Bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan pembahasandokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) dan Prioritasdan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk APBDPerubahan Tahun Anggaran 2015.

Sementara Perubahan (PPASP) T.A. 2015 yangkemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatanKUAP dan PPASP T.A. 2015 antara TAPD dan BanggarDPRD;Bahwa diperlinatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat BadanAnggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk MirageNotulen Rapat saksi benar mengetahui Pada penutup catatan rapatpembahasan KUAP dan PPASP RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan :Deal dan Tulisan : ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk TebatKarai Pengadaan Tanah.Bahwa benar Didalam buku

Mengenai adanya perbedaan niali anggaranantara dokuman PPASP dan pada saat pembahasan saksi tidak tahupeyebabnya;Bahwa diperlihatkan kepada saudara buku catatan notulen rapat BadanAnggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk MirageNotulen Rapat, dan dijawab saksi benar catatan rapat pembahasanKUAP dan PPASP RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : Deal danTulisan : ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat KaraiPengadaan Tanah.

Daftar hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangkapembahasan KUA APBDP dan PPASP Kabupaten Kerinci TA. 2008tanggal 5, 8, 9, dan 10 September 2008 ;. Berita Acara Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD danPPAS Perubahan APBD Tahun 2008 tanggal 5, 8, 9, dan 10 September2008 ;. Daftar hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangkapembahasan KUA APBDP dan PPASP Kabupaten Kerinci Tahun 2008tanggal 10 September 2008 ;10.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah keliru memberikanpertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbuktibersalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangkaPembahasan KUA APBDP dan PPASP Kabupaten Kerinci pada tahun2008.

Padahal, selain Terdakwa tidak pernah ikut pembahasan KUA APBDP dan PPASP Kabupaten Kerinci pada tahun 2008, tidak pernah memintatambahan penghasilan, juga Terdakwa tidak pernah menerima uang dariZULFIKAR dengan tujuan untuk memutuskan Pembahasan KUA APBDPdan PPASP Kabupaten Kerinci TA 2008 ;. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah keliru dalam memberikanpertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperkayaHal. 55 dari 58 hal. Put.

Adapun manipulasi fakta antara lain : Semua saksi danTerdakwa di dalam persidangan tidak pernah menerangkan Terdakwahadir dalam rapat pembahasan KUA APBDP dan PPASP KabupatenKerinci TA 2008 pada tanggal 5, 8, 9, dan 10 September 2008 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :I.

No. 2565 K/Pid.Sus/201 1Daftar hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangkapembahasan KUA APBDP dan PPASP Kabupaten Kerinci TA. 2008tanggal 5, 8, 9, dan 10 September 2008 ;Berita Acara Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD danPPAS Perubahan APBD Tahun 2008 tanggal 5, 8, 9, dan 10 September2008 ;Daftar hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangkapembahasan KUA APBDP dan PPASP Kabupaten Kerinci Tahun 2008tanggal 10 September 2008 ;Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

.;8) 1 (satu) buanh HP dan Sim Card Merk Samsung S37;9) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih beserta kartu SimCard dengan nomor 08175761721;10) 1 (satu) buah HP merk samsung $7 warna hitam beserta kartuSim Card dengan nomor 085333674477:Dirampas Untuk Dimusnahkan;11) Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalamamplop warna coklat dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak300 lembar:Dirampas Untuk Negara;12) 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran SementaraPerubahan (PPASP

Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) dalam amplop warna coklat dengan rincian pecahan seratusribu sebanyak 300 lembar;Dirampas Untuk Negara;12. 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Mataram Tahun 2018;13. 1 (satu) buah buku Kebijakan Umum PerubahanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2018KUPA 2018;14. 1 (satu) lembar fotocopy Proses PembahasanRancangan KUAPPAS Perubahan Kota Mataram Tahun Anggaran2018 Oleh Badan Anggaran DPRD Kota

Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/201912) 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Mataram Tahun2018:13) 1 (satu) buah buku Kebijakan Umum PerubahanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2018KUPA 2018;14) 1 (satu) lembar fotocopy Proses PembahasanRancangan KUAPPAS Perubahan Kota Mataram TahunAnggaran 2018 Oleh Badan Anggaran DPRD Kota Mataram:15) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepakatan antaraPemerintah Kota Mataram dengan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota

No. 150 PK/Pid.Sus/2020(KUAP) serta prioritas dan plafon anggaran sementaraperubahan (PPASP) Kabupaten Banggai Kepulauan TA. 2012Tanggal 27 Nopember 2012;149) Risalan singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan dalam rangka keterangan Bupati atas raperdatentang organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu dan Penanaman modal daerah Kabupaten BanggalKepulauan Tanggal 04 Oktober 2012:150) Risalan singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan dalam rangka persetujuan

No. 150 PK/Pid.Sus/2020267) Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti KebijakanUmum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara Perubahan (PPASP) KabupatenBanggai Kepulauan TA 2013 Tanggal 30 Oktober 2013;268) Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atasHasil Pembahasan/Penelitian atas Rancangan PeraturanDaerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain DANKebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon AnggaranSementara (PPAS) Tahun 2014 DAN Kebijakan UmumPerubahan

APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Tahun 2013 Tanggal 31Oktober 2013:269) Daftar Hadir Rapat Pimpinan Rapat Konsultasi Pmpinan DPRDdan Pimpinan Alat Kelengkapan beserta Pejabat PolresBanggai Kepulauan Tanggal 01 November 2013:2/0) Daftar Hadir Rapat Pansus Pra Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 12 November 2013;2/1) Daftar Hadir Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupatiatas Nota Keuangan Rancangan Perubahan

PERSIDANGAN/2012 TentangPenerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas HasilPembahasan/Penelitian Kebijakan Umum APBD Perubahan(KUAP) dan Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPerubahan (PPASP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal06 Desember 2012;325) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banggal Kepulauan Nomor175/08/KPTS/SET.DPRD BAG.PERSIDANGAN/2012 TentangPenerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas HasilHal. 41 dari 52 hal. Put.

PERSIDANGAN/2013 Tentang PenerimaanHonorarium Panitia Khusus DPRD atas HasilPembahasan/Penelitian Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan(PPASP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Tanggal31 Oktober 2013 Berikut Lampiran dan Surat KeputusanSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Banggal Kepulauan Nomor175/24/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 Tentang PenerimaanHonorarium Panitia Khusus DPRD atas HasilPembahasan/Penelitian Kebijakan Umum APBD

Bahwa pada tanggal 30September 2014 Badan Musyawarah menjadwalkan Rapat ParipurnaPenandatangan Kesepakatan KUPA dan PPASP 2014 dan PenyampaianRAPBD Perubahan 2014 , ada 2 (dua) agenda Rapat paripurnaPenandatanganan Kesepakatan KUPA No,900/KK.14Bapeda 2014N0O.910/390DPRD dan PPASP tahun 2014 NO0.900/KK.13Bapeda 2014No.910/391DPRDantara Pemerintah Kota Bogor yang ditandatangani oleh Plh.

Bogor Tahun Anggaran 2014, KUPA dan PPASP RancanganHalaman 194 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgPerda , Perda serta Penjabaran Perda yang dijadikan barang buktidibenarkan oleh saksi.34.

APBD Kota Bogor Tahun2014 (PPASP) salah satunya dengan Kantor Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Pemerintah Kota Bogor.Bahwa pak YUDA PRIATNA, merasa kaget karena tidak tahu ada usulankegiatan tersebut.

Dalam Rancangan (draft) PPASP tersebut diusulkan anggaran Pengadaanlahan untuk Relokasi PKL yaitu pengadaan lahan Eks Gunung Muriasebesar Rp. 65.000.000.000, dan pengadaan lahan di pasar jambu duablok B sebesar Rp. 70.000.000.000, yang akan digunakan untukmerelokasi PKL di Jalan MA. Salmun (Rancangan KUPA dan PPASP)3.

dan menurut saksi dalam PPASP APBD hanya untukKajian dengan nilai Rp 200.000.000.

