PETRUS DAYO: beralamat Dusun Bodok RT.010/004 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;2. IGNATIUS ENEK : beralamat Dusun Bodok RT.02/01 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;3.

PINSENSIUS CEN : beralamat Dusun Bodok RT.03/01 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding III Semula Tergugat III ;4. KRISTINA: beralamat Dusun Bodok RT.12/03 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;5.

ATIN: beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat Damai KecamatanParindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding VII semula Tergugat VII ;8. SABINUS / IDA: beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat VIII Ssemula Tergugat VIII ;9.

KULANG: beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX ;10. THOMAS.A: beralamat Dusun Bodok RT.10/03 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X ;11.

SUDIN : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat Damai KecamatanParindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding IX semula Tergugat XI ;12.

PETRUS DAYO : beralamat Dusun Bodok RT.010/004 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;2. IGNATIUS ENEK : beralamat Dusun Bodok RT.02/01 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;3.

PINSENSIUS CEN : beralamat Dusun Bodok RT.03/01 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding IIl semula Tergugat III ;4. KRISTINA : beralamat Dusun Bodok RT.12/03 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;5.

ATIN : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat Damai KecamatanParindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding VII semula Tergugat VII ;8. SABINUS / IDA : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat VIII semula Tergugat VIII ;9.

KULANG : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX ;10. THOMAS.A : beralamat Dusun Bodok RT.10/03 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X ;11.

SUDIN : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat Damai KecamatanParindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding IX semula Tergugat XI ;12.

Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal 28 September 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komeringlrir, Provisinsi Sumatra Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :328'/008/1998, tanggal 02 Desember 1998 dan setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat taklik talak.2. Bahwa, sebelum menikah berstatus perawan, sementara tergugat berstatusjejaka.1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPedamaran, Kabupaten Ogan Komering Irir, Provisinsi Sumatra Selatan,Nomor 328/008/1998 Tanggal 02 Desember 1998. Bukti Surat tersebut telahdiperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dantelah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal danparaf oleh Hakim;3.

dikenakan Bea Meterai, olehkarena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi HukumIslam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antaraPenggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harusdinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahterikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering lIlir, Provisinsi

keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan salingmendukung terhadap dalildalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurutketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangantersebut patut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yangpernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanPedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provisinsi

pada saat Penggugat(Termohon Kasasi) mengajukan upaya administratif ke Panitia PengawasPemilihan Bupati Kabupaten Fakfak, keberadaan Panitia PengawasPemilihan Bupati Kabupaten Fak fak dan keberadaan Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi Papua Barat sudah tidak ada lagi dengan kata laintelah diambil alih oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;g Bahwa dengan demikian segala Produk Administratif yang dikeluarkan olehPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak maupun BadanPengawas Pemilihan Umum Provisinsi

tentangsengketa Pilkada kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 1 Desember 2015 dengan register perkara Nomor 20/G/PILKADA/2015/PT.TUN MKS, disisi lain Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiPapua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov032/XI/Tahun 2015 yang menjadi ObjekSengketa di keluarkan pada tanggal 25 Nopember 2015;10Bahwa berdasarkan adanya fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas tentangPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak maupun Badan PengawasPemilihan Umum Provisinsi

Papua Barat yang telah diberhentikan oleh BadanPengawas Pemilihan Umum RI, maka dengan demikian segala ProdukAdministratif yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenFakfak maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisinsi Papua Barat pascadiberhentikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI adalah CACAT HUKUMatau tidak berdasar Hukum;Bahwa berdasarkan fakta dan dalil yuridis tersebut diatas, maka atas pengajuanupaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 29 Nopember

