Sukamanah yangmeminta bantuan untuk membubarkan kegiatan balap liar, kemudian Terdakwa1membangungkan Terdakwa2, Terdakwa3, Terdakwa4 dan Terdakwa5 yang kebetulassaat itu sedang melaksanakan Siaga Pimilihan Legislatif di Koramil 0313/Malimping./9.Bahwa ...9 Bahwa benar kemudian Tedakwa1 berangkat sendiri ke lokasi dengan sepeda motor,1011121314151617sedangkan Terdakwa4 berboncengan dengan Tedakwa5 menyusul Terdakwa1!

Sukamanah yangmeminta bantuan untuk membubarkan kegiatan balap liar, kemudian Terdakwa1membangungkan Terdakwa2, Terdakwa3, Terdakwa4 dan Terdakwa5 yang kebetulassaat itu sedang meiaksanakan Siaga Pimilihan Legislatif di Koramil 0313/Malimping.3 Bahwa benar kemudian Terdakwa1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor menujulokasi balap liar dan disusul oleh Terdakwa2 berboncengan dengan Terdakwa3 danTerdakwa4 berboncengan dengan Terdakwa5, setelah tiba di lokasi Terdakwa1 melihatSaksi1, Saksi2, Saksi3

Sukamanah yang memintabantuan untuk membubarkan kegiatan balap liar, kemudian Terdakwa1 membangungkanTerdakwa2, Terdakwa3, Terdakwa4 dan Terdakwa5 yang kebetulas saat itu sedangmeiaksanakan Siaga Pimilihan Legislatif di Koramil 0313/Malimping.3 Bahwa benar kemudian Terdakwa1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor menujulokasi balap liar dan disusul oleh Terdakwa2 berboncengan dengan Terdakwa3 danTerdakwa4 berboncengan dengan TerdakwaS, setelah tiba di lokasi Terdakwa1 melihatSaksi1, Saksi2, Saksi3

Sukamanah yangmeminta bantuan untuk membubarkan kegiatan balap liar, kemudian Terdakwa1membangungkan Terdakwa2, Terdakwa3, Terdakwa4 dan Terdakwa5 yang kebetulassaat itu sedang meiaksanakan Siaga Pimilihan Legislatif di Koramil 0313/Malimping.4 Bahwa benar kemudian Tedakwa1 berangkat sendiri ke lokasi dengan sepeda motor,sedangkan Terdakwa4 berboncengan dengan Tedakwa5 menyusul Terdakwa1 ke lokasibalap liar, sementara Terdakwa2 dan Terdakwa3 berangkat juga, namun yang berangkatyang terdakhir adalah

melakukanHalaman 30 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBY11.masa sanggah atas penetapan yang telah di keluarkan oleh Tergugat,sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Paraturan Bupati BangkalanNomor: 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa,namun terhadap masa sanggah yang telah di berikan oleh Tergugat ternyatatidak ada sanggahan ataupun masukan dari masyarakat, oleh karena tidakada sanggahan atau masukan dari masyarakat, ahirnya Tergugat melanjutkanproses tahapan Pimilihan

oleh Tergugat, kKemudian Tergugat memberikan waktu selama 3 hariuntuk melakukan masa sanggah atas penetapan yang telah di keluarkan olehTergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Paraturan BupatiBangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan KepalaDesa, namun terhadap masa sanggah yang telah di berikan oleh Tergugattidak ada sanggahan ataupun masukan dari masyarakat, oleh karena tidakada sanggahan atau masukan dari masyarakat, akhirnya Tergugatmelanjutkan proses tahapan Pimilihan

di keluarkan oleh Tergugat, kKemudianTergugat memberikan waktu selama 3 hari untuk melakukan masa sanggahatas penetapan yang telah di keluarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (3) Paraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang PetunjukTeknis Pemilihan Kepala Desa, namun terhadap masa sanggah yang telah diberikan oleh Tergugat tidak ada sanggahan ataupun masukan darimasyarakat, oleh karena tidak ada sanggahan atau masukan dari masyarakat,ahirnya Tergugat melanjutkan proses tahapan Pimilihan

Pasal 1 angka 9,Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pimilihan danSengketa pelanggaran administrasi pemilihan bertentangan denganPasal 1 angka 4, Pasal 153 ayat (1) UndangUndang 8/2015 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MenjadiUndangUndang.3.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pimilihan dan Sengketapelanggaran administrasi;terhadap peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, yang menjadisalah satu kewenangan Mahkamah;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Mahkamah berwenangmengadili permohonan a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing) PemohonMenimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor

