;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 TentangPembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, KabupatenPaniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dalamPasal 22 mengatur sebagai berikut :(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Propinsi Irianjaya Tengah, Propiinsi Irian jaya Barat, Kabupaten Paniai, KabupatenMimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Gubernur IrianJaya Timur dan Bupati Sorong sesuai dengan wewenang dan tugasnyamasingmasing

menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepadaPemerintah di Propinsi Irian jaya Tengah, Propiinsi Irian Jaya Barat,Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan KotaSorong sesuai dengan peraturan perundangundangan :a. pegawai yang karena jaatannya diperlukan oleh PemerintahPropinsi Irian jaya Tengah, Propiinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ;b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerakyang dimiliki,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya serta utang piutangKabupaten yang kegunaannya untuk Kota Sorong; dane. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yangkarena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Irian jaya Tengah, Propinsi IrianJaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten PuncakJaya, dan Kota Sorong.Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selambatlambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitungsejak diresmikannya Propinsi Irian jaya Tengah, Propiinsi

;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 Tentang PembentukanProvinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, KabupatenMimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dalam Pasal 22 mengatur sebagaiberikut :1 Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Propinsi Irian jaya Tengah,Propiinsi Irian jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, KabupatenPuncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Gubernur Irian Jaya Timur dan BupatiSorong sesuai dengan wewenang dan tugasnya

masingmasingmenginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah di PropinsiIrian jaya Tengah, Propiinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, KabupatenMimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sesuai dengan peraturanperundangundangan :a pegawai yang karena jaatannya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Irian jayaTengah, Propiinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ;11b tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang

Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya serta utang piutang Kabupaten yang kegunaannya untukKota Sorong; dane perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnyadiperlukan oleh Propinsi Irian jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan KotaSorong.2 Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambatlambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejakdiresmikannya Propinsi Irian jaya Tengah, Propiinsi

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarberkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)atas harta kekayaan Tergugat untuk dijadikan sebagai jaminanatas perkara ini yang akan diuraikan sebagai berikut:Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT TJKa. 1 (satu) unit Rumah dan Tanah yang terletak Villa Citra II Blok R1No. 33 Kelurahan Jagabaya Ill, Kecamatan Sukabumi, Kota BandarLampung, Propiinsi Lampung.b. 1 (satu) bidang Tanah dengan luas 8.445 m2 yang terletak diDesa

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) telahdiletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap:a. 1 (satu) unit Rumah dan Tanah yang terletak Villa Citra Il Blok R1No. 33 Kelurahan Jagabaya Ill, Kecamatan Sukabumi, Kota BandarLampung, Propiinsi Lampung.b. 1 (satu) bidang Tanah dengan luas 8.445 m2 yang terletak diDesa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten LampungSelatan Propinsi Lampung bedasarkan Sertifikat Hak Milik No.263 / Desa Berbung atas nama Supriyadi.5.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari ADZWA DAPHINE FARDIANSYAH menjadi MIKAYLA DAPHINIA pada Akte Kelahiran Nomor : 3173-LU-23052019-0109, Tangerang ;

3. memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganta nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propiinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu ;

4.

Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtanggal 28 September 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten/KotaSukabumi Propiinsi Jawa Barat yang bermaterai cukup yang olehketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1.2.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkaraperkarapidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkanputusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ tgl. lahirJenis kelaminKebangsaan/Kewarganegaraan :Tempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: ANDRE AHMAD Alias ANDRE Bin DUDUNG ;: Buntok ;: 29 Tahun / 04 Oktober 1982 ;> Lakilaki ;Indonesia ;: Desa Bumi Agung Rt. 001 Kecamatan BulikKabupaten Lamandau Propiinsi

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istriyang sah, menikah Hari Minggu, Tanggal 06 Februari 2005, Bertepatandengan tanggal 26 Dzulhijah 1426H, sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 125/51/II/2005, tertanggal : 07 Februari2005,yang di terbitkan oleh kepala kantor urusan agama XxXXxXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX, PrOpiInSi XXXX XXXXxX.2.

., dibawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memilikihubungan dengan Penggugat sebagai Teman Kerja; Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitarawal tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx,XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, PrOPiInSi XXXX XXXXXX; Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudahdikaruniai satu orang anak;Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 902/Pdt.G/2021/PA.Kra Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan

., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP& Rekan yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong GangHerman Desa Daneu, Kabupaten Lebong Propiinsi Bengkulu.Pengadilan Tinggi tersebut;Telanh membaca berkas perkara dan suratSurat yang bersangkutan sertasalinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub.tanggal 12 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.

oleh Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, NomorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 20xxxx, fotokopitersebut telan bermeterai cukup dan dinazzagel, setelah diteliti dandicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberikode (P.7);Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxXXxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX danXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya di keluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, KabupatenSumenep, Propiinsi

tersebut kepada oranglain sampai dengan sekarang; Bahwa pada mulanya tercapai kesepakatan antara Dharmawan Shahli denganChen Min untuk membangun rumah toko diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 962milik Dnarmawan Shahli sebanyak 6 (enam) pintu dan biaya pembangunan rumahtoko tersebut ditanggung oleh Chen Min, sesuai Akta Perjanjian PembangunanRumah Nomor 14 tanggal 16122009 yang dibuat dihadapan Endra Thaslim, S.H.Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayahdalam Propiinsi

terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dengan jalan menikahi saksi PUTRI Binti LAGEBE, dikarenakansaksi PUTRI Binti LAGEBE percaya dengan semua perkataan terdakwaHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bartersebut maka kemudian saksi PUTRI Binti LAGEBE mau menurutikeinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suamiistri dengan terdakwa, sehingga pada awal bulan Oktober 2018 bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Desa Tabur Lestari kecamatan Sei MenggarisKabupaten Nunukan Propiinsi

terhadap unsur yang kedua Majelis akanmempertimbangkannya sebagaiberikut :wonnn nanan Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, sertaadanya barang bukti yang diajukan dipersidangane Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul14.00 WIB Terdakwa datang ke Pondok Pesantren ITTIHADULMUJTAHIDIN diSanggrek, Hargorejo, Kokap Kulonprogo menemui saksi YUYUKJUANI pengelola pondok, mengaku bemama SABDA ALAMpegawai Dikpora Propiinsi

Menanggapi Keberatan I : Mengenai tenggang waktu pemberian putusan AjudikasiKI Propiinsi Sumatera Selatan yg diajukan oleh pihak pemohon ( PPID ) menjadikewenangan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan untuk menanggapinya.Sebagai informasi, bahwa agenda pembacaan putusan ajudikasi oleh KI PropinsiSumatera Selatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, dan pada hariJum at tanggal 6 Maret 2015 FITRA Sumsel, telah mendapat informasi dari staf diKI Prop Sumselkan (sdr Rico ) bahwa salinan

Bahwa dahulu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensiadalah suami istri sah karena telah melangsungkan perkawinan tanggal 08Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama xxxxxXxxXXxXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PropiinSi XxXXxxX XXXXxXx SeSual dengan Kutipan Akta NikahNomor 163/06/VIII/1995;4.