDO MINING yang terdaftar padaberita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan dibidang pertamangan mineral dan batubara oleh PemerintahKabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah(dapat dibuktikan dalam bukti surat);2.3.

IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangn dalam wilayah pertambangan rakat (WPR) dengan luaswilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada perorangan,kelompok Masyarakat dan Koprasi, Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal68 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertamangan mineral dan batu bara.Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batu bara yang berhak memberikan IUP (Ijin Usaha Pertambangan)adalah:1.

Memperhatikan Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertamangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangn dalam wilayah pertambangan rakat (WPR) dengan luaswilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada perorangan,kelompok Masyarakat dan Koprasi, Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal68 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertamangan mineral dan batu bara. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batu bara yang berhak memberikan IUP (Ijin Usaha Pertambangan)adalah:1.

IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangn dalam wilayah pertambangan rakat (WPR) dengan luaswilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada perorangan,kelompok Masyarakat dan Koprasi, Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal68 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertamangan mineral dan batu bara.Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batu bara yang berhak memberikan IUP (Ijin Usaha Pertambangan)adalah:1.