Kabupaten Kerinci TA. 2008 tanggal5,8,9, danl0 September 2008;Berita Acara rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASPerubahan APBD Tahun 2008 tanggal 5,8,9, dan 10 September 2008 ;Daftar hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasanKUA APBD P dan PPASP Kabupaten Kerinci Tahun 2008 tanggal 10September 2008;Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor: 01Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang perubahan atas Keputusan DPRDKabupaten Kerinci Nomor

/Setwan tanggal 12 Agustus 2008 dalamrangka pembahasan KUA APBDP dan PPAS APBDP Kabupaten KerinciTahun Anggaran 2008 ;25 Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangkapembahasan perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 diSekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2008 ;26 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 tahun 2004 tentang Pedoman PenyusunanTata Tertib DPRD;27 Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerincidalam rangka pembahasan KUA APBDP dan PPASP

Kabupaten Kerinci TA. 2008 tanggal5,8,9, danl0 September 2008;Berita Acara rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASPerubahan APBD Tahun 2008 tanggal 5,8,9, dan 10 September 2008 ;Daftar hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasanKUA APBDP dan PPASP Kabupaten Kerinci Tahun 2008 tanggal 10September 2008 ;Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor: 01Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang perubahan atas Keputusan DPRDKabupaten Kerinci Nomor

090/1142/Setwan tanggal 12 Agustus 2008dalam rangka pembahasan KUA APBDP dan PPAS APBDP KabupatenKerinci Tahun Anggaran 2008 ;Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangkapembahasan perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 diSekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2008;Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang PedomanPenyusunan Tata Tertib DPRD;Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerincidalam rangka pembahasan KUA APBD P dan PPASP

No. 58 PK/PID.SUS/201446Daftar hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasanKUA APBDP dan PPASP Kabupaten Kerinci Tahun 2008 tanggal 10September 2008 ;Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor: 01Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang perubahan atas Keputusan DPRDKabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia AnggaranDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci ;Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor: 02Tahun

RancanganKebijakan UmumAPBD (KUA) danPrioritas PlafonAnggaranSementara(PPAS)KabupatenBanggaiKepulauan Tahun2014 70Rapat PansusMembahas / MenelitiKebijakan Umum APBD(KUA) dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara(PPAS)Banggai2014KabupatenKepulauan TASelasa / 29 Oktober201314.00WITARuangPansus 71Rapat PansusMembahas / MenelitiKebijakan UmumPerubahan APBD (KUPA)dan Prioritas PlafonSementara(PPASP)Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013AnggaranPerubahanRabu / 30 Oktober201314.00WITARuangParipurna 72 RapatParipurna

Kebijakan UmumPerubahan APBD(KUPA) dan PrioritasPlafon AnggaranSementara Perubahan(PPASP) Tahun 2013 73 Rapat Rapat Konsultasi Pmpinan Jumat / 01 November 09.00 RuangPimpinan DPRD dan Pimpinan Alat 2013 WITA RapatKelengkapan beserta Lantai IIIPejabat Polres BanggaiKepulauan74 Rapat Pansus Pra Pembahasan / Selasa / 12 14.00 RuangPenelitian atas Rancangan November 2013 WITA Kerja KetuaPerubahan APBD DPRDKabupaten BanggaiKepulauan TA 201375 Rapat Penyampaian Keterangan Selasa / 12 09.00 RuangParipurna

No. 916 K/PID.SUS/2017266.267.268.269.270.271.202.273.274.Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun2014 tanggal 18 Oktober 2013;Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan UmumAPBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 29Oktober 2013;Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan UmumPerubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran SementaraPerubahan (PPASP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