Putusan Nomor 34P/HUM/2018Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Tata Usaha Negara Pimilihan dan Sengketapelanggaran administrasi pemilinan bertentangan dengan Pasal 1angka 4, Pasal 153 ayat (1) UndangUndang 8/2015 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi UndangUndang; dan Sepanjang frasa Bakal Calon dan Pasangan Calon sebagaimanaPasal

Dan Komisi Pemilinan Umum Kab.dan Kota Bagian anggaran 076 Komisi Pimilihan Umum. (copy Legalisir) ;1 (satu) bendel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Nganjuk Nomor : 11.a/Kpts/SesKab/014.329801/2013, tentangpenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan UmumKab. Nganjuk T.A. 2013.

Dan Komisi Pemilinan Umum Kab.dan Kota Bagian anggaran 076 Komisi Pimilihan Umum. ( copy Legalisir);1 (satu) bendel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Nganjuk Nomor : 11.a/Kpts/SesKab/014.329801/2013, tentangpenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan UmumKab. Nganjuk T.A. 2013.

Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yangmemuat nomor, foto, dan nama calon ;Disamping itu juga Tergugat dalam Pimilihan Kepala Desa Pinggir, KecPinggir Kab.

Undang undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo.Undang undang Nomor 10 Tahun 2016;Bahwa Keputusan Menteri terkait pengesahan pengangkatan Bupati danWakil Bupati terpilin secara jelas masih berada dalam rangkaian prosespemilinan Kepala Daerah, dan oleh karena Surat Keputusan Menteri DalamNegeri dimaksud masih berkaitan dengan rangkaian proses pimilihan KepalaDaerah maka dapat dikatakan gugatan Pelawan dikategorikan sebagaisengketa TUN Pemilihan yang sepenuhnya mengacu kepada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo

kami semua punya kepala Desa, setelahselesai penyampaian/arahan dari ketua mulailah pencabutan nomor urutcalon kepala desa disitulah ada instruksi dari salah satu pengawaspemilinan Kepala Desa yaitu Terdakwa BUSTAMIN HAMID Alias TAM,Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Tteia mengatakan bahwa pada tanggal 09 September 2018 pemberkasanyang lolos bakal calon pemilihan kepala Desa hanya dua yang lolospemberkasan, kok kenapa malam malam ini tiga yang lolos dalampenetapan pencalonan pimilihan

Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 3 dan angka 4, dimanapengakuan Penggugat mendaftarkan gugatan ini kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan tanggal 15 Januari 2019, maka pada tanggaldimaksud tahapan pimilihan kepala desa belum dimulai, serta gugatanyang diajukan yang disampaikan kepada Tergugat pada 30 Maret 2020,sangat bertentangan dengan penerbitan obyek sengketa tanggal 25November 2019.

(copy Legalisir) ;1 (Satu) bendel surat keputusan Sekretaris Jenderal KomisiPemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013, tentangpenunjukan / penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran /pengguna barang pada kantor Komisi Pemilihan Umum Prov.Dan Komisi Pemilihan Umum Kab. dan Kota Bagian anggaran076 Komisi Pimilihan Umum. (copy Legalisir) ;Halaman 70 dari 93 Perkara Nomor 15/PID.SUSTPK/2018/PTSBY10.a.1 (Satu) bendel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan UmumKab.

(copy Legalisir) ;1 (satu) bendel surat keputusan Sekretaris Jenderal KomisiPemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013, tentangpenunjukan / penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran /pengguna barang pada kantor Komisi Pemilihan Umum Prov.Dan Komisi Pemilihan Umum Kab. dan Kota Bagian anggaran076 Komisi Pimilihan Umum. (copy Legalisir) ;1 (Satu) bendel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan UmumKab.

Bahwa pada Pemilu legislatif (DPRD Provinsi) Maluku Utara Tahun 2014mendatang atas permintaan masyarakat di daerah pemilihan Il ( KabupatenHalmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai) Provinsi Maluku UtaraPenggugat kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD ProvinsiMaluku Utara periode 20142019 pada daerah pimilihan (dapil) Maluku Utara Il(Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai) dari PartaiDemokrat.

