Ditemukan 44 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287/B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAKARI SUMBER MULIA
2521 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3370 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ANTA TIRTA KARISMA;
4917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00015/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13Februari 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014Nomor: 00003/207/14/039/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama PT AntaTirta Karisma, NPWP 03.206.561.7039.000, beralamat di Ruko GreenGarden Blok 2.4 No.21 RT.005 RW.008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,Jakarta Barat 11520, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:DPP PPN5.772.202.734,00 pPajak
    Keluaran yang harus dipungut/dibayar R. i. yang us arpunguvemay 459.798.309,00sendiri pPajak yang dapat diperhitungkan RJax yang cap P g 934.359.290,00pPPN Kurang (Lebih) Bayar R(474.560.978,00)pKelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi R491.920.708,00pPPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rg g( ) Bay 17.359.730,00pSanksi Administrasi : Rp Pasal 13 (2) UU KUP R0,00p Pasal 13 (3) UU KUP R17.359.730,00pPPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar R 34.719.460,00Halaman 2 dari 8 halaman.
    Yang pang Y 459.798.309,00sendiri pPajak yang dapat diperhitungkan Rfam Yang cap P 9 934.359.290,00pPPN Kurang (Lebih) Bayar R(474.560.978,00)pKelebihan yang sudah dikompensasikan/ direstitusi R491.920.708,00pPPN Yang Kurang (Lebih) Bayar R9 a ) Bay 17.359.730,00pSanksi Administrasi : Rp Pasal 13 (2) UU KUP R0,00p Pasal 13 (3) UU KUP R17.359.730,00pPPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar R34.719.460,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan
Putus : 10-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2408/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA
249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri i 4.662.273.836,00Dikurangi: Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan i 7.539.314.569,00Jumlah Perhitungan PPN (Lebih) / Kurang Bayar i (2.877.040.733,00)Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa R 2.877.040.733,00Pajak Berikutnya pPajak
Putus : 31-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BANK CIMB NIAGA, TBK (D/H PT LIPPO BANK)
2822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1176/B/PK/Pjk/20185.037.017.885,00RKredit Pajak P3.648.005.272,00R pPajak yang tidak / kurang bayarerg 1.389.012.613,00Sanksi AdministrasiRa.
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INTI INDOSAWIT SUBUR
4316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar R 953.718.189,00sendiri pPajak
Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2467/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DARMA HENWA, TBK
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN: Penyerahan yang harus dipungut sendiri R 21.988.016.295,00p Penyerahan yang tidak dipungut R 198.504.884.794,00pPajak Keluaran yang harus' dipungut/dibayar R 2.198.801.629,00sendiri pPajak
Register : 02-08-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50082/PP/M.XVI/99/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Penggugat dan Tergugat
10820
  • dengan peraturan perpajakan dan ketentuan perundangundanganterkait dengan yang disengketakan yaitu :bahwa menurut Penggugat, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penggugat adalah hanya beda waktu, namun masih dalam masasehingga tidak menimbulkan kerugian Negara mengingat jatuh tempo penyetoran PPN dalam suatu masa pajak ( bukan berfaktur pajak ) adalah tanggal 15 bulan berikutnya;bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 mengatur saat pPajak
Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EVANS INDONESIA;
179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1070/B/PK/Pjk/2018Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut R 0pJumlah seluruh ~ R 2.152.061.80penyerahan p 6Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar R 215.206.178sendiri pPajak Masukan yang dapat diperhitungkan R 215.206.178pJumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar ROpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DANITAMA NIAGAPRIMA
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan, makaperhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding untuk PPNMasa Pajak April 2011 adalah sebagai berikut:Penyerahan yang PPNnya harus R= 20.279.620.950,00 Dipungut sendiri pPenyerahan yg PPNnya~ dipungut R 0,00Pemungut PPN pPenyerahan Yang PPNnya Tidak R 859.894.000,00Dipungut pPenyerahan yang Dibebaskan dr R 2.741.500.000,00Pengenaan PPN pTotal penyerahan R 23.881.014.950,00pPajak Keluaran yang Harus Dipungut R 2.027.961.964,00Sendiri pPajak
Putus : 16-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3139/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KASAI TECK SEE INDONESIA
17838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEB/WPJ.07/2017tanggal 23 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa PajakApril 2013 Nomor 00018/207/13/052/16 tanggal 8 Maret 2016 atas nama PTKasai Teck See Indonesia, NPWP 02.026.677.1052.000, beralamat di JI.Maligi Il Lot C4B Kawasan Industri KIIC Sukaluyu, Teluk Jambe Timur,Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar R 1.757.056.581,00 sendiri pPajak