No. 916 K/PID.SUS/2017325.326.327.328.329.Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUAP) dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten BanggaiKepulauan tanggal 06 Desember 2012;(DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/08/KPTS/SET.DPRDBAG.PERSIDANGAN/2012 tentang PenerimaanHonorarium Panitia Knusus DPRD atas Hasil Pembahasan / PenelitianRancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal06 Desember 2012:9Surat

No. 916 K/PID.SUS/2017serta Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun2014 tanggal 18 Oktober 2013;266) Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan UmumAPBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 29Oktober 2013;267) Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan UmumPerubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran SementaraPerubahan (PPASP

TUNGGAL MENARA.39.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Rancangan Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Tahun 2015.40.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi dari Bank BRI Unit CentralBlangpidie periode 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2016 NomorRekening : 026501018348507 atas nama CV. MEGA MANDIRI.41.1 (Satu) Lembar Asli Bon Faktur Hero Komputer Medan untuk PembelianKomputer PC Lenovo Kepada Roni (CV.

karena perintah lisan Kadis Pendidikan sekira bulanAgustus 2015, DPPA harus sesuai PPASP namun saya mengerjakanDPPA tanpa melihat PPAS karena perintah Kepala Dinas Pendidikan Drs.Yusnaidi M, Pd, jadi Saksi tidak tahu dalam Rancangan Prioritas PlafonAnggaran Sementara Perubahan (PPASP) nama kegiatannya PengadaanAlat Praktik dan Peraga namun dalam DPPA menjadi Pekerjaan ELearning (TIK) Kegiatan Peningkatan Sarana SD/ MI/ SMP/ MTsn yangseharusnya tidak boleh dirubah kecuali sesuai PerGub Aceh, yang

TUNGGAL MENARA.39.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Rancangan Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Tahun 2015.40.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi dari Bank BRI Unit Central Blangpidieperiode 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2016 Nomor Rekening026501018348507 atas nama CV. MEGA MANDIRI.41.1 (Satu) Lembar Asli Bon Faktur Hero Komputer Medan untuk PembelianKomputer PC Lenovo Kepada Roni (CV.

Bahwa, usulan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Rancangan Prioritastahun 2015 olehDaya, kemudian dalam dokumenPlafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP)BAPPEDA Kabupaten Aceh BaratPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten TahunAnggaran 2015 sesuai peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 36 Tahun2015 tertanggal 13 Oktober 2015 kegiatan pengadaan alat praktek danperaga sisa SD/SMP se Kabupaten Aceh Barat Daya ;5.

Abdya dan BAPEDA, setelah ada kesepakatan terkait hal tersebut barudikeluarkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP)Tahun 2015, setelah PPAS diserahkan oleh DPRD maka BAPEDAmembagikan rincian Keuangan PPAS tersebut ke masingmasing SKPK salahsatunya Dinas Pendidikan untuk membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA),dari RKA tersebut pihak Dinas memberikan Softcopy kepada BidangHal 90 dari 118 hal Putusan No. 44/PID.SUSTPK/2018/PN.

BASYRAH LUBIS ,SH yang telahdilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidimpuan.1 (satu) eksemplar fotokopi buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos PadangSidimpuan.1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani BupatiPadang Lawas an.

BASYRAH LUBIS ,SH yang telahdilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padangsidempuan.1 (satu) Exemplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.1 (satu) Exemplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani BupatiPadang Lawas an.

BASYRAH LUBIS ,SHyang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padangsidempuan.1 (satu) exemplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.1 (satu) exemplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani BupatiPadang Lawas an.

BASYRAH LUBIS ,SHyang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.1 (satu) exemplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.1 (satu) exemplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani BupatiPadang Lawas an.

BASYRAH LUBIS ,SH yang telahdilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidimpuan.1 (satu) exemplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.1 (satu) exemplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani BupatiPadang Lawas an.

tanggal 30 Oktober2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas atas nama BasyrahLubis, S.H. yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidempuan;1 (satu) examplar fotokopi Buku Kebijakan Umum APBD KabupatenPadang Lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yangditandatangani oleh Bupati Padang Lawas atas nama Basyrah Lubis,S.H. yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidempuan;1 (satu) examplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP

) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan;1 (satu) examplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yangditandatangani Bupati Padang Lawas atas nama Basyrah Lubis, S.H.selaku pihak Pertama dan pihak Kedua atas nama H.