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 12/G/2017/PTUN.SMD tanggal26 April 201 7a x HAPtON 0 222 2nn nnn nn nnn ene n cence en ene nee ncneee Calonnomorurut Il : Riduan; Calon nomor urut III =: Zaky Hamzah, SE ; Calon nomor urut IV : Masdari Kidang; Calonnomorurut V : Solihin;sesual Surat penetapan Hasil Ujian Penyaringan Bakal Calon KepalaDesa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timurtertanggal 07 Desember 2016 oleh Panitia Pimilihan Kepala Desa TingkatKabupaten Kutai Timur tanggal 07 Desember

Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pimilihan Umumsebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor : 33 /Pid.Sus/2019/PN Sos2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa Hi RIDWAN MALI Alias Hi. WAN dan terdakwa II PARDI M ALI Alias PARDIdengan pidanamasing masing selama 2 ( dua) bulan dan denda sebesar masing masing Rp.2.000.000 ( dua juta rupiah) subsidiair 2 ( dua) bulan kurungandengan perintah para terdakwa ditahan;3.

menyetorkembali sisa dana Belanja Hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah Pasal 122 ayat 9 Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalamAPBD.Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sanggaudengan Panitia Pengawas Pimilihan

menyetorkembali sisa dana belanja hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 122 ayat 9 Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang telahditetapkan dalam APBD.Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sanggaudengan Panitia Pengawas Pimilihan

menjadi anggota koperasi saksi pernah mendapathasil dari koperasi, yaitu pernah sebanyak Rp6.000.000,00 (enam jutarupiah), pernah sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribuRupiah), dan pernah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah),Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Padt.G/2020/PN Ktb8.namun setahu Saksi dana tersebut bukan bagi hasil, tapi berasal daridana talangan; Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengikuti Rapat AnggotaTahunan Koperasi, salah satunya pada saat rapat pimilihan

STEVEN SADDU SALLI, tempat tanggal lahir : Kappas, 9 September 1981,Jenis kelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DesaEka Jaya, RT. 006, RW. 003, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor,Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun,telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yangmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa tempat tinggal saksi di dusun 2 desa eka jaya;Bahwa pimilihan kepala desa eka jaya pada tanggal 20 juli 2019

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pimilihan;Bahwa Pelaksanaan Pilwana serentak dilaksanakan pada tanggal 9Agustus 2020 yang dilaksanakan pada 24 Nagari termasuk NagariLanguang Kecamatan Rao Utara;Bahwa setelan Pelaksanaan Penghitungan suara maka dilakukanrekapitulasi jumlah suara, dan Penyusunan Berita Acara dan Sertifikatsesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 tahun 2016tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Pasal 16 dan Pasal 17yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 16Tata

Bahwa Penggugat adalah peserta calon kepala desa pada Pimilihan KepalaDesa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur, yaknisebagai Calon Nomor Urut 1 (Satu), dari tiga calon kepala desa yangditetapkan oleh Panitia Pimilinan Kepala Desa Waci , tahun 2017, yangurutannya sebagai berikut : CalonNomor 1 (satu) : ISKANDAR LITE; CalonNomor 2 (dua) : ISMUNANDAR HASAN; Calon Nomor 3 (tiga) : ABDUL UMAR;.

Hidayat yangjuga merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Banten untuk Dapil 5 (KotaTangerang A) Provinsi Banten dengan Nomor urut 4 melaporkan Penggugattelah melakukan politik uang pada tanggal 5 April 2014 ke PanitiaPengawas Pemilihaan Umum Kota Tangerang sesuai dengan Tanda BuktiHalaman 8 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUNSRGPenerimaan Laporan Nomor 24/LP/Pileg.KT.TNG/V/2014 tertanggal 23 April2014.Bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti hasil laporan Asep Hdayat kePanitia Pengawas Pimilihan

Bahwaoleh karena itu yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihakadalah Panitia Pimilihan Kepala Desa, Desa TanjunganomKec. Banuurip Kab. Purworejo dan atau Para Panitia PilkadesDesa Tanjunganom Kec. Banyuurip Kab.

Bahwa Penggugat adalah peserta calon kepala desa pada PimilihanKepala Desa Tengin Baru , Kecamatan Sepaku, Kabupaten PenajamPaser Utara, yakni sebagai Calon Nomor Urut 3 (tiga), dari tiga calonkepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pimilihan Kepala Desa TenginBaru, tahun 2015, yang urutannya sebagai berikut : Calon Nomor 1 (satu) : Abdul Haris Nasution Calon Nomor 2 (dua) : Sutarto Calon Nomor 3 (tiga) : Ahmad Mauladin;Putusan : 02/G/2016/PTUNSMD, halaman 3 dari 92 halamanYang selanjutnya pada