Ditemukan 22 data
164 — 45
Menyatakan barang bukti berupa :Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20Januari 18 Februari 2018); Daftar Pemilin Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkatKabupaten Smba Barat Daya; Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuanganad Hock tingkat PPK dan PPS seKecamatan Wewewa Barat,tertanggal 17 Maret 2018; Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor:23/HK.03.1KP1T/5318/KPUKAB/XV/2017 tentang anggota PanitiaPemilinan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan serentak
Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20Januari 18 Februari 2018); Daftar Pemilin Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkatKabupaten Smba Barat Daya; Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuanganad Hock tingkat PPK dan PPS seKecamatan Wewewa Barat,tertanggal 17 Maret 2018; Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor:23/HK.03.1KP1T/5318/KPUKAB/XV/2017 tentang anggota PanitiaPemilinan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan serentak Gubernur danWakil Gubernur
pidana;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20Januari 18 Februari 2018); Daftar Pemilin Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkatKabupaten Smba Barat Daya; Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuanganad Hock tingkat PPK dan PPS seKecamatan Wewewa Barat,tertanggal 17 Maret 2018; Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor:23/HK.03.1KP1T/5318/KPUKAB/XV/2017 tentang anggota PanitiaPemilinan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan
Menetapkan agar barang bukti berupa: Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20Januari 18 Februari 2018); Daftar Pemilih Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkatKabupaten Smba Barat Daya; Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuanganad Hock tingkat PPK dan PPS seKecamatan Wewewa Barat,tertanggal 17 Maret 2018; Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor:23/HK.03.1KP1/5318/KPUKAB/XV/2017 tentang anggota PanitiaPemilinan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan
Terbanding/Terdakwa : TANRI Bin TALIBO
80 — 28
Darmawati BintiMappaingak (saksi korban), pada saat didepan rumah didalam pagar yangmana jarak saksi korban dengan Terdakwa sekitar 2 meter, Terdakwalangsung marahmarah dan menunjuknunjuk saksi korban, kemudianTerdakwa berkata riapako lengkasa doe nupabua ri sumur bor ampa geledoe Desa yang artinya dimana kamu mengambil atau mencuri uang untukmembuat sumur bor kalau bukan uang dari Desa atau Dana Desa, saat itubanyak orang yang lewat didepan rumah saksi korban dan didengar olehsaksi Andi Pamilihan
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 172 K /Pid.Sus/201314Surat Pengantar SPPLS Pembersihan Lahan Dan Perumahan Warga KAT BenerMeriah ;Surat Permintaan Pelelangan Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KATBener Meriah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;Bill Quantity Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KAT Bener Meriah ;Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Aceh tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang / Jasa (PPBJ) Tahun 2009 ;Pengumuman Lelang Pamilihan Langsung Pembersihan Lahan dan PerumahanWarga KAT Bener Meriah ;Fakta
101112131415161718192021222024252627282930313233Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembersihan Lahan Dan Perumahan WargaKAT Bener Meriah ;Surat Pengantar SPPLS Pembersihan Lahan Dan Perumahan Warga KAT BenerMeriah ;Surat Permintaan Pelelangan Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KATBener Meriah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;Bill Quantity Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KAT Bener Meriah ;Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Aceh Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang / Jasa (PPBJ) Tahun 2009 ;Pengumuman Lelang Pamilihan
KAT Bener Meriah;Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembersihan Lahan Dan PerumahanWarga KAT Bener Meriah ;Surat Pengantar SPPLS Pembersihan Lahan Dan Perumahan Warga KATBener Meriah ;Surat Permintaan Pelelangan Pembersihan Lahan dan Perumahan WargaKAT Bener Meriah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;Bill Quantity Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KAT BenerMeriah ;Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Aceh Tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) Tahun 2009 ;Pengumuman Lelang Pamilihan
60 — 25
KAT Bener Meriah; Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembersihan Lahan Dan Perumahan WargaKAT Bener Meriah;14Surat Pengantar SPPLS Pembersihan Lahan Dan Perumahan Warga KATBener Meriah;Surat Permintaan Pelelangan Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KATBener Meriah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);Bill Quantity Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KAT Bener Meriah;Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Aceh Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang/ Jasa (PPBJ) Tahun 2009;Pengumuman Lelang Pamilihan