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2889 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. HOLI MINA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
278 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cukai:Dengan demikian mana mungkin pada tahap awal pendirian (tahun ke2) suatu perusahanindustri dapat langsung menghasilkan laba besar, padalazimnya dibutuhkan 4 sampai 5 tahun industri dapat berjalan normal dandalam kondisi laba;Sehingga perhitungan Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:Penyerahan Barang dan JasaEkspor Rp 1.688.169.248Penyerahan Barang dan Jasa yangRp 825.591.978tidak terhutang PPNJumlah seluruh penyerahan Rp 2.513.761.226Pajak Keluaran yang harus R 0dipungut/dibayar sendiri PPajak
Register : 27-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2185 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRAKINDO UTAMA;
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2185/B/PK/Pjk/2019 pPajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar > (121. 284862.9Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya > aL S27 ST PlePPN Kurang (Lebih) dibayar > 12.714.148Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP > 12.714.148PPN Yang Masih Harus Dibayar > 25.428 .296 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
Putus : 17-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1056 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VERENA MULTI FINANCE, Tbk;
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp25.647.660,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp = 173.295.000,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar R 17.329.500,00sendiri PPajak
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2827 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;
4419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tarif Pajak Pajak TerJenis Pungutan Daya Dasar Air (%) (Rp)0(m3/Ha/PK) (Rp) PPajak Air Permukaan 298.080.000 721,43 10 21.504.385Bunga Pajak 2% X 0 TahunJumlah 21.504.385 Terbilang: Dua puluh satu milyar lima ratus empat juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu empat ratus empat puluh Rupiah;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali
Putus : 17-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1055 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VERENA MULTI FINANCE, Tbk;
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp7.254.072,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 49.014.000,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar R 4.901.400,00sendiri PPajak
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2891 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. HOLI MINA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cukai:Dengan demikian mana mungkin pada tahap awal pendirian (tahun ke 2)suatu perusahanindustri dapat langsung menghasilkan laba besar, padalazimnya dibutuhkan 4 sampai 5 tahun industri dapat berjalan normal dandalam kondisi laba;Sehingga perhitungan Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:Penyerahan Barang dan Jasa Ekspor Rp 7.115.126.203Rp 3.987.250.51011.102.376.71Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terhutang PPNJumlah seluruh penyerahan Rp 3Pajak Keluaran yang harus R 0dipungut/dibayar sendiri PPajak
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2864 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2864/B/PK/Pjk/2018R pKredit Pajak97.682.886,00R pPajak yang tidak/kurang bayaree nee 479.240.621,00. ae R pSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP230.035.498,08R pJumlah PPh yang masih harus dibayar709.276.119,08Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1664/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BULUH CAWANG PLANTATIONS
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1664/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp84.125.810,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPNnya harus dipungut R > 881.040.696sendiri pPajak Keluaran yang harus
Register : 16-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2122 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DOS NI ROHA;
4648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPN R 236.874.521.128,0p 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar R 20.718.125.266,00sendiri pPajak
Register : 05-10-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2874 B/PK/PJK/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ekspor Rp42.202.316.856Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp29.152.409.611Penyerahan yang PPNnya yang dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp162.512.786.293Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp22.287.804.000Jumlah DPP Penyerahan Terutang PPN Rp256.155.316.760Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah seluruh penyerahan Rp256.155.316.760PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp2.915.240.961Dikurangi:PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama PPajak