--------------------------------------------MENETAPKAN------------------------------------------

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahna Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran serta dokumen yang lain Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang semula tertulis, GO SIOE TJING di rubah menjadi TITIN HANDAYANI ;

Mengabulkan permohonan pemohon ;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahna Nama Pemohonpada Kutipan Akte Kelahiran serta dokumen yang lain Pemohon yang diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yangsemula tertulis , GO SIOE TJING di rubah menjadi TITIN HANDAYANI ;Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Surabaya dan atau kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untukmelakukan pencatatn Pinggir atas nama Pemohon

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahna Nama Pemohonpada Kutipan Akte Kelahiran serta dokumen yang lain Pemohon yang diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yangsemula tertulis, GO SIOE TJING di rubah menjadi TITIN HANDAYANI ;3.

kutipan Akta Kelahiran anak pemohon danKartu Keluarga.Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.BLKUUBahwa Anak Pemohon yang sebenarnya Yaitu RINI sebagaimana yangtertulis pada ljazah ljazah anak Pemohon dan surat Perubahan Identitas;Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama anak pemohon padakutipan akta kelahiran anak pemohon dan Keluarga pemohon yaitu namaRINI AULIA KAHAR diubah menjadi RINI sesuai Ijazah anak pemohon dansurat Keterangan perubahan Identitas.Bahwa untuk melakukan perubahna

Hasura Malyani Amddan Ardani Adhis Setyawan, Amd menerangkan sebagai berkut : 1 (Satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0, 1120 Gr;Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina;Metamfetamina terdaftar dalam golongan Nomr Urut 61 lampiranperaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018tentang perubahna penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI no. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN PinUrine Terdakwa tidak

Hasura Malyani Amddan Ardani Adhis Setyawan, Amd menerangkan sebagai berkut : 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0, 1120 Gr;Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina;Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN PinMetamfetamina terdaftar dalam golongan Nomr Urut 61 lampiranperaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018tentang perubahna penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI no. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Urine Terdakwa tidak

halangan yangsah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat yang telahdipanggil dengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datangmenghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputusdengan verstek sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenaitu Pemohn dibebani untuk membuktian dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahna

dengan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 4 (empatr) bulanyaitu sejak Oktober 2020 dan sudah tidak ada komuniksai lagi bahkan Tergugatsudah tidak menafkahi Penggugat, hal itu menurut pendapat Majelis Hakimmenunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakmungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang menghendakiterbentuknya keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 sebagaimana dengan perubahna

-----------------------------M E N E T A P K A N ;-------------------------

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;------------------------------------------------------------
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahna Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 60/1951 tanggal 21 Oktober 1968 diterbitkan oleh Kantor Tjatatan Sipil Lumajang (untuk selanjutnya sekarang disebut Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang) tersebut

menurut Penggugat sudah benar gugatannya yaitu jelas dan terang memilikihubungan hukum yang jelas, tapi apabila yang membuat ini dapat membaca danmau mempelajari lagi secara cermat dan dengan baik tidak mungkin tidakmemahami yang dibuat oleh BPN itulah yang disebut harta gono gini yang telah dibagi dan telah diterima haknya, yang menjadi persoalan guatan yang ErrorInpersonal karena obyek perkara yang tercantum dalam gugatan bendanya ada yangtidak ada, sedangkan gugatan Penggugat tidka mengadakan perubahna

(Fotokopi sesuai dengan asili);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahna Atas UndangUNdang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi);Halaman 37 dari 58 halaman. Putusan Nomor 192/G/2019/PTUN. JKT.6. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T12UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan.

tidak akan Termohontanggapi.os Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memintakepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tindakanTermohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaanTindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan TindakPidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(1), ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankandan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahna

MenengahDaerah Kota Bandung 20092013. 1 (Satu) buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 017s Kota Bandung Tahun 2013.0176 1 (Satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD KotaBandung Tahun Anggaran 2013.0177 1 (Satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota BandungTahun Anggaran 2013.0178 1 (Satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas PlafonAnggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.0179 1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota BandungTahun Anggaran 2013.0180 1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahna

Daerah Kota Bandung 20092013. 1 (Satu) buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah OLre (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013.0176 1 (Satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD KotaBandung Tahun Anggaran 2013.0177 1 (Satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota BandungTahun Anggaran 2013.0178 1 (Satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas PlafonAnggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.0179 1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota BandungTahun Anggaran 2013.0180 1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahna

Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg NO JENIS BARANG BUKTI BB1 2(RKPD) Kota Bandung Tahun 2013.0176 1 (Satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD KotaBandung Tahun Anggaran 2013.0177 1 (Satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota BandungTahun Anggaran 2013.0178 1 (Satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas PlafonAnggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.0179 1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota BandungTahun Anggaran 2013.0180 1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahna KotaBandung

115. 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahna Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
116. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
117. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
118. 7 (tujuh) bundel Catatan Rapat tahun 2012.

Halaman 126 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG NO JENIS BARANG BUKTI 1 21 (Satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun111.Anggaran 2013.1 (satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran112. 5013113 1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas Plafon AnggaranSementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran114. 5013115 1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahna Kota Bandung TahunAnggaran

Menengah Daerah Kota Bandung20092013.110 1 (satu) buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KotaBandung Tahun 2013.1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun111.Anggaran 2013.1 (satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran112. 2013.113 1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas Plafon AnggaranSementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran114. 2013.1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahna

Halaman 362 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG NO JENIS BARANG BUKTI 1 21 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran114. 5013115 1 (Satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahna Kota Bandung TahunAnggaran 2013. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang116.