Karenanyaproduk hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh KPU Provisinsi Papua Barat (i.cSK.KPU Provinsi Nomor 66/Kpts/KPU.Prov032/XI/Tahun 2015 tanggal 25Nopember 2015) adalah sah menurut hukum;Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan adanya Surat Keputusan KPUKabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaiPeserta Pemilihan Bupati Fakfak, Perubahan Atas Keputusan KPU KabupatenFakfak Tahun 2015, tanggal 20 November 2015 (vide Bukti P14), yang telahmembatalkan Surat

PETRUS DAYO : beralamat Dusun Bodok RT.010/004 Desa PusatDamai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;IGNATIUS ENEK : beralamat Dusun Bodok RT.02/01 Desa PusatDamai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il ;PINSENSIUS CEN : beralamat Dusun Bodok RT.03/01 Desa PusatDamai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill ;KRISTINA : beralamat Dusun Bodok

RT.12/03 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat IV;SERINUS : beralamat Dusun Bodok RT.10/03 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat V ;ROSANAULI : beralamat Dusun Bodok RT.03/02 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat VI ;Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2016/PN Sag10.11.12

.ATIN : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat VII ;SABINUS / IDA : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Vill ;KULANG : beralamat Dusun Bodok RT.12/04 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat IX ;THOMAS.A : beralamat Dusun Bodok RT.10/

03 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat X ;SUDIN : beralamat Dusun Bodok RT.12/(04 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat XI ;ANTONIUS.A : beralamat Dusun Bodok RT.10/03 Desa Pusat DamaiKecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provisinsi Kalbar, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat XI ;Telah memberikan kuasa Khusus kepada MUNAWAR RAHIM,S.Hpekerjaan Advokat berkantor

Foto copy bermaterai cukup Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas namaPEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lodoyo Barat,Resort Blitar, No.Pol : XXXXXXX, tanggal 20 Januari 2014 ;Penetapan Nomor: 0091/Pdt.P/2014/PA.BL hal. 5 dari 18 halaman10.Foto copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Provisinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar danditandatangani oleh Pemohon , Nomor : 3505042509630001 tanggal 04September 2012;11.Foto copy bermaterai cukup

Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IIyang dikeluarkan oleh Provisinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar danditandatangani oleh Pemohon II, Nomor : XXXXXXX tanggal 04 September2012;12.Foto copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Blitar, Nomor: XXXXXXX tanggal 19 September 2012;13.Foto copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHONIlyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

copybermaterai cukup Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lodoyo Barat, Resort Blitar,No.Pol : XXXXXXX, tanggal 20 Januari 2014, bahwa bukti P.9 Foto copybermaterai cukup Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON IIyang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lodoyo Barat, Resort Bitar,No.Pol : XXXXXXX, tanggal 20 Januari 2014, bahwa bukti P.10 Foto copybermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yangdikeluarkan oleh Provisinsi

Jawa Timur Kabupaten Blitar dan ditandatangani olehPemohon , Nomor : 3505042509630001 tanggal 04 September 2012, bahwabukti P.11 Foto copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas namaPEMOHON II yang dikeluarkan oleh Provisinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar danditandatangani oleh Pemohon II, Nomor : XXXXXXX tanggal 04 September 2012,bahwa bukti P.12 Foto copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas namaPEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Blitar,

B binti Haruna Pajale.B, NIK xxxxxxx, tempatdan tanggal lahir (umur) Kolonodale, 04 Februari 1987(34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATENMOROWALI, PROVISINS SULAWESI TENGAH,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Luwuk, 13 Maret1984 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan = XXXXXXXXxXx, tempat kediaman = diKABUPATEN MOROWALI, PROVISINSI SULAWESITENGAH, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah

SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bahontubungku,XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalamhubungan selaku tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, merekamenikah pada tanggal 15 Juni 2006 di KABUPATEN MOROWALI,PROVISINSI SULAWESI TENGAH; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Tergugat;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadiperselisinan dan pertengkaran terus menerus yang Sulit untuk dapat dirukunkankembali, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak danTergugat sering berkatakata kasar kepada Penggugat, yang puncaknya antaraPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulanJuli 2020 dan sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI,PROVISINSI