) Kabupaten Padang LawasTahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya olehKantor Pos Padangsidimpuan;1 (satu) examplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Padang LawasHal. 54 dari 91 hal.

Basyrah Lubis, S.H yangtelah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidempuan;43) 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan;44) 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yangditandatangani Bupati Padang Lawas

2009 tanggal 30 Oktober2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas atas nama BASYRAHLUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidempuan;1 (satu) exemplar fotokopi Buku Kebijakan Umum APBD KabupatenPadang Lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yangditandatangani oleh Bupati Padang Lawas atas nama BASYRAHLUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidempuan;1 (satu) exemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP

) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan;1 (satu) exemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yangditandatangani Bupati Padang Lawas atas nama BASYRAH LUBIS, SHselaku pihak Pertama dan pihak Kedua atas nama H.M.

2009 tanggal 30 Oktober2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas atas nama BASYRAHLUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidempuan;1 (satu) exemplar fotokopi Buku Kebijakan Umum APBD KabupatenPadang Lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yangditandatangani oleh Bupati Padang Lawas atas nama BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidempuan;1 (satu) exemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP

) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan;1 (satu) exemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatanganiBupati Padang Lawas atas nama BASYRAH LUBIS, SH selaku pihakPertama dan pihak Kedua atas nama H.M.

2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan;1 (satu) exemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Padang Lawas TahunAnggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yangditandatangani Bupati Padang Lawas atas nama BASYRAH LUBIS,SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua atas nama H.M.

BASYRAH LUBIS ,SH yang telahdilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.l(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati37Padang Lawas an.

BASYRAH LUBIS ,SH yang telahdilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.l(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani BupatiPadang Lawas an.

BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisirsesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPerubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telahdilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan.1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementaraPerubahan (PPASP) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpatanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawasan.

./ 2015/PT.Mdn Halaman 31 dari 111 hal43.1 (satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPerubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yangtelah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan.44.1 (satu) exemplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati PadangLawas an.

BASYRAH LUBIS ,SH yang telahdilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 23 / Pid.SusTPK./ 2015/PT.Mdn Halaman 41 dari 111 hal43.44.45.46.47.1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.1(satu) exemplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab.

BASYRAH LUBIS, S.H yang telahdilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPerubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yangtelah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan.1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementaraPerubahan (PPASP) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpatanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawasan.

BASYRAH LUBIS ,SHyang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pospadangsidempuan.43.1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh KantorPos Padangsidimpuan.44.1(satu) exemplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab.

BASYRAH LUBIS ,SHyang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pospadangsidempuan;1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan;1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani BupatiPadang Lawas an.

Padang lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang lawas an.BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinyaoleh kantor Pos padangsidempuan.45.1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kab.

PadangLawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuaiaslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan.46.1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan PlafonAnggaran sementara Perubahan (PPASP) Kab.Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulanDesember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawasan. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihakKedua an. H.M. RIDHO HARAHAP, SE , H. SYAHWILNASUTION dan AMAR MAKRUF LUBIS selaku PimpinanDPRD Kab.

Padang lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang lawas an.BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinyaoleh kantor Pos padangsidempuan.52.1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kab.

PadangLawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuaiaslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan.53.1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan PlafonAnggaran sementara Perubahan (PPASP) Kab.Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulanDesember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawasan. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihakKedua an. H.M. RIDHO HARAHAP, SE , H. SYAHWILNASUTION dan AMAR MAKRUF LUBIS selaku PimpinanDPRD Kab.

BASYRAH LUBIS ,SHyang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pospadangsidempuan;1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan;1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tanganiBupati Padang Lawas an.