PerumahanWarga KAT Bener Meriah;Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembersihan Lahan Dan Perumahan WargaKAT Bener Meriah;Surat Pengantar SPPLS Pembersihan Lahan Dan Perumahan Warga KAT BenerMeriah;Surat Permintaan Pelelangan Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KATBener Meriah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);Bill Quantity Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KAT Bener Meriah;Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Aceh Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang/ Jasa (PPBJ) Tahun 2009;Pengumuman Lelang Pamilihan
67 — 28
Warga KAT Bener Meriah;Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembersihan Lahan Dan PerumahanWarga KAT Bener Meriah;Surat Pengantar SPPLS Pembersihan Lahan Dan Perumahan Warga KATBener Meriah;Surat Permintaan Pelelangan Pembersihan Lahan dan Perumahan WargaKAT Bener Meriah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);Bill Quantity Pembersihan Lahan dan Perumahan Warga KAT BenerMeriah;Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Aceh Tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ) Tahun 2009;Pengumuman Lelang Pamilihan
117 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2004dimana Tergugat tidak cermat dalam melakukan seleksi bakal calon anggota DPRDKabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 52,53,59 dan 63ayat (4) UU No.8 Tahun 2012 jo Pasal 31, 34 Peraturan KPU No.7 Tahun 2013 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Pokok Perkara1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pamilihan
833 — 93
disampaikan' oleh BPD kepadaBupati/Walikota metalui Camat untuk disahkan menjadi KepalaDesa terpilih 0) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan BupatilWalikota tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15(lima belas) hari terhitung tancggal diterimanya penyampaianhash pemilihan dart BPDPasal 51.1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupatil Walikota paling lama15 (lima betas) hari terhitung tanggal penerbitan KeputusanPeraturan Daerah No. 9 tahun 2007 Tentang Tata Cam Pencalonan,Pamilihan
Pamariksaan Pamilihan Kanala MICA Sunni timsinKecarnatan Sungai Kunyel, secs ra substansial terdapat Cacat Yurichskarena dari mated a quo tidak terbukti ada pelanggaran dariproses Pilkades hingga ditetapkannya pemenang oleh PPKD denganKeputusan tentang Penetapan Kepala Desa No. 13/Kep/PPKD/2009 tanggal 26Januari 2009 (bukti P12), dan laporan BPD sendiri telah dinyatakanbertentangan dengan ketentuan PerundangUndangan yaitu PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang seharusnya tidak perkditindakianjuti
100 — 15
Negara Jayapura dalamgugatan penggugat yaitu Surat Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai Nomor : 026/KPUPAN/II1/2010, tanggal02 Maret 2010, perihal parmohonan surat pengantar DPRDKabupatcn Deiyai, beserta lampirannya dalam SuratKaputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor : O06 Tahun 2010, tanggal 9 Pebruari 2010, tentangpenghitungan perolehan suara partai politik, perolehan11suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapancalon terpilih dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyaihasil pamilihan
39 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
S.Sos. selaku KetuaPanitia Pengadaan mengajukan usul calonpemenang pamilihan langsung pengadaan obatobatan esensial kepada Terdakwa . Marzuki,SKM. M.Kes. selaku Pengguna Anggaran. Lalupada tanggal 22 September 2006 Terdakwa .Marzuki, SKM. M.Kes. selaku PenggunaAnggaran mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 440/PAN/2006 tentang Penetapan PI.Indofarma Global Medika sebagai pelaksanaobat esensial esensial =;Hal. 24 dari 62 hal.Put.No. 59 PK/PID.SUS/2010Bahwa Terdakwa II Syukri Thaher, BSc.
91 — 53
Spg/IV/2013 Tentang Penetapan AnggotaPanitia Pengawas Pemilihnan Umum Kecamatan SeKabupaten Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keputusan Komis Pamilihan UmumPropinsi Jawa Timur Nomor: 120/Kpts/KPUProv01 4/2014tantang Pemberhantian dan Penggangkatan AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (fotokopidari fotokopi);: Fotokopi Pacta Integritas tanggal 24 Mei 2014 ( fotokopisesuai dengan aslinya);: Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia
EKO NURYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FIRMANSYAH
53 — 14
- 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pamilihan Boven Digoel 3 (Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada Komis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel;
5.Membebankan biaya perkara kepada negara;
1.Hj INTAN SEPTIANI, SE
2.HARTONO, S.Pd.