SULAWESI TENGAH dan Tergugat tinggal di KABUPATENMOROWALI, PROVISINSI SULAWESI TENGAH, sebab rumah tangga yangrukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempatkediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yangdibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dengan Tergugattanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang Sulit untukdapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat

DKI Jakarta;(5) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitumenguasai tanpa hak atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor.5477 atlas nama Vera Simon, yang diuraikan dalam surat ukur nomor.Halaman 20 Putusan No. 512/PDT/2017/PT.DKIa:6.i.478/1996 tanggal 10051996, seluas 312 m2 terletak di KelurahanCempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya JakarlaPusat, Provisinsi DkKI Jakarta, milik Penggugat;(6) Menghukum TERGUGAT dan atau siaoapun untuk mengosongkan danmenyerahkan

penguasaan kembali atas sebidang tanah dan bangunanSHM Nomor. 5477 atas nama Vera Simon, yang diuraikan dalam surat ukurnomor. 478/1996 tanggal 10051996, seluas 312 m2 terletak di KelurahanCempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya JakarlaPusat, Provisinsi DKI Jakarta, kepada PENGGUGAT;(7) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGATkarena tidak dapat memanfaatkan obyek perkara a guo2yakni setaradengan nilai sewa selama 44 (empat puluh empat) bulan untuk 10(sepuluh) penghuni

Bahwa PENGGUGAT REKONVENS adalah pemilik sah atas Obyek Perkarasebagaimana bukti Akta Otentik Nomor. 5477 atas nama Vera Simon, yangdiuraikan dalam surat ukur nomor. 478/1996 tanggal 10051996, seluas 312Halaman 22 Putusan No. 512/PDT/2017/PT.DKIm2 terletak di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih,Kotamadya Jakarta Pusat, Provisinsi DK Jakarta; Dimana Obyek Perkara a quosaat ini dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI bekerjasama denganTHOHAP BERTHON MANALU.12.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2016 telahberkekuatan hukum tetap in kracht van gewsyde).Dimana di Angka (6) Amar Putusan pada pokoknya berbunyi "MenghukumTERGUGAT dan atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkanpenguasaan kembali atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 5477atas nama Vera Simon, yang diuraikan dalam surat ukur nomor. 478/1996tanggal 10051996, seluas 312 m2 terletak di Kelurahan Cempaka Putih Barat,Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisinsi

Menghukum TERGUGAT REKONVENSI dan atau siapapun untuk mengosongkandan menyerahkan penguasaan kembali atas sebidang tanah dan bangunan SHMNomor. 5477 atas nama Vera Simon, yang diuraikan dalam surat ukur nomor.478/1996 tanggal 10051996, seluas 312 m2 terletak di Kelurahan Cempaka PutihBarat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat , Provisinsi DKIJakarta, kepada PENGGUGAT REKONVENSI:5.

Tanjung Jabung Timur Provisinsi Jambi. Semula disebut sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai Pembanding ; L A W A N :ANDRI KESUMA umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Komplek Tasbi Rt. 04 Rw. 021 Tanjung Rejo Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur PT. Abdilla Kesuma. Telah memberikan Kuasa kepada : Muhammad Taufik, SH, Tengku Ardiansyah, SH., A.

Tanjung Jabung Timur Provisinsi Jambi. Semula disebutsebagai Tergugat Il sekarang disebutsebagai Pembanding ;LAWANANDRI KESUMA umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Lakilaki,DANAlamat Komplek Tasbi Rt. 04 Rw. 021 Tanjung Rejo Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini bertindak sebagaiDirektur PT. Abdilla Kesuma. Telah memberikan Kuasa kepadaMuhammad Taufik, SH, Tengku Ardiansyah, SH., A.

