Nurul Hikmah binti H Chaidir Lawaf Bsc;Rendi Rahardi bin H Sigit Prihardono;

Menetapkan Perkawinan Pemohon (Inneke Citra Ovianti binti Donnie Novianto) dengan calon suami Pemohon bernama Ganang Prihardono bin Suyudono, dilaksanakan dengan Wali Hakim;

4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menjadi Wali Hakim;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Bahwa Pemohon sudah mengutarakan maksud pernikahan tersebutkepada ayah Pemohon bemama Donnie Novianto Bin Harun Hardjito,tempat/tgl. lahir, Sidoarjo, 11111964, umur 54 tahun, agama Islam,pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo akan tetapi ayahPemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suamPemohon (Ganang Prihardono bin Suyudono) tersebut dengan alasancalon suami Pemohon tidak akan mampu mencukupi kebutuhan Pemohondalam kehidupan berumah tangga kelak dan berstatus

Menyatakan perkawinan Pemohon (Inneke Citra Ovianti Binti DonnieNovianto) dengan calon suaminya (Ganang Prihardono Bin Suyudono)dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim.Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Him 2 dari 10 him Penetapan No. 0085/Pat.P/20 19/PA.SdaMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon didampingi kuasanya dan calon suaminya telah datang menghadapdi persidangan, sedangkan

dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut beritaacara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidakmenyampaikan alasan ketidakhadirannya, kemudian Majelis Hakim telahmenasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapitidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakanpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penohon;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calonsuami Pemohon bernama Ganang Prihardono

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ganang Prihardono, telahbem eterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P2:3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 486/AC/2008/PASda atas nama GanangPrihardono, tanggal 02 April 2008, bukti P3;4. Fotokopi Penolakan pernikahan Nomor B56/Kua.13.10.02/PW.01/1/2019,tanggal 24 Januari 2019, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buduran,bukti P.4:5. Fotokopi Kartu.

Bambang Sunariyono bin Bambang Soewito;Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan ada hubungan keluargadengan calon suami Penohon sebagai paman;Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon bernama Ganang Prihardono;Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud akan menikah dengan GanangPrinardono, akan tetapi ayah Pemohon bernama Donnie Novianto tidakbersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan suami Pemohon;Bahwa saksi tidak tahu alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkananaknya;Bahwa status calon suami Pemohon adalah duda

Pemohon I, PEMOHON II (P.3);Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/80/IX/2015, yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal25 September 2015 (P.4), darimana ternyata pada tanggal 25 September 2015telah dilangsungkan akad nikah antara Arief Prihardono D, SE denganPEMOHON II;Kartu Keluarga No. 3174012201090181 oleh Kecamatan Tebet tanggal06102015 (P.5.), dimana tertulis Arief Prihardono D, SE sebagai KepalaKeluarga dan PEMOHON II sebagai isteri;Surat

Dan atas Perjanjian tersebut, belumpernah ada Putusan ataupun Kesepakatan untuk membatalkannya.Bahwa PENGGUGAT hanya mencomotcomot keterangan ahli sdr.Yovian Andri Prihardono dari BAPPEBTI tanpa memberikanketerangan yang seutuhnya sebagaimana dikutip dalam PutusanBAKTI No.: 042/BAKTIARB/03.2018.e Ahli sdr.

Yovian Andri Prihardono dari BAPPEBTI juga menjelaskanbahwa Mengenai Peraturan Kepala BAPPEBTI No.64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanKepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka KomoditiNomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan TeknisPerilaku Pialang Berjangka (Perka 64), ahli sdr.

Yovian Andri Prihardono dari BAPPEBTI justrumenguatkan TERGUGAT sebagai Pemilik dana/equity yang saatHalaman 51 dari 89 Putusan Nomor 55/Padt.G/2019/PN Bdgini masih dikuasai PENGGUGAT secara melawan hukum karenaPENGGUGAT menolak mengembalikannya.Ahli sdr.

Yovian Andri Prihardono dalam PemeriksaanPerkara No.: 042/BAKTIARB/03.2018 di BAKTI yang berasal dariBAPPETI yang PENGGUGAT hadirkan sendiri, yang menyatakandengan tegas bahwa TIDAK ADA SATU ALASANPUN YANGMEMBENARKAN PIALANG MENAHAN DANA NASABAH. Olehkarena itu, TERGUGAT menyangsikan PENGGUGAT telah benarbenar membaca dengan cermat ketentuan dalam Perka 8 tersebut.Ahli sdr.

Yovian Andri Prihardono dari BAPPEBTI tidak pernahsekalipun menjelaskan ada kewenangan Pialang untukmenahan dana/equity milik Nasabah yang hal ini juga dikutiplangsung oleh Majelis Arbiter Perkara No.: 042/BAKTIARB/03.2018. PENGGUGAT TELAH JELASJELAS DANHalaman 52 dari 89 Putusan Nomor 55/Padt.G/2019/PN BdgNYATANYATA BERBOHONG DAN MEMUTARBALIKKANHASIL KETERANGAN YANG DIBERIKAN OLEH AHLI.e Ahli sdr.

Lawastersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan tidak layak untukdibayarkan 100 %.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR244/PW05/5/2017tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Laporan Audit dalam rangka penghitungankerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan proyekPembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) TA 2013 yangditandatangani oleh Tim Audit yaitu Imam Surono, Simson Girsang, SE,Masagung Prihardono

tidak layakuntuk dibayarkan 100 %.Halaman 21 dari 160 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN JmbBahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal LaporanAudit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindakpidana korupsi pengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro(PLTMH) TA 2013 yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu Imam Surono,Simson Girsang, SE, Masagung Prihardono

Lawastersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan tidak layakuntuk dibayarkan 100 %.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal LaporanAudit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindakpidana korupsi pengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro(PLTMH) TA 2013 yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu Imam Surono,Simson Girsang, SE, Masagung Prihardono

negara.Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dari BPKP PerwakilanPropvinsi Jambi, Simson Girsang, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Laporan Auditdalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsipengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) TA 2013yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu Imam Surono, Simson Girsang, SE,Masagung Prihardono

AN'ALMURTHADHA;Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dari BPKP PerwakilanPropvinsi Jambi, Simson Girsang, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Laporan Auditdalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsipengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) TA 2013yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu Imam Surono, Simson Girsang, SE,Masagung Prihardono

/PN JmbSimson Girsang, SE, Masagung Prihardono, dan Rachmat Ardianto yangdiketahui oleh Nasmifida selaku Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi dengankesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Lubuk Lawas, terjadi penyimpanganyang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.372.231.499,10, (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh saturibu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah

Lawastersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan tidak layakuntuk dibayarkan 100 %.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Laporan Audit dalamrangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsipengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) TA 2013yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu Imam Surono, Simson Girsang, SE,Masagung Prihardono

lalai;Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dari BPKP PerwakilanPropvinsi Jambi, Simson Girsang, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Laporan Auditdalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsipengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) TA 2013yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu Imam Surono, Simson Girsang, SE,Masagung Prihardono

memiliki sertifikat keahliandi bidang pengadaan peralatan.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR265/PW05/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Laporan Audit dalamrangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsipengelolaan dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKLuqman AlHakim TA 2016 yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu ImamSurono, Simson Girsang, SE, Nofrizal, S.E. dan Masagung Prihardono

untuk membuatbuat namatukang di dalam laporan tersebut;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR265/PW05/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Laporan Audit dalamrangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsipengelolaan dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKLuqman AlHakim TA 2016 yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu ImamSurono, Simson Girsang, SE, Nofrizal, S.E. dan Masagung Prihardono