BASYRAH LUBIS ,SHyang telah dilegalisir Ssesuai aslinya oleh kantor Pospadangsidempuan.1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padanglawas TahunAnggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.

BASYRAH LUBIS ,SHyang telah dilegalisir Ssesuai aslinya oleh kantor Pospadangsidempuan.52. 1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Perubahan (PPASP) Kab. Padang Lawas TahunAnggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor PosPadangsidimpuan.53.1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaransementara Perubahan (PPASP) Kab. Padanglawas TahunAnggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.

sesuai dengan Permendagri 59Tahun 2007 dan Permendagri 21 Tahun 2011;e Menghimpun dan menyiapkan rancangan Dokumen PelaksanaanAnggaran SKPD menjadi rancangan Peraturan Daerah tentangperubahan APBD tahun 2011;Bahwa setelah disusun dan terbentuk Rancangan Kebijakan UmumPerubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD kemudian disampaikan kepadaDPRD Kabupaten Sijunjung sebagai mitra kerja Pemerintahan DaerahKabupaten Sijunjung untuk dibahas secara bersamasama dan kemudiandisepakati bahwa rapat pembahasan KUPA PPASP

SE.Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan pada BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten SijunjungTahun 2011;Bahwa Tugas pokok saksi secara umum adalah mengelola danabelanja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Halaman 87 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;Bahwa saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan kepadanyaberupa daftar hadir peserta rapat Pembahasan KUPA PPASP(Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan)

KUPA & PPASPTA 2011 tersebut adalah Tim Banggar DPRD dengan Tim TAPD danseluruh SKPD seKabupaten Sijunjung;Bahwa Seingat saksi anggota Banggar DPRD yang hadir dalam RapatPembahasan KUPA & PPASP TA 2011 adalah :1.

Nursidin Jamil;Sementara anggota Tim TAPD Kabupaten Sijunjung yang hadir dalamRapat Pembahasan;KUPA & PPASP TA 2011 tersebut adalah :1.

Mukhlis A (Wakil Bupati);AT Rohendi (Sekda);Yasri (Ass Il);Febrizal Ansori (Ass );Ebyuleris (Kabag AP);Fauzie K (Kabid Anggaran);Pes feZainuddin (Kasubdit Anggaran); Bahwa Prosedur yang dilaksanakan setelah Rapat Pembahasan KUPA& PPASP TA 2011 adalah BAPPEDA menyurati setiap SKPD untukmenyempurnakan Matrik PPAS dan akan dijadikan sebagai lampiranPPASP 2011 (dalam bentuk sebuah buku) yang akan menjadipedoman dalam membuat Renja seluruh SKPD untuk dimasukkan kedalam RAPBD Perubahan TA 2011 ; Bahwa

Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/201835.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.dengan menggunakan Nomor Polisi/plat warna kuning K 1783 BH.O3.2017 (berlaku sampai bulan Maret 2017);1 (satu) pasang nomor polisi/plat warna merah DS 5325 JK. (12. 15);1 (satu) bundel asli dokumen PPASP/PRIORITAS dan plafon anggaransementara perubahan Tahun Anggaran 2010 Kabupaten MamberamoTengah;1 (satu) lembar asli SP2D/Surat Perintah Pencairan dana Nomor 0097/1030100/SP2DLS/BL/2010, dari BUD Tahun Anggaran 2010 yangdibuat dan

Pemerintah Kota Bogortahun anggaran 2014 (copy) ;1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.4533tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perubahan AtasLampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.453 tahun 2014tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atauBendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum DaerahPada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014 (copy) ;1 (satu) eksemplar copy Surat pengantar Nomor 050/457Bappedatanggal 17 Juli 2014 Perihal Penyampaian Dukumen KUPA &PPASP

Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota BogorNomor 970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOPTanah Pasar Jambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerahtersebut ;1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD KotaBogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal18 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat ;1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar InventarisMasalan Pembahasan Rancangan Kebijakan umum APBDPerubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon APBD SementaraPerubahan (PPASP