Tanjung Jabung Timur Provisinsi Jambi; Tergugat Ill, yang bertempat atau beralamat Rt. 15 Rw. 4 Desa Suka MajuKec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi; Tergugat IV, alamat Rt.09 Dusun Sido dadi Desa Kota Baru Kec. GeragaiKab.

TanjungJabung Timur Provisinsi Jambi;c. Rumah dan Tanah milik Tergugat Ill, yang bertempat atau beralamat Rt. 15Rw. 4 Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur ProvinsiJambi;Halaman 10 dari 15Putusan No. 56/PDT/2018/PT JMBd. Rumah dan Tanah milik Tergugat IV, alamat Rt.09 Dusun Sido dadi DesaKota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur provJambi;5.

Pot : XXXXXXXX, tanggal 23 Oktober2013 (P.10);Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Provisinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar danditandatangani oleh Pemohon , Nomor: XXXXXXXX tanggal 10September 2012 (P.11);Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang diketuarkan oteh Provisinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar danditandatangani oleh Pemohon II, Nomor : XXXXXXXX tanggal 10 September2012 (P.12);Menimbang, bahwa selain alatalat bukti

Pot : XXXXXXXX, tanggal 23Oktober 2013, bahwa bukti P.11 Fotokopi bermaterai cukup Kartu TandaPenduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Provisinsi Jawa TimurKabupaten Blitar dan ditandatangani olen Pemohon , Nomor: XXXXXXXX tanggal10 September 2012, bahwa bukti P.12 Fotokopi bermaterai cukup KartuTanda Penduduk atas nama PEMOHON yang diketuarkan oteh Provisinsi JawaTimur Kabupaten Blitar dan ditandatangani oleh Pemohon II, Nomor : XXXXXXXXtanggal 10 September 2012;Menimbang bahwa saksi pertama

PENETAPANNomor 139/Pdt.G/2020/PA.KisaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihakpihak:Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanTermohon, umur 30KAryawan BUMN, bertempat tinggal di Indonesia,Provisinsi Sumatara Utara, Kabupaten Asahan,Kecamatan Setia Janji, Desa Bangun Sari, Dusun IIBangun

Pemohon datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut denganrelaas Nomor 0381/Pdt.G/2017/PA.Wtp. pada tanggal 6 April 2017 dan 16Mei 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil pada Pegawai Kantor CamatAwangpone, Kabupaten Bone, Provisinsi

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untukselanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahternyata memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang,sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : 205Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Bone, Provisinsi

Gununganyar, Kota Surabaya II, Provisinsi Jawa timur dan Surat Hak Milik No. 05727 dengan luas tanah 100 M² atas nama JULIA CHIRADINA SAID (PEMOHON), terletak di Jl. Setapak B/8-9, Kel. Gununganyar Tambak, Kec. Gununganyar, Kota Surabaya, Provisinsi Jawa timur;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ==========, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ========== Kabupaten ==========, Timika Provisinsi Papua dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

PT Niaga Abadi Subur Papua, beralamat diPT Niaga Abadi Subur (belakang SPBU ==========) Kelurahan=s=========, Kecamatan ========== , Kabupaten ==========,Timika Provisinsi Papua selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat dan mempertimbangkan bukti surat sertaketerangan saksisaksinya.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikanSalinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan ==========, Kabupaten Takalar dan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ========== Kabupaten==========, Timika Provisinsi Papua dalam jangka waktu paling lambat30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.5.

terletak di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan CempakaPutih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisinsi DKI Jakarta;(5) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitumenguasai tanpa hak atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor.5477 atas nama Vera Simon, yang diuraikan dalam surat ukur nomor.478/1996 tanggal 10051996, seluas 312 m terletak di KelurahanCempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya JakartaPusat, Provisinsi DKI Jakarta, milik Penggugat;(6) Menghukum TERGUGAT

dan atau siapapun untuk mengosongkan danmenyerahkan penguasaan kembali atas sebidang tanah dan bangunanSHM Nomor. 5477 atas nama Vera Simon, yang diuraikan dalam suratukur nomor. 478/1996 tanggal 10051996, seluas 312 m terletak diKelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, KotamadyaJakarta Pusat , Provisinsi DKI Jakarta, kepada PENGGUGAT;(7) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGATkarena tidak dapat memanfaatkan obyek perkara a guoyakni setaradengan nilai sewa selama 44 (

