Kecamatan Puring Gombongpada tanggal 17 September 1963, dan telah dimilikiKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama tersebut; Bahwa pada waktu kawin, Pemohon berstatus Perawandan suami Pemohon (SAMINGUN bin SANRAKIS) berstatusJejaka, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak; Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010, suami Pemohon(SAMINGUN bin SANRAKIS) meninggal dunia; Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon (SAMINGUN binSANRAKIS) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil PJKAdan

Faisal, tanah pertapakannya milik PJKAdan Tergugat hanya mendapat ongkos bangun dan ongkos kerja;e bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.2 adalah tidak benar, karena objekperkara tersebut sudah ditarik leasing dari Medan pada waktu Penggugatdan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;e bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.3 adalah tidak benar, karena modaltersebut sudah habis untuk membangun rumah yang dikuasai olehPenggugat, untuk beli tanah di Jalan Lingkar yang saat ini dikuasai olehPenggugat

Ahmad Yani Timur Gang Vsebelah selatan : tanah milik Pak Padijosebelah barat : tanah milik PJKADan dengan merujuk pada ketentuan hukum sesuai pasal 180 ayat (1) Het HerzieneIndonesisch Reglement (HIR), maka dengan ini pihak PELAWAN memohon kepadaYth. Ketua PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG agar terlebih dahulu dalamprovisi:a Menangguhkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor : 03/Eks/2014/PN.Ta.dalam perkara antara JERRY WOWILING TERLAWAN, dalam hal inisebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan H. MOCH.

./2016dengan harga sewa yang jauh lebih besar dari harga sewa yangsebelumnya pernah dibayarkan oleh Para Pemohon Kasasi kepada PJKAdan atau Perumka, jadi yang dipersoalkan disini adalah apa alas hak dariTermohon Kasasi yang mengklaim tanah dan bangunan objek perkarasebagai miliknya, sehingga berhak memaksa Para Pemohon Kasasi agarmenandangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa serta menetapkan hargasewa secara sepihak, padahal Para Pemohon Kasasi telah belasan tahunbertempat tinggal di area tanah objek

., PPAT di Sidoarjo, Tanggal 22 Desember 2015, Nomor: 748 /2015; dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Barat : Jalan Utama Blok E;- Sebelah Utara : Rumah Blok E No.68;- Sebelah Timur : Tanah kosong milik PJKAdan milik Desa;- Sebelah selatan : Rumah Blok E No. 66;5.

hanya kebijakan pimpinan; Bahwa saksi mulai menempati rumah dinas diperumahan PJKAyang dikenal sebagai kampung Surobayan sejak tahun 1983 dan padasaat itu semua pegawai PJKA bisa menempati rumah, dan tidak adakewajiban yang dibebankan dan tidak ada jangka waktunya, hanyamemasang PDAM, memasang Listrik dan membayar PBB masingmasing; Bahwa saksi pensiun pada tahun 2009 dan tidak ada kewajibansetelah pensiun untuk mengembalikan rumah pada perusahaan; Bahwa Penggugat keluarga Pak Sumarmo dulu pegawai PJKAdan

Sedangkan dalam Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 tertera / tercatatatas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq PJKAdan bukan Tergugat (PT Kereta Api Indonesia), sehingga Tergugat (PT Kereta ApiIndonesia) tidak dapat atau tidak boleh mengklaim Sertifikat hak pakai tersebutmiliknya.Bahwa, dengan sudah berubahnya status Tergugat menjadi suatu Badan hukumdan tidak lagi dibawah naungan Pihak Turut Tergugat II sehingga berlaku pulabaginya aturan mengenai pemisahan kekayaan

Oleh karena itu wewenangkepemilikan tanah dan bangunan tetap menjadi wewenang negaradalam hal ini Kementerian Perhubungan;Bahwa dalil tersebut di atas, terklarifikasi melalui UndangUndangNomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa tanah danbangunan rumahrumah yang dahulu dibawah DKA, PNKA, PJKAdan PERUMKA bukan termasuk Prasarana dan saranaperkeretaapian, oleh karena itulah tanah dan bangunan rumahrumah negara tersebut tidak disertakan dalam penyertaan modalNegara Republik Indonesia kepada

PUKA seluas 62.218 M2yang belum dilepas oleh pihak PT KAI diketahui oleh TerdakwaJefrrey Robert Lumempou dan Lukman hakim Kartasasmita karenatidak ada surat pelepasan sebagian hak pakai atas tanah PJKAdan tidak dilampirkan Sertifikat Hak Pakai No. 76/Pinangsiatanggal 20 Juni 1988 An.