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq HAMID
2.Ketua Panwas Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq. YAYA SUNARYA
3.Panitia Pemilihan Kades Cq Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Subang
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa Desa Pamanukan Cq INO SUTRISNO
2.PJS Kepala Desa Pamanukan Desa Pamanukan Cq EDI SUWARDI
3.Camat Kec Pamanukan Kab Subang
4.PLT Bupati Kab Subang
5.JAMALUDIN
6.ALIMIN
7.UNANG HIDAYAT
144 — 28
Mencermati dalildalil posita gugatan Para Penggugat, dapat dipahami bahwagugatan Para Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan ParaPenggugat kepada Tergugat yang dianggap telah melakukan Pelanggaranterhadap undangundang dan PeraturanPeraturan sebagaimana yang dimaksudpada Halaman 4 dan 5 posita point 8 Hurup (a s/d e) yang pada pokoknyaberkaitan dengan dugaan penyimpangan Tata cara pelaksanaan PemilihanKepala Desa;Bahwa kedudukan hukum Ketua Panitia Pamilihan Kepala Desa PamanukanKecamatan
Terbanding/Terdakwa : FIRMANSYAH
89 — 42
1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pamilihan Boven Digoel 3 (Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel;
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
RATMA INDRA SYAHPUTRA
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
174 — 1437
SBY.Tahun 2019 dari Panitia Pamilihan Kepala Desa DesaKarangmojo Nomor: 19/Pan.Pilkades/XI/2019 tertanggal 11September 2019 atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopisesuai dengan aslinya);28. Bukti P 28 : Jadwal Pelaksanaan TahapanPemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 KabupatenMagetan (print out);29.
98 — 66
No. 04/G/2013/PTUN.PLK.Tergugat dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan tanggal 14 Pebruari 2013sebagaimana tercantum dalam Berita acara rapat pleno tanggal 14 Pebruari2013 No.145/BA/II/2013 dan Keputusan Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2013No. 02/KPTS/KPUKAB020.435899/2013 yang memuat penetapan namanama pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten PulangPisau sebegai peserta yang memenuhi syarat pada pamilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013, adalah
ZULFIKRI
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
Intervensi:
MUHAMMAD FADLI
232 — 547
Tanggal 1416 November 2019 Tahapan Pengumuman DaftarPemilihan Sementara Panitia Pemilihan Kepala Desa yangdilaksanakan oleh Panitia Pamilihan Kepala Desa, hal ini dituangkandalan Notulen Rapat tertanggal 08 November 2019 tentang:a. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa berdasarkanDaftar Pemilihan Umum 2019;Hal. 41 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR8.b.
JONI SS
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Desa Pasir Lancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
174 — 77
mengundurkan diri dari7 (tujuh) orang seluruh anggota BPD;Bahwa setahu Saksi, tidak ada anggota BPD baru yang menggantikandan anggota BPD hanya 3 (tiga) orang;Bahwa setahu Saksi , ada 6 (enam) orang anggota yang mengundurkandiri dari 9 (Sembilan) anggota panitia desa;Bahwa anggota panitia desa yang mengundurkan diri diganti anggotabaru yang ditunjuk oleh BPD;Halaman 47 dari 67/ Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRGBahwa Saksi tidak tahu, siapa saja anggota panitia desa yang baru;Bahwa Saksi tdak tahu tahaan pamilihan
117 — 49
Sudirjo dan Sadr.Syaifi mengirim Surat ke Mendagri tertanggal 18 Nopember 2013 atasnama Panlih ;Bahwa, Saksi pernah mengadakan rapat mengenai penyusunantanggal tahapantahapan dan kalau terkait dengan pamilihan CalonWakil Walikota Surabaya setahu saya tanggal 15 Nopember 2013, itumasih usulan Panlih dan yang mengusulkan Ketua Panlih kepadaRapat Anggota Panlih, tidak ada ketetapan tetapi sebelum tanggal 15Nopember 2013 rapat, Pimpinan DPRD memanggil Ketua Panlih untukmelaporkan hasil rapat ;Bahwa,
142 — 510
Acara tidak diberikan oleh Panitia kepada Para Calon;Bahwa sepengetahuan saksi gambar para calon langsung menyerahkan kepadapanitia pada waktu selesai undian nomor ;Bahwa sepengetahuan saksi nomor dan gambar di umumkan oleh panitiabahwa nomor (satu) Bernadus Bait dengan gambar Kuda, dan Nomor urut 2(dua) Melianus Tefa dengan gambar Burung Merpati dstnya sampai dengannomor urut 4 (empat);Bahwa saksi mengetahui pada saat itu semua para calon menerima nomor tarikundian yang telah didapati panitia Pamilihan
Namastra Probosuno ahli lingkungan;Dra.Machrunisa ahli tehnik lingkungan;Dra Budi Ngestiningsih ahli sosial ekonomi dan budaya;Harry Supriyono.SH ahli Hukum Kendraan;0 mn nt Hn nm FP WO WNAlam Pamilihan Harapan.SKM ahli kesehatan masyarakat;Bahwa terhadap penyusunan dokumen amdal tersebut, Terdakwa Sigit tidak adamembuat pertanggung jawaban pembiayaan penyusunan amdal meliputi biayalangsung personil dan non personil;Bahwa setelah Terdakwa Sigit Budiarso menyusun dokumen amdal, diberikannyadokumen