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik sah atas Obyek Perkarasebagaimana bukti Akta Otentik Nomor. 5477 atas nama Vera Simon, yangdiuraikan dalam surat ukur nomor. 478/1996 tanggal 10051996, seluas 312m terletak di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih,Kotamadya Jakarta Pusat, Provisinsi DKI Jakarta; Dimana Obyek Perkara aquo saat ini dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI bekerjasama denganTHOHAP BERTHON MANALU.12.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober2016 telah berkekuatan hukum tetap in kracht van gewsjde).Dimana di Angka (6) Amar Putusan pada pokoknya berbunyi "MenghukumTERGUGAT dan atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkanpenguasaan kembali atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor. 5477atas nama Vera Simon, yang diuraikan dalam surat ukur nomor. 478/1996tanggal 10051996, seluas 312 m terletak di Kelurahan Cempaka PutihBarat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisinsi

hakatas sebidang sebidang tanah dan bangunan seluas 312 M, terletak di JalanCempaka Putih IlA Nomor 9, Sertipikat Hak Milik Nomor 5477 surat ukur nomor478/1996.Menghukum TERGUGAT REKONVENSI dan~ atau siapapun untukmengosongkan dan menyerahkan penguasaan kembali atas sebidang tanah danbangunan SHM Nomor. 5477 atas nama Vera Simon, yang diuraikan dalam suratukur nomor. 478/1996 tanggal 10051996, seluas 312 m terletak di KelurahanCempaka Putin Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat ,Provisinsi

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provisinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untukmengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa JituSelatan, Kabupaten Tulang Bawang, serta Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provisinsi JawaTimur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxx atas nama xxxxx yangdikeluarkan oleh Provisinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Tanggal 06062016 telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Ketua Majelis ternyatasesual bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);b.

Nomor 1662 K/Pdt/2019Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provisinsi Jambi;c. Rumah dan tanah milik Tergugat Ill, yang bertempat atau beralamatRT 15 RW 4, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, KabupatenTanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi:d. Rumah dan tanah milik Tergugat IV, alamat RT 09, Dusun Sido Dadi,Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung JabungTimur, Provinsi Jambi:5.

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Provisinsi Jawa Timur, sebagaimanaternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxXxXXXXXXXXXXXXx tanggal09 Januari 2017 ;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpulbersama di rumah orang tua Penggugat, dalam keadaan sudah baik(ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak :1.

Bahwa dengan demikian segala produk administratif yang dikeluarkanoleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak maupunBadan Pengawas Pemilihan Umum Provisinsi Papua Barat pascadiberhentikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI adalah cacathukum atau tidak berdasar Hukum;. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil yuridis di atas, senyatanya JudexFacti telah keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang berakibatHalaman 22 dari 31 halaman.

sengketa Pilkada kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 1 Desember 2015 dengan register perkara Nomor20/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS, di sisi lain Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov032/Xl/Tahun 2015 yang menjadi objek sengketa dikeluarkan padatanggal 25 November 2015;Bahwa berdasarkan adanya fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfakmaupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisinsi

Papua Barat yangtelah diberhentikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, makadengan demikian segala produk administratif yang dikeluarkan oleh PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak maupun Badan PengawasPemilihan Umum Provisinsi Papua Barat pasca diberhentikan oleh BadanPengawas Pemilihaan Umum RI adalah cacat hukum atau tidak berdasarhukum;Bahwa berdasarkan fakta dan dalil yuridis tersebut di atas, maka ataspengajuan upaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten Fakfak padatanggal 29 November